Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Kementerian Keuangan berhasil melakukan efisiensi anggaran Rp 2,21 triliun selama 2020-2023. Keberhasilan itu berkat usaha Kemenkeu dalam mengelola secara hati hati, efisien, dan disiplin.

Hal ini juga melalui penerapan teknologi digital. “Berbagai simplifikasi digitalisasi dari proses bisnis ini menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan dan ini kami sampaikan waktu itu di dalam Komisi XI DPR sebesar Rp 2,21 triliun. Kita mendapatkan efisiensi yang terdiri dari dari 11 langkah,” kata Sri Mulyani Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (21/8).

Dalam paparannya, bendahara negara itu menyampaikan simplifikasi dan digitalisasi atau otomasi proses bisnis memberikan dampak positif. Hal itu berupa peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan, maupun optimalisasi pemberdayaan SDM yang merupakan upaya pelaksanaan belanja yang berkualitas di Kemenkeu.

11 Langkah Pengelolaan Keuangan

Adapun 11 langkah pengelolaan keuangan melalui kebijakan negative growth jumlah pegawai, pengendalian belanja birokrasi, dan pengadaan collaborative tools secara terpusat.

Dibarengi optimalisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN, serta digitalisasi proses bisnis berdampak turunnya belanja pencetakan dokumen.

Selain itu, perempuan yang ketap disapa Ani itu menyebut efisiensi anggaran Kemenkeu juga dihasilkan melalui optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sehingga berdampak penurunan biaya paket meeting.

Kemenkeu juga melakukan prioritasi pembentukan tim yang bersampak kepada efisiensi honorarium tim. Begitu juga dengan implementasi ruang kerja masa depan yang berdampak turunnya alokasi sewa kantor.

Dibarengi dengan pembayaran belanja pegawai terpusat yang berdampak terhadap turunnya anggaran pengelolaan gaji dan optimalisasi SDM. Selain itu, juga standarisasi harga dan pemberian seminar kit yang selektif.

"Ini semuanya untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu harus memberi contoh waktu kita bicara tentang efisiensi spending better quality kita lakukan pada level mikro organisasi," ujar Sri Mulyani.

Surplus Keseimbangan Primer

Sebelumnya, Sri Mulyani juga melaporkan kinerja APBN 2023 yang telah dipertanggungjawabkan menunjukkan dampak dari kinerja positif ekonomi.

Konsolidasi fiskal secara disiplin dan konsisten mampu menghasilkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 102,59 triliun pada 2023. “Ini merupakan surplus pertama kali sejak 2012," kata Sri Mulyani.

Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran atau belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan positif.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kutukan komoditas selalu menjadi bayang-bayang pengelolaan fiskal dari tahun ke tahun. Saat harga komoditas tinggi, pemerintah sangat pede dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, ketika harga komoditas jeblok, anjlok, bahkan rontok, pemerintah harus tambal sulam, menarik utang hanya untuk menamal pembayaran pokok dan bunga utang.

Tambal sulam anggaran sejatinya suatu kebijakan yang lazim dan itu bisa dilacak melalui outlook dan target keseimbangan primer atau primary balance dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 maupun RAPBN 2025.

APBN 2025 adalah simbol transisi sekaligus menjadi tahun pertama bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan politik anggaran setelah menggeser Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tampuk kekuasaan pada Oktober 2024 nanti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengungkapkan postur RAPBN 2025 didesain melalui serangkaian konsultasi supaya program-program prioritas pemerintahan ke depan bisa terakomodasi. “Bisa dilaksanakan pada tahun pertama dari pemerintahan presiden terpilih,” ungkap Sri Mulyani, Jumat kemarin.

Dalam catatan Bisnis, keseimbangan primer dihitung berdasarkan pendapatan negara dengan belanja negara non pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah untuk membayar pokok dan bunga utang. (lihat tabel)

Perbesar

Jika keseimbangan primer menunjukkan angka positif, pemerintah dianggap mampu untuk membayar pokok dan bunga utang menggunakan pendapatan negara. Namun jika yang terjadi sebaliknya, pemerintah mau tidak mau harus menarik utang baru untuk membayar beban utang beserta bunganya.

Intinya, kunci dari keseimbangan primer sangat tergantung dengan tren pendapatan negara dan kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan belanja negara. Namun ketergantungan terhadap komoditas di sektor pendapatan dan rendahnya daya pungut pajak pemerintah menjadi tantangan bagi pengelolaan anggaran. Kinerja APBN 2024 adalah contohnya.

Pada mulanya, pemerintah menargetkan defisit keseimbangan primer tahun 2024 mencapai Rp25,5 triliun. Namun, dengan tren pendapatan negara yang terkontraksi hingga 6%, serta ancaman shortfall penerimaan pajak yang di depan mata akibat jebloknya harga komoditas, defisit keseimbangan primer diproyeksikan melebar menjadi Rp110,8 triliun atau naik sebesar Rp85,3 triliun.

Adapun, tren keseimbangan primer selama 5 tahun terakhir mayoritas mengalami defisit. Pada tahun 2020 atau tahun dimulainya pandemi Covid-19, defisit keseimbangan primer melejit hingga mencapai Rp633,6 triliun. Pada tahun 2021, angkanya cenderung turun menjadi 431,6 triliun, Rp74,1triliun pada tahun 2022, dan sempat positif pada tahun 2023 yang mencapai Rp102,6 triliun.

Keseimbangan primer pada tahun 2023 tercatat positif karena sejumlah indikator, salah satunya adalah pendapatan negara yang lebih tinggi dari target yang mencapai Rp2.783,9 triliun. Salah satu pemicu kinerja positif pendapatan negara pada waktu itu adalah lonjakan harga komoditas. Efek komoditas itu berpengaruh kepada penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Namun demikian, seiring melemahnya harga komoditas yang berimbas terhadap tren penerimaan pajak yang mengalami kontraksi 7,9% pada semester 2024 lalu, outlook keseimbangan primer pada 2024 kembali defisit di angka Rp110,8 triliun. Itu artinya, anggaran khususnya utang pada tahun 2024, digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang.

Adapun, tren defisit keseimbangan primer tersebut diperkirakan berlanjut pada tahun depan. Nota keuangan RAPBN 2025 mengungkap bahwa pada tahun depan atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka defisit keseimbangan primer akan mencapai Rp63,3 triliun.

Kualitas Anggaran

Di sisi lain, Nota Keuangan RAPBN 2025 juga menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga utang senilai Rp552,9 triliun pada tahun depan. Besarnya alokasi pembayaran bunga utang berpotensi menggerus kualitas belanja negara pada 2025.

Sebagai catatan, pada tahun 2020 total pembayaran bunga utang mencapai Rp314,1 triliun, angka ini naik pada 2021 menjadi Rp343,5 triliun, Rp386,3 triliun (2022), Rp439,9 triliun (2023), dan outlook realisasi pembayaran bunga utang tahun 2024 mencapai Rp499 triliun.

Alokasi anggaran pembayaran bunga utang senilai Rp552,9 triliun dalam RAPBN 2025 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah uang belanja negara yang digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah itu bahkan memakan porsi 32,2% dari total alokasi anggaran belanja non kementerian dan lembaga yang hanya Rp1.716,4 triliun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan total pembiayaan anggaran dalam RAPBN 2025, persentasenya jauh lebih besar.

Pada tahun 2025, pemerintah berencana menarik utang senilai Rp616,2 triliun. Sebaliknya, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran bunga utang senilai Rp552,9 triliun. Jumlah itu setara dengan 89,7% dari total pembiayaan anggaran yang direncanakan pada tahun 2025.

Dalam catatan Bisnis, lonjakan secara kumulatif, pembayaran bunga utang merupakan implikasi dari kebijakan penarikan utang yang cukup agresif untuk menangani pandemi pada tahun 2020-2021 lalu.

Hal itu diakui oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwarta saat menggelar rapat panitia kerja alias panja kebijakan belanja pusat 2025 yang berlangsung di Badan Anggaran DPR pada tanggal 26 Juni 2024 lalu. “Tentu kita harus pastikan alokasi anggaran akan membuat pengelolaan pembayaran bunga utang dapat dilakukan pembayarannya secara tepat waktu dan tepat jumlah.”

Target Pertumbuhan Konservatif

Tren pengelolaan fiskal tahun 2025 itu tidak bisa dilepaskan dari target pertumbuhan ekonomi untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dipatok di angka 5,2% pada tahun 2025. Target ini cenderung konservatif dibandingkan dengan target-target pada lima tahun terakhir.

Dalam catatan Bisnis, pada periode kedua pemerintahan presiden Jokowi, rata-rata target pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,2%. Tentu saja penghitungan angka rata-rata itu tidak menghitung kondisi force majeure Covid-19 yang melanda tanah air pada tahun 2020 dan baru recovery pada akhir 2022.

Target 2025 itu lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2023 yang mencapai 5,3%. Angka pertumbuhan di angka 5,2% itu juga sama pada tahun 2022 dan 2024. Target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% hanya lebih besar dibandingkan target tahun 2021 yang waktu itu hanya dipatok sebesar 5%.

Kendati demikian, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dianggap terlalu optimistis jika mengacu kepada realisasi pertumbuhan ekonomi pada 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020-2023 (audited) dan 2024 (outlook), hanya sebesar 3,42%.

Wanti-wanti Banggar

Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengingatkan presiden terpilih periode 2024—2029, Prabowo Subianto, agar tidak menghamburkan anggaran ke kebijakan atau program-program yang tak terlalu penting pada tahun depan.

Dia menjelaskan bahwa, anggaran pemerintahan Prabowo terbatas dalam APBN 2025. Apalagi, pemerintah mematok defisit sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari PDB dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo.

"Hendaknya pemerintah lebih fokus pada program-program yang lebih urgen, di tengah kondisi fiskal yang terbatas," jelasnya dalam keterangannya, Jumat (16/8/2024).

Said juga menyarankan sejumlah, kebijakan strategis yang perlu ditopang oleh kebijakan fiskal tahun depan. Pertama, program kemandirian pangan. Dia mengingatkan, dari 2014—2023 jumlah kumulatif impor beras nasional mencapai 8,95 juta ton beras. Nilai impor beras juga mencapai US$1,95 miliar selama 2019—2023.

Oleh sebab itu, Said merasa perlu adanya program yang mendorong agar pangan tidak bertumpu pada beras. Menurutnya, banyak pangan pendamping beras yang bisa dikembangkan seperti umbi-umbian, sagu, dan sorgum.

"Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming, optimalisasi lahan tidak produktif, serta meningkatkan hasil laut sebagai kekayaan pangan masa depan yang lebih sehat," katanya.

Kedua, program kemandirian energi. Said mencatat impor minyak mentah mencapai US$69,3 miliar rentang 2015—2023, sementara ekspor hanya US$30,1 miliar sehingga defisit US $39,2 miliar. Tak hanya itu, sambungnya, impor LPG juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, dia ingin adanya transformasi energi dari minyak bumi dan LPG menjadi listrik.

"Bauran kebijakan energi baru dan terbarukan ke depan harus lebih progresif. Pada tahun 2015 bauran energi terbarukan masih 4,9%, di tahun 2022 bauran energi terbarukan mencapai 12,3%, meskipun tumbuh baik, namun butuh lompatan yang lebih besar [hingga 30%]," katanya.

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM). Said mengungkapkan 54,6% tenaga kerja lulusan SMP ke bawah dan indeks pembangunan manusia Indonesia peringkat ke-6 di Asean. Dia ingin ada kebijakan afirmasi untuk memperbaiki kualitas SDM. Dia ingin indeks pembangunan manusia Indonesia bisa melampaui Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Keempat, infrastruktur. Said menyebutkan kebijakan fiskal ke depan harus mendorong penguatan program infrastruktur yang menopang tiga program sebelumnya. "Dengan demikian belanja infrastruktur bisa lebih fokus, apalagi kita tidak memiliki ruang fiskal yang longgar karena tergerus berbagai kewajiban, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang," tutupnya.