BANDUNG, investor.id – Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan masih memimpin elektabilitas dibandingkan pesaing-pesaingnya. Survei menunjukkan, pasangan Dedi-Erwan meraih suara 74,6% responden.

Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Lingkaran Survei indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah mengatakan, Dedi-Erwan selalu unggul dalam survei di berbagai kota dengan kisaran rata-rata angka 70%. 

“Ada juga yang tembus di angka 80% di Purwakarta dan 90% di Subang. Yang dibawah 70% hanya terjadi di Kota Bekasi 62% dan Kabuapten Ciamis 67%. Tapi, jika dibanding dengan tiga paslon lain, tetap saja Dedi-Erwan unggul jauh," ujar Toto Izul di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung. Jumat (08/11/2024).

Hasil survei untuk tiga paslon lainnya, ada Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie 12,0 %, Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina 6,5 %, Jeje Wiradinata-Ronal Surapraja 5,3 %.

Saat ini belum ada yang tembus di angka 15 % untuk tiga paslon tersebut. Sementara jumlah swing voters 1,6 %. 

Toto menjelaskan, masih ada sisa waktu kurang lebih 20 hari untuk seluruh kandidat memaksimalkan target ideal elektabilitasnya. Namun, dari pengalamannya melakukan survei. tidak mudah untuk seorang kandidat bisa mengejar ketertinggalan dalam waktu kurang dari satu bulan.

“Biasanya, hanya tsunami politik dan money politic yang bisa mengubah peta elektabilitas dalam waktu yang singkat itu. Masalahnya, sejauh ini belum terlihat akan adanya tsunami politik tersebut, termasuk money politic," ungkapnya.

Sekitar 31,2 % pemilih masuk dalam kategori soft supporter. Yang merupakan gabungan antara yang sudah memilih tapi bisa berubah, dengan yang belum punya pilihan sama sekali.

"Pemilih yang berkategori seperti ini biasanya menjadi lahan tak bertuan yang masih bisa diperebutkan siapa saja," tuturnya.

Survei LSI ini dilakukan mulai 31 Oktober-4 November 2024. Dengan menggunakan metodologi standar, Multistage Random Sampling wawancara tatap muka melalui 800 responden dengan margin of error plus minus 3,5 %.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengunjungi Desa Wisata Edukasi Cibiru Wetan yang berada di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (8/11/2024).

Bey terkesan dengan berbagai fasilitas Desa Wisata Edukasi Cibiru Wetan, seperti perpustakaan digital, pelayanan administrasi yang ramah dan sigap, dan penataan bantuan langsung tunai (BLT) yang rapi serta tertata.

"Tadi saya melihat di sini pelayanannya benar-benar teratur dan nyaman. Masyarakat yang datang dilayani dengan baik, dan bahkan tempat untuk BLT disiapkan dengan rapi," ucap Bey.

Dalam kunjungan tersebut, Bey juga melihat area ketahanan pangan Desa Cibiru Wetan. Di lahan seluas sekitar 2.000 meter persegi, warga menanam berbagai komoditas, mulai dari cabai keriting, mangga harum manis, sampai ayam.

"Desa Cibiru Wetan produktif sekali. Panen cabai di sini luar biasa," kata Bey.

Selain itu, kata Bey, Desa Cibiru Wetan mampu mengelola sampah secara mandiri sejak 2020. Hal itu dapat menjadi contoh bagi masyarakat di Bandung Raya. Menurutnya, Desa Cibiru Wetan merupakan bentuk nyata dari desa mandiri yang mampu menggerakkan ekonomi.’

Bey berharap Desa Cibiru Wetan ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Jabar untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan.

Desa Cibiru Wetan telah membuktikan bahwa inovasi dalam pengelolaan ketahanan pangan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan beriringan, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan berpotensi menjadi daya tarik wisata edukasi.

“Saya rasa desa ini mudah ditiru, tinggal _copy-paste_,” ucap Bey.

Bisnis.com, BANDUNG - Elektabilitas Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi–Erwan Setiawan disebut akan sulit dikejar oleh tiga pasangan calon lainnya dalam kontestasi Pilgub 2024.

Hal itu berdasarkan survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA yang disampaikan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah di Bandung, Jumat (8/11/2024).

Survei dilakukan pada 31 Oktober–4 November 2024 ini menggunakan metodologi standar, multistage random sampling melalui wawancara tatap muka kepada 800 responden dengan margin of error plus minus 3,5%.

Menurut Toto, keunggulan Dedi-Erwan tersebut merupakan buah dari kerja Dedi Mulyadi yang sudah berhasil merebut perhatian publik jauh sebelum kontestasi Pilkada ini berlangsung. Bahkan, data yang sama juga muncul saat turun survei untuk Pilbub dan Pilwalkot di sejumlah wilayah di Jabar.

"Dimana pertanyaan soal paslon gubernur Jabar disisipkan. Hasilnya, Dedi Mulyadi selalu unggul di rata-rata 70%," ucap Toto.

Bahkan, lanjut Toto, ada juga yang tembus di angka 80% seperti di Purwakarta dan 90% di Subang. Yang dibawah 70%, hanya terjadi di Kota Bekasi 62% dan Kabuapten Ciamis 67%.

“Kami dari LSI Denny JA, pernah turun juga untuk survei Pilbub dan Pilwakot di sejumlah wilayah di Jabar pada priode September – Oktober. Hasilnya, masih kurang lebih sama, selalu diatas 70%, kecuali di Kota Bekasi dan Ciamis,” ungkapnya.

Angka elektabilitas Paslon Dedi-Erwan ini juga sekaligus berpeluang mencatatkan sejarah Pilgub Jabar sebagai satu-satunya pasangan yang memiliki elektabilitas hingga di atas 70%.

"Ini mungkin akan menjadi sejarah pertama di Jawa Barat ada calon gubernur yang terpilih dengan elektabilitas di atas 70%," sebutnya.

Sementara itu, elektabilitas tiga paslon lain, yakni Ahmad Syaikhu–Ilham Habibie 12%, Acep Adang Ruhiyat–Gitalis Dwi Natarina 6,5%, Jeje Wiradinata–Ronal Surapraja 5,3%. Adapun swing voters 1,6%.

Toto menilai, salah satu faktor keunggulan paslon ini adalah tingkat pengenalan yang berbanding lurus dengan kesukaan. Terutama pada posisi Calon Gubernurnya, yakni Dedi Mulyadi yang memiliki tingkat pengenalan yang sangat tinggi, yaitu 92,1% dan tingkat kesukaan 88,6%.

"Angka ini menggambarkan popularitas Dedi itu berbanding lurus dengan kesukaan," ujarnya.

Tingginya angka pengenalan dan kesukaan tersebut, kata Toto, terkonfirmasi pada temuan dukungan yang merata di seluruh segmen demografis seperti gender, suku, agama, usia, tingkat pendidikan dan penghasilan, profesi, pemilih parpol, ormas dan lain-lain. Termasuk, unggul di seluruh dapil di Jabar.

Bahkan, Dedi-Erwan berhasil unggul di kantung-kantung parpol yang memiliki pasangan calon gubernur-wakil gubernur sendiri.

"Yang menarik, pemilih partai yang cagubnya berbeda, yaitu PKS, PDIP dan PKB justru mayoritas memilih Dedi-Erwan. Yaitu, pemilih PKS sebesar 47,9%, pemilih PDIP 71,8% dan pemilih PKB 62,1% memilih Dedi – Erwan," katanya.

Untuk itu, Toto menilai angka-angka ini masih mungkin berubah di sisa 20 hari jelang pencoblosan 27 November 2024 mendatang.

“Biasanya, hanya tsunami politik dan money politic yang bisa mengubah peta elektabilitas dalam waktu yang singkat itu. Masalahnya, sejauh ini belum terlihat akan adanya tsunami politik tersebut. Termasuk, money politic,” ungkapnya.

Di sisi lain, bahwa dari data terbarunya itu ada sekitar 31,2% pemilih yang berkategori soft supporter. Yaitu gabungan antara yang sudah memilih tapi bisa berubah dengan yang belum punya pilihan sama sekali.

"Pemilih yang berkategori seperti ini biasanya menjadi lahan tak bertuan yang masih bisa diperebutkan siapa saja," imbuhnya.

Toto menjelaskan, bahwa Dedi -Erwan sudah memiliki strong supporter yang sangat kuat, yaitu 55,4%. Ini angka strong supporter yang jarang terjadi.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menekankan pentingnya pengelolaan ruang yang terpadu dan berkelanjutan.

Penataan ruang tidak sekadar pemanfaatan optimal, tetapi juga mencakup upaya menjaga keseimbangan ekosistem, keberlanjutan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup.

Hal itu disampaikan Bey Machmudin dalam peringatan Hari Tata Ruang Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, yang digelar di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Jumat (8/11/2024).

Pada acara tersebut Pj Gubernur Jabar bersama sejumlah pejabat dan masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai salah satu langkah nyata untuk mewujudkan tata ruang berkelanjutan.

"Kegiatan penanaman pohon ini menjadi momen penting dalam rangka Hari Tata Ruang Tingkat Provinsi Jabar yang kita refleksikan dengan mengingat pentingnya pengelolaan ruang yang berkelanjutan," ujar Bey.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar menanam pohon, tetapi juga menjadi simbol perlindungan lingkungan yang lebih luas, mengingat kawasan Bandung Raya kerap menghadapi permasalahan air dan risiko longsor.

Sebanyak 104.070 bibit pohon ditanam secara serentak di 27 kabupaten/kota di Jabar, termasuk di sembilan lokasi Wilayah Cabang Dinas Kehutanan dan UPTD Bina Marga Provinsi Jabar.

Bibit pohon tersebut meliputi tanaman kayu seperti mahoni, albasia, dan gaharu, serta buah-buahan, yakni alpukat, durian, nangka, dan jambu.

Di TPPAS Legok Nangka, pohon yang ditanam juga diharapkan dapat menambah fungsi area menjadi tempat agrowisata sehingga masyarakat bisa menyaksikan proses pengelolaan sampah sambil memetik buah dalam beberapa tahun ke depan.

“Kegiatan ini sebagai implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jabar Tahun 2022-2042, khususnya dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung serta penanganan lahan kritis di Jawa Barat,” jelasnya.

Bey menyampaikan pula apresiasi kepada TNI dan Polri yang lebih dahulu melaksanakan program penanaman pohon, serta menyarankan agar inisiatif serupa diperluas ke kawasan Rebana.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya perawatan dan pemeliharaan pohon yang sudah ditanam, terutama menjelang curah hujan ekstrem yang diperkirakan terjadi akhir November hingga Februari 2025.

"Dengan semakin hijaunya Jawa Barat dalam beberapa tahun mendatang, kita berharap lingkungan semakin terjaga, terutama untuk mencegah bencana longsor di kawasan rawan seperti Bandung Utara," ujar Bey.

"Ini bukan sekadar menanam, tapi upaya kita bersama untuk mengingatkan masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan,” imbuhnya.

BANDUNG, iNews.id - Ditreskrimsus Polda Jawa Barat memburu bos yang mendanai praktik pengoplosan gas subsidi ke nonsubsidi di area perkebunan Jalan Layem, Kampung Cikawung, Kecamatan Terisi, Indramayu. Dalam perkara ini sudah enam orang ditetapkan sebagai tersangka.

Wadirreskrimsus Polda Jabar AKBP Maruly Pardede mengatakan, penyidik Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus  ini. Sehingga jumlah tersangka kasus pengoplosan elpiji bertambah dari lima menjadi enam orang.

"Lima orang kami amankan saat di TKP. Setelah penyidikan, bertambah satu. Nah dari satu ini juga kami masih kejar ya tingkatan di atasnya (bos praktik pengoplosan elpiji)," ujar Maruly, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, penyidik akan menelusuri hingga ke aktor intelektual pengoplosan elpiji di Indramayu. Para pelaku yang diamankan berperan membawa tabung gas. Sementara satu orang yang baru ditangkap berperan menyuntikkan tabung gas subsidi ke nonsubsidi.

"Yang baru tertangkap itu dokternya yang menyuntikkan elpiji 3 kg ke 12 kg dan 50 kg," kata Maruly.

Selain itu polisi juga masih mendalami dari mana pelaku memiliki ribuan tabung gas elpiji subsidi 3 kg.

Dalam kasus ini, Polda Jabar menitipkan ribuan tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram hasil penggerebekan ke Pertamina Patra Niaga, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024). Total sebanyak 10.000 tabung elpiji subsidi 3 kilogram (kg), nonsubsidi 12 kg dan 50 kg yang dititipkan di Pertamina.

Wadirreskrimsus mengatakan, hari ini melaksanakan penyerahan dan pendataan di lokasi penyimpanan sementara barang bukti, kendaraan dan tabung gas sebagai hasil pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi.

"Penitipan barang bukti dilakukan mengingat keterbatasan area penyimpanan di Polda Jabar. Total 24 truk dan pikap pengangkut ribuan tabung gas elpiji subsidi dan nonsubsidi kami titipkan di sini," katanya.

Maruly mengatakan, penitipan sementara barang bukti dilakukan bersamaan validasi. Pendataan awal jumlah tabung gas berbagai kilogram mencapai 10.000.

"Tabung 3 kilogram itu kurang lebih sekitar 8.000. Kemudian tabung non-subsidinya yaitu yang 12 kg dan 50 kg itu sekitar 3.000," ujar AKBP Maruly.

Wadirreskrimsus menuturkan, penitipan barang bukti dilakukan untuk memastikan keberadaannya aman dan tidak menimbulkan dampak ke masyarakat.

Sebelumnya, Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar menggerebek lokasi tempat pengoplosan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung nonsubsidi di area perkebunan Jalan Layem, Kampung Cikawung, Kecamatan Terisi, Indramayu, Rabu (6/11/2024) malam. Saat penggerebekan, aktivitas pengoplosan tengah berlangsung. Lima pelaku ditangkap dan ribuan tabung elpiji disita polisi.

Editor: Donald Karouw

PT PLN (Persero) meresmikan One Stop EV Charging Station di salah satu titik strategis di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) tepatnya di Jalan Surapati No.36. Hadirnya infrastruktur pengisian daya ini sekaligus mendukung green tourism di Kota Bandung.

Adapun peresmian One Stop EV Charging Station berlangsung pada Sabtu (2/11). One Stop EV Charging Station sendiri merupakan infrastruktur pengisian daya terpusat yang mendukung semua jenis EV dari roda dua sampai roda empat. Pada lokasi ini, PLN menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum R2 (SPKLU R2) untuk motor listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan PLN terus memperkuat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai daerah, sejalan dengan target Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik.

"Dengan semakin masifnya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, maka kehadiran infrastruktur pendukung menjadi sangat krusial. Kami ingin memastikan agar masyarakat tidak ragu beralih menggunakan kendaraan listrik, PLN senantiasa menghadirkan dukungan penuh dan andal dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Terletak di pusat Kota Bandung, One Stop EV Charging Station memudahkan para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi ulang daya di satu lokasi. Sambil menunggu pengisian daya, masyarakat dapat meluangkan waktu dengan beraktivitas bersama keluarga di lokasi wisata di sekitar, seperti Gedung Sate, Lapangan Gasibu, Museum Geologi dan Pusat Kuliner Cisangkuy.

Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto mengatakan percepatan infrastruktur kendaraan listrik, khususnya Jawa Barat diyakini akan memberikan dampak positif untuk menciptakan Green Tourism, Green Infrastructure, dan Zero Emission Zone.

"PLN berkomitmen mendukung penuh upaya Pemerintah mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan untuk mengendalikan pencemaran udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil," kata Adi.

Adi menambahkan untuk mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, butuh kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak seperti Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.

"Tentunya PLN ini adalah sebagai driver saja, yang nantinya akan lebih berperan harapan kami adalah para pengusaha dan swasta yang menjalankan usaha charging station. Jadi kita mendukung para pengusaha untuk bergerak di bidang ini," imbuh Adi.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Agung Murdifi menjelaskan beroperasinya One Stop EV Charging Station di Surapati memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman untuk mengisi daya baterai kendaraan bagi masyarakat.

"Dengan masifnya pertumbuhan infrastruktur, kami berharap masyarakat di Jawa Barat semakin yakin untuk beralih dan dapat merasakan secara langsung mudahnya menggunakan kendaraan listrik," kata Agung.

Melalui One Stop EV Charging Station ini, PLN menyediakan 5 unit EV Chager baik Ultra Fast Charging maupun Medium Charging dan 1 unit SPBKLU yang dapat menukar 5 baterai, serta 6 titik stop kontak di SPKLU R2.

Dengan bertambahnya One Stop EV Charging Station di Surapati, Bandung, Agung mengutarakan kini total ada 183 titik lokasi SPKLU dengan 267 EV Charger dan 57 unit SPBKLU di 26 Kota/Kabupaten Jawa Barat. Titik sebaran lokasi SPKLU tersebut berada di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, rest area, kantor PLN, fasilitas umum, dan lain lain.

Selain itu, PLN melalui aplikasi PLN Mobile telah menghadirkan fitur pencarian lokasi EV Charging Station yang akan semakin memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi SPKLU terdekat memantau status pengisian, hingga melakukan pembayaran secara praktis dan cepat hanya dengan satu aplikasi.

"Fitur ini merupakan bentuk komitmen kami dalam meningkatkan pengalaman pengguna (customer experience) agar masyarakat semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan," terang Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan kolaborasi yang terjalin antara PLN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah berlangsung lama dan berjalan sangat baik. Jabar merupakan provinsi pertama yang menggunakan mobil listrik sebagai alat transportasi operasional dan jumlah SPKLU selalu meningkat tiap tahunnya. Tercatat saat ini sudah ada SPKLU yang tersebar di 183 titik.

"Pemprov Jabar dan PLN khususnya PLN UID Jabar, sudah memiliki komitmen yang sama dan tentunya dari apa yang sudah dihasilkan saat ini di Jabar adalah merupakan bukti nyata komitmen dan kolaborasi yang sudah sangat luar biasa dalam menyiapkan pelayanan kepada masyarakat di dalam hal transisi energi ini," ujarnya.

Ia berharap ekosistem kendaraan listrik di Jabar akan semakin besar karena tidak hanya akan bermanfaat bagi generasi saat ini namun juga masa depan.

BANDUNG, iNews.id - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menggerebek lokasi pengoplosan elpiji subsidi 3 kilogram ke tabung nonsubsidi. Tempat kejadian perkara (TKP) penggerebekan di area perkebunan Jalan Layem, Kampung Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Rabu (6/11/2024) malam. 

Dari penggerebekan ini, polisi menangkap lima pelaku yang sedang mengoplos gas elpiji di malam hari. Selain itu juga menyita 7.260 tabung gas 3 kg, 12 kg dan 50 kg. Selain itu, polisi pun menyita kendaraan yang digunakan untuk mengangkut elpiji oplosan tersebut.

"Saat ini, kelima pelaku diperiksa intensif penyidik Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jabar untuk pengembangan kasus," kata Wadirkrimsus Polda Jabar AKBP Maruly Pardede, Kamis (7/11/2024).

Dia mengatakan, saat ini masih mengembangkan kasus karena TKP-nya cukup luas. Dia merinci, total ada 7.260 tabung gas yang disita terdiri atas 5.370 tabung gas 3 kg, 1.703 tabung gas nonsubsidi 12 kilogram dan tabung gas 50 kilogram berjumlah 187. 

"Modus operandi pelaku menghimpun gas bersubsidi dari beberapa distributor dan agen. Setelah itu para pelaku menyuntikan gas elpiji 3 kilogram ke tabung gas nonsubsidi di TKP. Saat penggerebekan, proses penyuntikan atau pengoplosan sedang berlangsung," katanya.

AKBP Maruly mengatakan, pengoplosan gas 3 kilogram dilakukan di TKP yang merupakan areal perkebunan sepi dan jauh dari permukiman warga. Saat malam hari, kondisi di lokasi kejadian sangat gelap.

Menurutnya, penyidik masih mendalami berapa lama para pelaku beroperasi dan jumlah produksinya serta keuntungan yang dihasilkan. Tabung gas oplosan ini akan diedarkan ke Indramayu, Subang dan tidak menutup kemungkinan ke daerah lain di Jabar.

"Kami bekerja sama dengan aparatur setempat, ada Polres Indramayu, Polres Subang, Kodim Indramayu dan Babinsa. Kami berkomitmen mengamankan program pemerintah dan menjamin ketersediaan energi bersubsidi tersalurkan dengan tepat ke masyarakat," ujar Maruly.

Wadirreskrimsus menegaskan, praktik pengoplosan elpiji ini bukan hanya sangat merugikan pemerintah tapi masyarakat. Karena itu, para pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

"Pelaku diancam 6 tahun pidana penjara atau denda Rp60 miliar," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, BANDUNG--Usai melihat kondisi dampak dan penanganan banjir di Kabupaten Bandung, Penjabat Gubernur Bey Machmudin turun ke lokasi banjir di Kota Sukabumi, Rabu (6/11/2024).

Lokasi yang dikunjungi meliputi Kelurahan Cikondang, Kelurahan Jayakarsa, dan Kelurahan Sindanglaya. Banjir di tiga kelurahan disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang turun dalam beberapa hari terakhir.

"Saya melihat dampak dari hujan ekstrem kemarin cukup berat bagi masyarakat. Pak Wali Kota Sukabumi telah mengoordinasikan BPBD Kota bersama warga untuk melakukan pembersihan area yang terdampak," ujar Bey Machmudin.

Bey mengingatkan masyarakat agar waspada, mengingat prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa puncak hujan ekstrem akan terjadi mulai akhir November hingga Februari.

"Kami imbau masyarakat agar berhati-hati karena puncak hujan ekstrem diperkirakan pada akhir November hingga Februari," tambahnya.

Dalam kunjungan ini, Bey Machmudin juga melihat penanganan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Dinas Sosial Kota Sukabumi telah hadir di lokasi untuk membantu pengungsi.

"Beberapa kebutuhan dasar seperti pakaian sedang disiapkan, dan Dinas Sosial sudah ada di lokasi pengungsian," katanya.

Bey juga mengonfirmasi bahwa BPBD Kota Sukabumi tengah melakukan asesmen kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir ini. Mengenai kemungkinan perbaikan infrastruktur, Bey menyebutkan bahwa evaluasi lebih lanjut akan dilakukan bersama BNPB.

"Kami akan evaluasi bersama BNPB terkait perbaikan kerusakan, apakah perlu status tanggap darurat atau tidak," katanya.

Bey mengingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan karena dapat memperparah kondisi banjir.

"Intensitas hujan yang tinggi memang faktor utama, namun tumpukan sampah juga mempercepat air masuk ke permukiman. Kami mohon agar warga lebih tertib dalam membuang sampah dan mengikuti aturan dalam membangun rumah," katanya.

Bey kemudian meminta pemerintah daerah untuk memperketat perizinan pembangunan, terutama di daerah bantaran sungai.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin langsung turun ke lokasi banjir di Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Rabu (6/11/2024).

Banjir di Banjaran Wetan terbilang cukup parah, ketinggian air di beberapa titik mencapai atap rumah. Banjir yang diakibatkan hujan deras sejak Selasa (5/11/2024) menyebabkan 500 kepala keluarga terdampak dan sebagian terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti rumah tetangga.

Di lokasi yang dicek, Bey meminta warga untuk tetap tenang dan tidak panik. Pemda Provinsi bersama Pemda Kabupaten Bandung sedang bekerja memastikan warga tetap aman dan kebutuhannya terpenuhi. “Kami berharap warga bersabar, kami akan segera lakukan tanggap darurat dari Kabupaten Bandung," ujar Bey Machmudin.

Langkah kedua, Pemda Provinsi bersama Kabupaten Bandung akan mengirimkan pompa air untuk menyedot genangan, dan alat berat untuk pembersihan material banjir.

"Bantuan akan diupayakan, termasuk pompa air dan kebutuhan pembersihan (material banjir)," kata Bey.

Pemerintah Provinsi juga akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) untuk perbaikan rumah warga yang rusak. "Kami akan koordinasi dengan BNPB untuk penggantian rumah-rumah yang rusak," kata Bey.

Menyikapi cuaca yang diperkirakan masih akan hujan deras dalam beberapa hari ke depan, Bey mengimbau warga untuk selalu waspada dan siap menghadapi situasi darurat.

Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Bandung juga akan menyediakan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.“Dinas sosial juga berkoordinasi untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga terpenuhi, terutama saat malam jika hujan turun lagi,” tambah Bey.

Bey juga memastikan bahwa keamanan warga yang mengungsi tetap terjaga. Pemda Kabupaten Bandung bersama TNI dan Polri akan menjaga lokasi pengungsian sementara agar warga merasa aman.

Meskipun tidak ada korban jiwa atau luka berat dalam bencana ini, sebagian warga, terutama lansia mengalami syok akibat bencana yang terjadi mendadak.

"Target penanganan ini tentu kita ingin secepatnya tapi dengan kondisi yang perlu ekstra, cukup ramai, apalagi perkiraan BMKG akan beberapa hari ke depan akan terus hujan intensitas tinggi. Jadi tetap perhatikan keadaan dan berhati-hati," katanya.

Bey juga meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air, guna meminimalkan risiko banjir berulang.

“Kami sudah mengingatkan kabupaten/kota hingga April nanti akan ada hujan ekstrem. Jika hujan sudah mulai deras, amankan diri dan cari tempat yang lebih aman,” jelas Bey.

Dengan penanganan yang cepat dan koordinasi antarlembaga, diharapkan kondisi di wilayah terdampak banjir dapat segera pulih, dan warga dapat kembali beraktivitas dengan aman.

Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menunggu petunjuk pemerintah pusat mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025.

Disnakertrans Provinsi Jawa Barat memastikan pembahasan ini nantinya akan menunggu terlebih dahulu aturan dari pemerintah pusat, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Kami menunggu surat edaran (SE). Termasuk pengaplikasian dari SE. Cuma putusan MK ini nantinya akan ada pembahasan dengan seluruh kabupaten dan kota, nanti tinggal nunggu SE (dari pemerintah pusat)," ujar Plh Kepala Disnakertrans Jawa Barat Arief Nadjemudin dikutip Rabu (6/11/2024).

Terkait kemungkinan akan menggunakan peraturan lain untuk menentukan upah buruh, Arief memastikan, Pemprov Jabar akan tetap mengikuti semua keputusan pemerintah pusat, termasuk hasil putusan MK mengenai UU Ciptaker.

"Kami menunggu surat edaran dari pusat. Pasti menyesuaikan dengan putusan MK," ucapnya.

Setelah SE keluar, Disnakertrans akan langsung membahas UMP dan UMK bersama dengan unsur terkait lainnya. Artinya, pertemuan dengan serikat buruh turut digelar untuk membahas dan menindaklanjuti arahan pusat.

"Kami menyesuaikan saja dengan aturan nanti dengan Tripartit juga nanti setelah ada surat edaran kita bahas di dewan pengupahan," katanya.

Menurutnya Kemnaker akan segera menerbitkan SE mengenai formulasi penetapan UMP 2025 dalam waktu dekat ini. Sebab, batas akhirnya penetapan UMP 2025 yakni, 21 November 2024 sedangkan UMK pada 30 November 2024.

"Di awal November 2024 ini, jadi masih ada waktu sebelum 21 November 2024, artinya segera dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Arif.

Nanti pihak Apple yang akan bertemu menyampaikan ke saya lebih detail lagi seperti apa,

Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Nanti pihak Apple yang akan bertemu menyampaikan ke saya lebih detail lagi seperti apa,

Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024