Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan (PDIP) mendampingi lima orang kadernya ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan telah ditipu untuk menggugat keabsahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP PDIP 2024-2025.

Mereka melaporkan Anggiat BM Manalu, orang yang diduga menggunakan tanda tangan kelima kader PDIP untuk menggugat kepengurusan partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

"[Kami] datang bersama-sama dengan 5 kader PDI Perjuangan yaitu Jairi, Djupri, Manto, Sujoko, dan Suwari untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun yang diduga dilakukan Angiat BM Manalu," tutur perwakilan BBHAR PDIP Triwiyono Susilo dalam keterangannya, Sabtu (14/9/2024).

Dia mengklaim kejadian berawal ketika lima kader PDIP tersebut bertemu dengan Anggiat BM Manalu di sebuah Posko Tim Pemenangan PDIP. Di situ, Anggiat meminta dukungan terkait demokrasi.

Pada saat itu, Jairi dan kawan-kawan bersedia membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong. Kendati demikian, kertas putih kosong itu belakangan dijadikan sebagai surat kuasa gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PTUN.

"Dalam hal ini kami telah membawa alat bukti yang cukup dan laporan tersebut diterima di SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/5537/IX/2024/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 14 september 2024," imbuh Triwiyono.

Lebih jauh, sambungnya, PDIP akan mempercayakan seluruh proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak hanya proses hukum di kepolisian yang kita tempuh, selanjutnya kita akan mengadukan Anggiat BM Manalu ke organisasi advokat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat," tutup Triwiyono.

Sebelumnya, SK kepengurusan PDIP yang dikeluarkan Kemenkumham untuk periode 2019-2024 namun diperpanjang hingga 2025 digugat para kader PDIP ke PTUN Jakarta.

Tim advokasi kader PDI Perjuangan tersebut Victor W Nadapdap mengatakan gugatan itu diajukan lantaran bertentangan dengan AD/ART PDIP.

Mereka menilai SK No M.HH-05.11.02 tahun 2024 untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan hingga 2025 di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Lima orang kader PDI Perjuangan (PDIP) mengaku dijebak dan ditipu untuk memberikan tanda tangan yang diduga oleh oknum pengacara dalam menggugat keabsahan SK Kepengurusan DPP PDIP periode 2024-2025.

Jairi selaku perwakilan dari lima kader PDIP itu menyatakan bahwa pihaknya dijebak dengan menandatangani kertas kosong untuk dicantumkan untuk pada surat gugatan tersebut.

Usai menandatangani kertas kosong itu, Jairi dan lima kader PDIP mengaku langsung diberi imbalan senilai Rp300.000.

"Saya menyatakan atau mengklarifikasi bahwa kami merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada ketua umum kami, kami cuman hanya dimintakan tanda tangan di kertas kosong, setelah itu kami diberikan imbalan Rp300 ribu,” ujarnya dalam keterangan, dikutip Kamis (12/9/2024).

Kronologinya, kata Jairi, penandatanganan itu diawali saat dia bersama keempat temannya bertemu dengan seseorang yang diduga bernama Anggiat BM Manalu di sebuah posko tim pemenangan.

Dalam pertemuan itu, kelima kader PDIP ini dimintai untuk memberikan dukungan terhadap demokrasi. Kelimanya sepakat untuk menandatangani kertas kosong tersebut dengan dalih untuk mendukung demokrasi.

Padahal, kelimanya tidak tahu bahwa kertas putih kosong itu belakangan dijadikan sebagai surat kuasa gugatan.

"Jadi kertas kosong itu kami tandatangani, tidak ada arahan atau penjelasan kepada kami. Cuma kami dimintakan tanda tangan saja,” tambah Jairi.

Atas kejadian tersebut, Jairi menegaskan bakal segera mencabut surat kuasa gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

“Makanya malam ini kita buat surat pencabutan gugatan yang mengatasnamakan kami, dan kami tidak memberikan kuasa kepada siapapun termasuk ke Anggiat BM Manalu. Kami tidak pernah memberikan kuasa. Makanya kami akan cabut tuntutan tersebut,” ujar Jairi.

Di samping itu, Jairi dan keempat kader PDIP lainnya meminta maaf kepada PDIP khusus kepada Megawati Soekarnoputri atas kegaduhan yang ada.

“Semoga kasus ini menjadi pelajaran ke depannya agar tidak lagi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi kami meminta maaf kepada ketua umum kami, ibu Hj Megawati Soekarnoputri, beserta seluruh keluarga besar PDIP,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA — Gugatan sekelompok kader terkait keabsahan perpanjangan kepengurusan PDI Perjuangan 2019 - 2024 menjadi 2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta, bisa berdampak panjang. Bahkan dikatakan bakal mengancam konstelasi politik, dan kepemimpinan nasional hasil dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. DPP PDI Perjuangan menegaskan, gugatan tersebut bisa menganulir Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) terpilih.

Juru Bicara PDI Perjuangan Cyril Raoul Hakim menegaskan, gugatan pihak yang mengatasnamakan kader Banteng Moncong Putih tersebut bukan bermaksud untuk mencari keadilan hukum. Namun kata dia, adalah bagian dari skenario untuk memperlemah partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri itu.

“Kami meyakini bahwa gugatan itu, syarat muatan politis. Ada sosok-sosok di balik ini semua (gugatan) yang bukan hanya ingin mengganggu PDI Perjuangan, tetapi ingin melemahkan PDI Perjuangan,” kata Chico Hakim saat dihubungi, Rabu (11/9/2024).

Chico mengatakan, sebelum gugatan tersebut bergulir ke pengadilan, agar pihak-pihak yang dikatakan dia bermain-main dengan api terhadap PDI Perjuangan, menyudahi aksi-aksinya. “Kami minta berhentilah melakukan manuver-manuver yang mengganggu kedaulatan partai kami,” kata Chico.

Dia memastikan, PDI Perjuangan akan melawan pihak manapun yang mencoba-coba mengganggu. “Kami siap untuk menghadapi siapapun pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan, dan yang coba-coba melemahkan kedaulatan partai kami,” sambung Chico.

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Hanteru Sitorus menegaskan, gugatan sekelompok orang yang mengatasnamakan kader Banteng Moncong Putih itu ngawur. Namun dikatakan dia, aksi ngawur para penggugat tersebut, bakal berujung pada risiko pembatalan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024.

“Logika yang mereka (penggugat) pakai ini, menurut saya salah alamat, salah kaprah. Karena apa, karena kalau ini (gugatan) mau dipakai, maka Gibran itu, tidak akan mungkin menjadi wakil presiden (terpilih),” kata Deddy, dalam siaran pers yang diterima Rabu (11/9/2024).

Deddy menerangkan, gugatan yang dilayangkan ke PTUN Jakarta tersebut, terkait dengan keabsahan perpanjangan kepengurusan, dan penambahan personel PDI Perjuangan 2019-2024. Dalam perpanjangan tersebut, masih mendaulat Megawati Sukarnoputri sebagai ketua umum sampai 2025 mendatang.

Deddy menambahkan, perpanjangan dan penambahan personel DPP PDI Perjuangan itu, sah, pun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.

Jika penggugat dalam gugatannya menghendaki agar PTUN menyatakan kepengurusan DPP PDI Perjuangan 2019 tak sah, maka konsekuensinya adalah semua keputusan ketua umum juga menjadi tak sah.

Hal tersebut, berimplikasi pada keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang menandatangani pemberian rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota (cawalkot) pada Pilkada Solo, Jawa Tengah (Jateng) 2020 lalu.

Dari kontestasi pilwalkot tersebut, Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berhasil terpilih. Dan modal pernah menjabat sebagai kepala daerah itu, membawa Gibran sebagai kontestan calon wakil presiden (cawapres) mendampingi capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 lalu.

Lalu, dari pilpres tersebut, Prabowo-Gibran berhasil terpilih. Selanjutnya, kata Deddy, jika dirunut perjalanan politik tersebut, dengan konsekuensi gugatan terhadap PDI Perjuangan, maka nasib politik Gibran juga terancam.

“Jadi kalau ini (kepengurusan PDI Perjuangan) mau dibatalkan, berarti yang dilakukan itu pada tahun 2019 juga salah dong. Kalau salah, maka penunjukkan Gibran sebagai wali kota Solo pada 2020 itu, cacat hukum. Kalau itu cacat hukum, maka dia tidak layak menjadi wakil presiden,” kata Deddy.

“Karena apa? Karena syarat untuk menjadi calon wakil presiden itu, dia harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh MK (Mahkamah Konstitusi), yaitu pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah,” terang Deddy.

Efek panjang tersebut, kata Deddy, yang tak dipikirkan oleh para penggugat keabsahan DPP PDI Perjuangan tersebut. “Jadi ini implikasinya panjang. Mereka (penggugat) tidak memikirkan itu,” ujar Deddy.

Namun begitu, kata dia, kepengurusan PDI Perjuangan tetap akan meladeni apa pun aksi-aksi yang dilakukan para penggugat tersebut. Sebab menurut dia, gugatan tersebut, hanyalah bagian dari skenario untuk melemahkan PDI Perjuangan.

“Tetapi jangan takut. Kami tidak takut. Ini (gugatan) hanya langkah-langkah politik di ujung masa pemerintahan untuk mendapatkan kredit, atau memang cuma sekadar untuk merongrong PDI Perjuangan,” begitu ujar Deddy.