Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan akan adanya kenaikan gajiguru. Namun, dia belum mau membeberkan besaran nominal kenaikannya.

Menurut dia, kenaikan nominal ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Kenaikan gaji ini disebut sebagai kesejahteraan guru.

“Sudah saya sampaikan tadi, InsyaAllah ada kenaikan. Tapi untuk jumlahnya berapa, nanti nunggu pengumumannya saja,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Mu’ti menambahkan, kenaikan gaji guru ini tidak hanya untuk guru aparatur sipil negara (ASN) saja, tetapi juga berlaku untuk guru non-ASN.

“Jadi untuk kesejahteraan guru itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga guru non-ASN. Jadi untuk semuanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan memandang pendidikan berkualitas harus dimulai dari guru sehingga guru harus mendapat kesejahteraan yang jauh lebih baik.

“Jangan lagi mereka punya penghasilan Rp230 ribu per bulan. Kita sudah ada instrumen Undang-Undang Dasar, kita sudah menjamin itu,” ucapnya dalam rapat di Komisi X, Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, dirinya ingin guru tidak lagi mendapatkan gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Menurutnya, Kemendikdasmen dapat mewujudkan upaya pemberian gaji yang layak melalui program sertifikasi guru.

“Jangan ada yang dibawah UMR lagilah. Jangan ada lagi guru kita yang penghasilannya atau bekerja sebagai “pemulung” atau sebagai pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang guru,” tegasnya.

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti agar memperhatikan nasib jutaan guru yang memiliki gaji rendah. Karenanya, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki nasib guru.

"Saya menginginkan bahwa kebijakan yang dilakukan hari ini adalah perubahan terhadap nasib guru. Nasib guru harus diselesaikan," ujar Sofyan dalam rapat kerja perdana di Komisi X DPR dengan Mendikdasmen di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

Sofyan mengapresiasi tagline Mendikdasmen Abdul Mu'ti, yakni Pendidikan Bermutu untuk Semua. Menurut dia, tagline tersebut berarti akan meningkatkan kualitas pendidikan dan hal tersebut harus dimulai dari guru. Oleh karena itu, kata dia, guru harus mendapat kesejahteraan yang jauh lebih baik.

"Jangan lagi mereka punya penghasilan Rp230.000 per bulan. Kita sudah ada instrumen undang-undang dasar, kita sudah menjamin itu," tandas Sofyan.

Menurut Sofyan, guru tak boleh lagi mendapatkan gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Selama ini, kata dia, masih ada guru yang harus rela menjadi pemulung lantaran gaji tidak mencukupi kebutuhan ekonomi. Dia menilai salah satu upaya mewujudkan gaji yang layak bagi guru adalah itu program sertifikasi guru. 

"Jangan ada yang dibawah UMR lagi, lah. Jangan ada lagi guru kita yang penghasilannya atau bekerja sebagai pemulung atau pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang guru," imbuh Sofyan.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru menilai mewujudkan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas kerja dari Kemendikdasmen.

"Kesejahteraan guru ini harus menjadi prioritas," pungkas Ratih.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan anggaran peningkatan gaji guru. Terkait jumlahnya, Mu'ti berkelakar tinggal menunggu waktu diumumkan.

"Ditunggu saja, karena 'sidang isbatnya' belum dilaksanakan," kelakar Mu'ti dalam Rapar Kerja perdana dengan Komisi X DPR RI, Rabu, 6 November 2024.

Dia menuturkan peningkatan kesejahteraan guru ada di dalam anggaran tahun 2025. Kesejahteraan bakal menyasar guru ASN maupun non ASN.
"Insyaallah sudah ada di dalamnya (anggaran 2025) dan mudah-mudahan bisa kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar dia.

Sebelumnya, Mu'ti mengatakan penambahan gaji guru tengah dikaji. Dia menyebut akan ada aturan terkait penambahan gaji tersebut.

"Jangan sampai yang tidak berhak malah menerima. Yang berhak tidak menerima," ujar Mu'ti di Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Dia menyebut bakal ada klasifikasi guru yang mendapatkan tambahan gaji. "Ada (kualifikasinya) dong. Kalau enggak ada rebutan nanti," kata dia.

Baca juga: Abdul Mu'ti: Gaji Guru Naik Rp 2 juta itu Tidak dari Kami

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan adanya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru . Hal ini ditegaskan Mu'ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (6/11/2024).

Komitmen ini masuk ke dalam salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan Kemendikdasmen. Mu'ti menyatakan bakal ada peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru.

"Yang meliputi peningkatan kualifikasi D4 atau D1, karena banyak guru yang belum memenuhi Undang-Undang Guru dan Dosen untuk kualifikasi minimal D4 atau D1," kata Mu'ti.

Kemendikdasmen, kata tokoh Muhammmadiyah ini, juga akan membuat pelatihan kompetensi bagi guru. Selain itu, akan dilakukan peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi.



"Nah, poin saya ini yang kami insyaallah nanti akan sampaikan itu pada peringatan Hari Guru Nasional pada beberapa minggu yang akan datang," ujar Mu'ti

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyambangi kantor Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, Rabu (30/10/2024).

Dilansir dari unggahan dalam akun Instagram @Kemendikbud.RI, Rabu sore, Abdul Mu’ti melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Dalam pertemuan tersebut, Mendikdasmen juga melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Selain itu, Mu'ti menyampaikan bahwa Wapres bersedia untuk hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen.

"Kami bergembira karena Bapak Wakil Presiden berkenan hadir dalam rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan pendidikan dengan seluruh kepala dinas pendidikan provinsi yang akan dilaksanakan bulan November nanti," kata Mu’ti.

Diketahui, Mu'ti telah merencanakan program pemberian kesejahteraan pada guru di 100 hari kerjana sebagai menteri.

Dalam pernyataan di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (27/10/2024), Mu'ti, menyatakan pihaknya akan merumuskan program-program khusus untuk memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November.

"Kaitannya (program) untuk meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru," kata Mu’ti.

Selain itu, kata Mu’ti, Kemendikdasmen juga bakal menyalurkan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu tidak merinci bantuan yang dimaksud.

"Kemudian, beberapa program yang berkaitan dengan penguatan karakter," kata Mu’ti.

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengatakan penambahan gaji guru sebesar Rp2 juta masih dikaji. Tiap guru kemungkinan tak mendapatkan besaran tambahan gaji yang sama.

"Kita hitung, karena nanti nominalnya tidak sama," ujar Mu'ti di Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Mu'ti mengatakan akan ada aturan penambahan gaji. Termasuk, kualifikasi terhadap guru yang akan menerima penambahan.
"Jangan sampai yang tidak berhak malah menerima. Yang berhak tidak menerima," kata dia.

Sebelumnya, Mu'ti mengatakan peningkatan gaji guru merupakan bagian dari quick win di bidang pendidikan. Ini merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Jadi itu usaha dan itu bagian dari quick win Pak Presiden juga," kata Mu'ti dalam Silaturahmi Media, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Dia memahami selama ini kesejahteraan guru telah menjadi isu dan persoalan serius. Mu'ti berharap peningkatan kesejahteraan guru bisa berpengaruh pada kualitas pendidikan.

"Harapannya itu ya kesejahteraan meningkat diikuti dengan semangat untuk mendidik yang meningkat pula," ujar Mu'ti.

Baca juga: Begini Nasib Gaji hingga Status Guru di Era Mendikdasmen Abdul Mu'ti

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan penambahan gaji guru sebesar Rp2 juta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengatakan penambahan gaji guru tengah dikaji.

Mu'ti menuturkan bakal ada klasifikasi guru yang mendapatkan tambahan gaji. Hal itu agar tak sembarang guru mendapatkan penambahan gaji.

"Ada (kualifikasinya) dong. Kalau enggak ada rebutan nanti," kata Mu'ti di Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.
Ia tak ingin penambahan gaji guru tidak tepat sasaran. "Jangan sampai yang tidak berhak malah menerima. Yang berhak tidak menerima," tutur dia.

Mu'ti mengatakan tak semua guru mendapatkan tambahan gaji yang sama. Artinya, penambahan gaji guru tidak seluruhnya Rp2 juta.

"Kita hitung, karena nanti nominalnya tidak sama," tutur dia.

Sebelumnya, Mu'ti mengatakan peningkatan gaji guru merupakan bagian dari quick win di bidang pendidikan. Ini merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Jadi itu usaha dan itu bagian dari quick win Pak Presiden juga," kata Mu'ti dalam Silaturahmi Media, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Dia memahami selama ini kesejahteraan guru telah menjadi isu dan persoalan serius. Mu'ti berharap peningkatan kesejahteraan guru bisa berpengaruh pada kualitas pendidikan.

"Harapannya itu ya kesejahteraan meningkat diikuti dengan semangat untuk mendidik yang meningkat pula," ujar Mu'ti.

Baca juga: Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti: Peningkatan Gaji Guru Sudah Dianggarkan di 2025

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) mengatakan besaran gaji guru honorer di Jakarta masih di kisaran Rp 2 juta per bulan. Jumlah ini tentu masih di bawah besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2024 yang sudah berada di kisaran Rp 5 juta per bulan.

Melihat permasalahan itu, pasangan calon itu mengaku akan meningkatkan kesejahteraan para guru di Jakarta. Dengan begitu para tenaga pendidik ini dapat fokus mengajar murid di sekolah.

"Kami tidak akan melupakan kesejahteraan guru, honorer yang hari ini hanya menerima gaji Rp 2 juta setiap bulannya agar mereka fokus mengajar," kata Pramono dalam debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Sebab menurut mereka, selama ini besaran gaji yang jauh di bawah UMP Jakarta membuat para guru kerap mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan menurut mereka ada juga guru yang berakhir terjerat utang pinjol karena besaran gaji yang diterima jauh standar.

"(Meningkatkan kesejahteraan guru agar) tak lagi mencari pekerjaan sampingan bahkan terjerat pinjol agar bisa bertahan hidup," terangnya.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom sebelumnya Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada Mei 2024 melakukan survei terhadap 403 guru di 25 provinsi Indonesia terkait upah yang mereka dapat.

Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 74 persen responden memiliki gaji di bawah Rp 2 juta dan sebagian lagi di bawah Rp 500 ribu. Artinya gaji mereka masih di bawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) 2024 terendah.

"Nominal tersebut masih di bawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) 2024 terendah Indonesia, yaitu Kabupaten Banjarnegara dengan UMK sebesar Rp 2.038.005. Ini artinya, di daerah dengan biaya hidup terendah sekalipun para guru terutama guru honorer masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," kata Muhammad Anwar, Peneliti IDEAS dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/05) lalu.

Sementara itu, Penetapan UMP Jakarta 2024 juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 dengan besaran upah minimal sebesar Rp 5.067.381.

(das/das)

Jakarta: Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta Ridwan Kamil (RK) akan memperhatikan kesejahteraan guru ngaji di Jakarta. Ia mengaku sudah berhasil melakukannya di Jawa Barat.

“Semua yang sifatnya ibadah tidak harus selalu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saya sudah buktikan. Kalau yang muslim namanya zakat,” kata Ridwan Kamil di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 20 September 2024.

Tidak hanya guru ngaji saja, Ridwan kamil juga menjelaskan bahwa dana dari Zakat yang sudah terkumpul dapat diperuntukan untuk hal lain yang masih berkaitan, antaralain Kyai dan Marbot Mesjid.

“Nanti guru ngaji, kyai dan marbot masuk kategori itu, semua disejahterakan lewat pintu itu,” lanjut Ridwan Kamil.

Adapun keluhan mengenai kesejateraan guru ngaji disampaikan warga saat Ridwan Kamil blusukan di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu warga itu mengeluhkan tidak sampainya bantuan kepada guru ngaji yang mengejar di mushola dan rumah-rumah.

“Hanya guru ngaji yang di masjid-masjid. Sementara, guru-guru ngaji yang di rumah-rumah di mushala itu belum dapat serupiah pun,” keluh salah satu warga di depan Ridwan Kamil. Medcom.id/Joy Jones


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Pengamat dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji mengungkapkan jumlah guru di Indonesia terlalu banyak sehingga sulit menciptakan kesejahteraan. Salah satu penyebabnya karena kemampuan mengajar guru hanya menguasai satu mata pelajaran.

“Guru Indonesia enggak bisa sejahtera karena jumlahnya kebanyakan. Masalahnya satu guru cuma bisa mengajar satu mata pelajaran. Misalnya, guru Matematika disuruh mengajar bahasa Inggris pasti nolak," kata Indra dalam Simposium Peta Jalan Pendidikan 2024-2034 dalam Rangka Pra Kongres Pendidikan Partai Nasdem di Kampus Akademi Bela Negara, Kamis, 8 Agustus 2024.

Selain itu, mata pelajaran yang diajarkan di Indonesia terlalu banyak dibandingkan dengan negara lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sempat mencoba menghapus mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Namun, banyak guru memprotes mata pelajaran tersebut dihapus. Hal ini disebutkan berkaitan dengan tunjangan profesi.

“Dampak satu mata pelajaran dihapus, (guru-guru) protes karena berhubungan dengan tunjangan profesi,” tutur Indra.

Indra menuturkan data dari lembaga riset Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia menunjukkan 14 persen guru tidak hadir di sekolah. Masalah yang timbul itu membuat sekolah merekrut guru honorer.

“Mayoritas guru tidak hadir bukan karena bolos, tetapi mayoritas karena istri pejabat yang sedang menjalankan tugas negara. Dari sini mulailah merekrut guru-guru honorer,” ungkap Indra.

Selain itu, Indra mengatakan alasan peningkatan guru honorer menjadi 870 persen karena tidak berkomitmen mengajar lebih dari 24 jam pelajaran per minggunya.

“Guru di Jakarta terutama PNS enggak mau ngajar lebih dari 24 jam. Makanya Jakarta punya banyak guru honorer,” kata dia. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Bappenas Sebut Guru PPPK Banyak Kelirunya, Rekomendasikan Hal Ini

(REN)

Jakarta: Presiden RI Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tak lama lagi akan menjabat. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) berharap pemerintahan Prabowo lebih memperhatikan kesejahteraan guru.

"Kami harap ke depan tidak ada lagi guru-guru yang menjerit karena persoalan kesejahteraan," kata Ketua Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PB PGRI, Sumardiansyah, dalam Zoom Meeting PGRI, Rabu, 24 Juli 2024.

Ia berharap pemerintahan baru akan memberikan kesempatan lebih kepada guru honorer. Salah satunya diberikan peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Pemerintahan untuk bisa segera menuntaskan guru honorer yang ada di sekolah untuk bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," jelas dia.

Sumardiansyah juga berharap komitmen terhadap kesejahteraan guru honorer dapat terwujud bukan lagi hanya kata-kata. "Keberpihakan harus dibuktikan, bukan hanya dari kata-kata. Bagaimana sebuah kebijakan itu dihasilkan," tegas dia.

Baca juga: PGRI: Kasus Cleansing Guru Honorer Jangan Terjadi Lagi!

(REN)