ekBis#1

Kasus LNG, KPK Duga Dokumen Risalah Rapat Direksi PT Pertamina Dipalsukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat pemalsuan dokumen risalah rapat direksi PT Pertamina (Persero).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, dokumen rapat yang dipalsukan menyangkut keputusan pembelian liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair dari luar negeri.

Tessa mengungkapkan, penyidik telah memeriksa saksi dari pihak PT Pertamina berinisial ATH pada Rabu (31/7/2024) untuk mendalami dugaan pemalsuan itu.

“Mendalami dugaan pemalsuan dokumen risalah rapat direksi terkait dengan keputusan pembelian LNG impor,” kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan informasi Kompas.com dari penegak hukum di KPK, saksi tersebut adalah Direktur Keuangan PT Pertamina Periode 9 Desember 2011 sampai 28 November 2014.

Ia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2021.

”Penyidik mendalami ada tidaknya izin pemegang saham dan komisaris dalam pembelian LNG impor,” ujar Tessa.

Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat eks Direktur Utama PT Pertama Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Karen divonis bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama meneken perjanjian kontrak pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut, dugaan perbuatan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama dua pejabat PT Pertamina lainnya, Yenni Andayani (YA) dan Hari Karyuliarto (HK).

Yenni merupakan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 dan sempat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) PT Pertamina. Sementara itu, Hari merupakan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012 sampai 2014.

Dakwaan Jaksa juga menyebut, dalam memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas di sejumlah kilang LNG potensial di AS, Karen Yenni, dan Hari tidak meminta persetujuan RUPS.

“Tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dan persetujuan RUPS sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 dan Train2,” sebagaimana dikutip dari dakwaan jaksa.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 113.839.186 atau 113,8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Dalam perkara pengembangan ini, KPK menetapkan dua tersangka baru yakni YA dan HK.

KPK Gunakan Strategi di Kasus e-KTP Buat Kejar Ganti Rugi Kasus LNG Pertamina

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menjalin komunikasi dengan pihak penegak hukum di Amerika Serikat (AS) guna mengejar pertanggungjawaban perusahaan luar negeri dalam kasus korupsi gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) PT Pertamina (Persero). Strategi yang sama pernah digunakan untuk mengejar ganti rugi di kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP.

Pertanggungjawaban itu berupa uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Corpus Christie Liquefaction, LLC atau CCL sebesar US$113,83 juta pada kasus LNG Pertamina. Uang pengganti itu tertuang dalam tuntutan jaksa di persidangan, namun luput pada vonis hakim.

"Kita sedang melakukan komunikasi dengan pihak-pihak penegak hukum yang ada di luar negeri, karena di perkara e-KTP kita pernah melakukan itu dan alhamdulillah bisa berhasil. Nah untuk ini [kasus LNG] juga sama dengan pola yang sudah ada di e-KTP, kita sedang melakukan itu," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, dikutip Kamis (17/7/2024).

Asep mengaku KPK lebih berfokus mengejar pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus LNG Pertamina, sebagai upaya asset recovery, dibandingkan dengan pidana badan.

Sejalan mengejar uang pengganti kerugian keuangan negara dari CCL, KPK turut mengejar asset recovery ke terdakwa Karen Agustiawan sebesar Rp1,09 miliar dan US$104.016 (setara sekitar Rp2,8 miliar berdasarkan kurs jisdor BI). Uang pengganti itu juga hilang pada vonis majelis hakim, yang menilai uang tersebut bukan hasil korupsi Karen di kasus tersebut.

Pengejaran uang pengganti tindak pidana korupsi itu dilakukan dengan upaya banding terhadap putusan tingkat pertama majelis hakim.

"Salah satunya sudah disampaikan kita banding, supaya kita bisa mengambil uang negara yang keluar akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan," terang Asep.

Adapun KPK menyayangkan vonis majelis hakim terhadap mantan direktur utama Pertamina itu, yang tidak menyertakan pidana uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan US$104.016. Uang itu merupakan gaji Karen dari perusahaan investasi asal Amerika Serikat (AS) Blackstone, yang merupakan pemegang saham induk dari CCL, Cheniere Energy, Inc. Jaksa KPK mendakwa Karen meminta jabatan ke Blackstone karena sudah mengamankan pembelian LNG dari CCL.

Di sisi lain, tuntutan jaksa untuk membebankan uang pengganti kerugian keuangan negara ke CCL juga tidak dikabulkan oleh hakim.

Pidana badan berupa kurungan penjara kepada Karen juga berkurang menjadi sembilan tahun, dari sebelumnya 11 tahun sebagaimana tuntutan jaksa.

Kasus LNG, KPK Duga Dokumen Risalah Rapat Direksi PT Pertamina Dipalsukan

KPK Dalami Alokasi LNG PT Pertamina untuk Pasar Indonesia

KPK Gunakan Strategi di Kasus e-KTP Buat Kejar Ganti Rugi Kasus LNG Pertamina