JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI periode 2024-2029 Yahya Zaini ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Organisasi pada kepengurusan periode 2024-2029.

Penunjukan Yahya Zaini diketahui saat Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia membacakan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024).

"Ketua bidang organisasi, Pak Yahya Zaini,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis.

Dekat dengan Akbar Tandjung

Yahya Zaini diketahui memang besar bersama Partai Golkar. Dikutip dari Kabargolkar yang merupakan media internal Partai Golkar, Yahya Zaini bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu berawal karena kedekatannya dengan Akbar Tandjung.

Kedekatan Yahya Zaini dengan Akbar Tandjung terbangun karena dia aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak kuliah di Universitas Airlangga (Unair).

Akbar Tanjung saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga langsung menunjuk Yahya Zaini sebagai staf khusus menteri pada tahun 1990. Padahal, Yahya saat itu baru menyelesaikan studi S1-nya.

Bahkan, Yahya Zaini dipercaya menjadi wakil rakyat periode 1997-1999. Dia juga menempati jabatan Wakil Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Golkar periode 1998-2004. Saat itu, Golkar berada di bawah pimpinan Akbar Tandjung.

Namun, dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tahun 2004, Yahya Zaini justru memihak pada Jusuf Kalla dan berhasil menggagalkan ambisi Akbar Tandjung kembali menduduki kursi Ketum Golkar.

Kerja keras Yahya Zaini saat itu diganjar dengan posisi Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI oleh Jusuf Kalla.

Pada era kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketum Golkar, Yahya Zaini menduduki posisi Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar.

Kemudian, saat era kepemimpinan Airlangga Hartarto, Yahya Zaini juga didapuk menjadi salah satu Ketua DPP Partai Golkar.

Terakhir, Yahya Zaini diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar.

Diberitakan Antaranews pada 23 Maret 2024, Yahya Zaini memberikan dukungan kepada Airlangga untuk maju kembali sebagai Ketum Golkar periode 2024-2029.

Anggota DPR 4 periode

Selain menjadi anggota DPR pengganti antar waktu periode 1997-1999, Yahya Zaini empat kali terpilih menjadi wakil rakyat melalui pemilihan anggota legislatif (pileg).

Pria yang lahir di Dusun Teluk Jati, Gresik, Jawa Timur pada 24 April 1964 ini diketahui terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 1999-2004, 2004-2009, 2019-2024, dan 2024-2029.

Yahya Zaini maju dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII yang meliputi Jombang, Nganjuk, Kabupaten, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.

Sementara itu, dalam dunia organisasi, Yahya Zaini pernah menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1992-1994, dan Ketua Bidang KNPI periode 1996-1999.

Selain aktif di dunia organisasi dan politik, Yahya Zaini aktif dalam berbagai bidang profesional usaha. Pada 1995 -1997, dia mendirikan PT. Intelegensia Graha Pratama dan memegang jabatan sebagai Direktur Utama.

Kemudian, pada 2019, Yahya Zaini bertindak sebagai Komisaris Utama dari PT. Savindo Karya Perdana. Sedangkan, pada 2010-2019, dia tercatat menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Jaya Abadi Sukses.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Yahya Zaini memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 25.702.706.646. Jumlah tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 11 Juni 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta kekayaan tersebut terdiri dari tiga bidang tanah yang terletak di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dari hasil sendiri senilai Rp 22.200.000.000.

Kemudian, Toyota Alphard tahun 2012 yang tercatat dari hasil sendiri senilai Rp 275.000.000, dan Toyota Vellfire tahun 2017 dari hasil sendiri senilai Rp 550.000.000.

Selanjutnya, Yahya Zaini juga tercatat melaporkan kas dan setara kas senilai Rp 2.677.706.646.

Dalam LHKPN tersebut, Yahya Zaini tidak tercatat melaporkan kepemilikan utang. Sehingga, total harta kekayaannya mencapai Rp 25.702.706.646.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia menunjuk Yahya Zaini sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Organisasi pada kepengurusan periode 2024-2029.

“Ketua bidang organisasi, Pak Yahya Zaini,” kata Bahlil saat mengumumkan struktur lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Anggota DPR RI periode 2024-2029 ini dipercaya menjadi Ketua DPP bersama dengan 38 orang lainnya. Di antaranya ada nama Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Ridwan Kamil dan Cagub Banten Airin Racmi Diany.

Ridwan Kamil didapuk menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri. Sedangkan Airin dipercaya menduduki posisi Ketua DPP Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria.

Yahya Zaini diketahui politikus yang sudah malang melintang bersama Golkar. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Golkar periode 1998-2004.

Saat itu, Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung. Kemudian, para era kepemimpinan Jusuf Kalla, Yahya Zaini menduduki posisi Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

Bersama Golkar, Yahya Zaini juga sukses beberapa kali melenggang ke Senayan sebagai wakil rakyat.

Dia tercatat terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 1999-2004, 2004-2009, 2019-2024, dan 2024-2029.

Namun, Yahya Zaini juga sempat tersandung kasus video asusila bersama penyanyi dangdut Maria Eva pada 2006.

Setelah kasus tersebut, Yahya Zaini diketahui mundur sebagai Anggota DPR RI. Namanya juga mulai tenggelam hingga akhirnya kembali aktif kembali dalam dunia politik.

Yahya Zaini menduduki posisi Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar pada 2017. Kemudian, dia juga terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merampingkan jajaran kepengurusan partainya. Kini, jumlah pengurus hingga dewan DPP Partai Golkar berjumlah 160 orang.

Menurut Bahlil, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan pengurus pada periode sebelumnya.

"Untuk pengurus DPP (Golkar) lengkap kurang lebih 150-an dan di pengurus periode sebelumnya itu sebesar 270-an," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Bahlil awalnya menjelaskan ia berencana membuat pengurus Partai Golkar berjumlah di bawah 100.

Namun, menurutnya, kader Partai Golkar sangat antusiasi untuk berkarya melalui partai. Oleh karenanya, ia mengakomodir lebih banyak kader menjadi pengurus.

"Sebenarnya kami berencana untuk paling banyak 100 tapi saya lihat animo dan kader-kader Partai Golkar ini ingin menawarkan diri di bangsa lewat Partai Golkar. Maka kami juga harus mengakomdir. Memang Golkar semakin ke sini semakin banyak yang mencintai," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia bakal merampingkan kepengurusan partai tak lebih dari 100. Ia kemudian menjelaskan perinciannya.

Dalam konferensi pers, Bahlil mengaku masih berpikir atas kajian mendalam dari pihak steering committe (SC) dan pandangan dari beberapa stakeholder Golkar.

"Kita akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi daripada kaya struktur miskin fungsi," jelas Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/24).

Dalam terjemahan tersebut, maka dari 200 lebih pengurus Partai Golkar akan disesuaikan dengan kurang dari 100 pengurus.

"Maksimum 100 tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100," ucapnya.

Lantas, sisa pengurus 100 lainnya akan diperkuat melalui kelompok kerja (Pokja), badan-badan otonom, atau lembaga-lembaga lain yang menjadi bagian dari struktur partai namun tetap berperan dalam inti partai.

Bahlil juga memiliki keyakinan bahwa para kader tidak mempersoalkan mengenai strukturnya, melainkan berfokus pada fungsi sesungguhnya dan cara mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai golkar.

Sebelumnya, Bahlil mengumumkan struktur kepengurusan terbatas pada Kamis (22/8). Ia mengumumkan beberapa pengurus terbatas sebagai syarat sementara yang harus dilakukan,untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.

"Karena itu izinkan saya untuk mengumumkan, ini adalah pengurus yang sangat terbatas dulu. Yang lainnya kami akan melengkapi," jelas Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).

Lanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa dari pengurus yang diajukan tah memenuhi syarat kuota 30% perempuan.

Salah satu sosok yang diumumkan oleh Bahlil adalah Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) yang mengemban posisi sebagai Dewan Pembina Partai Golkar.

Hal itu ia umumkan di tengah kabar tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menjadi Dewan Pembina partai pohon beringin tersebut.