JAKARTA, investor.id - Pada tanggal 21 Oktober 2024 telah dilaksanakan penyerahan LHP dari BPK RI kepada PT Pindad yang disampaikan secara langsung oleh Anggota VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo dan dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII Bernardus Dwita Pradana, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose, dan Komisaris Utama PT Pindad Maruli Simanjuntak. Pada momentum tersebut, selain menyampaikan dokumen LHP, BPK RI juga memberikan apresiasi kepada PT Pindad karena telah menindaklanjuti rekomendasi dan arahan BPK RI sebelumnya, dari 87 rekomendasi yang diberikan, tingkat penyelesaian PT Pindad sudah mencapai 94,25%, melampaui target penyelesaian BPK RI sebesar 75%.

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress. Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun. Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir, PT Pindad secara proaktif melakukan evaluasi dan pembenahan di berbagai lini. Langkah ini termasuk di antaranya memperkuat pengendalian biaya, optimalisasi pengelolaan piutang, serta menata ulang pengelolaan aset dan dana pensiun. Prinsip kehati-hatian juga telah diterapkan pada proses pengadaan, guna meminimalkan risiko keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan komitmen PT Pindad dalam pengimplementasian perbaikan secara berkelanjutan.

“Kami menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad. Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik,” kata Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose.

Adapun terkait dana pensiun, PT Pindad sangat mengapresiasi atensi dari BPK RI yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi Covid-19. Perlu dipahami bahwa sebagaimana umumnya, suatu investasi dapat mengalami fluktuasi maka demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad. Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi dana pensiun secara cermat agar dana pensiun Pindad menjadi  lebih baik. Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun  adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan. 

Dengan dukungan Dewan Komisaris, PT Pindad akan terus melakukan perbaikan dalam  pengawasan dan penerapan prinsip tata kelola keuangan yang lebih ketat dan bertanggung  jawab, memastikan perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dan berdaya saing. Kami yakin langkah-langkah ini akan membawa PT Pindad menuju standar tata kelola dan transparansi  yang diharapkan, serta mampu berkontribusi optimal bagi kepentingan nasional. 

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kesal pengurusan izin di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum mengalami kemajuan yang signifikan atau makin ruwet.

Dia menjabarkan meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah upaya seperti deregulasi dan debirokratisasi, tetapi regulasi yang tidak sinkron masih sering ditemui.

“Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan. ‘Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi,’. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, prosedur birokrasi yang rumit masih menghantui praktik di lapangan sehingga kasus tersebut yang memberikan celah terhadap oknum yang tak bertanggung jawab akan keuangan dan pengelolaan finansial Negara.

Jokowi berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan hingga pemerintahan selanjutnya atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” pungkas Jokowi.

Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Ikhstisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opines Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).

Dirinya berharap resiliensi yang terjaga ini menjadi landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming.

Adapun, Isma Yatun telah terlebih dahulu memberikan LKPP 2023 kepada DPR pada awal Juni 2024.

Isma menjelaskan pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian/lembaga.

Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL.

Sementara dari Laporan IHPS II/2023, BPK mencatat adanya potensi kerugian negara senilai Rp93,44 triliun sepanjang 2017-2023.

Pada saat yang sama, BPK juga telah menyelamatkan aset dan uang negara senilai Rp136,88 triliun sepanjang 2005-2023. Sebanyak Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 - 2023.

Di sisi lain, dalam laporan tersebut juga BPK menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. Mulai dari bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai Rp208,52 miliar belum dikembalikan ke kas kas negara.

Selain itu, juga temuan PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk) melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan pelanggan, sehingga mengakibatkan potensi kerugian Rp146,57 miliar.

Kerugian tersebut terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar dan persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar.