Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pagi ini, Selasa (6/8/2024).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa BPK melaporkan kepada orang nomor satu di Indonesia itu mengenai peer review atas sistem pengendalian mutu BPK pada 2024

“Saya cuma dampingi presiden menerima peer reviewnya BPK. Tadi ketua BPK ada sampaikan? Nggak lewat [jalur wartawan] ya? Oh ya sudah itu aja. Makasih ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Di sisi lain, Sri Mulyani juga memilih untuk memberikan senyum tipis dan irit bicara ketika mendapatkan pertanyaan mengenai Rancangan APBN 2025. Khususnya mengenai pertimbangan rasio utang pada anggaran negara 2025.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya memberikan senyuman ketika ditanya awak media soal pertimbangan tersebut. Meski begitu, dia memastikan bahwa urusan RAPBN 2025 akan memiliki waktu tersendiri untuk dijawab pemerintah

"Ya RAPBN nanti aja ya," katanya kepada wartawan sambil tersenyum dan menutup pintu mobilnya ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, BPK secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Ikhstisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opines Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Muhammad Mufti Mubarok mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang menangani soal haji dan umrah serta wakaf. usulan ini ditujukan kepada pemerintahan baru yang dinakhodai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Apa alasannya? Mufti menjelaskan persoalan haji dari tahun ke tahun salah satu sebabnya adalah pengelolaan haji dan umrah cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak serta menyangkut kepentingan publik. Hal itu tentu berkaitan dengan pelayanan konsumen secara utuh.

"Ini tentu menjadi sangat kompleks sehingga memerlukan kementerian khusus yang menangani persoalan haji, termasuk umrah dan waqaf. Sehingga kami mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Haji, Umrah dan Waqaf," kata Mufti dalam keterangan tertulis, dikutip, Jumat (19/7/2024).

Keterangan ini disampaikan dalam sambutannya di acara Webinar 'Jalan Terjal Haji Ramah Konsumen', Kamis 17 Juli 2024 kemarin.

Menurut Mufti dari sisi perlindungan konsumen pihaknya melihat ada lima poin utama yang diinginkan oleh konsumen dalam hal pelaksanaan haji yaitu, cepat, murah, nyaman, aman, dan selamat.

Mufti juga menuturkan,alasan lain yaitu melihat potensi porsi anggaran yang sangat besar yang bisa terkelola dengan baik.

"Potensi angka pengelolaan anggaran bisa sampai Rp 700 triliun. Tentu sangat ideal jika menghadirkan satu kementerian sendiri yang menanganinya," beber Mufti.

Selain itu, lanjut Mufti saat ini pemerintahan Arab Saudi sudah memiliki kementerian haji dan umrah yang menangani persoalan haji dan umrah, sehingga pihaknya mengusulkan kepada pemerintahan baru nantinya mengadakan kementerian sendiri agar lebih maksimal dalam pelayanan haji dan umrah.

"Sehingga urusan haji dan umrah nantinya akan diurus antar kementerian haji dan umrah di Indonesia dan kementerian haji di Arab Saudi," ungkap Mufti.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Terkait dengan evaluasi haji tahun 2024 kali ini, secara umum BPKN memberikan apresiasi kepada Kementerian terkait yang menangani haji, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) yang telah berusaha semaksimal mungkin menghadirkan pelayanan yang baik bagi jamaah haji dari tahun ke tahun.

Namun, pihaknya tidak memungkiri ada beberapa catatan yang mesti menjadi perbaikan dan evaluasi bersama stakeholder terkait dalam pelaksanaan haji tahun ini.

"Kami apresiasi Kemenag luar biasa upayanya, tentu kerja keras kami apresiasi, dengan catatan misalnya di BPKN kami menerima adanya pengaduan konsumen terkait pelaksanaan haji mulai haji regular, haji plus, haji furoda, catatan kami soal tiket, kenapa harga tiket tinggi, penginapan cukup mahal, kuota haji, termasuk soal keselamatan jamaah haji tentu perlu ada penjelasan di pansus yang saat ini digulirkan oleh DPR," ujar Mufti.

Selain itu, Mufti berharap perlu ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan serta kegiatan jamaah haji sesuai syariat selama di tanah suci.

"Mulai dari padang arafah, musdalifah sampai pada jamarot di Mina," jelas Mufti.

Mufti berharap, dengan beberapa catatan tersebut ke depan penyelenggaraan haji bisa lebih baik dan naik kelas. "2025 kita perlu pembenahan, kami bersama DPR dan BPK akan mengawal pelaksanaan haji agar pelaksanaan haji dan umrah yang ramah konsumen. " pungkas Mufti.