Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memutuskan Isma Yatun tetap menjabat sebagai Ketua BPK.

Keputusan diambil dalam sidang BPK dan sidang anggota BPK. Selain menetapkan Ismayatun sebagai ketua, sidang anggota juga menetapkan Budi Prijono yang merupakan anak buah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) sejak 27 Juni 2022 menjadi wakil ketua.

"Seluruh Anggota BPK melakukan Sidang BPK dan Sidang Anggota BPK di Gedung BPK, Jakarta, memutuskan bahwa Ketua BPK tetap dijabat oleh Isma Yatun, dan Budi Prijono sebagai Wakil Ketua BPK," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (18/10) seperti dikutip dari Antara.

Sidang BPK juga memutuskan penempatan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota I, Daniel Lumban Tobing sebagai Anggota II, Akhsanul Khaq sebagai Anggota III, Haerul Saleh sebagai Anggota IV, Bobby Adhityo Rizaldi sebagai Anggota V, Fathan Subchi sebagai Anggota VI, dan Slamet Edy Purnomo sebagai Anggota VII.

Sidang Anggota BPK dan Sidang BPK dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BPK.

Selain itu juga mengacu Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK, serta Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan.

"Pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua BPK akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta," ucapnya.

Sebelumnya, lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (17/10). Ke-5 anggota tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi.

Mereka menggantikan anggota BPK yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu Wakil Ketua merangkap Anggota BPK Hendra Susanto, Anggota BPK Daniel Lumban Tobing (terpilih kembali), Anggota BPK Achsanul Qosasi, Anggota BPK Ahmadi Noor Supit, dan Anggota BPK Pius Lustrilanang.

Akhsanul Khaq sebelumnya menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara (KN) I BPK. Sedangkan Bobby Adhityo Rizaldi merupakan Anggota DPR RI tiga periode berturut-turut.

Selanjutnya, Budi Prijono jabatan terakhir sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI, lalu Daniel Lumban Tobing ialah Anggota II BPK periode 2019-2024 yang kembali terpilih, dan Fathan Subchi sebagai eks Wakil Ketua Komisi XI DPR RI setelah menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 2014.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pagi ini, Selasa (6/8/2024).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa BPK melaporkan kepada orang nomor satu di Indonesia itu mengenai peer review atas sistem pengendalian mutu BPK pada 2024

“Saya cuma dampingi presiden menerima peer reviewnya BPK. Tadi ketua BPK ada sampaikan? Nggak lewat [jalur wartawan] ya? Oh ya sudah itu aja. Makasih ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Di sisi lain, Sri Mulyani juga memilih untuk memberikan senyum tipis dan irit bicara ketika mendapatkan pertanyaan mengenai Rancangan APBN 2025. Khususnya mengenai pertimbangan rasio utang pada anggaran negara 2025.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya memberikan senyuman ketika ditanya awak media soal pertimbangan tersebut. Meski begitu, dia memastikan bahwa urusan RAPBN 2025 akan memiliki waktu tersendiri untuk dijawab pemerintah

"Ya RAPBN nanti aja ya," katanya kepada wartawan sambil tersenyum dan menutup pintu mobilnya ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, BPK secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Ikhstisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opines Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, investor.id – Birokrasi yang rumit menghambat langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya kompetitif Indonesia. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, dan tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung tentangnya rumitnya birokrasi yang turut menghambat langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya kompetitif Indonesia. 

“Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses,” ucap Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi maka pemerintah harus  menjalankan program secara  lincah dan taktis harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dia menekankan bahwa pemerintah fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Saat ini pemerintah sudah melakukan pembenahan regulasi dan birokrasi  tetapi regulasi yang tidak sinkron  menyebabkan  prosedur birokrasi yang rumit. Dalam implementasi di lapangan masih terjadi permasalahan perizinan  di lapangan.

“Izin diganti pertimbangan izin diganti rekomendasi sama saja ngurusnya ruwet. Hal seperti ini sekali lagi prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktek di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” ungkap dia.

Jokowi mengatakan reformasi struktural yang telah berjalan penting harus terus dilanjutkan. Dalam hal ini sinkronisasi regulasi dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun mengatakan  transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat (LKjPP) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.

“Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif,” kata Isma Yatun.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung tentangnya rumitnya birokrasi yang turut menghambat langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya kompetitif Indonesia. 

“Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses,” ucap Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi maka pemerintah harus  menjalankan program secara  lincah dan taktis harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dia menekankan bahwa pemerintah fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Saat ini pemerintah sudah melakukan pembenahan regulasi dan birokrasi  tetapi regulasi yang tidak sinkron  menyebabkan  prosedur birokrasi yang rumit. Dalam implementasi di lapangan masih terjadi permasalahan perizinan  di lapangan.

“Izin diganti pertimbangan izin diganti rekomendasi sama saja ngurusnya ruwet. Hal seperti ini sekali lagi prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktek di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” ungkap dia.

Jokowi mengatakan reformasi struktural yang telah berjalan penting harus terus dilanjutkan. Dalam hal ini sinkronisasi regulasi dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun mengatakan  transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat (LKjPP) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.

“Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif,” kata Isma Yatun.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya.

Ketua BPK Isma Yatun menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo, Senin (8/7/2024), di Jakarta. LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada Tahun 2016. Pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Isma Yatun di hadapan 1.500 undangan yang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Presiden terpilih 2024, Wakil Presiden terpilih 2024, kepala lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi.

Isma Yatun menilai, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multistakeholder engagement yang efektif. BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya.

Presiden Jokowi mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah atas capaian opini WTP pada LKPP. “Saya berharap acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan dari apa yang dihasilkan BPK, dan mari kita bersama mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Joko Widodo.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News