Bisnis.com, JAKARTA — Kepala BPKH periode 2022—2027 Fadlul Imansyah resmi meraih gelar Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Fadlul merampungkan studinya dengan disertasi berjudul Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Swasta Profit dengan Kualitas Pelaporan Kinerja Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Periode 2017-2022.

Bukan tanpa sebab disertasinya membahas hal tersebut, sebelum dirinya menjadi nakhoda di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada akhir 2022 lalu, Fadlul merupakan Investment Group Head BPJS Kesehatan (2014—2017).

Kemudian dirinya juga menduduki jabatan Deputy Director, Treasury and Investment di BPJS Kesehatan pada 2017 hingga 2019.

Dalam sidang promosi tersebut, Fadlul memaparkan penelitiannya terkait kinerja keuangan rumah sakit swasta yang melayani peserta dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik pemerintah. Fadlul menemukan adanya hubungan yang kompleks antara kinerja keuangan rumah sakit swasta dengan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.

Salah satunya, meskipun memberikan kontribusi terhadap pendapatan, adanya peningkatan jumlah pasien JKN ternyata berdampak negatif pada profitabilitas beberapa rumah sakit. Hal ini mengindikasikan adanya trade-off antara profit dan kualitas pelayanan.
Dirinya menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi terkait kinerja pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang tepat dalam menjaga keberlanjutan keuangan rumah sakit yang melayani pasien JKN.
"Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis rumah sakit swasta," ungkapnya.

Dalam sidang promosi doktornya yang berlangsung Kamis (17/10/2024) pagi, bertindak sebagai Promotor yakni Guru Besar FKM UI Amal Chalik Sjaaf. Sementara Ko Promotor adalah Mardiati Nadjib dan Prastuti Soewondo.

Sidang yang dilaksanakan di kampus FKM UI, Depok, Fadlul diuji oleh enam orang penguji, yakni Guru Besar FKM UI Besral, Dekan FEB UI Teguh Dartanto, Mantan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Ali Ghufron Mukti, Fachmi Idris, dan Darwin Cyril Noerhadi.

Ali Ghufron Mukti merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan saat ini, sedangkan Fachmi Idris merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan sebelum Ghufron.

Mengutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Fadlul merupakan mahasiswa jenjang Doktor dengan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Dirinya tercatat menjadi mahasiswa Doktor sejak 2018. Artinya, Fadlul merampungkan gelarnya ini dalam kurun waktu sekitar enam tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala BPKH periode 2022—2027 Fadlul Imansyah resmi meraih gelar Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Fadlul merampungkan studinya dengan disertasi berjudul Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Swasta Profit dengan Kualitas Pelaporan Kinerja Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Periode 2017-2022.

Bukan tanpa sebab disertasinya membahas hal tersebut, sebelum dirinya menjadi nakhoda di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada akhir 2022 lalu, Fadlul merupakan Investment Group Head BPJS Kesehatan (2014—2017).

Kemudian dirinya juga menduduki jabatan Deputy Director, Treasury and Investment di BPJS Kesehatan pada 2017 hingga 2019.

Dalam sidang promosi tersebut, Fadlul memaparkan penelitiannya terkait kinerja keuangan rumah sakit swasta yang melayani peserta dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik pemerintah. Fadlul menemukan adanya hubungan yang kompleks antara kinerja keuangan rumah sakit swasta dengan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.

Salah satunya, meskipun memberikan kontribusi terhadap pendapatan, adanya peningkatan jumlah pasien JKN ternyata berdampak negatif pada profitabilitas beberapa rumah sakit. Hal ini mengindikasikan adanya trade-off antara profit dan kualitas pelayanan.
Dirinya menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi terkait kinerja pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang tepat dalam menjaga keberlanjutan keuangan rumah sakit yang melayani pasien JKN.
"Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis rumah sakit swasta," ungkapnya.

Dalam sidang promosi doktornya yang berlangsung Kamis (17/10/2024) pagi, bertindak sebagai Promotor yakni Guru Besar FKM UI Amal Chalik Sjaaf. Sementara Ko Promotor adalah Mardiati Nadjib dan Prastuti Soewondo.

Sidang yang dilaksanakan di kampus FKM UI, Depok, Fadlul diuji oleh enam orang penguji, yakni Guru Besar FKM UI Besral, Dekan FEB UI Teguh Dartanto, Mantan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Ali Ghufron Mukti, Fachmi Idris, dan Darwin Cyril Noerhadi.

Ali Ghufron Mukti merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan saat ini, sedangkan Fachmi Idris merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan sebelum Ghufron.

Mengutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Fadlul merupakan mahasiswa jenjang Doktor dengan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Dirinya tercatat menjadi mahasiswa Doktor sejak 2018. Artinya, Fadlul merampungkan gelarnya ini dalam kurun waktu sekitar enam tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah terkait pembagian kuota haji 2024 di hadapan Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI pada Senin (2/9/2024) mengungkap beberapa fakta ke publik.

Fadlul mengungkapkan, dalam rapat dengan Komisi VIII itu, disimpulkan bahwa BPKH menyiapkan dana sebesar Rp 8,2 triliun untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2024 Masehi yang akan menjadi dana nilai manfaat operasional biaya haji. Besaran dana itu pun telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH Tahun 2024.

Besaran tersebut ditetapkan berdasarkan alokasi kuota haji sebanyak 241 ribu orang, yang di dalamnya juga termasuk kuota haji tambahan sebesar 20 ribu orang. Perbandingannya, yakni 92 persen banding 8 persen atau 221.720 orang haji reguler dan 19.280 orang haji khusus.

"Di rapat panja (Komisi VIII DPR), nilai manfaat haji itu 221.720 orang haji reguler dan orang haji khusus 19.280 sehingga nilai manfaat yang ditetapkan Rp 8,2 triliun," kata Fadlul.

Akan tetapi pada 10 Januari 2024, diketahui BPKH menerima Surat dari Kementerian Agama. Di dalamnya, disebutkan alokasi kuota haji dari 241.000 menjadi sebanyak 213.320 untuk haji reguler dan 27.680 haji khusus. Pembagian itu didasarkan pada perubahan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu di dalamnya menjadi 50 persen untuk jamaah haji reguler dan 50 persen untuk jamaah haji khusus.

Sejalan dengan perbedaan jumlah haji reguler dan khusus itu, Kementerian Agama meminta nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH adalah senilai Rp 7,8 triliun. Permintaan transfer tersebut pun dipenuhi BPKH mengingat nilainya berada di bawah pagu anggaran yang ditetapkan.

"Karena kalau transfer tidak sesuai permintaan, kami jadi yang salah," ujar Fadlul.

Ketua Pansus Angket Haji DPR Nusron Wahid mengakui BPKH tidak ada peran di balik kisruh kuota haji. “Kalau BPKH pasti enggak salah, karena dia hanya juru bayar. BPKH hanya memastikan alur transaksinya saja,” ucap Nusron.

Dalam kasus ini, kata Nusron, Pansus berfokus pada Kementerian Agama dan penyelenggara swasta, khususnya mengenai dugaan permainan kuota tambahan untuk mendahulukan keberangkatan jamaah tertentu. “Dalam hal mengalokasikan kuota haji tambahan yang harusnya digunakan untuk reguler malah dipakai untuk jamaah haji khusus," kata Nusron.