JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Mafia Tanah.

Ini disampaikan Nusron usai membuka Hari Tata Ruang Nasional 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Rakor tentang penegakan hukum, bahasa kerennya itu penegakan hukum mafia tanah," tegas Nusron.

Salah satunya akan membahas soal penegakan hukum berupa pemiskinan mafia tanah.

Sebelumnya, dia mengungkapkan akan melakukan Rakor Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," tegas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurut Nusron, Pemerintah tidak hanya puas apabila mafia tanah dikenakan delik pidana umum atau pidana murni.

Apabila mafia tanah melibatkan aparat negara, tentunya akan menggunakan delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya mendapatkan efek jera. Nah, ini yang perlu kita dorong dalam Rakor, kita sedang simulasi," lanjutnya.

Kebijakan tersebut dilakukan agar persoalan mafia tanah benar-benar musnah di Indonesia.

Sebab, menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan masyarakat marjinal yang memiliki hak atas tanah, namun diserobot.

"Baik dari pemerintah maupun di DPR tidak kategori orang yang zolim terhadap orang-orang yang kecil, atau orang-orang yang berhak," tandas Nusron.

JAKARTA, investor.id- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut kepolisian membidik aset-aset bandar jaringan judi online yang beroperasi di Indonesia untuk disita dan diserahkan kepada negara.

Kepolisian masih memetakan dan berupaya mengurai jaringan judi online itu satu per satu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama kandidat wakil kepala Polri (Wakapolri) dan kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

“Nama-nama sudah ada, tapi siapa yang ditunjuk masih menunggu keputusan Pak Kapolri,” kata Sandi di Jakarta, Rabu (30/10/2024)

Sandi tidak membeberkan siapa saja perwira Polri yang masuk bursa kandidat Wakapolri maupun Kalemdiklat.

Ia hanya menyebutkan bahwa peluang untuk menjadi Wakapolri dan Kalemdiklat terbuka bagi perwira Polri dengan pangkat bintang dua maupun tiga.

“Nama-namanya masih berkembang dan menjadi hak prerogatif Pak Kapolri untuk memilih calon yang terbaik,” ujar Sandi.

Sandi mengatakan, Kapolri masih mencermati rekam jejak para kandidat sebelum menentukan pilihan final yang tepat untuk mengisi posisi Wakapolri yang kosong tersebut.

“Proses ini masih berjalan, dan Kapolri sedang memeriksa rekam jejak masing-masing calon untuk memastikan yang terpilih nanti adalah pati (perwira tinggi) terbaik di Polri,” ujar dia.

Posisi Wakapolri sebelumnya diduduki oleh Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan posisi Kalemdiklat diisi Purwadi Arianto yangsekarang menjabat sebagai Wakil Menteri PAN RB.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan, proses pengisian jabatan wakil kepala Polri (wakapolri). masih menunggu arahan dari Kapolri Jendera Listyo Sigit Prabowo.

Sandi menyatakan, Listyo Sigit bakal memilih sosok terbaik untuk menjabat sebagai wakapolri.

“Soal pengganti Wakapolri masih menunggu petunjuk pimpinan. Pasti akan dipilihkan oleh Bapak Kapolri yang terbaik,” kata Sandi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sandi menyebutkan, sosok wakapolri berikutnya akan dicari dari para perwira tinggi yang menyandang pangkat bintang tiga atau komisaris jenderal.

“Pasti dicari yang bintang tiga dan yang terbaik untuk menduduki jabatan Wakapolri,” kata dia.

Namun, ia tidak menjawab lugas ketika ditanya soal siapa saja sosok perwira tinggi yang diusulkan menjadi wakapolri.

Sandi menekankan bahwa hal itu bakal diputuskan oleh Listyo Sigit sebagai kapolri.

“Tentunya yang tahu adalah Pak Kapolri. Nanti kita akan komunikasikan sama beliau. Mudah-mudahan sudah ada dan pastinya sudah disiapkan yang terbaik,” ujar dia.

Untuk diketahui, posisi wakapolri kosong setelah Komjen Agus Andrianto memutuskan mengundurkan diri.

Agus mundur dari Korps Bhayangkara karena ditunjuk sebagai menteri imigrasi dan pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terpantau menemani Jokowi pulang ke Solo pada Minggu, 20 Oktober 2024 malam WIB.

Kapolri dan Panglima TNI tersebut turut arak-arakan bersama dengan Jokowi dan Iriana meski berada di kendaraan yang berbeda.

Kapolri dan Panglima TNI juga sempat masuk ke dalam kediaman Jokowi dan Ibu Iriana.

Jenderal Agus mengatakan jika dirinya diperintah oleh Presiden Prabowo untuk mengantar Jokowi hingga ke rumahnya di Sumber, Soli.

"Hari ini alhamdulillah saya dan Kapolri sudah di kediaman Bapak Jokowi. Ini atas perintah Presiden RI Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo," kata Jenderal Agus kepada wartawan.

Sementara Jenderal Sigit mengaku bersyukur karena semua acara, baik yang di Jakarta ataupun di Solo berlangsung baik dan tanpa kendala.

"Alhamdullilah semua rangkaian berlangsung baik," kata Kapolri.

Sebagaimana diketahui, Kapolri dan Panglima TNI terlihat duduk bersama saat Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

Namun pada malam hari, kedua orang terkuat di Polri dan TNI tersebut sudah sampai di Solo.

Meski demikian dari pantuan Bisnis, Kapolri hanya sebentar saja di rumah Jokowi sebelum akhirnya keluar selang beberapa menit.

DEPOK, investor.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan dan keselamatan publik Loka Praja Samrakshana kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemberian medali dilaksanakan di Mako Brimob, Depok, Senin (14/10/2024).

Acara tersebut digelar saat Apel Operasi Mantap Brata 2024 dalam rangka pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 

Dalam acara penghargaan yang menjadikan Jokowi sebagai warga kehormatan Brimob Polri tersebut, Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto juga turut hadir mendampingi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan, penganugerahan medali kehormatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dari institusi Polri terhadap Presiden Jokowi atas seluruh sumbangsih yang telah diberikan selama 10 tahun terakhir.

"Ini adalah bentuk penghormatan institusi terkait dengan sumbangsih beliau yang luar biasa terhadap institusi Polri. Sehingga kami bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokok kami, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum," kata Sigit. 

Menurutnya, setiap sumbangsih Jokowi terhadap Polri telah menjadi penyemangat untuk Korps Bhayangkara dalam menjalankan tugas pengabdian ke masyarakat.

"Dalam kesempatan ini juga kami menyematkan warga kehormatan utama Korps Brimob Polri. Karena memang beliau telah banyak berjasa untuk pengembangan institusi Korps Brimob Polri," ujar Sigit.

Selain menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samrakshana, Jokowi juga memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja (Satker) Polri, yaitu Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Pusdokkes Polri. 

Nugraha Sakanti adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan di lingkungan Polri yang telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Tentunya penganugerahan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita ini sekaligus menjadi amanah dari Bapak Presiden agar kami semua ke depan akan bekerja dengan lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan amanah rakyat," ungkap Kapolri.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - DEPOK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dianugerahi medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik "Loka Praja Samrakshana" dan gelar warga kehormatan Brimob di Markas Komando Korps Brigade Mobil (Mako Brimob), Kelapa Dua, Depok, Senin (14/10/2024).

Adapun medali ini merupakan bentuk apresiasi Kepolisian RI kepada Jokowi yang dinilai berperan besar dalam pengembangan organisasi Korps Bhayangkara.

Pantauan Kompas.com di lokasi, medali langsung diberikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di sela-sela apel kesiapan pengamanan.

Medali kehormatan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Kapolri nomor Kep/1723/X/2024 tentang Tanda Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik, sementara gelar warga kehormatan Brimob didasarkan pada Keputusan Dankorbrimob nomor Kep/114/IX/2019 mengenai tradisi Brimob.

Presiden terpilih Prabowo Subianto turut hadir dalam acara tersebut.

Keduanya tiba sekitar pukul 08.31 WIB di gerbang utama Mako Brimob. Jokowi dan Prabowo terlihat menggunakan setelan jas dengan dasi merah dan topi baret Brimob di atas kepala.

Keduanya lalu menaiki Mobil Maung untuk menuju lapangan utama tempat upacara berlangsung, yang diiringi dengan marching band sepanjang perjalanan.

Apel lantas berlangsung yang dibuka dengan lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Saat upacara hendak dimulai, Jokowi menuju mimbar kehormatan dan mendapat penghormatan.

Sebagai informasi, pakar linguistik dari Universitas Indonesia (UI) Atin Fitriana menjelaskan, Loka Praja Samrakshana merupakan bahasa Sanskerta.

Loka Praja Samrakshana, katanya, dapat diartikan perlindungan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

"Secara umum kata loka dan praja dapat mengacu pada hal yang sama yaitu negara dan rakyat. Akan tetapi, makna tempat hanya dimiliki oleh kata loka. Dalam hal ini loka dapat berarti suatu negara sebagai wilayah, sedangkan praja dapat berarti suatu bangsa atau masyarakat," jelas Atin, dikutip dari keterangan tertulis.

Tak hanya itu, Jokowi juga memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja Polri dalam apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.

Tujuh satuan kerja yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti adalah Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Pusdokkes Polri.

Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan Polri. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada satuan yang dinilai telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek gladi bersih apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2024 pengamanan tahap pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, gladi bersih gelar pasukan pelantikan Prabowo-Gibran hari ini diikuti oleh 15.000 personel.

"Pak Kapolri cek kesiapan Apel Pam (pengamanan) pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden RI," kata Dedi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (13/10/2024).

Adapun apel gelar pasukan akan berlangsung di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, pada Senin (14/10/2024).

"Pelibatan 15.000 pasukan dan almatsus (alat material khusus)," sambung Dedi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dijadwalkan akan menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata pengamanan tahap pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi akan memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti pada 7 satuan di Polri.

Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan Polri.

"Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada satuan yang dinilai telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara," tambahnya.

Ketujuh satuan yang dimaksud adalah Korbrimob Polri, Korlantas Polri, Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Densus 88 Antiteror Polri, Pusdokkes Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri.

Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, meminta Korps Lalu Lintas Polri mengantisipasi penggunaan knalpot brong selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sigit mengatakan antisipasi itu harus dilakukan karena ada fenomena penggunaan knalpot brong Pemilu 2024, sehingga ada kecenderungan akan kembali muncul pada masa kampanye pilkada yang dimulai dari 25 September hingga 23 November 2024.

"Tolong diantisipasi jangan sampai kemudian memunculkan gesekan," kata Sigit dikutip dari Antara.
Selain mengantisipasi knalpot brong, Sigit juga meminta Korlantas mengantisipasi rute dan jadwal kampanye dengan melakukan pengaturan dan berkoordinasi bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta intelijen.

Baca Juga: New Toyota GR86 dengan Peningkatan Performa Balap

"Bagaimana mengatur rute kampanye dari satu titik sampai dengan ke lokasi tempat kumpul dan kembalinya. Apalagi kalau dalam satu hari ada beberapa calon yang kampanye bersama-sama," ucapnya.

Aturan Knalpot Kendaraan Bermotor

Penggunaan knalpot mobil di jalan raya tidak bisa sembarangan, sebab knalpot yang digunakan harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan Korlantas Polri. Dikutip dari laman resmi Daihatsu, knalpot mobil yang digunakan di jalan raya tidak boleh terlalu bising karena dapat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan lainnya.

Aturan mengenai tingkat kebisingan knalpot mobil tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019. Untuk mobil pribadi tidak boleh melebihi 74 dB (desibel), dan untuk mobil barang tidak boleh melebihi 84 dB (desibel).

Bagi pengemudi yang melanggar aturan tersebut, maka pengemudi tersebut akan mendapatkan hukuman yakni hukuman kurungan selama satu bulan atau sanksi denda paling banyak Rp250.000.

Baca Juga: Aprilia SR-GT 200 Replica Kini Punya Livery Baru

Soal ambang batas kebisingan kendaraan bermotor, sudah tercantum di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2009. Tercatat untuk kendaraan bermotor dengan kubikasi mesin kurang dari 80 cc maka memiliki batas hanya 77 dB, kemudian untuk mesin berkubikasi 80-175 cc memiliki batas 80 dB, dan untuk mesin berkubikasi lebih dari 175 cc hanya boleh 83 db.

Jika pengendara sepeda motor asal mengganti knalpot tanpa memperhatikan desibel yang dihasilkan, siap-siap kena tilang. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah mengatur denda mengenai kebisingan yang disebabkan knalpot kendaraan bermotor.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memecat kadernya, Tia Rahmania, yang sempat lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 menarik perhatian pembaca.

Tia yang sempat lolos menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Banten 1 dipecat dari keanggotaan partai karena diduga menggelembungkan suara.

Dari bidang hukum, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara menanggapi klaim Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) soal pembebasan pilot maskapai Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens.

1. Anggota DPR RI Terpilih Tia Rahmania Dipecat PDI-P, Digantikan Bonnie Triyana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P dari daerah pemilihan (Dapil) Banten 1, yang dipecat dari keanggotaan partainya.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 23 September 2024 dan telah dipublikasikan di laman resmi kpu.go.id.

KPU menetapkan Bonnie Triyana sebagai Caleg PDI-P Dapil Banten 1, yang memperoleh 36.516 suara, sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Bonnie menggantikan Tia Rahmania, yang dipecat karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR RI.

“Tia Rahmania tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai,” demikian kutipan dari surat tersebut.

2. Kata Kapolri soal Klaim KKB Terkait Pembebasan Pilot Susi Air

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan klarifikasi terkait pernyataan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang membantah bahwa pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, dibebaskan oleh aparat keamanan.

Sigit menegaskan bahwa dalam proses diplomasi dan negosiasi, terdapat strategi yang harus diterapkan.

"Dalam diplomasi dan negosiasi ada strategi," ujarnya kepada Kompas.com pada Rabu (25/9/2024).

Ia menjelaskan, TNI dan Polri telah melakukan pendekatan melalui soft approach atau pendekatan lunak, yang melibatkan dialog dan diplomasi.

Sigit meyakini cara ini bisa menghasilkan hasil akhir yang lebih baik.

"Dan nantinya ke depan tentunya kita akan terus mengedepankan hal-hal yang sifatnya soft approach, humanis," imbuhnya.

Sebelumnya, Juru Bicara TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom menanggapi klaim TNI-Polri yang menyebut bahwa pembebasan Philip Mark Mehrtens adalah hasil kerja mereka.

Sebby mengatakan, pembebasan pilot tersebut merupakan kebijakan TPNPB.

"Philip Mehrtens bukan dibebaskan militer dan polisi Indonesia, namun dia dibebaskan oleh TPNPB sendiri dengan hormat dan bermartabat sesuai standar internasional," ungkap Sebby dalam pesan singkat pada Senin (23/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka lomba lari "Panglima Run" di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024) pagi.

Adapun "Panglima Run" digelar dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 TNI yang jatuh pada 5 Oktober mendatang.

Pantauan Kompas.com, Panglima TNI berdiri didampingi Kapolri, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M Tonny Harjono ketika membuka "Panglima Run" sekitar pukul 06.00 WIB.

Lomba lari ini diikuti oleh total 8.519 peserta, yang terbagi dalam beberapa kategori.

Pada kategori 5K Umum/Master, terdapat 4.940 peserta, sedangkan kategori 10K TNI/Polri diikuti oleh 808 peserta.

Kemudian kategori 10K Umum/Master dengan 1.934 peserta dan kategori 5K Pelajar diikuti oleh 837 peserta.

Usai membuka "Panglima Run" dan menunggu peserta hingga garis finish, Panglima TNI langsung membuka Fun Bike di kawasan Utara Monas.

Untuk diketahui, rangkaian kegiatan menjelang HUT ke-79 TNI tak hanya "Panglima Run" dan fun bike.

Namun, TNI juga menggelar pesta rakyat yang terdiri dari beberapa kegiatan di antaranya Matra Fair, Donor Darah dan Bakti Kesehatan, Pameran Mobil Klasik dan Moge, Pembagian Sembako, Makan Gratis dan UMKM Untuk Masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan anak buahnya tidak melakukan kekerasan kepada pengunjuk rasa.

Direktur LBH AP PP Muhammadiyah Taufiq Nugroho menegaskan, aksi demonstrasi adalah hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

"Meminta Kapolri untuk memerintahkan Kapolda Metro Jaya dan seluruh Kapolda di jajaran kepolisian hingga tingkat Polres untuk memastikan anggotanya tidak melakukan represi dan kekerasan," kata Taufiq dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2024).

Taufiq pun meminta agar Polri untuk segera membebaskan pengunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada yang ditangkap polisi.

"Meminta Kapolri untuk memerintahkan Kapolda maupun Kapolres dan jajarannya untuk membebaskan seluruh peserta aksi demonstrasi yang ditahan," ujar dia.

Selain itu, LBH Muhammadiyah juga menuntut agar Kapolri menyuruh Kapolda Metro Jaya memastikan akses bantuan hukum bagi para demonstran yang ditangkap dan ditahan.

"Dan bagi yang mengalami luka akibat kekerasan dan masih ditahan agar segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan intensif," kata Taufiq.

Aksi unjuk rasa muncul di sejumlah kota besar pada Kamis (22/8/2024) menolak rencana DPR mengesahkan revisi UU Pilkada.

Revisi UU Pilkada itu bermasalah karena substansinya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat calon kepala daerah.

Beberapa aksi unjuk rasa itu berakhir rusuh dan diwarnai oleh tindakan brutal aparat kepolisian terhadap pengunjuk rasa.