ekBis#1

PDIP Sindir Jokowi yang Batal Ngantor di IKN: Jangan Terlalu Pede

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang batal pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

Djarot mengaku bingung karena pemerintah seakan terburu-buru ingin pindah kantor dan menggelar Upacara 17 Agustus di IKN. Padahal, lanjutnya, sarana dan prasarananya belum memadai.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap gitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa," jelas Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan agar segala target yang kurang realistis di IKN tidak dipaksakan. Dia takut implementasinya malah akan bermasalahnya.

Apalagi, Djarot mengingatkan bahwa pemerintah presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto akan gunakan banyak anggaran untuk program makan siang gratis. Oleh sebab itu, dia meyakini ke depan pembangunan IKN akan sulit dikebut.

"Makanya di awal jangan terlalupede[percaya diri] gituloh. Kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi memastikan tidak jadi pindah kantor ke IKN pada Juli ini usai lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah melaporkan ihwal perkembangan pembangunan di IKN. Dari laporan Basuki, sambungnya, diketahui pembangunan kantor presiden belum sepenuhnya rampung.

Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi Dilantik Jadi Ketua DPP PDIP Berstatus Nonaktif

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan Duta Besar (Dubes) RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dilantik menjadi ketua DPP PDIP Bidang Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan YME untuk masa bakti hingga 2025.

Hasto menjelaskan, pihaknya memang sengaja melantik Zuhairi karena jabatan ketua DPP PDIP Bidang Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan YME kosong sejak ditinggal almarhum Hamka Haq.

"Namun karena juga sedang menjalankan tugas sebagai dubes RI di Tunisia, maka saudara Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan non-aktif,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan ada sejumlah penambahan jabatan dalam struktur pengurus DPP PDIP hingga 2025. Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ingin memperkuat kuda-kuda menghadapi berbagai tantangan ke depan seperti Pilkada 2024.

Dalam struktur DPP PDIP ini, Hasto mengatakan terdapat nama baru antara lain Adian Napitupulu sebagai wakil sekjen bidang Kominfo. Lalu, nama Ronny Talapessy, menjadi ketua DPP bidang reformasi hukum.

Hasto mengungkapkan, Megawati juga mengangkat Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, hingga Bintang Puspayoga ke dalam jajaran pengurus pusat partai.

"Dan di luar itu ada kepala-kepala badan, Pak Andi Widjajanto karena kapasitasnya menjadi kepala badan riset dan analisis kebijakan, kemudian ada Pak Letnan Jenderal TNI Purn. Ganip kepala Baguna," lanjutnya.

Dia menganggap penyempurnaan struktur DPP bersifat strategis sebagai upaya beradaptasi dengan berbagai tantangan-tantangan dan melakukan pelembagaan. Mereka resmi dilantik oleh Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024).

Berikut susunan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri;

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Dudes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi Dilantik Jadi Ketua DPP PDIP Berstatus Nonaktif