MAKASSAR, iNews.id - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib meresmikan Tugu IkanKnalpot Brong di Jalan AP Pettarani, Flyover, Kota Makassar, Rabu, (31/7/2024).

Tugu ikan yang dibangun dari 5.000 knalpot brong merupakan inisiatif dari Kapolrestabes Makassar. 

Danny menilai, inisiasi Kapolrestabes sangat luar biasa karena tidak selalu pesan ajak dan larangan dibuat naratif. Melainkan dibuat seni yang menarik perhatian. "Pesan seperti ini justru memberikan dampak lebih besar dari pendekatan narasi,” katanya.

Danny juga mengatakan, Kombes Pol Ngajib mampu memanfaatkan barang tak bernilai menjadi memiliki nilai.

“Tugu ini sesuatu yang luar biasa. Hal yang jadi sampah jadi bernilai. Itulah hakikat kepemimpinan yang cerdas," puji Wali kota Makassar dua periode ini.

Di samping itu, lanjutnya, bentuknya juga ikan yang bertanda mensupport Makassar Kota Makan Enak. Selain itu, memiliki semangat Kota Rendah Karbon sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah Kota Makassar.

“Maknanya ada seni, low carbon, re-use dengan semangat kota rendah karbon. Jadi ini asli ekspresi khas Makassar,” ujarnya.

Dia pun berharap ini menjadi legacy untuk mengajak masyarakat tertib lalu lintas juga amal jariyah bagi semua.

Di tempat yang sama, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib mengatakan, knalpot tidak sesuai spesifikasi adalah suatu pelanggaran yang menonjol. Tidak hanya di Makassar tetapi seluruh Indonesia.

“Di Makassar ini menjadi salah satu target kita (knalpot brong) untuk tertib lalu lintas karena tidak hanya melanggar aturan tetapi juga meresahkan masyarakat,” katanya.

Apalagi kata Ngajib, sudah banyak korban kecelakaan dari penggunaan knalpot ini karena sering kali digunakan untuk balapan liar. Tercatat knalpot yang disita sekitar 5.000 unit yang mana tidak dimusnahkan, tetapi dikreasikan menjadi monumen.

Tak lupa, Ngajib menyampaikan rasa bangga terhadap Wali Kota Makassar Danny Pomanto karena terus membantu dan berkoordinasi dengan Polrestabes Makassar.

“Kami bangga memiliki wali kota yang luar biasa. Sulit mengikuti langkah Beliau karena sudah memiliki banyak penghargaan,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak kepolisian segera menggelar giat Operasi Patuh 2024 di seluruh daerah. Terdapat 14 pelanggaran yang menjadi target operasi, tapi kali ini tidak ada knalpot brong di antaranya.

Pada awal tahun, pengguna knalpot brong menjadi incaran petugas kepolisian. Tercatat, ada ratusan ribu pengendara motor yang terjaring dan ratusan ribu knalpot brong juga berhasil dimusnahkan.

Permasalahan knalpot brong cukup dilematis. Pasalnya, banyak produsen knalpot yang menuntut kejelasan hukum dari pemerintah. Sehingga, IKM, UMKM, dan pelaku usaha mikro ini bisa berjalan, bukannya malah dimatikan. Knalpot yang harus dikatakan layak secara umum untuk dipakai berkendara di jalan raya juga harus dijelaskan seperti apa.

dok polres karanganyar Petugas menindak pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot brong di wilayah Karanganyar

Misjaya, pemilik SKR Racing Exhaust, yang juga anggota dari Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI), mengatakan, sudah ada sedikit kemajuan untuk adanya mediasi dengan pihak kepolisian.

"Kalau kemajuan ada, walaupun tidak secepat yang diharapkan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menghadap Kakorlantas (Polri)," ujar pria yang akrab disapa Gondronk tersebut, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

"Namun, kita belum tahu agenda pertemuan kapan, karena berbenturan dengan beberapa kegiatan dari Kakorlantas. Kita lagi minta waktu untuk menghadap pihak kepolisian, namun agenda masih penuh," kata Gondronk.

KOMPAS.com/Dok. Polres Pelalawan. Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto bersama Kasatlantas AKP Akira Ceria, saat melepas knalpot brong dari salah satu sepeda motor milik pemuda, di Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (17/3/2024).

Untuk diketahui, regulasi terkait ketentuan batas suara knalpot sudah diatur di dalam 48 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan.

Berdasarkan ketentuan, dijelaskan bahwa tingkat kebisingan maksimal untuk motor kubikasi 80 cc sampai 175 cc adalah 80 desibel (db), kemudian tingkat kebisingan maksimal untuk motor kubikasi di atas 175 cc adalah 83 db.

KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU Kapolsek Koja Muhammad Syahroni musnahkan 300 knalpot brong di halamann parkir kantornya saat jumpa pers, Selasa (28/5/2024).

Bagi pengendara yang menggunakan knalpot brong, akan dikenai ganjaran sebagaimana tercantum di dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Menurut UU LLAJ, knalpot brong dianggap tidak memenuhi aturan teknis terkait laik jalan kendaraan. Sanksinya adalah berupa denda maksimal senilai Rp 250.000. Namun, ada ganjaran lain yang bisa ditimpakan kepada pelanggar pengguna knalpot brong, yakni sanksi pidana dengan denda maksimal Rp 10 juta.

Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 alias Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Pasalnya, knalpot brong tidak sesuai standar dan menimbulkan suara bising hingga mengganggu ketentraman umum, bisa dikenakan pasal 265, atas dugaan membuat hingar bingar alias berisik melebihi batas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Cipayung, Jakarta Timur, Panji Lambang Suharto mengakui, membawa sepeda motor di jalanan Ibu Kota membuatnya emosi. Apalagi bertemu dengan pengendara lain yang memakai knalpot brong.

Selain suaranya yang berisik, knalpot brong dari pengendara lain justru membuatnya naik darah karena angin yang keluar dari moncong knalpotnya begitu kencang.

“Sebenarnya naik motor ada enggak enaknya. Saya naik motor malah sering kesal di jalan gara-gara knalpot yang tembak-tembak ke muka,” keluh Panji saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/7/2024).

“Belum lagi pada saat kondisi macet, itu bisa bikin emosi,” ucap Panji lagi.

Meski begitu, Pria berusia 27 tahun ini tidak pernah menegur langsung pengendara sepeda motor nakal tersebut.

Dia hanya bisa mengelus dada sampai tiba di kantornya yang berlokasi di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Timur.

“Kalau sampai berantem sama pengendara nakal itu si enggak pernah ya. Paling saya berusaha salip dia, terus saya halangi jalan dia biar enggak salip lagi. Habis kan enggak enak kondisi begitu,” tutur Panji.

Meski begitu, Panji lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat ke kantor setiap harinya. Menurut dia, menggunakan kendaraan umum lebih merepotkan.

“Ya ribet saja sih sebenarnya. Harus bangun lebih pagi dan lebih effort saja. Karena kan kalau mau naik KRL, yang paling terdekat Stasiun Duren Kalibata. Jaraknya ya lumayan,” ungkap pria yang akrab disapa Obet.

Alasan kedua, menurut Panji, memakai kendaraan pribadi lebih menghemat waktu dan lebih cepat sampai tujuan.

“Kan kalau naik Transjakarta harus transit dulu. Nah, naik motor tinggal lurus, lebih enak, meskipun jaraknya ya lumayan,” ujar Panji.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat pengguna transportasi publik di Jakarta hanya sekitar 4 juta orang atau dipresentasikan mencapai 18,86 persen pada 2023.

Pemprov DKI berencana meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum hingga mencapai 30 persen di 2030.

Salah satu permasalahan klasik di Jakarta adalah soal kemacetan yang berdampak pada polusi udara.

"Ini fakta yang saat ini kita lihat dalam keseharian. Mudah-mudahan Pemprov DKI terus melakukan upaya-upaya perbaikannya," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syaripudin dalam diskusi Publik Institut Studi Transportasi (INSTRAN) yang diikuti Kompas.com melalui Zoom, Kamis (4/7/2024).

Syaripudin berujar, fokus Pemprov DKI saat ini tertuju pada pejalan kaki dan pesepeda, angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan dan disinsentif kendaraan pribadi.

Upaya transportasi terintegrasi juga tengah digencarkan guna meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta baik itu TransJakarta, LRT, MRT, KRL, dan lainnya.