Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Pemerintah Indonesia berencana memberikan berbagai insentif fiskal bagi industri berbasis ekspor untuk memperkuat rantai pasok global.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta menjaga upah tenaga kerja di dalam negeri.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa sektor industri berbasis ekspor merupakan prioritas yang harus didorong pemerintah.

Ia menyoroti lemahnya daya saing sektor manufaktur yang memerlukan pendekatan komprehensif. Menurutnya, solusi yang parsial hanya akan menambah kompleksitas masalah.

Wija menyarankan agar pemerintah melakukan benchmarking dengan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina untuk memastikan sektor manufaktur Indonesia mendapat perlakuan yang setara.

"Ini untuk menjadikan pembelajaran sekaligus memastikan bahwa sektor manufaktur kita mendapatkan perlakuan yang lebih baik jika tidak setara," ujarnya kepada Kontan pada Minggu (20/10).

Ia menguraikan sepuluh jenis insentif yang bisa diberikan, termasuk pengurangan pajak, kemudahan importasi bahan baku, dan kemudahan ekspor.

Selain itu, ia juga mengusulkan kemudahan izin berusaha, akses ke kawasan industri, fleksibilitas aturan konten lokal, serta biaya energi dan logistik yang lebih murah.

Wija juga menekankan pentingnya kebijakan Free Trade Agreement (FTA) dengan negara-negara seperti EU, USA, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan India untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Dalam penyusunan kebijakan, Wija menekankan pentingnya melibatkan asosiasi-asosiasi terkait seperti APINDO dan KADIN.

Ia juga menyebut Indonesia tertinggal dalam FTA dibandingkan negara-negara tetangga, sehingga finalisasi perjanjian ini perlu dipercepat, terutama untuk menarik investasi berkualitas dari China yang terdampak perang dagang dengan EU dan USA.

Selain itu, Wija juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Tidak ada gunanya kita mendesain kebijakan dengan baik jika birokrasi tidak profesional dan praktik korupsi tetap merajalela," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah telah memberlakukan kebijakan proteksi terhadap industri dalam negeri, termasuk produk tekstil, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024.

Kebijakan ini mengatur bea masuk untuk impor kain dan karpet selama tiga tahun guna meningkatkan daya saing industri lokal serta menjaga pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengharapkan, implementasi Perjanjian Perdagangan Preferensi (Preferential Trade Agreement/PTA) negara D-8 dapat meningkat US$500 miliar pada 2030.

Adapun, negara yang termasuk dalam D-8 ialah Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, Iran, Bangladesh dan Mesir.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, Indonesia telah mengimplementasikan PTA untuk ekspor ke negara D-8 dengan total nilai mencapai US$4,5 juta. Tujuan ekspor utama yaitu Bangladesh, Iran, Turki, dan Malaysia.

“Implementasi PTA secara penuh diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan D-8 dengan dunia sebesar 10% dari total perdagangan D-8, atau sebesar US$500 miliar pada 2030,” kata Miko dalam rangkaian agenda Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Selain Indonesia, Miko menyebut bahwa empat negara anggota D-8 lainnya telah mengimplementasikan PTA D-8. Negara-negara itu yakni Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Iran. Tiga negara lainnya yaitu Nigeria, Pakistan, dan Mesir tengah dalam proses penyelesaian proses domestik.

Pada kesempatan tersebut, Miko meminta anggota D-8 terus mengidentifikasi tantangan sektor perdagangan yang akan terjadi di masa depan. Salah satunya dengan bertukar ide dan gagasan melalui kegiatan Forum Bisnis D-8. Menurutnya, kunci mencapai target peningkatan perdagangan ini adalah kolaborasi.

“Kita harus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik melalui upaya inovatif seperti kerja sama imbal dagang, ekonomi digital, ataupun kemungkinan perluasan PTA menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Oleh karena itu, saya mengajak seluruh negara anggota untuk bekerja sama menciptakan blok perdagangan yang dinamis dan tangguh,” tuturnya.

Dia juga mengharapkan negara anggota dapat segera memanfaatkan PTA D-8. Mengingat, manfaat perjanjian ini untuk memfasilitasi perdagangan agar lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi pelaku usaha negara anggota D-8.

“PTA D-8 bukan hanya sebuah dokumen perjanjian, namun merupakan komitmen mendorong kerja sama yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kemendag berharap kegiatan Forum Bisnis D-8 dapat menghasilkan solusi praktis untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. “Saya percaya forum ini akan membantu mengidentifikasi cara untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia bisnis dan menuju pada solusi praktis,” pungkasnya.

Sebagai informasi, D-8 merupakan forum kerja sama ekonomi delapan negara. Tujuan dibentuknya organisasi ini yakni meningkatkan posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, serta menyediakan standar hidup yang lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan perundingan perdagangan bebas Indonesia dengan negara-negara teluk (Indonesia Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement/IGCC FTA) bisa rampung dalam dua tahun.

Adapun, perundingan IGCC-FTA resmi diluncurkan melalui penandatanganan Joint Statement on The Launching of The Negotiation antara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi hari ini, Rabu 31 Juli 2024 di Kantor Kementerian Perdagangan.

Zulhas menyebut nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara teluk pada 2023 mencapai US$15,7 miliar. Namun, Indonesia masih mengalami defisit nilai perdagangan dengan negara-negara teluk hingga US$3,5 miliar dengan rincian nilai ekspor US$6,1 miliar dan impor US$9,6 miliar.

Menurut Zulhas, tingginya defisit nilai perdagangan Indonesia terhadap GCC disebabkan karena kurang bervariasinya komoditas yang diperdagangkan ke negara-negara teluk itu.

Indonesia disebut lebih dominan mengandalkan perdagangan sektor jasa tenaga kerja, sedangkan perdagangan barang masih rendah lantaran adanya sederet hambatan seperti standar yang berbeda hingga tidak adanya perjanjian perdagangan yang mengikat kedua pihak.

"Defisit kita karena selama ini kita dengan GCC itu urusannya domestic worker, haji, umrah. Enggak naik-naik pangkat kita sudah 0 tahun gitu terus," ujar Zulhas saat ditemui di Kemendag, Rabu (31/7/2024).

Dengan dimulainya perundingan IGCC FTA diharapkan dapat mendongkrak dan memperluas ekspor Indonesia ke wilayah Timur Tengah termasuk anggota GCC yang terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Uni Arab Emirates, Bahrain, Oman, dan Kuwait.

Dia pun membeberkan putaran pertama perundingan IGCC FTA direncanakan bakal dimulai pada September 2024. Kedua pihak bakal mendatangkan para pelaku usaha untuk merundingkan kepentingan dalam perdagangan dan investasi.

Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengeklaim, dimulainya perundingan IGCC FTA merupakan buah dari perjuangan dia setelah lima kali lawatan ke negara-negara Teluk. Alih-alih CEPA, Zulhas menilai FTA bisa menjadi langkah awal yang baik untuk mempererat kerja sama dagang Indonesia dengan GCC.

Dia pun menargetkan perundingan IGCC FTA akan rampung dalam dua tahun mendatang atau sekitar 2026.

"FTA dulu, FTA aja kalau bisa sudah bagus. Mudah-mudahan dua tahun kelar [perundingan IGCC FTA]," ucap Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia telah resmi meluncurkan perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara teluk (Indonesia Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement/IGCC-FTA) untuk memuluskan minyak sawit hingga kopi tembus pasar Timur Tengah (Timteng).

Peluncuran perundingan IGCC-FTA itu ditandai dengan penandatanganan Joint Statement on The Launching of The Negotiation antara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi.

Menteri Zulhas mengatakan, dimulainya perundingan IGCC FTA menjadi peluang untuk memperkuat hubungan Perdagangan Indonesia dengan negara-negara teluk dan memperluas pasar di Timur Tengah. Adapun negara-negara yang tergabung dalam GCC antara lain, Arab Saudi, Qatar, Uni Arab Emirates, Bahrain, Oman, dan Kuwait.

"Kita punya hubungan sejarah yang panjang tapi hubungan dagangnya sedikit," ujar Zulhas di Kementerian Perdagangan, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, upaya untuk mencapai kesepakatan memulai perundingan dengan GCC telah diupayakan pihaknya sejak 2 tahun lalu. Potensi ekonomi yang besar kedua pihak menjadi dasar kesepakatan untuk membentuk perjanjian perdagangan bebas.

Zulhas menyebut, sejumlah komoditas potensial yang bakal dikembangkan Indonesia ke negara-negara teluk antara lain minyak sawit, kopi, perhiasan, suku cadang kendaraan, tekstil dan bidang jasa tenaga kerja.

"Kita punya size ekonomi yang besar, saya mengajak ayo kita bersama-sama untuk meningkatkan perdagangan dua bangsa ini," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi, mengatakan sejumlah hal yang akan didorong dalam perundingan IGCC FTA antara lain perdagangan barang, jasa, kepabeanan, dan ekonomi syariah.

Selain itu, GCC juga akan mendorong pembahasan mengenai investasi, Perdagangan UMKM, perdagangan tambang, hambatan dagang, sanitasi tanaman, kerja sama bidang ekonomi, hingga hak cipta. Jasem pun optimistis dengan adanya IGCC FTA dapat meningkatkan nilai perdagangan antar Indonesia dengan GCC.

"Angka bukan tujuan kita, Negara-Negara Teluk memiliki rencana dalam perdagangan ekonomi, dengan kesepakatan ini, Negara-Negara Teluk akan mencapai pasar baru untuk barang-barang yang bermacam-macam ini," kata Jasem.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim telah melakukan berbagai jurus mendongkrak kinerja perdagangan baja nasional.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui komoditas baja menjadi andalan ekspor Indonesia. Hal itu terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat peningkatan ekspor besi dan baja dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, nilai ekspor besi baja tercatat sebesar US$7,39 miliar dan melonjak menjadi US$26,7 miliar pada 2023.

Adapun, Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir besi dan baja keempat terbesar di dunia. Di sisi lain, kata Zulhas, konsumsi baja nasional juga terus meningkat, diperkirakan mencapai 18,3 juta ton pada 2024.

Dia pun membeberkan sejumlah strategi yang dilakukan pihaknya untuk mendongkrak perdagangan baja Indonesia. Dari sisi ekspor, kata Zulhas, Kemendag mengupayakannya melalui pembukaan akses pasar di luar negeri dengan berbagai perjanjian perdagangan.

Dia menyebut, skema perjanjian dagang seperti Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA), dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Kanada dan Uni Eropa sebagai "jalan tol" untuk menggenjot ekspor baja asal Indonesia.

Selain itu, program hilirisasi besi baja juga diklaim sebagai upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah produk yang diekspor.

Namun, kata Zulhas, industri besi baja Indonesia juga masih dihadapkan aksi restriksi perdagangan dari sejumlah negera. Di antaranya seperti adanya pengenaan trade remedies dan kebijakan carbon border adjustment mechanism (CBAM).

"Di tengah melambatnya ekonomi dunia, kalau kita terampil, ada peluang. Di tengah polarisasi, produk Indonesia masih diterima di pasar global,” ujar Zulhas dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, untuk melindungi kinerja industri besi baja di dalam negeri, Zulhas menyebut pihaknya juga telah melakukan pembatasan impor untuk produk besi dan baja tertentu. Pengawasan impor besi baja, kata dia, terus dilakukan untuk memastikan bahwa barang impor yang beredar sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Zulhas menambahkan, adanya proyek infrastruktur pemerintah telah membuat permintaan pasar untuk baja di dalam negeri ikut bergeliat. Di antaranya seperti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), infrastruktur lainnya hingga pengembangan industri otomotif.

"Sedikitnya, terdapat 41 proyek prioritas strategis nasional yang ditargetkan selesai tahun 2024," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap konstruksi mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyerap suplai besi dan baja mencapai 331.000 ton sepanjang periode 2023 hingga 2024.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis menuturkan bahwa serapan besi dan baja tersebut sepenuhnya berasal dari industri dalam negeri.

“Kalau khusus IKN dari 2023 sampai 2024 ini kita kalkulasi sekitar 331.000 ton yang kita butuhkan, sampai akhir Desember nanti,” jelasnya saat ditemui di sela-sela agenda Seminar Nasional dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja, Rabu (10/7/2024).