Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan pesan kepada para pegawai Kementerian ESDM untuk menjadikan rasa kekeluargaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan tugas di Kementerian ESDM. Bahlil mengaku, dalam sebulan lebih bertugas sebagai menteri melihat adanya ego sektoral di antara Direktur Jenderal.

"Kalau sudah ada kekeluargaan, rasa saling memiliki. Saya melihat satu bulan lebih di Kementerian ESDM masih ada ego-ego sektoral antara masing-masing Dirjen dan pegawai-pegawai Dirjen," katanya dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Bahlil mengatakan, jika satu sakit maka semua harus sakit. Dia bilang, jadi ada yang senang, maka harus berbagi kesenangan.

"Kalau satu sakit, semuanya harus merasa sakit. Kalau satu senang, harus berbagi kesenangan kepada yang belum senang. Jangan ada dirjen yang mata air dan ada dirjen yang air mata," ungkapnya.

Menurutnya, semuanya harus menjadi satu kesatuan Kementerian ESDM. Ia meminta pegawai untuk membangun kekompakan.

"Kita harus menjadi satu kesatuan bahwa Kementerian ESDM adalah satu mata air dan satu air mata. Itu Bapak-Ibu semua. Jadi bangun kekompakan kerja baik," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyelesaian perundingan ekonomi digital ASEAN tepat waktu. Hal ini disampaikannya pada Pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA) yang digelar Senin (7/10).

"Saya ingin meminta perhatian semua menteri ekonomi ASEAN terkait perkembangan negosiasi ekonomi digital di ASEAN yang merupakan perundingan ekonomi digital kawasan pertama di dunia," ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024).

Airlangga menjelaskan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023 dan perundingan putaran pertama yang dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta.

DEFA juga menjadi salah satu andalan yang diusung pada keketuaan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta pada Agustus 2023. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Airlangga menyampaikan DEFA adalah masterplan mencakup perjanjian yang mengatur soal digitalisasi, termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastructure, dan interoperability di ASEAN. Dengan DEFA, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2030.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyoroti perkembangan perundingan DEFA. Adapun perkembangannya saat ini baru mencapai 14% dari target 50% pada akhir tahun 2024.

"Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini untuk mencapai target 50% penyelesaian perundingan di tahun 2024," ucap Airlangga.

Airlangga menegaskan ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan perundingan DEFA. Pertama, implementasi dari kode etik (code of conduct) yang sudah disepakati pada 2023 dan diyakini akan mempermudah proses negosiasi.

Selanjutnya, perlunya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi. Untuk itu, perlu dilakukan asesmen terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang dalam merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.

"Saya mendukung inisiatif untuk melakukan pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan pada kategori yang ada dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN," jelas Airlangga.

Menurutnya, pendekatan tersebut akan menjadi solusi efektif dan mempercepat penyelesaian perundungan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.

"Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh negara ASEAN agar dapat mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama sebagai satu kesatuan," pungkas Airlangga.

Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut, yakni Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Kementerian Perdagangan.

Kominfo Tekankan Pentingnya Regulasi Ekonomi Digital untuk UMKM Lokal

Kominfo Tekankan Pentingnya Regulasi Ekonomi Digital untuk UMKM Lokal

KPH sebagai leading sector pengelola di tingkat tapak harus mampu menciptakan mekanisme sinergisitas, koordinasi, kolaborasi, dan integritas

Kabupaten Semarang (ANTARA) - Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr. Drasospolino menilai bahwa keberlangsungan pengelolaan hutan bertumpu pada tingkat unit manajemen terkecil, yakni kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

"KPH sebagai leading sector pengelola di tingkat tapak harus mampu menciptakan mekanisme sinergisitas, koordinasi, kolaborasi, dan integritas program dan atau kegiatan antarpihak dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan," katanya di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis.

Hal tersebut disampaikannya di sela peluncuran dua buku yang menandai purnatugas Drasospolino, yakni "Drasospolino; Legacy and Inspirasi" dan "Masyarakat Berdaya Dari Hutan Istimewa".

Buku "Drasospolino; Legacy and Inspirasi setebal 133 halaman menceritakan tentang perjalanan karier sosok kelahiran Yogyakarta, 7 September 1964 dalam menapaki karier malang melintang di dunia kehutanan dan lingkungan hidup.

Sedangkan buku berjudul "Masyarakat Berdaya Dari Hutan Istimewa" merupakan tulisan Drasospolino yang bersumber dari tesis doktoralnya di Universitas Brawijaya Malang.

Dalam buku tersebut, mantan Kepala Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Utara itu menyoroti tentang peran sentral KPH sebagai kepanjangan tangan negara dalam memakmurkan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Menurut dia, KPH Produksi (KPHP) Yogyakarta dijadikan kajian dan contoh karena merupakan satu-satunya KPH di Pulau Jawa yang memiliki sejarah pengelolaan yang cukup panjang.

"Pola kepemimpinan Sultan memegang peranan sangat kuat memberikan contoh kepada semua pihak di bawah, ini kan bukan semata pola struktural, tetapi pola tradisional ke bawah yang memang diikuti masyarakatnya," katanya.

Di buku setebal 234 halaman itu, ia mencontohkan pemanfaatan hutan di KPHP Yogyakarta, yakni pemanfaatan kawasan melalui Penanaman Lahan Di bawah Tegakan (PLDT), salah satunya tumpang sari dengan memberikan ruang bagi masyarakat sekitar untuk bercocok tanam di kawasan hutan milik negara.

"Jenis tanaman tumpangsari yang diminati masyarakat adalah palawija, antara lain jagung ketela, kacang tanah, dan kedelai. Di hutan jati, (tumpangsari, red.) hanya dapat dilakukan selama kurang lebih dua tahun, namun di tegakan kayu putih dapat dilakukan sepanjang musim," katanya.

Di KPHP Yogyakarta, kegiatan PLDT telah memberikan kontribusi tambahan penghasilan bagi masyarakat senilai Rp30 miliar dengan kisaran nilai produksi Rp6 juta per hektare dan penyerapan tenaga kerja 9.000 orang.

Pemanfaatan jasa lingkungan juga dilakukan KPHP Yogyakarta, kata dia, melalui pengembangan wisata di Resor Polisi Hutan (RPH) Mangunan sejak 2014 yang dilatarbelakangi banyaknya tegakan pinus tua dan produktif, tetapi berada pada dataran tinggi yang memiliki panorama indah dan menarik.

Sementara itu, Kasubdit Rencana Kerja Usaha Direkturorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) KLHK Dr. Rahmat Budiono membenarkan bahwa peran KPH bagi masyarakat sangat penting.

"Hadirnya KPH memperkuat harmonisasi pelaku usaha dengan masyarakat, maka buku ini mengangkat bagaimana peran KPH yang dituangkan dalam UU bisa diimplementasikan dalam pemberdayaan masyarakat," katanya.

"Justru ini ruang kebijakan yang dihasilkan negara. Bagaimana hadirnya negara di tingkat tapak maka dibentuklah KPH di seluruh Indonesia, ada sekitar 360 KPH, salah satunya di Yogyakarta yang disebut di buku ini," tambah Rahmat yang juga editor buku tersebut.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024