Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyebut istana negara yang berada di Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta, merupakan warisan kolonial.

Mulanya, Jokowi bercerita kerap kali saat dirinya menerima tamu perdana menteri ataupun presiden negara lain, mereka semua takjub dengan dengan istana negara.

"Saya sering mendapatkan tamu, perdana menteri presiden dari negara lain yang saya sering risau itu kalau sudah bertanya, masuk ke istana di Jakarta 'Presiden Jokowi waduh istananya bagus ya, indah'," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Rakornas BAZNAS di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9).

Jokowi pun terkadang merasa bingung harus menjawab pujian tersebut. Akhirnya, ia menjawab istana negara memang bagus.

"Saya mau jawab apa itu. Ya memang bagus, memang indah. Tapi nggak saya teruskan, tapi ini yang buat kolonial loh, yang buat kolonial Belanda, baik yang ada di Jakarta, di Bogor di Jogja, itu semua adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda," ucap dia.

Lebih jauh, Eks Gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa Indonesia kadang merasa inferior. Padahal istana merupakan simbol negara, namun bangunan tersebut merupakan warisan kolonial.

"Sehingga kadang-kadang kita merasa inferior gitu, waduh ini istana sebuah simbol negara tetapi bikinan kolonial," tandas dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menanggapi ucapan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ihwal anggaran ganti rugi lahan yang terdampak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Besaran dana yang disiapkan pemerintah untuk membayar ganti rugi lahan seluas 2.086 hektare itu disebut sebesar Rp 140 miliar.

Jika dirinci, dengan anggaran Rp 140 miliar untuk 2.086 hektare, harga ganti rugi diperkirakan sebesar Rp 6.715 per meter persegi. Menanggapi hal tersebut, Achmad menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada kepentingan dan hak rakyat.

“Jika harga ganti rugi yang hanya sekitar Rp 6.715 per meter persegi itu benar, maka jelas terlihat bahwa kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada masyarakat lokal yang terdampak,” ujar Achmad kepada Tempo ketika dihubungi pada Selasa sore, 27 Agustus 2024.

Achmad mengatakan, ini menimbulkan kesan bahwa proyek IKN lebih difokuskan untuk kepentingan kelompok elite, seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan para pejabat di Jakarta, daripada untuk masyarakat setempat yang justru seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan IKN.

Seperti diketahui, saat ini proyek pembangunan IKN masih terus berlanjut. Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai Rp 466 triliun. Sebagian dana tersebut akan diambil dari APBN, sebagian lainnya dari investasi.

Jika dikontraskan, Achmad menilai angka ganti rugi untuk warga sebesar Rp 140 miliar terlihat kecil dibandingkan total anggaran pembangunan IKN yang menembus Rp 466 triliun itu.

Terlebih, pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp 87 miliar untuk perayaan HUT RI ke-79 di IKN pada pertengahan Agustus lalu. Dana yang dikeluarkan untuk acara yang hanya berlangsung satu hari itu lebih besar daripada anggaran perayaan rutin tiap 17 Agustus di Jakarta sebesar Rp 53 miliar. Anggaran ini utamanya dialokasikan untuk pengadaan alat-alat upacara, sarana dan prasarana fisik, serta jamuan untuk tamu dan peserta upacara.

Achmad mengatakan, besaran anggaran ganti rugi ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat adat dan penduduk sekitar. “Mereka bisa merasa bahwa mereka menjadi korban dari sebuah proyek besar yang seharusnya membawa perubahan positif bagi mereka, tetapi malah menempatkan mereka dalam posisi yang dirugikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya menyiapkan Rp 140 miliar untuk mengganti rugi warga terdampak. Ganti rugi itu disiapkan untuk warga yang lahannya bakal digunakan untuk proyek tol seksi 6a dan 6b, pengendali banjir Sepaku, serta Masjid IKN. Ia menjelaskan, pembayaran ganti rugi ini mengacu pada Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

Lebih lanjut, Achmad juga menyoroti pola pengambilalihan tanah masyarakat oleh negara untuk mengebut proyek pembangunan IKN ini. “Dalam konteks ini, memang ada kemiripan dengan pola kolonialisme, di mana sumber daya lokal diambilalih oleh kekuatan yang lebih besar dengan imbalan yang minim untuk penduduk asli,” katanya.

“Katanya Presiden Jokowi merasa IKN adalah ibukota (yang) terbebas dari rasa kolonialisme, namun ternyata bagi masyarakat setempat bisa jadi IKN adalah kolonialisme karena mereka hanya dijadikan objek penderita daripada mendapatkan banyak manfaat,” tutur dia.

Achmad mengingatkan pemerintah untuk bersikap adil. Menurut dia, apabila masyarakat adat dan lokal merasa bahwa mereka hanya mendapatkan sedikit manfaat dari pembangunan ini, maka bisa saja muncul perlawanan sosial yang serius. “Perasaan bahwa tanah mereka diambil alih tanpa kompensasi yang adil dapat memicu konflik, protes, dan ketidakstabilan sosial,” jelas Achmad.

Pihak pemerintah, tutur Achmad, perlu meninjau ulang kebijakan terkait anggaran ganti rugi ini dan memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan secara adil dan transparan. Terutama dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapat bagian dari hasil pembangunan megaproyek Rp 466 triliun itu, baik berupa kompensasi yang layak, kesempatan kerja, maupun akses terhadap fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Riri Rahayudan Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

PDIP menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Istana Kepresidenan yang ada saat ini bau kolonial. Ini disampaikan setelah Istana IKN rampung.

Hal ini mendapat sindiran dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto heran pada Jokowi yang baru merasakan aroma kolonial setelah 9 tahun lebih tinggal di Istana.

"Masa kerasa aroma kolonial baru terasa setelah 9 tahun," kata Hasto di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Hasto mengatakan, saat ini yang jauh lebih penting bukan soal bangunan. Tapi, menjauhi sikap kolonialisme yang belakangan semakin dirasakan.

"Yang penting tidak ada kolonialisme hukum, kolonialisme penguasaan tanah, 190 tahun tanah untuk mengundang investor yang tidak datang-datang. Itu kan kolonialisme baru," jelas dia.

Presiden Jokowi sempat berkantor dan menggelar sejumlah kegiatan di Istana IKN. Salah satunya memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu, dia membanggakan pembangunan Istana IKN yang disebut sebagai karya asli anak bangsa, bukan warisan kolonial.

"Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor itu adalah Istana bekas kolonial yang dulunya dihuni," kata Jokowi.

"Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayangi-bayangi," tambah dia.

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Total ada 517 orang pejabat daerah yang hadir dalam acara ini.

Jokowi sempat menyinggung sedikit proses berdirinya IKN Nusantara. Ia menyebut, Istana Kepresidenan yang ada di Jakarta dan Bogor merupakan peninggalan Belanda atau tepatnya VOC.

"Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor itu adalah Istana bekas kolonial yang dulunya dihuni," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, Istana Negara dulunya dihuni eks Gubernur Jenderal Hindia Belanda yakni Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Sedangkan Istana Merdeka dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge.

"Jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus, Istana Merdeka dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge," ujar Jokowi.

Sementara di Istana Bogor, Jokowi bilang adalah peninggalan Gubernur Jenderal Belanda Gustaaf Willem baron van Imhoff.

"Saya hanya ingin menyampaikan itu, sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun," kata Jokowi.

Eks Wali Kota Solo ini menyebut, hal ini jadi salah satu faktor mendorong dirinya membuat IKN. Ia menegaskan rakyat Indonesia bisa membuat Ibu Kota sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

"Dan sekali lagi kita ingin menunjukkan kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai desain kita. Tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang," kata Jokowi.

Jokowi menyebut IKN mulai dibangun tahun 2021/2022 dan akan selesai 10-15 tahun mendatang. "Jadi masih sangat panjang," ujar Jokowi yang mengenakan baju putih ini.

Melihat Istana Negara yang 'Bau Kolonial' dari Era Sukarno hingga Jokowi

Presiden Joko Widodo menyebut, nuansa kolonial di Istana Negara, Istana Merdeka, maupun Istana Bogor mendorongnya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur. Jokowi merasa, selalu dibayang-bayangi nuansa kolonial ketika berada di kompleks kepresidenan itu.

"Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi," kata Jokowi, Selasa (13/8).

Peryataan Jokowi disampaikan saat memberi pengarahan kepada ratusan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara IKN, PPU, Kaltim.

Setelah memberikan pengarahan, Jokowi berfoto bersama di tangga Istana Negara IKN.

Dikutip dari laman Sekretariat Negara, Istana Negara, dulunya adalah sebuah rumah yang dibangun oleh pedagang senior VOC, Jacob Andries Van Braam, pada 1796, atau era Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten dan kelar pada masa Gubernur Jenderal Johannes Sieberg.

Baru pada 1817, rumah Van Braam diambil alih oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan sempat dijuluki 'Hotel Gubernur Jenderal'. Bertahun-tahun kemudian, gedung ini ditempati oleh Gubernur Jenderal Hindai Belanda, mulai dari De Kock hingga Dr. Van Mook.

Sementara Istana Merdeka dibangun belakangan. Pada 1869, Gubernur Jenderal Pieter Mijer mengajukan permohonan untuk membangun hotel baru di belakang 'Hotel Gubernur Jenderal'. Gedung baru inilah yang kini kita sebut sebagai Istana Merdeka.

Saat ini, Istana Negara menghadap ke Jalan Veteran, sedangkan Istana Merdeka menghadap ke Monas, tepatnya Jalan Medan Merdeka Utara.

Setelah Indonesia merdeka, dan kedaulatan kita diakui Belanda pada 1949 lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), beragam upaya dilakukan untuk menghapus jejak Belanda di Istana Negara dan Istana Merdeka. Berikut kumparan rangkum:

Era Sukarno, Isi Istana Dengan Karya Seni hingga Arca

Sukarno mulai menempati Istana Negara pada 28 Desember 1949, sehari setelah pihak Belanda menandatangani proses penyerahan kedaulatan. Ia pindah dari Yogyakarta.

Sukarno menempati sisi timur Istana sebagai kamar tidurnya. Sejak saat itu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu dipusatkan di kompleks Istana Negara.

Pada era Sukarno, ia mengubah gazebo di kawasan Istana yang awalnya digunakan untuk pertunjukan musik jadi tempat Taman Kanak-Kanak (TK). Putra-putri Sukarno 'bersekolah' di situ bersama dengan anak-anak karyawan dan staf Istana lainnya pada saat itu.

Lalu, ia juga mengubah sebuah pelataran di Istana jadi bangunan sanggar. Bangunan itu terbuat dari kayu, dan digunakan Sukarno sebagai tempat melukis dan menulis naskah pidato.

Sukarno juga meletakkan beberapa arca kuno di beberapa pekarangan Istana Merdeka. Antara lain adalah arca Dhyani Boddisatta, yang dibawa dari Jawa Tengah dan berasal dari abad ke-9.

Bung Karno juga memajang lukisan-lukisan karya seniman lokal seperti Raden Saleh dan Basuki Abdullah.

Soeharto dan Bu Tien, Ciptakan Ruang Jepara

Selepas Sukarno, Soeharto juga menempati kompleks Istana Negara meski tak tinggal di sana. Soeharto hanya bermalam di Istana setiap tanggal 16 Agustus malam. Ia bermalam di sebuah ruangan bekas kamar Fatmawati, yang diubah jadi ruang istirahat Kepala Negara.

Soeharto juga menciptakan sebuah Ruang Jepara, satu ruangan pada sisi barat Istana Negara yang ia isi dengan beragam perabot mebel buatan Jepara — kota di Jawa Tengah yang bergelar Kota Ukir.

Ibu Negara kala itu, Tien Soeharto, memperbanyak ukiran Jepara di ruang tersebut. Istana boleh saja bergaya Barat dari luar, tapi di dalamnya, penuh dengan ukiran khas Jepara.

Masih mengutip laman resmi Sekretariat Negara, menurut Kepala Istana-Istana Presiden kala itu, Joop Ave, Soeharto dan Bu Tien berupaya untuk menghilangkan jejak kolonial. Ia menyebutnya mengindonesiakan istana, dan memasyaratkan istana.

Relief dan ukiran Jepara juga digantung di ruangan-ruangan tersebut. Mulai dari relief Ramayana, hingga ukiran-ukiran lainnya.

Soeharto juga melapisi lantai marmer Istana Negara dengan permadani hijau, sementara lantai Istana Merdeka dilapis dengan permadani merah marun.

Di ruang Kredensial, Soeharto melapisi lantainya dengan permadani dengan motif Cakra Manggilingan.

Era Habibie

Pada masa Presiden Habibie, ia tak tinggal di Istana Negara. Ia tetap tinggal di kediaman pribadinya di Kuningan, Jakarta Selatan.

Ia tetap berkantor di Istana Merdeka, tepatnya di ruang Bina Graha,. tapi hanya digunakan pada saat-saat tertentu, seperti Sidang Kabinet Terbatas.

Habibie tidak sempat melakukan banyak perubahan. Tapi ia mengubah serambi belakang Istana Negara dan memasang sebuah relief pada serambi tersebut dengan sebuah ukiran bahasa Arab yang berbunyi: 'Damailah Mereka Yang Berkunjung ke Tempat Ini'.

Habibie juga mengembalikan nuansa Barat, seperti menggunakan sofa kulit bergaya Chesterfield di ruang kerjanya.

Era Gus Dur, 'Istana 24 Jam'

Sama seperti Sukarno, Abdurahman Wahid atau Gus Dur membawa keluarganya untuk tinggal di Istana Merdeka. Ia tidur di ruangan yang sama dengan Sukarno.

Gus Dur memperlakukan istana dengan terbuka. Kadang ia menerima tamu sampai larut malam, dan bahkan suasana istana seperti hidup 24 jam.

Gus Dur hanya mengubah gorden Istana Merdeka menjadi warna biru.

Era Megawati, Mengembalikan Perabotan Hindia Belanda

Setelah Gus Dur lengser, Megawati mulai mengubah tatanan Istana Negara dan Istana Merdeka. Beda dengan Gus Dur, Megawati menggunakan salah satu ruangan di Istana Negara untuk bekerja.

Ia mengubah Gedung Bina Graha, yang semula adalah Kantor Presiden, jadi museum untuk menyimpan karya seni yang tidak dipajang di Istana.

Megawati mengangkat staf khusus, Kris Danubrata, untuk mengubah tampilan Istana. Megawati mengganti perabot dari Jepara, yang dipasang Bu Tien, dengan kursi dan sofa peninggalan Hindia Belanda.

Perabot itu dikeluarkan dari gudang, direnovasi dengan bantalan baru, sehingga memberi kesan elegan dan hangat. Ia juga menata kembali lukisan-lukisan di Istana yang dulu dipajang pada era Sukarno ke tempatnya.

Era SBY, Lekat Dengan Seni dan Buka Istana Untuk Masyarakat

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia mengikuti jejak Sukarno dan Gus Dur. Ia tinggal di Istana Negara. Ia juga memperkenalkan program Istana Untuk Rakyat (Istura).

Dengan program ini, masyarakat bisa mengunjungi Istana Negara setiap akhir pekan.

Dikutip dari Antara, SBY mengubah tampilan Istana jadi lebih hijau. Ia membuat lapangan golf mini di bagian dalam Istana Merdeka. Ia juga membuat satu ruangan olah raga di Wisma Negara.

Pada masa SBY, Istana diisi dengan lukisan-lukisan bertema realis, seperti pemandangan Gunung Sumbing karya Suhadi Baharrizki atau lukisan-lukisan karya Yap Hian Tjay.

Era Jokowi, Tak Banyak Ubah Interior Istana

Sejak 2014, Jokowi tak banyak melakukan perubahan interior Istana Negara dan Istana Merdeka. Ia juga lebih banyak tinggal di Istana Bogor — 60 km dari Jakarta.

Istana Bogor dibangun pada pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, G.W. Baron van Imhoff. Ia merasa, Batavia terlalu panas dan memilih tempat di Bogor untuk membangun rumah peristirahatannya.

Arsitekturnya mencontoh Istana Blenheim, kediaman Duke Of Malborough, di kota Oxford, Inggris. Pada masa itu, kawasan itu dinamai Buitenzorg yang artinya 'bebas dari masalah'.

Pada masa Jokowi, ia banyak menerima tamu dan membuat acara-acara di Istana Negara. Ia tak melanjutkan program Istura pada masa SBY, dan meniadakan lapangan golf mini yang dibuat SBY.

5 Istana Kepresidenan RI Bekas Pemerintahan Kolonial, Ini Sejarahnya

Sebetulnya, bukan hanya Istana Jakarta-Bogor yang merupakan peninggalan kolonial. Dilansir dari laman Sekretariat Negara (Setneg), saat ini Indonesia memiliki 7 Istana Kepresidenan yaitu Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Yogyakarta, Istana Tampak Siring, dan yang terbaru adalah Istana Garuda.

Dari tujuh istana kepresidenan tersebut, lima di antaranya dibangun di era kolonialisme Belanda.

1. Istana Merdeka

Istana Merdeka yang terletak menghadap Monas merupakan bekas tempat tinggal Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Istana ini pertama kali dibangun pada 1873 dan selesai pada tahun 1879 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal James Loudon dan Johan Willem.

Awalnya nama bangunan ini dikenal sebagai Istana Gambir. Sebab banyak tumbuhan Gambir yang hidup di daerah tersebut.

Istana ini dibangun sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan istana tersebut tak lepas dari bangunan yang kini bernama Istana Negara dianggap kurang memenuhi kebutuhan.

Istana ini turut menjadi saksi penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Setelah proses penandatanganan, nama Istana Gambir diubah menjadi Istana Merdeka oleh Presiden Sukarno sebagai bentuk syukur dan selebrasi pekik merdeka.

Istana Merdeka menjadi kantor kerja sekaligus tempat tinggal Presiden Indonesia. Nah, presiden yang tinggal di sini adalah Presiden pertama Soekarno, Presiden keempat Abdurrahman Wahid dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang awalnya memakai Istana Merdeka sebagai tempat tinggal. Tapi, saat atap Istana Merdeka direnovasi, SBY dan keluarga pindah ke Istana Negara sampai akhir masa jabatannya.

Sementara itu, Jokowi juga pada masa-masa awal tinggal di Istana Merdeka. Namun, Jokowi lebih nyaman tinggal di Istana Bogor.

2. Istana Negara

Istana Negara juga menjadi bangunan yang menjadi peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Letaknya masih satu kompleks dengan Istana Merdeka. Istana tersebut dibangun Pieter Gerardus van Overstraten. Dia merupakan Gubernur Jenderal Hindia yang ke-33.

Namun, jauh sebelum dibangun Pieter Gerardus van Overstraten, istana tersebut sebetulnya merupakan bangunan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda yang bernama J.A. van Braam. Ia mulai membangun kediamannya pada tahun 1796, sampai dengan tahun 1804.

Namun, pada tahun 1816 bangunan ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Tempat itu kemudian digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para Gubernur Jenderal Belanda.

Istana ini juga menjadi saksi dari upaya pemerintah Hindia Belanda menekan pemberontakan Pangeran Diponegoro. Dari Istana Negara pula Belanda merumuskan strategi menghadapi Tuanku Imam Bonjol.

Selain itu, Istana Negara juga menjadi saksi bisu terhadap implementasi sistem tanam paksa yang diteken Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch. Bangunan ini juga menjadi lokasi penandatanganan naskah Persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947.

Saat ini, bangunan itu aktif digunakan sebagai tempat pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, perjamuan makan setiap 17 Agustus, dan acara pemerintahan lainnya.

3. Istana Bogor

Terletak di Bogor, bangunan yang menempati lahan seluas sekitar 28.86 hektare juga merupakan Istana bekas peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.

Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, istana ini awalnya dibuat untuk tempat peristirahatan para Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang lelah dengan padatnya Batavia.

Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1745. Akan tetapi, bangunan ini baru selesai 116 tahun setelahnya, tepatnya pada 1861. Lamanya proses pengerjaan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah hancur karena perang Banten yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang.

Pada 1870, Istana Buitenzorg (sebutan Istana Bogor era Hindia Belanda) ditetapkan sebagai kediaman resmi para Gubernur Jenderal Belanda.

Istana ini diserahkan kembali kepada pemerintah Republik Indonesia pada akhir 1949. Istana ini juga menjadi tempat penandatanganan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang amat terkenal dengan sebutan Supersemar. Surat tersebut menandai awal lengsernya Sukarno dan munculnya Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia.

4. Istana Cipanas

Masih merupakan peninggalan zaman Belanda, Istana Cipanas menjadi Istana Kepresidenan tertua di Indonesia. Istana Cipanas berdiri di kaki Gunung Gede dengan luas bangunan 7.760 meter persegi dan berada di lahan seluas 26 hektare

Kawasan tersebut sebelumnya adalah sebuah hunian pribadi seorang Belanda bernama van Heots. Dia merupakan seorang saudagar besar dari Batavia.

Di daerah Cipanas terdapat sumber mata air panas yang memiliki kandungan mineral, belerang dan zat besi yang bisa menyembuhkan banyak penyakit.

Nah, Gubernur Imhoff yang juga penginisiasi pembangunan Istana Bogor tertarik dan kemudian membeli tanah tersebut dari van Heots. Pembangunan istana itu pun dimulai pada 1740 hingga 1744.

Imhoff sendiri menjadikan vila Cipanas itu sebagai pelengkap dari vila Bogor, bangunan dua lantai yang dirancang menyerupai Istana Blenheim, kediaman Duke Marlborough di Oxford Inggris.

Pada 1750, Imhoff meninggal istana tersebut. Setelah itu, Istana Cipanas berkembang menjadi tempat persinggahan para petinggi Hindia Belanda. Di antaranya adalah Thomas Stamford Raffles hingga Herman Willem Daendels.

Usai kemerdekaan, Istana Cipanas mulai dijadikan tempat pernikahan para keluarga Presiden Indonesia. Seperti pernikahan Sukarno dengan Siti Suhartini pada 1953. Serta Presiden SBY yang menikahkan anaknya Ibas Yudhoyono dengan Aliya Rajasa pada 2011.

5. Istana Yogyakarta

Istana Yogyakarta atau bisa disebut Gedung Agung merupakan Istana Kepresidenan yang pertama digunakan setelah kemerdekaan. Bangunan ini merupakan bekas rumah kediaman resmi seorang Residen Ke-18 di Yogyakarta, seorang Belanda bernama Anthonie Hendriks Smissaert. Dia sekaligus merupakan penggagas pembangunan Istana ini.

Pembangunan gedung ini dimulai pada Mei 1824 dengan tujuan menjamu para tamu-tamu agung negara. Pecahnya Perang Diponegoro dan gempa bumi mengakibatkan pembangunan gedung ini tertunda.

Bangunan tersebut rampung digarap pada 1869. Kemudian sejak 1927, bangunan tersebut menjadi tempat tinggal Gubernur Hindia Belanda di Yogyakarta sejak perubahan administratif wilayah residen menjadi provinsi.

Istana ini menjadi penting setelah ibu kota harus hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Selama tiga tahun (1946-1949), Gedung Agung berfungsi sebagai tempat kediaman resmi Presiden Sukarno.

Presiden Jokowi menyebut istana kepresidenan Jakarta-Bogor memiliki bau-bau kolonial. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

Ia turut menegaskan bahwa Istana di Indonesia menggunakan bangunan peninggalan Belanda.

"Saya hanya ingin menyampaikan itu, sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun," ungkapnya.

Hal itu pula yang mendorong eks Wali Kota Solo itu membangun istana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Istana tersebut dibangun oleh anak bangsa.

Sebetulnya, bukan hanya Istana Jakarta-Bogor yang merupakan peninggalan kolonial. Dilansir dari laman Sekretariat Negara (Setneg), saat ini Indonesia memiliki 7 Istana Kepresidenan yaitu Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Yogyakarta, Istana Tampak Siring, dan yang terbaru adalah Istana Garuda.

Dari tujuh istana kepresidenan tersebut, lima di antaranya dibangun di era kolonialisme Belanda.

Istana Merdeka yang terletak menghadap Monas merupakan bekas tempat tinggal Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Istana ini pertama kali dibangun pada 1873 dan selesai pada tahun 1879 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal James Loudon dan Johan Willem.

Awalnya nama bangunan ini dikenal sebagai Istana Gambir. Sebab banyak tumbuhan Gambir yang hidup di daerah tersebut.

Istana ini dibangun sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan istana tersebut tak lepas dari bangunan yang kini bernama Istana Negara dianggap kurang memenuhi kebutuhan.

Istana ini turut menjadi saksi penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Setelah proses penandatanganan, nama Istana Gambir diubah menjadi Istana Merdeka oleh Presiden Sukarno sebagai bentuk syukur dan selebrasi pekik merdeka.

Istana Merdeka menjadi kantor kerja sekaligus tempat tinggal Presiden Indonesia. Nah, presiden yang tinggal di sini adalah Presiden pertama Soekarno, Presiden keempat Abdurrahman Wahid dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang awalnya memakai Istana Merdeka sebagai tempat tinggal. Tapi, saat atap Istana Merdeka direnovasi, SBY dan keluarga pindah ke Istana Negara sampai akhir masa jabatannya.

Sementara itu, Jokowi juga pada masa-masa awal tinggal di Istana Merdeka. Namun, Jokowi lebih nyaman tinggal di Istana Bogor.

Istana Negara juga menjadi bangunan yang menjadi peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Letaknya masih satu kompleks dengan Istana Merdeka. Istana tersebut dibangun Pieter Gerardus van Overstraten. Dia merupakan Gubernur Jenderal Hindia yang ke-33.

Namun, jauh sebelum dibangun Pieter Gerardus van Overstraten, istana tersebut sebetulnya merupakan bangunan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda yang bernama J.A. van Braam. Ia mulai membangun kediamannya pada tahun 1796, sampai dengan tahun 1804.

Namun, pada tahun 1816 bangunan ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Tempat itu kemudian digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para Gubernur Jenderal Belanda.

Istana ini juga menjadi saksi dari upaya pemerintah Hindia Belanda menekan pemberontakan Pangeran Diponegoro. Dari Istana Negara pula Belanda merumuskan strategi menghadapi Tuanku Imam Bonjol.

Selain itu, Istana Negara juga menjadi saksi bisu terhadap implementasi sistem tanam paksa yang diteken Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch. Bangunan ini juga menjadi lokasi penandatanganan naskah Persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947.

Saat ini, bangunan itu aktif digunakan sebagai tempat pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, perjamuan makan setiap 17 Agustus, dan acara pemerintahan lainnya.

Terletak di Bogor, bangunan yang menempati lahan seluas sekitar 28.86 hektare juga merupakan Istana bekas peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.

Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, istana ini awalnya dibuat untuk tempat peristirahatan para Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang lelah dengan padatnya Batavia.

Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1745. Akan tetapi, bangunan ini baru selesai 116 tahun setelahnya, tepatnya pada 1861. Lamanya proses pengerjaan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah hancur karena perang Banten yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang.

Pada 1870, Istana Buitenzorg (sebutan Istana Bogor era Hindia Belanda) ditetapkan sebagai kediaman resmi para Gubernur Jenderal Belanda.

Istana ini diserahkan kembali kepada pemerintah Republik Indonesia pada akhir 1949. Istana ini juga menjadi tempat penandatanganan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang amat terkenal dengan sebutan Supersemar. Surat tersebut menandai awal lengsernya Sukarno dan munculnya Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia.

Masih merupakan peninggalan zaman Belanda, Istana Cipanas menjadi Istana Kepresidenan tertua di Indonesia. Istana Cipanas berdiri di kaki Gunung Gede dengan luas bangunan 7.760 meter persegi dan berada di lahan seluas 26 hektare

Kawasan tersebut sebelumnya adalah sebuah hunian pribadi seorang Belanda bernama van Heots. Dia merupakan seorang saudagar besar dari Batavia.

Di daerah Cipanas terdapat sumber mata air panas yang memiliki kandungan mineral, belerang dan zat besi yang bisa menyembuhkan banyak penyakit.

Nah, Gubernur Imhoff yang juga penginisiasi pembangunan Istana Bogor tertarik dan kemudian membeli tanah tersebut dari van Heots. Pembangunan istana itu pun dimulai pada 1740 hingga 1744.

Imhoff sendiri menjadikan vila Cipanas itu sebagai pelengkap dari vila Bogor, bangunan dua lantai yang dirancang menyerupai Istana Blenheim, kediaman Duke Marlborough di Oxford Inggris.

Pada 1750, Imhoff meninggal istana tersebut. Setelah itu, Istana Cipanas berkembang menjadi tempat persinggahan para petinggi Hindia Belanda. Di antaranya adalah Thomas Stamford Raffles hingga Herman Willem Daendels.

Usai kemerdekaan, Istana Cipanas mulai dijadikan tempat pernikahan para keluarga Presiden Indonesia. Seperti pernikahan Sukarno dengan Siti Suhartini pada 1953. Serta Presiden SBY yang menikahkan anaknya Ibas Yudhoyono dengan Aliya Rajasa pada 2011.

Istana Yogyakarta atau bisa disebut Gedung Agung merupakan Istana Kepresidenan yang pertama digunakan setelah kemerdekaan. Bangunan ini merupakan bekas rumah kediaman resmi seorang Residen Ke-18 di Yogyakarta, seorang Belanda bernama Anthonie Hendriks Smissaert. Dia sekaligus merupakan penggagas pembangunan Istana ini.

Pembangunan gedung ini dimulai pada Mei 1824 dengan tujuan menjamu para tamu-tamu agung negara. Pecahnya Perang Diponegoro dan gempa bumi mengakibatkan pembangunan gedung ini tertunda.

Bangunan tersebut rampung digarap pada 1869. Kemudian sejak 1927, bangunan tersebut menjadi tempat tinggal Gubernur Hindia Belanda di Yogyakarta sejak perubahan administratif wilayah residen menjadi provinsi.

Istana ini menjadi penting setelah ibu kota harus hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Selama tiga tahun (1946-1949), Gedung Agung berfungsi sebagai tempat kediaman resmi Presiden Sukarno.

Istana Tampak Siring menjadi istana pertama yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Letaknya berada di luar Pulau Jawa, tepatnya di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Pulau Bali.

Istana Tampak Siring diprakarsai oleh Presiden Sukarno yang menginginkan adanya tempat peristirahatan bagi Presiden Republik Indonesia beserta keluarga, serta bagi tamu-tamu negara saat berkunjung ke Bali.

Sebelumnya, Sukarno memang sudah sering bermalam di rumah Raja Gianyar di Tampak Siring. Presiden Sukarno akhirnya jatuh cinta dengan daerah tersebut. Setelah itu, Raja Gianyar akhirnya memberikan lahan seluas 19 hektare miliknya ke negara.

Nama Tampak Siring berasal dari dua buah kata bahasa Bali yaitu tampak (bermakna ”telapak”) dan siring (bermakna “miring”). Konon, menurut sebuah legenda yang terekam pada daun lontar Usana Bali, nama itu berasal dari bekas tapak kaki seorang raja yang bernama Mayadenawa.

Rencana pembangunan dimulai pada 1957 yang dilakukan Jawatan Pekerjaan Umum (Kementerian PUPR). Lalu, Sukarno menunjuk arsitek R.M. Soedarsono untuk mendesain bangunan yang berdiri 700 meter di atas permukaan laut. Bangunan ini rampung pada 1960.

Dalam rangka menyongsong kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN XIV (ASEAN Summit XIV) yang diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2003, Istana Tampak Siring menambah bangunan baru berikut fasilitas-fasilitasnya, yaitu gedung untuk konferensi dan untuk resepsi, serta Balai Wantilan sebagai gedung pergelaran kesenian.

Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Istana Kepresidenan Tampak Siring mengalami perkembangan. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kepresidenan, Istana Tampak Siring juga berfungsi sebagai tempat pariwisata. Masyarakat umum dapat mengunjungi Istana Tampak Siring dalam waktu-waktu tertentu.

Istana yang baru saja rampung dibangun berada di Ibu Kota baru Indonesia, tepatnya di IKN, Kalimantan Timur. Istana ini dibangun pada 2022 lalu di atas lahan seluas 55,7 hektare dengan luas bangunan mencapai 334.200 meter persegi. Anggarannya mencapai Rp 1,34 triliun.

Istana ini didesain oleh Nyoman Nuarta dengan menggunakan filosofi Garuda. Namun, banyak masyarakat yang menilai istana tersebut bernuansa mistis karena gelap hingga menyerupai kelelawar.

Nyoman Nuarta sendiri tidak ambil pusing terkait komentar bernuansa mistis tersebut. Menurutnya, istana negara di ibu kota baru tersebut dirancang untuk menunjukkan kewibawaan.

"Jadi kalau itu menjadi aura mistis dan segala macam, ya itu terserah masing-masing lah, tapi kita membuat itu tentu Istana itu agar berwibawa, kita butuh, butuh wibawa itu," kata Nyoman seperti dikutip dari Antara, Minggu (11/8).

Nyoman juga mengklarifikasi bahwa warna yang tampak gelap dari Istana merupakan kuningan yang akan berubah warna menjadi hijau. Perubahan warna ini akan teroksidasi mengikuti warna alam di sekitar karya tersebut.

Pada 17 Agustus 2024 mendatang, upacara HUT RI untuk pertama kalinya akan diadakan di istana tersebut.