Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengharapkan, implementasi Perjanjian Perdagangan Preferensi (Preferential Trade Agreement/PTA) negara D-8 dapat meningkat US$500 miliar pada 2030.

Adapun, negara yang termasuk dalam D-8 ialah Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, Iran, Bangladesh dan Mesir.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, Indonesia telah mengimplementasikan PTA untuk ekspor ke negara D-8 dengan total nilai mencapai US$4,5 juta. Tujuan ekspor utama yaitu Bangladesh, Iran, Turki, dan Malaysia.

“Implementasi PTA secara penuh diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan D-8 dengan dunia sebesar 10% dari total perdagangan D-8, atau sebesar US$500 miliar pada 2030,” kata Miko dalam rangkaian agenda Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Selain Indonesia, Miko menyebut bahwa empat negara anggota D-8 lainnya telah mengimplementasikan PTA D-8. Negara-negara itu yakni Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Iran. Tiga negara lainnya yaitu Nigeria, Pakistan, dan Mesir tengah dalam proses penyelesaian proses domestik.

Pada kesempatan tersebut, Miko meminta anggota D-8 terus mengidentifikasi tantangan sektor perdagangan yang akan terjadi di masa depan. Salah satunya dengan bertukar ide dan gagasan melalui kegiatan Forum Bisnis D-8. Menurutnya, kunci mencapai target peningkatan perdagangan ini adalah kolaborasi.

“Kita harus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik melalui upaya inovatif seperti kerja sama imbal dagang, ekonomi digital, ataupun kemungkinan perluasan PTA menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Oleh karena itu, saya mengajak seluruh negara anggota untuk bekerja sama menciptakan blok perdagangan yang dinamis dan tangguh,” tuturnya.

Dia juga mengharapkan negara anggota dapat segera memanfaatkan PTA D-8. Mengingat, manfaat perjanjian ini untuk memfasilitasi perdagangan agar lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi pelaku usaha negara anggota D-8.

“PTA D-8 bukan hanya sebuah dokumen perjanjian, namun merupakan komitmen mendorong kerja sama yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kemendag berharap kegiatan Forum Bisnis D-8 dapat menghasilkan solusi praktis untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. “Saya percaya forum ini akan membantu mengidentifikasi cara untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia bisnis dan menuju pada solusi praktis,” pungkasnya.

Sebagai informasi, D-8 merupakan forum kerja sama ekonomi delapan negara. Tujuan dibentuknya organisasi ini yakni meningkatkan posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, serta menyediakan standar hidup yang lebih baik.

IDXChannel – Tiga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (Memo of Understanding/MoU) kerja sama dagang dari pembeli (buyer) mancanegara. UMKM Haluan Bali dengan buyer dari Belanda, sedangkan UMKM Bawadi dan UMKM Bali Honey dengan buyer Malaysia.

Hal itu terjadi dalam hari pertama gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, di Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengapresiasi minat para pembeli pada UMKM binaan Pertamina. Terlebih, pada hari pertama TEI 2024, UMKM mendapat respons positif dari buyer mancanegara untuk potensi ekspor.

"Respons positif dari pengunjung TEI ini menunjukkan bahwa produk-produk UMKM Indonesia, khususnya binaan Pertamina, mampu bersaing dan diminati di pasar internasional. Ini adalah langkah awal yang baik untuk mendorong UMKM melangkah go global," ujarnya dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dalam acara yang dihadiri oleh pelaku usaha lebih dari 100 negara, UMKM binaan Pertamina menampilkan produk unggulan di sektor makanan dan minuman, kerajinan tangan, fashion, komoditi, perhiasan, serta produk ramah lingkungan.

Pertamina, ujar Fadjar, memiliki program pendampingan dan pelatihan ekspor jelang TEI 2024. Hal ini untuk mempersiapkan UMKM agar mampu beradaptasi dengan standar internasional, mulai dari kualitas produk, pengemasan, hingga strategi pemasaran digital.

Beberapa UMKM binaan bahkan sudah berhasil meraih sertifikasi standar internasional, yang menjadi nilai tambah dalam meningkatkan daya saing di pasar global.

“Kami berharap, pada ajang TEI ini dapat lebih banyak lagi UMKM binaan Pertamina yang berpeluang menjalin kerja sama dengan mitra internasional,” kata Fadjar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 Tahun 2024 yang digelar di Hall Nusantara, Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Rabu (9/10/2024).

Dalam sambutannya, Jokowi menyoroti tantangan global yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia dan perdagangan internasional, sekaligus menekankan pentingnya inovasi dalam pemasaran produk Indonesia ke pasar global.

“Kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri,” ujar Presiden sebagaimana dikutip dari siaran pers Setpres.

TEI merupakan ajang pameran produk Indonesia terbesar untuk memfasilitasi potensi kerja sama ekspor, menampilkan berbagai produk makanan dan minuman, agrikultur, produk manufaktur, perlengkapan rumah tangga dan kerajinan khas Indonesia. TEI 2024 akan berlangsung hingga 12 Oktober 2024.

Pembinaan UMKM merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina, sejalan dengan komitmen untuk membantu UMKM Indonesia naik kelas dan memperluas pasar ekspor untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis perundingan kesepakatan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) dapat rampung sesuai target yaitu September 2024.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Kemendag, Bara Khrisna Hasibuan, menyampaikan, perundingan tersebut diharapkan dapat segera disepakati sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.

“Memang kita harapkan sebelum pemerintahan Jokowi ini selesai, [IEU-CEPA] ini sudah bisa kita sepakati,” kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Senin (23/9/2024).

Bara mengungkapkan, masih ada sejumlah isu yang belum disepakati oleh Indonesia dan Uni Eropa. Inilah yang menjadi penghambat pembahasan IEU-CEPA. Kendati begitu, Bara enggan memerinci lebih jauh isu-isu yang dimaksud.

“Ada dua atau tiga isu saja yang masih belum bisa kita sepakati antara kedua belah pihak antara Indonesia dan EU,” ungkapnya.

Ada kemungkinan, pembahasan IEU-CEPA bakal dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto jika isu-isu tersebut tak kunjung disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, Bara menyebut bahwa saat ini kepala negosiator Indonesia sedang bekerja keras untuk mencari titik temu terhadap isu-isu yang belum dapat disepakati oleh Indonesia dan Uni Eropa, melalui komunikasi dengan kepala negosiator Uni Eropa.

Dia mengharapkan, komunikasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga perundingan kesepakatan IEU-CEPA dapat rampung sepenuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Uni Eropa meminta negosiasi ulang sejumlah kesepakatan dalam IEU-CEPA.Negosiasi ulang dilakukan lantaran Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

“Jadi perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new kabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi,” jelas Airlangga dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, Uni Eropa meminta kesepakatan ulang terhadap tiga isu, yakni masalah impor, bea keluar, dan perpajakan transmisi digital.

“Mereka ingin agar masalah impor itu segera dipermudah di Indonesia, kemudian mereka masih berkeras mengenai bea keluar, dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan di transmisi digital,” ungkapnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sebelumnya menargetkan agar perundingan IEU-CEPA rampung pada September 2024. Harapannya, Indonesia dapat menggenjot nilai ekspor bagi pelaku ekonomi nasional.

“Misalnya, Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa nol pajaknya, dari Indonesia kena 5–6%, kalah kita. Apalagi? Banyak hal yang kita dipersulit. Jadi mudah-mudahan September bisa diselesaikan,” kata Zulhas dalam acara Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia - EU CEPA) bakal rampung sebelum Oktober 2024.

Dia menekankan bahwa telah menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait agar memberikan negosiasi final (finale negotiate) agar perundingan tersebut dapat rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Hal ini dia sampaikan usai menemui dan memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/8/2024).

“Saya minta seluruh K/L memberikan final negotiate ini karena Eropa memberikan konsesi, maka kita juga berikan konsesi. Targetnya IEU-CEPA bisa diselesaikan perundingannya sebelum Oktober nanti. Sekarang sudah 19 ronde perundingan dan sudah tinggal chief negotiator-nya saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga menekankan bahwa Kepala Negara pun meminta agar perundingan tersebut dapat terus dikawal. Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu mendorong agar Direktorat Jendral (Dirjen) yang bersangkutan agar dapat dihadirkan ke Istana untuk mempercepat setiap persoalan yang berpotensi terjadi ke depan.

"Tadi saya laporkan presiden tiap minggu saya ikuti, dan tiap ada ganjalan kita selesaikan. Presiden minta kalau ada yang mengganjal bawa sama dirjennya aja dibawa ke Istana," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (13/7/2023). Dalam ratas itu dibahas mengenai penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia - EU CEPA).

Dalam keterangannya, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa lima isu strategis perlu untuk segera diselesaikan agar perundingan Indonesia - EU CEPA dapat rampung akhir tahun ini.

"Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai maka di akhir tahun ini Indonesia - EU CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/7/2023).

Airlangga menjelaskan, isu strategis pertama yang dibahas yaitu mengenai belanja atau pembelian pemerintah. Menurut Menko, Uni Eropa meminta agar Indonesia melakukan belanja pemerintah secara terbuka.

"Indonesia mengusulkan bahwa kita akan menyiapkan positive list mana yang kita bisa berikan untuk akses internasional,” lanjutnya.

Selanjutnya, terkait isu mengenai badan usaha milik negara (BUMN), Airlangga menuturkan bahwa posisi BUMN Indonesia saat ini ada yang mendapatkan penugasan khusus dan tidak. Dalam Indonesia - EU CEPA, Airlangga menuturkan bahwa BUMN dipertimbangkan untuk diberikan akses yang bersifat komersial.

"Untuk yang bersifat komersial berdasarkan business to business. Nah, ini sedang dalam perundingan juga. Jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial," imbuhnya.

Sementara itu, terkait bea keluar, Airlangga menyebut bahwa Indonesia tetap mengembangkan industri dalam negeri, sehingga tidak akan melepaskan bea keluar.

Kemudian, terkait standardisasi produk berwawasan lingkungan, Indonesia meminta Eropa untuk membuka pasar lebih besar dalam hal tersebut.

"Nah di sini Indonesia menekankan bahwa pentingnya standardisasi seperti untuk furniture SVLK, untuk kelapa sawit ISPO atau RSPO," katanya.

Terakhir, mengenai isu strategis mengenai penyelesaian perselisihan investasi, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong agar penyelesaian perselisihan tersebut mengacu pada The International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID).

"Jadi kita tetap berkeras bahwa penyelesaian berbasis ICSID itu yang paling tepat untuk kita," pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan perkembangan hubungan yang signifikan antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

Retno menekankan bahwa UEA adalah salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah, sebab dalam 10 tahun terakhir ini hubungan kedua negara berkembang dengan cepat.

Dari sisi perdagangan misalnya, kata Retno terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Angka perdagangan pada 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan 52% dan pada 2023 mencapai US$3,282 milliar.

“Selain mengalami peningkatan angka perdagangan bilateral, posisi Indonesia juga bergerak dari defisit menjadi surplus. Pada 2023, Indonesia mencatatkan surplus sebesar US$0,29 milliar,” ujarnya melalui keterangan pers dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (17/7/2024).

Di sisi lain, Retno menjabarkan bahwa dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) terdapat empat poin yang dibahas.

Pertama, Indonesia dan UEA telah memiliki kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sudah mulai berlaku September 2023.

Adapun, UEA merupakan negara pertama di Timur Tengah dimana Indonesia memiliki CEPA. Dan guna mendukung kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, telah ditandatangani pula kerjasama sama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral PEA terkait sistem pembayaran.

Di dalam pertemuan, kata Retno, Jokowi juga menyambut baik kerja sama di bidang industri strategis antara lain kerja sama pembangunan kapal Landing Platform Dock (LPD) untuk Angkatan Laut PEA yang dilakukan PT PAL dengan Tawazun.

Isu kedua yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral Pleno terkait kerjasama investasi. Investasi PEA ke Indonesia makin kuat, dan salah satunya yang jadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hilirisasi industri.

Isu ketiga yang disampaikan dalam pertemuan plenary adalah terkait kerjasama iklim dan energi bersih. Khususmua dukungan investasi UAE antara lain pengembangan PLTS terapung di Cirata yang akan dikembangkan hingga 500 MW.

Retno mengatakan bahwa Kepala Negara juga menyambut baik groundbreaking Mangrove Research Center di Bali dan Kerja sama PLTN antara BRIN Indonesia dan ENEC (Emirates Nuclear Energy Corporation).

Isu keempat terkait kerjasama sosial budaya, Presiden menyambut baik pemberian Zayed Award for Human Fraternity 2024 kepada NU dan Muhamadiyah untuk mendukung toleransi dan moderasi Islam.