Jakarta: Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah bila anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dikatakan retak. Ia mengatakan perbedaan pendapat normal terjadi, mengingat ratusan calon kepala daerah yang akan bertanding di Pilkada.

"KIM itu harmonis terus. Lihat saja wajah saya kan terang tuh. Ya kalau Pilkada kan 500 (peserta), 500 itu kadang-kadang ada keluarganya ada saudara, itulah Indonesia," kata Zulhas di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Ia menilai wajar bila ada satu dua komentar yang mungkin menyinggung. "500 (calon) berapa semuanya, 560 (orang), ditambah gubernur hampir 600 (orang). Kalau 600 (calon), dan ada 1 dan 2 yang singgung ya layak, wajar," lanjut Zulhas.
Ia juga menepis KIM mengalami deadlock terkait keputusan paslon di Pilgub Jakarta. Menurutnya sejauh ini, KIM belum ada pertemuan lebih lanjut terkait Pilgub Jakarta karena masih sibuk dengan urusan masing-masing.

"Ya tidaklah. Itu kan karena masih sibuk. Pak Prabowo presiden terpilih, masih melakukan kunjungan kerja. Begitu juga yang lain, 'kan masih lama," kata Zulhas.

Baca juga: 3 Parpol Bakal Jadi Bagian KIM Plus, Siapa Saja?

Dia memastikan pihaknya mengikuti arahan Prabowo soal paslon di Pilkada Jakarta. Prabowo saat ini masih berada di luar negeri untuk melakukan kunjungan kerja.

"'Kan Pak Prabowo sendiri yang memimpin. Kita ikut pemimpin," ujarnya.

Terkait peluang PKS masuk koalisi, Zulhas enggan menjawab. Zulhas mengatakan belum ada pembicaraan terkait hal tersebut.

"Belum ada pembicaraan," kata Zulhas.

(END)

Jakarta: Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham mengungkap tiga partai yang bakal jadi anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Tiga partai itu yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Ada NasDem, ada PKB dan khusus untuk pilkada akhir-akhir ini juga berkembang ada dari PKS," kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

NasDem dan PKB sejatinya sudah lebih dulu mendekat dengan KIM setelah pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sementara, PKS berkembang wacana untuk mendekat ke KIM.
Idrus mengatakan KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Sehingga, masih ditambah embel-embel 'plus'.

"Nah ini kan sebenarnya masih menggunakan ya KIM plus karena memang belum resmi," ujar Idrus.

Baca juga: Soal Calon di Pilgub Jakarta dari KIM, Sufmi Dasco: Biar Ketum yang Bahas

Idrus mengamini pernyataan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Bahwa KIM Plus akan terjadi kerjasama di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

"Ya kenapa kita menggunakan KIM Plus ya? Kemungkinan kata Mas Dasco di DKI Jakarta. Kemudian kemungkinan di Jawa Barat, kemungkinan di Jawa Tengah dan tentu di kabupaten-kabupaten lain ada," ucap Idrus.

Sebelumnya, Dasco menyebut bahwa bakal ada KIM Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Poros ini akan ketambahan tambahan partai politik (parpol) pendukung.

"Ada Koalisi Indonesia Maju Plus nanti," kata Dasco di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

(END)

JAKARTA, investor.id - Bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan memastikan bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya untuk Pilgub Jakarta 2024 akan diputuskan bersama partai koalisi. Menurut Anies, cawagubnya harus memperkuat partai koalisi pengusungnya.

Pernyataan Anies tersebut membuka peluang dirinya tak maju dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman sebagaimana paket yang diusung PKS.

"Komunikasi dengan partai-partai lain itu terus berjalan sehingga nantinya kami akan berembuk bersama untuk menyepakati agar pasangan yang nanti diusung adalah pasangan yang memperkuat koalisi," ujar Anies seusai menerima dukungan resmi Partai Nasdem untuk Maju Pilgub Jakarta di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Anies mengatakan bakal cawagub akan dibicarakan dengan partai yang sudah mengusung seperti PKS dan PKB. Dia berharap cawagubnya didukung semua partai koalisi. Anies pun akan membicarakan dengan semua partai koalisi sebelum disampaikan ke publik.

Anies tidak lupa menyampaikan terima kepada Partai Nasdem yang sudah resmi mengusung dirinya menjadi cagub Jakarta. Menurut Anies, bersama Nasdem dan partai koalisi lainnya, dirinya akan meningkatkan hal-hal yang baik di Jakarta.

"Kita tadi bahas membahas secara serius tentang masa depan Jakarta, beliau (Surya Paloh) tadi menekankan pentingnya untuk Jakarta makin maju, hal-hal yang dirasakan sebagai keberhasilan diteruskan, ditingkatkan, hal-hal yang dirasakan perlu peningkatan maka perlu perbaikan, fokus perbaikan sehingga fokus kita adalah ke depan Jakarta adalah salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya," pungkas Anies.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Sikap politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di tiga daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 masih dinamis. Ketiga wilayah itu meliputi Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng).

"Memang benar Jawa Barat dan Jakarta termasuk Jawa Tengah masih dinamis," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi, Selasa, 16 Juli 2024.

Kamhar mencontohkan terkait soal pengusungan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Pengusungan Kaesang masih gamang untuk didukung di Jateng atau Jakarta. Termasuk Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil di Jabar atau Jakarta.
"Misalnya nama Mas Kaesang bisa di Jateng maupun di Jakarta. Demikian pula Kang Emil, bisa di Jawa Barat maupun di Jakarta. Jadi masih sangat dinamis, apalagi di bursa cawagub," ujar dia.

Baca juga:Gerindra Tegaskan Tak Akan Pisah Jalan dengan KIM di Pilgub Jakarta

Demokrat berharap seluruh partai yang tergabung di KIM agar tetap solid di Pilkada. KIM bisa senantiasa linear antara koalisi Pilpres dengan Pilkada.

Kamhar tak memungkiri bahwa semua parpol yang tergabung di KIM juga tidak mungkin bisa linear. Namun, untuk beberapa daerah diharapkan dapat menjaga kekompakan poros tersebut.

"Namun sedapat mungkin untuk daerah-daerah yang menjadi etalase dan barometer politik nasional seperti Jakarta dan Jawa Barat bisa linear," ucap Kamhar.





(ABK)

Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) merespons koalisi gemuk yang mengusung Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur (cagub) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. PDIP mengibaratkan semut akan melawan gajah.

"Kita akan berusaha tetap membangun koalisi, membangun kerja sama dengan rakyat di bawah. Kita akan bentuk koalisi sendiri. Biarkan semut melawan gajah," kata Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Dia bercerita soal permainan suit jari. Jempol berarti gajah dan kelingking adalah semut.
Jempol disebut kalah melawan kelingking karena ada kekuatan yang dibentuk. PDIP ingin mengambil analogi tersebut.

"Kelingking sama gajah menang mana? Menang semut. Menang kelingking. Kenapa? Karena kita akan membangun kerja sama dengan rakyat kecil. Semut-semut ini loh. Semut merah, semut rangrang, semut hitam. Ini kita nanti akan bersama-sama melawan gajah," ujar Djarot.

Baca Juga:PDIP Sebut Bobby Nasution Tak Boleh Lawan Kotak Kosong di Sumut

PDIP, kata dia, masih menjaring figur-figur yang akan diusung. Partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu menangkap usulan akar rumput mengusung figur, salah satunya eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

"Suara semut yang kita itu kemudian disalurkan masyarakat yang disalurkan melalui PDI Perjuangan ada beberapa, ada Pak Edy Rahmayadi masuk di situ, ada Nikson Nababan masih di situ, kita juga punya banyak stok, ada akademisi, tokoh orang Jawa yang bagus itu doktor Sutarto," jelas Djarot.

Bobby sudah mengantongi dukungan dari tujuh parpol untuk maju di Pilgub Sumut 2024. Meliputi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).





(AZF)