Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memberikan lima catatan terkait rencana Presiden Prabowo Subianto putihkan atau hapus utang 6 juta nelayan dan petani ke perbankan.

Rencana ini pertama kali disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan.

Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan rencana tersebut sangat baik dan akan sangat membantu nelayan.

"Menurut kami pada dasarnya ini ide bagus. Salah satu kesulitan nelayan dan petani dalam mengakses permodalan dari perbankan karena riwayat pembukuan di masa lalu," ujar Dani kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/10).

Namun, ia menilai ada lima catatan yang perlu diperhatikan jika ingin menerapkan kebijakan penghapusan utang tersebut. Pertama, masalah administrasi yang dipermudah.

"Meskipun dalam banyak kasus, petani/nelayan ingin melunasi atau membayar. Tapi karena masalah-masalah administratif, hal ini jadi tidak bisa diselesaikan," jelasnya.

Kedua, ia menilai perlu dipilah jenis utang dan nasabah yang akan diputihkan. Hal ini untuk menghindari kebijakan pemutihan menyasar nasabah-nasabah besar.

Ketiga, rencana penghapusan utang ini perlu disertai dengan meningkatkan literasi keuangan di kalangan nelayan dan petani.

Keempat, ia menyarankan untuk ke depannya pemerintah perlu menyusun mekanisme pembiayaan petani dan nelayan yang lebih fleksibel secara syarat, biaya, dan waktu pembayaran.

"Sehingga menghindari masalah-masalah terjadi lagi di kemudian hari," kata dia.

Kelima, Dani menyarankan agar kebijakan tersebut disertai dengan penguatan skema-skema pembiayaan dan permodalan yang murah serta mudah diakses nelayan.

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang 6 juta petani dan nelayan ke perbankan. Ia pun akan segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) pemutihan utang tersebut pada pekan depan.

Hal itu disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan.

"Ini mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres pemutihan. Sedang disiapkan Pak Supratman (Supratman Andi Agtas) menteri hukum, semua sesuai undang-undang," ucapnya dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Saya berharap minggu depan ya beliau (Prabowo) akan tanda tangan perpres pemutihan. (Ada) 5 juta-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan. Tidak akan ditutup SLIK-nya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," sambungnya.

Hashim mengatakan utang petani dan nelayan ke perbankan itu berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta. Itu merupakan utang di era krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lain-lain.

"Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta (petani dan nelayan) ini tidak bisa dapat kredit," ungkap Hashim.

"Mereka (pinjam) ke mana? Ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, gak perlu pinjol. Tapi ternyata kita konglomerat yang (punya) hati nurani. Kita (waktu) dengar kaget. Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu (2023 diketahui) dan Prabowo setuju (dihapus)," sambungnya.

Penghapusan utang ini juga sudah berdasarkan konsultasi Prabowo dengan tim ekonominya. Hashim menegaskan pemutihan tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.

Bisnis.com, BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang 6 juta nelayan dan petani di perbankan. Alasannya adalah banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. Pada akhirnya, mereka beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapat bantuan pendanaan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menjelaskan sebenarnya jumlah nelayan yang menggunakan pinjaman online jumlahnya sedikit.

"Kami menduga belum banyak karena pinjol membutuhkan pengetahuan dan kemampuan teknis pengoperasian perangkat digital. Sementara pengetahuan ini masih terbatas di nelayan," kata Dani kepada Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Dani menjelaskan, utang yang ditarik oleh nelayan khususnya nelayan kecil umumnya dilakukan kepada bank BUMN dalam bentuk KUR, kredit ultra mikro melalui program Mekaar, dan kepada tengkulak, tetangga atau saudara mereka. Selain itu juga ada pinjaman dari pinjol yang kata dia jumlahnya minor.

Meski demikian, Dani mendukung adanya wacana penghapusan utang dari Prabowo ini. Sebab, Dani menjelaskan, kondisi nelayan saat ini sedang dibebani oleh faktor bunga pinjaman tinggi hingga penurunan hasil tangkapan yang membuat nelayan kesulitan melunasi utang-utang mereka di bank.

"Rencana pemerintah ini sangat baik dan positif. Perlu juga dipilah debitur-debitur yang memang betul-betul nelayan kecil. Jika ini dilakukan, nelayan menyambut baik," tegasnya.

KNTI berharap program pemutihan ini juga diikuti dengan kebijakan yang menawarkan kemudahan bagia nelayan untuk mendapat akses pembiayaan.

"Yang sangat penting adalah menyiapkan skema pembiayaan atau permodalan bagi usaha nelayan atau pembudidaya yang lebih fleksibel, biaya yang murah, serta skema pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi usaha," pungkasnya.

Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan saat ini banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh OJK.

"Mereka [akhirnya pinjam] ke mana? Ke rentenir dan pinjol," kata Hasyim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan. Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan.

“Dengan demikian 6 juta debitor itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30-40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” katanya.