Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) dari Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina, resmi salurkan gas bumi ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Cilegon.

Terhitung 1 November 2024, PHE OSES menyediakan gas sebesar 5 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day), dengan total volume sebesar 9.977 BBTU sampai dengan tahun 2029. Gas yang dipasok ini akan dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik wilayah Cilegon-Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya.

PLTGU Cilegon merupakan satu-satunya pembangkit bertenaga gas di wilayah Banten, yang berperan vital sebagai salah satu interkoneksi jaringan transmisi Jawa-Bali. Listrik dari PLTGU Cilegon diperuntukkan menyuplai kebutuhan listrik industri di Banten.

General Manager PHE OSES, Antonius Dwi Arinto, menegaskan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam menciptakan ketahanan energi nasional. Kerja sama ini untuk mendukung kebutuhan energi nasional, melalui kerja sama yang solid antara PHE OSES, SKK Migas dan PLN.

Menurut Antonius, dengan sinergi lintas instansi pemerintah, potensi energi domestik dapat dioptimalkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan industri.

“Kami berharap sinergi ini dapat menjadi contoh bagaimana semangat kebersamaan dapat menghasilkan dampak yang besar untuk mendukung ketersediaan energi yang andal, efisien dan berkelanjutan,” kata Antonius dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina terus mengoptimalkan pemanfaatan gas di era transisi energi, baik sektor industri, transportasi maupun rumah tangga.

"Pemanfaatan gas bumi untuk sektor kelistrikan sejalan dengan kebijakan Pertamina menjadi gas sebagai energi transisi," tandas Fadjar.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - ABU DHABI. Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengikuti Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2024, salah satu pameran dan konferensi minyak dan gas bumi terbesar dunia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 4-7 November 2024.

Melalui keikutsertaan ini, Indonesia mengajak para pelaku industri hulu migas dunia berinvestasi di Indonesia.

Untuk menarik minat para calon investor dunia dalam ajang ini, SKK Migas bersama sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan enam perusahaan dalam negeri memperkenalkan potensi besar sektor hulu migas Indonesia dengan membuka Paviliun Indonesia, serta melakukan rangkaian presentasi dan pertemuan dengan para pelaku industri hulu migas dunia.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan industri hulu migas dari puluhan negara, termasuk Arab Saudi, Norwegia, Irak, dan Malaysia.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengungkapkan investasi global memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Indonesia memiliki potensi sangat besar di sektor hulu migas untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

memiliki potensi besar di sektor hulu gas dengan 68 cekungan yang belum tereksplorasi dari total 128 hektare.

“8 cekungan telah ditinjau dengan cermat dengan potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan, sementara terdapat 16 peluang yang siap ditawarkan dan dapat diakses di layar utama pavilion Indonesia,” kata Hudi di Abu Dhabi, Senin (4/11).

Untuk dapat mengelola potensi tersebut secara optimal, Indonesia memerlukan kolaborasi kuat dengan para investor global.

“Dukungan investor akan membantu membuka peluang eksplorasi dan eksploitasi baru serta mendorong inovasi yang berkelanjutan, sehingga memastikan terwujudnya ketahanan energi nasional di tengah perubahan menuju energi yang lebih ramah lingkungan,” ungkap Hudi.

Menurut Hudi, meskipun dunia terus bergerak kepada energi terbarukan, minyak dan gas dunia diproyeksikan tetap menjadi sumber energi utama dalam beberapa dekade mendatang.

SKK Migas menyoroti potensi investasi sektor hulu migas Indonesia yang pada 2024 diproyeksikan mencapai Rp 267 triliun, peningkatan sebesar 22% dari realisasi tahun sebelumnya.

Potensi ini didukung oleh kekayaan sumber daya yang ditawarkan kepada calon investor, di antaranya delapan area fokus dengan potential playtermasuk North Sumatera Area, Timor Area, dan Buton Area, serta 12 peluangfarm-inseperti Wilayah Kerja Andaman I, Wilayah Kerja Sokang, dan Wilayah Kerja South East Madura.

Selain memperkenalkan potensi cadangan migas nasional, dalam acara ini pun Indonesia menjelaskan komitmen industri hulu migas nasional untuk beroperasi secara lebih hijau, termasuk dengan terus melakukan sejumlah inovasi berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing investasi nasional, salah satunya dengan membuat berbagai regulasi yang mendukung iklim investasi yang lebih sehat di antaranya skema new gross-split, one door service policy(ODSP), keringanan pajak, dan skema fiskal fleksibel.

Hudi menambahkan, partisipasi Indonesia di ADIPEC 2024 akan semakin memperkuat hubungan dengan para investor global serta membuka peluang kolaborasi strategis yang akan mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Selama 4 hari ke depan kami siap melakukan diskusi pada pelaku industri minyak dan gas, mengeksplorasi bagaimana kita dapat berkolaborasi untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan energi secara sustainable,” pungkas Hudi.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sumber energi panas bumi memiliki peran penting dalam mencapai ketahanan energi nasional. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) nasional ditargetkan mencapai 10,5 GW pada 2035 mendatang.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Julfi Hadi mengatakan, PGE berkomitmen untuk terus mengembangkan kapasitas PLTP guna memenuhi target yang telah ditetapkan.

Saat ini, Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia dengan potensi mencapai 23,7 GW, namun pemanfaatannya masih minim, hanya sekitar 2,2 GW.

“Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, PGE menargetkan peningkatan kapasitas 1 GW dan tambahan 1,5 GW pada 2030,” ujar Jufli dalam Webinar bertajuk "Peran Penting Industri Panas Bumi Dalam Kebijakan Transisi Energi dan Pencapaian Target Indonesia Emas 2045" yang diselenggarakan ReforMiner Institute pada Kamis (24/10).

Jufli menambahkan, PGE juga mengadopsi teknologi baru seperti pompa submersible listrik dan pengukur aliran dua fase untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Investasi untuk mencapai target ini diperkirakan mencapai US$ 17 miliar hingga US$ 18 miliar, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional sebesar US$ 21 miliar hingga US$ 22 miliar.

Dalam hal pengurangan emisi, lanjut Julfi, energi panas bumi memiliki potensi yang luar biasa. Dengan pengembangan yang tepat, energi panas bumi di Indonesia diperkirakan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca tahunan sebesar 18-20 juta m³ CO?.

“Komitmen ini tidak hanya mendukung transisi energi bersih, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap upaya global mengatasi perubahan iklim,” ujarnya.

Sektor ini dapat menciptakan sekitar 1 juta pekerjaan baru, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentunya berdampak positif pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar proyek panas bumi.

Namun, lanjut Julfi, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan panas bumi tidaklah sedikit. Salah satu hambatan terbesar adalah risiko pengeboran, di mana hasil eksplorasi sering kali lebih rendah dari yang diharapkan.

Proses pengeboran hingga komersialisasi juga memakan waktu yang cukup lama, yakni 5 hingga 15 tahun.

Selain itu, regulasi yang kompleks dan perizinan yang lambat menjadi kendala utama dalam menarik investasi di sektor ini.

"Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dan insentif yang memadai untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia,” katanya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dina Nurul Fitria menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan industri dalam menghadapi tantangan global.

Pemerintah harus memberikan kepastian regulasi dan insentif yang mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi. Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan alokasi lahan dan kebijakan insentif untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

“Inventarisasi sumber daya energi terbarukan di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi langkah penting untuk mencapai target bauran energi nasional. Dengan dukungan yang tepat, energi panas bumi dapat menjadi solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi Indonesia,” katanya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan panas bumi yang berkelanjutan.

Pengembangan panas bumi tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memberikan stabilitas energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Komaidi mencatat bahwa biaya operasional PLTP jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis fosil, dengan rata-rata Rp 107,15/kWh. Selain itu, kapasitas operasi PLTP yang tinggi hampir setara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, memungkinkan efisiensi tinggi dalam jangka panjang.

“Tantangan regulasi dan biaya awal yang tinggi masih menjadi kendala bagi banyak investor,” katanya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komaidi menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang optimal untuk menciptakan value creation dari produk turunan panas bumi.

Komaidi mencontohkan, negara-negara seperti Selandia Baru dan Jepang telah sukses memanfaatkan produk turunan seperti green hydrogen dan ekstraksi silika untuk meningkatkan keekonomian proyek panas bumi.

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk-produk ini sebagai bagian dari industri energi terbarukan. Dengan demikian, pengembangan panas bumi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan mendukung target transisi energi bersih.

“Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk mewujudkan potensi ini,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) terus berupaya hadir untuk negeri melalui optimalisasi Kilang minyak di beberapa wilayah operasionalnya. Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri terus memberikan dukungan kepada seluruh unit-unit bisnis Pertamina, yang terbaru yakni mengunjungi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit IV Cilacap, 6 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu, Simon menyampaikan untuk tetap memberikan support dan dorongan kepada manajemen dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan operasional di lapangan.

"Tujuannya agar unit bisnis Pertamina berjalan sesuai dengan Good Corporate Governance dan tentunya sesuai target-target yang sudah ditetapkan dan akan dicapai oleh perusahaan. Selain itu, bahwa ini adalah bagian penting dari usaha kita untuk terus memperjuangkan ketahanan energi nasional," ungkap Simon.

Ia melanjutkan bahwa tidak hanya ketahanan saja, lebih dari itu kita juga harus memperjuangkannya agar bisa swasembada, yang tentunya akan berpengaruh kesemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Di bidang energi dalam perjalanan transisi menuju ke energi hijau, maka kita terus berinovasi dengan melibatkan seluruh stakeholder perusahaan, seperti pemerintah itu sendiri dan akademisi. Kita harus menyatukan semua kekuatan agar dapat terus mendorong karya-karya anak bangsa supaya dapat ikut memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan nasional," jelas Simon.

Tak hanya itu, Simon menyampaikan, untuk mencapai kebutuhan tersebut dibutuhkan komitmen kerja keras dan kebersamaan. "Hal itu akan membuat KPI RU IV Cilacap menjadi lebih kuat, mandiri, dan mendapatkan banyak nilai tambah sehingga bisa mengurangi impor," terangnya.

Mendukung hal tersebut, Komisaris Independen PT KPI, Prabu Revolusi menyampaikan bahwa perlunya membangun ekosistem energi hijau tersebut.

"Intinya adalah supaya ini bukan hanya kita yang pakai, ke depan nantinya kita ingin ada kemerdekaan energi itu roadmap-nya. Bagaimana kita membangun ekosistem, kita siapkan juga ekosistemnya, karena yang paling punya kompetensi untuk hal ini adalah Pertamina," ungkap Prabu.

Selain itu, menurut Prabu, regulasi di pemerintahan juga harus segera diselesaikan atau dipastikan. "Ketika kilangnya sudah siap dan selesai, regulasinya jelas, maka semua produk yang dihasilkan oleh KPI dapat terserap dengan baik oleh masyarakat," tutur Prabu.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina hadir untuk negeri melalui optimalisasi peran hulu-hilir energi dalam mendukung ketahanan energi nasional. Di antaranya dengan optimalisasi Kilang Pertamina dan operasional bisnis lainnya.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) Condro Kirono, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT KPI Tenny Elfrida, serta General Manager KPI RU IV Cilacap Edy Januari Utama.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

IDXChannel - PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar Rp20,22 triliun pada 2023. Angka tersebut tumbuh sekitar 29,77 persen dibandingkan capaian 2022 sebesar Rp15,5 triliun.

Capaian ini juga memantapkan PLN EPI, sebagai subholding PLN yang berkontribusi besar terhadap pendapatan beyond kWh PLN, yakni sebesar Rp5,08 triliun atau meningkat 74 persen dari 2022.

Selain itu, PLN EPI juga berkontribusi terhadap 49,46 persen pencapaian pendapatan beyond kWh PLN dan pasokan biomassa dari PLN EPI sebanyak 1,01 juta ton membantu PLN dalam mengurangi emisi karbon sebanyak 1,05 juta ton CO2.

Selain kinerja yang positif, PLN EPI sukses menjaga ketahanan energi nasional sepanjang tahun lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, perbaikan tata kelola bisnis secara menyeluruh oleh PLN EPI berdampak positif pada penguatan rantai pasok sumber energi bagi pembangkit listrik.

"PLN EPI memperkokoh pemenuhan energi primer pembangkit, mengubah kontrak-kontrak yang tadinya jangka pendek menjadi kontrak jangka panjang. Kami bisa memperbaiki sistem kelistrikan yang tadinya rentan menjadi sistem kelistrikan yang semakin andal untuk menjaga ketahanan energi nasional," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, menjabarkan pihaknya menerapkan tiga program utama guna memastikan keamanan pasokan energi primer secara nasional. Pertama, PLN EPI menjalin kontrak jangka panjang dengan mitra sumber tambang, pemasok serta perusahaan transportasi batu bara.

“PLN EPI sukses menjaga keamanan pasokan sumber energi secara menyeluruh. Secara khusus untuk batubara realisasi volume pasokan batubara PLN Grup tahun 2023 sebesar 66,94 Juta MT,” ujarnya.

Strategi Kedua, PLN EPI terus berupaya memastikan pasokan gas, BBM dan LNG untuk pembangkit PLN sebesar 393.062 BBTU atau 99,99 persen dari konfirmasi nominasi.

Ketiga, PLN EPI juga memastikan model supply chain pasokan biomassa melalui pengembangan ekosistem dari hulu ke hilir. Melalui skema ini, PLN EPI sukses mengamankan volume pasokan biomassa sebesar 1,01 juta ton atau mencapai 108,60 persen dari target.

Menurutnya, PLN EPI merupakan garda terdepan PLN untuk memastikan keandalan pasokan energi primer untuk kelistrikan. Hal tersebut terlihat dari terjaganya rata-rata Hari Operasi (HOP) batu bara selama 25 hari, BBM 7,15 hari dan pemenuhan pasokan gas sebesar 99,99 persen dari konfirmasi nominasi.

Tidak hanya itu, PLN EPI juga menciptakan value creation bagi PLN Grup yang meliputi efisiensi biaya penyediaan gas, biomassa, batu bara serta efisiensi biaya administrasi dan umum.

“Dari segi upaya menjaga keandalan pasokan energi primer, PLN EPI telah melakukan Mekanisme kontrak penyediaan batubara dengan skema multi destinasi sehingga terdapat fleksibilitas pasokan untuk PLTU PLN Grup,” kata dia.

(Febrina Ratna/ADV)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri kabinetnya di Istana Negara pada Rabu (31/7/2024). Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melalui akun Instagram, @erickthohir.

"Pagi tadi, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan para Direktur Utama BUMN rapat di Istana Merdeka membahas langkah pemerintah dalam mendorong ketahanan energi nasional," ucap Erick.

Dalam unggahannya tersebut, tampak sejumlah menteri berfoto bersama, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, hingga Gubernur BI Perry Warjiyo. Selain itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga tampak ikut foto bersama dengan para menteri tersebut.

"Untuk mewujudkan ketahanan energi, Indonesia fokus pada keterjangkauan, ketersediaan dan keberlanjutan," kata Erick.

Sementara itu pada hari sebelumnya, Selasa (30/7/2024), Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menilai mekanisme pembiayaan syariah dapat diterapkan untuk membiayai berbagai program transisi energi berkelanjutan.

"Skema pembiayaan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang sangat tepat bagi berbagai program transisi energi berkelanjutan," kata Wapres dalam sambutannya saat menghadiri Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2024 dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Wapres mengatakan ekonomi dan keuangan syariah juga diyakini dapat mengambil peran signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan.

"Hal ini tercermin dengan pengintegrasian prinsip ekonomi syariah dalam RPJPN (rencana pembangunan jangka panjang nasional) dan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) sebagai alah satu program utama pada arah kebijakan pembangunan transformasi ekonomi berbasis produktivitas," ujar Wapres.

Ia mengungkapkan bahwa menjaga keseimbangan alam dan penggunaan sumber daya alam (SDA) secara wajar serta menjamin keberlangsungan lingkungan merupakan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Menurut Wapres, hal tersebut selaras dengan berbagai kebijakan ekonomi berkelanjutan, khususnya transisi energi menuju ekonomi rendah karbon.

"Berbagai contoh keuangan syariah dan green financing menganut prinsip yang sama, yaitu pembagian risiko dan mendorong keberlanjutan serta inovasi," kata Wapres.