TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare, untuk swasembada pangan, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Proyek lumbung pangan di Papua itu dianggap melanggengkan praktik ekstrativisme kolonial—eksploitasi kekayaan alam oleh perusahaan asing yang sempat terjadi di masa lalu.

"Papua sekali lagi diperlakukan sebagai objek eksploitasi untuk kepentingan pembangunan nasional, tanpa mempertimbangkan dampak besar yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan," kata pendiri sekaligus CEO Narasi Institute ini saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Proyek lumbung pangan atau food estate digencarkan pada era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Proyek ini dikembangkan di Kalimantan Tengah, Sumba Tengah, Gresik, Garut, Temanggung, hingga Merauke. Agar lebih lancar, program food estate juga dimasukkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Achmad mengingatkan, eksploitasi kekayaan alam sering terlaksana tanpa manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal. Papua otomatis sering menjadi target eksploitasi lantaran memiliki keanekaragaman hayati dan budaya. Pembukaan lahan baru, apalagi jika benar-benar mencapai 2 juta hektare, disebut akan mengubah bentang alam yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat.

"Sejarah kolonialisme di Papua menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya oleh pihak luar seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal,” kata Achmad yang kini menjadi salah satu pengajar di Universitas Indonesia.

Selain minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan, masyarakat adat Papua dikhawatirkan bakal kehilangan tanah dan lingkungan. Padahal aset itu bukan hanya untuk kehidupan, namun juga nilai budaya dan spiritual.

"Tanpa perlindungan yang jelas, food estate di Papua berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada di sana," turut Achmad.

Alih-alih memaksakan food estate Papua, Achmad menyarankan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Proyek pangan, Achmad meneruskan, semestinya bisa diikuti dengan pemberdayaan petani lokal, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, tanpa melupakan pengawasan yang transparan.

"Swasembada pangan bisa dicapai tanpa harus mengulangi kesalahan sejarah kolonialisme masa lalu,” kata dia. “Papua bukanlah objek, tetapi bagian integral dari Indonesia yang harus dijaga dan dihormati.”

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya menyinggung soal potensi cetah sawah seluas 2 juta hektare di Papua. Zulhas, panggilan akrab Zulkifli, berkata wilayah Indonesia timur dapat ditanami berbagai jenis tanaman pangan, seperti padi, jagung, hingga tebu.

"Mudah-mudahan 5 tahun ke depan, kita bisa ke pertanian sawah dua juta hektare, perkebunan tebu 600 ribu sampai 1 juta hektare Masa depan kita ada di sana (Papua)," katanya pada Senin, 21 Oktober lalu, dikutip dari Antara.

Jakarta -

Bicara tentang perkeretaapian di Indonesia, publik serta-merta teringat pada sosok Ignasius Jonan. Di tangan Jonan, terjadi perubahan besar-besaran pada layanan kereta api. Tak ada lagi cerita rombongan "ataper" di rangkaian kereta commuterline (KRL) Jabodetabek. Pedagang asongan yang saat itu kerap ditemui di semua rangkaian kereta ekonomi kini tinggal kenangan bagi generasi lama.

Jonan juga mengubah wajah stasiun yang semula kumuh menjadi sangat modern. Hanya penumpang saja yang bisa mengakses peron, melalui tapping kartu atau pemeriksaan tiket, hingga belakangan diperkenalkan teknologi face recognition. Sejak saat itu satu per satu stasiun dirombak, sekaligus mempermudah mobilitas penumpang dari satu peron ke peron yang lain tanpa harus melintasi rel.

Transformasi kereta api terus berlanjut di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT KAI saat ini, Didiek Hartyanto, melewati badai pandemi Covid-19 di mana banyak dilakukan pembatasan sosial. Wajah perkeretaapian semakin maju dengan beroperasinya banyak jenis kereta dan tipe, dari ekonomi, bisnis, hingga luxury, kereta panoramic, kereta perkotaan, kereta bandara, dan logistik.

Potret perkembangan kereta api di Tanah Air merentang jauh ke masa kolonial. Tonggak sejarah dimulai pada 1864 ketika pemerintah Hindia-Belanda memprakarsai pembangunan jalur kereta api pertama antara Semarang dan Grobogan sepanjang 26 km. Tercatat ini adalah jaringan rel kereta api kedua di Asia setelah India, dan mendahului negara-negara seperti Tiongkok dan Jepang.

Masih berada pada periode liberal, perusahaan swasta milik Belanda yang mengoperasikan jalur kereta api tersebut. Belakangan pemerintah kolonial membentuk perusahaan negara yang membangun jalur kereta api di Surabaya dan Bogor. Hingga tahun 1920-an panjang jalur kereta api dan trem yang mengular telah mencapai 7.464 km, khususnya di Pulau Jawa.

Pembangunan jalur kereta api saat itu difokuskan untuk mengangkut hasil bumi yang menjadi komoditas utama utama, seperti gula, kopi, dan tembakau, atau batu bara di Sumatera. Rencana pengembangan jalur kereta di pulau-pulau lain terhambat karena Depresi Besar, hingga datangnya tentara pendudukan Jepang yang memangkas panjang jalur kereta untuk dialihkan ke Myanmar.

Setelah kemerdekaan, serikat pekerja kereta api mengambil alih pengelolaan dari penjajah Jepang. Didirikannya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) pada 28 September 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Namun proses nasionalisasi baru tercapai sepenuhnya pada 1963 dengan dibentuknya perusahaan negara kereta api, atau populer dengan singkatan PJKA.

Selain mengoperasikan kereta api, pemerintah juga mendirikan perusahaan negara PT INKA yang memproduksi rangkaian kereta baik penumpang maupun barang (rolling stock) dan lokomotif. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, INKA telah mengekspor produknya ke Bangladesh, Filipina, hingga Australia dan Selandia Baru, serta sejumlah negara tetangga lainnya di Asia Tenggara.

Mewarisi banyak teknologi dari masa kolonial, Indonesia bergerak menjadi pemain dunia dengan datangnya tawaran membangun infrastruktur kereta api di Afrika. Di tingkat kawasan bahkan nyaris tak ada kompetitor selain Tiongkok, terbukti dengan kesempatan bagi Indonesia untuk membangun jalur kereta api dari Laos menuju pelabuhan di Vietnam.

Di dalam negeri sendiri tantangan masih sangat besar dalam pengembangan infrastruktur kereta api. Sepanjang masa Orde Baru hampir tidak ada penambahan jaringan rel kereta, diperparah dengan krisis moneter pada 1997. Setelah itu baru mulai dilakukan pembangunan jalur ganda (double track) Jakarta-Surabaya, yang tuntas pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berlanjut pada masa Presiden Joko Widodo, jalur ganda lintas selatan selesai dirampungkan. Proyek besar lainnya adalah double-double track (DDT) Manggarai-Cikarang untuk mengurai kepadatan jalur kereta jarak jauh dengan kereta commuterline rute ke Bekasi, bahkan telah diperpanjang sampai Cikarang dan direncanakan hingga Karawang.

Meningkatnya mobilitas di kawasan aglomerasi Jabodetabek mendorong pemerintah bekerja keras untuk mengatasi bottleneck, khususnya di lintasan Manggarai. Menjadi pintu masuk dari berbagai arah, pemerintah mencanangkan Manggarai sebagai stasiun sentral menggantikan Gambir yang telah beroperasi selama puluhan tahun.

Terobosan juga dilakukan oleh Jokowi, dengan membangun untuk pertama kalinya jalur kereta metro bawah tanah yang banyak ditemui di kota-kota luar negeri. Sudah digagas sejak tahun 1980-an, Jokowi ketika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta memutuskan MRT harus segera dibangun dan konstruksi pun dimulai pada 2013, atau berbarengan dengan "revolusi kereta api" semasa Jonan.

Selesai dengan MRT, Jokowi yang kemudian memenangkan Pilpres 2014 memerintahkan pembangunan jalur kereta layang (LRT) menggantikan monorel yang gagal dibangun oleh gubernur Jakarta sebelumnya. Empat ruas LRT kini telah beroperasi, di dalam kota (LRT Jakarta), aglomerasi (LRT Jabodebek), dan LRT Palembang. Seluruh rangkaian kereta untuk LRT diproduksi oleh INKA.

Capaian revolusioner berikutnya adalah kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung (KCIC) yang telah setahun beroperasi. Meskipun sempat mengalami kendala dan banjir kritik, keberadaan kereta cepat menjadikan Indonesia tidak ketinggalan dari negara-negara maju, menjadi yang pertama di Asia Tenggara dan belahan selatan. Rencanananya jalur kereta cepat akan diperpanjang hingga Surabaya.

Hadirnya kereta cepat merevolusikan cara bermobilitas, menjadikannya opsi terbaik dari sisi waktu. Selain melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok, pemerintah berupaya mengembangkan teknologi sendiri dengan meng¬-upgrade rel eksisting. Untuk merealisasikan jalur kereta cepat ke Surabaya, perlintasan sebidang harus dipisahkan agar tidak terjadi kecelakaan dengan moda transportasi lain.

Tak hanya di Pulau Jawa, pemerintahan Jokowi juga membangun jalur kereta api di Sulawesi pada lintasan Makassar-Parepare, mereaktivasi jalur-jalur kereta api di Sumatera, dan berencana membangun jalur kereta api logistik di Kalimantan. Dioperasikan pula jalur kereta bandara di berbagai kota dan ekspansi kereta commuterline ke kawasan aglomerasi perkotaan selain Jakarta.

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, transformasi kereta api berjalan dengan skala yang masif seiring perkembangan infrastruktur, khususnya pada sektor transportasi. Hasilnya, survei kepuasan publik terhadap layanan berbagai jenis kereta api berada di atas kisaran 90%. Survei dilakukan oleh Indikator terhadap 1.450 responden di seluruh Indonesia, dengan oversample di aglomerasi Jakarta.

Survei yang digelar pada periode 30 Agustus-6 September 2024 lalu itu menemukan tingkat kepuasan publik terhadap layanan kereta api mencapai 90,9%, dengan mayoritas penilaian memenuhi kebutuhan seperti kesesuaian rute, ketepatan waktu, dan fasilitas pendukung. Penilaian terendah adalah pada jumlah armada, dengan kepuasan sebesar 83,9%.

Untuk layanan kereta commuterline, tingkat kepuasannya lebih tinggi mencapai 94,7% dan mayoritas penilaian memenuhi kebutuhan warga. Hampir sama adalah kepuasan terhadap MRT (94,9%), tetapi publik merasa belum puas soal rute (79,5%) dan armada (61,7%). Sebagai catatan, MRT baru beroperasi pada lintas Lebak Bulus-Bundaran HI, selebihnya masih tahap pengembangan.

Kepuasan tertinggi pada layanan LRT yang menembus 97,4%, dengan penilaian paling rendah soal armada (74,4%), serta faktor keamanan dan keselamatan (80,6%). Pada awal beroperasinya, frekuensi LRT masih sangat sedikit dan banyak mendapat keluhan para pengguna. Pelan-pelan kini LRT menambah jumlah perjalanan LRT untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat.

Secara umum juga publik paling mengetahui tentang pembaharuan sarana transportasi kereta api, yakni mencapai 80,3%. Bahkan kereta cepat Whoosh menempati peringkat ketiga (62,4%) setelah bus Transjakarta (73,9%). Sementara itu awareness publik terhadap pembangunan infrastruktur stasiun kereta api berada pada peringkat kedua (66,7%) setelah bandara (76,7%).

Pencapaian dalam kinerja layanan kereta api tidak lepas dari sisi teknis di tangan para pemangku kepentingan, mulai dari pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif, dan jajaran direksi BUMN khususnya PT KAI. Transformasi berkelanjutan menjadi kata kunci untuk pengembangan kereta api ke depan.

Tingginya kepuasan publik terhadap dunia perkeretaapian sepanjang era Jokowi juga menjadi catatan bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang akan segera mengambil tongkat estafet kepemimpinan nasional. Transformasi yang sudah berjalan harus terus berlanjut, dengan percepatan untuk mendukung target perekonomian dan menaikkan posisi Indonesia menjadi negara maju.

Endang Tirtana, Komisaris Independen PT. Kereta Api Indonesia

(ygs/ygs)

REFERENSI paling awal tentang apa yang disebut ideologi " Israel Raya " berasal dari Alkitab Ibrani , sebuah konsep yang kemudian digaungkan oleh Theodor Herzl , pendukung utama ideologi fasis Zionisme .

Dalam "The Complete Diaries of Theodor Herzl", Vol. II, ia merujuk pada frasa Alkitab, "dari Sungai Mesir hingga Sungai Efrat ," saat ia membayangkan "perbatasan" masa depan entitas Zionis.

Herzl, yang catatan hariannya disusun dan disunting oleh Raphael Patai dan diterbitkan pada tahun 1960, terutama berfokus pada apa yang disebut sebagai tanah air bagi orang Yahudi di Palestina dengan mengorbankan penduduk asli Palestina.

Demikian pula, Rabbi Yehuda Leib Fischmann, anggota Badan Yahudi untuk Palestina, memperkuat narasi ini selama kesaksiannya kepada Komite Penyelidikan Khusus PBB pada tanggal 9 Juli 1947.

"Tanah Perjanjian membentang dari Sungai Mesir hingga Efrat; mencakup sebagian wilayah Suriah dan Lebanon ," katanya saat itu, mengacu pada wacana yang didorong oleh Herzl.

Ideologi ini kemudian berkembang menjadi kerangka strategis bagi rezim Israel di Asia Barat, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Oded Yinon.

Rencana tersebut, yang dirinci dalam sebuah artikel berjudul 'Strategi untuk Israel' pada tahun 1980-an, ditulis oleh mantan pejabat Israel Oded Yinon dan diterbitkan pada tahun 1982 di jurnal berbahasa Ibrani Kivunim, yang terkait dengan Organisasi Zionis Dunia.

Rencana tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1982 oleh aktivis anti-Zionis Israel Shahak, yang mencatat dalam kata pengantarnya:

?Dalam sebuah artikel yang sangat terbuka yang diterbitkan dalam majalah Organisasi Zionis Dunia Kivunim, Oded Yinon menganjurkan bahwa strategi Israel pada tahun 1980-an bertujuan untuk menggambar ulang peta Timur Tengah , memecah belah negara-negara Arab, dan menjadi, pada dasarnya, negara adikuasa regional.?

Elemen-elemen utama dari Rencana Oded Yinon:

Tema utama dari Rencana Yinon adalah bahwa Israel dapat meningkatkan dominasi regionalnya dengan mendorong ketidakstabilan, konflik internal, dan akhirnya memecah belah negara-negara di sekitarnya.

Dengan melemahkan negara-negara seperti Irak , Suriah, dan Mesir , Israel dapat mencegah terbentuknya front Arab yang bersatu, sebagaimana rencana yang dipromosikan oleh para Zionis terkemuka ini.

1. Pemecahan negara-negara Arab: Inti dari argumen Yinon adalah bahwa keamanan dan dominasi jangka panjang Israel akan lebih baik dijamin dengan melemahkan dan memecah belah negara-negara Arab tetangga.

Ia percaya bahwa perbatasan yang ditetapkan oleh kekuatan kolonial setelah Perang Dunia I?terutama di bawah Perjanjian Sykes-Picot?menciptakan negara-negara multietnis yang tidak stabil seperti Irak, Suriah, dan Lebanon.

Yinon melihat ini sebagai kesempatan bagi rezim pendudukan Israel untuk memanfaatkan kerapuhan mereka yang melekat.

2. Pecahnya Irak: Yinon merekomendasikan pemisahan Irak menjadi tiga entitas terpisah: negara Syiah di selatan, negara Sunni di tengah, dan negara Kurdi di utara. Fragmentasi ini dirancang untuk melemahkan kemampuan Irak dalam menimbulkan ancaman terpadu terhadap Israel.

3. Melemahnya Lebanon: Rencana tersebut juga difokuskan pada Lebanon, yang sudah berada dalam pergolakan perang saudara pada saat Yinon menulis.

Ia mengusulkan fragmentasi permanen Lebanon menjadi negara-negara yang lebih kecil dan homogen secara etnis, sehingga mengurangi kapasitasnya untuk bertindak secara kohesif. Ini terjadi jauh sebelum Hizbullah muncul.

4. Disintegrasi Suriah: Menurut Rencana Yinon, Suriah harus dibagi menjadi beberapa wilayah berbeda berdasarkan garis etnis dan agama?Alawi, Sunni, Druze, dan Kurdi.

Suriah yang terpecah-pecah akan kurang mampu menantang ambisi teritorial Israel, khususnya terkait Dataran Tinggi Golan.

5. Mesir: Yinon menyarankan bahwa Mesir juga dapat menghadapi ketidakstabilan internal, yang akan menguntungkan Israel.

Mesir yang melemah akan membatasi pengaruhnya sebagai kekuatan regional, sehingga mengurangi kemungkinannya untuk memainkan peran utama dalam koalisi Arab melawan Israel.

Dorongan Israel untuk mendominasi kawasan dan memperluas wilayah juga tercermin dalam Rencana Allon, yang dikembangkan oleh pemimpin militer Israel Yigal Allon pada tahun 1967.

Rencana ini bertujuan untuk membentuk "perbatasan" masa depan entitas Zionis melalui retensi strategis atas wilayah-wilayah penting.

Elemen-elemen utama dari Rencana Allon:

1. Zona penyangga keamanan: Aspek utama dari rencana tersebut adalah mempertahankan bagian-bagian strategis Tepi Barat yang diduduki, khususnya Lembah Yordan dan wilayah pegunungan, untuk berfungsi sebagai penyangga keamanan antara entitas Zionis dan Yordania.

2. Pengembalian wilayah Arab yang berpenduduk padat: Rencana tersebut mengusulkan pengembalian sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki dengan populasi Palestina yang tinggi ke pemerintahan Yordania atau di bawah kendali Palestina setempat untuk menghindari penggabungan populasi Arab yang besar ke wilayah Palestina yang diduduki.

3. Jalur Gaza: Rencana Allon menganjurkan aneksasi Jalur Gaza ke rezim Israel, bersamaan dengan proposal untuk memukimkan kembali populasi pengungsi Gaza yang besar ke negara-negara Arab lain atau di bawah pemerintahan Yordania.

4. Dataran Tinggi Golan dan Semenanjung Sinai: Rencana tersebut menyiratkan retensi Dataran Tinggi Golan yang diduduki, sementara Semenanjung Sinai, yang direbut dari Mesir, lebih dipandang sebagai alat tawar-menawar yang potensial untuk negosiasi perdamaian di masa mendatang dengan Mesir.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita seringkali malu ketika tamu-tamu kenegaraan yang memuji keindahan Istana yang berada di pulau Jawa, seperti yang ada di Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta.

Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato sambutan dalam silaturahmi dengan Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama se-Indonesia (AFKUBI), di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (25/9/2024).

“Selalu tamu kita kagum, waduh istananya bagus gedungnya bagus. Saya kadang mikir. Ini saya mau jawab apa, indah tapi bukan buatan kita, buatan kolonial Belanda. Mau saya sampaikan apa adanya kok kita merasa inferior gitu,” ucapnya.

Curiga, kata Jokowi menjadi perasaan yang seringkali muncul setiap kali pujian terlontarkan terhadap keindahan Istana Kepresidenan. Dia mengaku tak bisa membedakan antara pujian atau sindiran lantaran setiap tamu Negara mengetahui bahwa Istana tersebut merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda.

“Saya kan gatau dia nyindir atau dia memang ingin menyampaikan kekagumannya. Nebaknya kan sulit itulah kenapa gagasan pindah ibu kota ini sudah muncul sejak tahun 50—60 di era bung Karno yang saat itu akan memindahkan ke Palangkaraya," jelasnya.

Kehadiran di Nusantara, menurutnya, bukan hanya tentang bangunan fisik baru, tetapi juga sebuah simbol perubahan pola pikir dan semangat kerja. Apalagi Ibu Kota Nusantara adalah jawaban dari gagasan panjang yang telah dimulai oleh Bung Karno dan diteruskan oleh Presiden Soeharto.

Bahkan, setelah melalui studi mendalam, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akhirnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru, keputusan yang didukung oleh 93 persen anggota DPR.

Dia mengaku sejak awal menjabat pada 2014 setelah dilantik, dirinya langsung memberikan perintah kepada Bappenas untuk mengkaji ulang titik wilayah mana yang memungkinkan untuk menjadi lokasi Ibu Kota Baru.

Alhasil, Kepala Negara bercerita selama 4 tahun 5 tahun kajian itu selesai ada pilihan untuk kembali memilih di Palangkaraya, di Kalimantan Selatan, di Mamuju, hingga di Kalimantan Timur.

Presiden juga kembali menegaskan bahwa kepindahan ke Ibu Kota Nusantara bukan hanya sekedar perpindahan fisik, melainkan juga perpindahan cara pikir dan semangat baru untuk menghadapi tantangan global.

"Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita ingin menjadi negara yang cepat,” pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyebut istana negara yang berada di Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta, merupakan warisan kolonial.

Mulanya, Jokowi bercerita kerap kali saat dirinya menerima tamu perdana menteri ataupun presiden negara lain, mereka semua takjub dengan dengan istana negara.

"Saya sering mendapatkan tamu, perdana menteri presiden dari negara lain yang saya sering risau itu kalau sudah bertanya, masuk ke istana di Jakarta 'Presiden Jokowi waduh istananya bagus ya, indah'," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Rakornas BAZNAS di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9).

Jokowi pun terkadang merasa bingung harus menjawab pujian tersebut. Akhirnya, ia menjawab istana negara memang bagus.

"Saya mau jawab apa itu. Ya memang bagus, memang indah. Tapi nggak saya teruskan, tapi ini yang buat kolonial loh, yang buat kolonial Belanda, baik yang ada di Jakarta, di Bogor di Jogja, itu semua adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda," ucap dia.

Lebih jauh, Eks Gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa Indonesia kadang merasa inferior. Padahal istana merupakan simbol negara, namun bangunan tersebut merupakan warisan kolonial.

"Sehingga kadang-kadang kita merasa inferior gitu, waduh ini istana sebuah simbol negara tetapi bikinan kolonial," tandas dia.

Jakarta, ID- Kota Lama Semarang menjadi salah satu destinasi wisata memikat di Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah bangunan cagar budaya sudah menanti wisatawan yang datang.

“Kota Lama Semarang bisa menjadi pilihan destinasi wisata di ibu kota Jawa Tengah ini. Kawasan Kota Lama Semarang merupalkan pusat perdagangan pada abad 19-20. Di tempat ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kukuh dan mempunyai sejarah Kolonialisme di Semarang,” dilansir semarangkota.go.id.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menanggapi ucapan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ihwal anggaran ganti rugi lahan yang terdampak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Besaran dana yang disiapkan pemerintah untuk membayar ganti rugi lahan seluas 2.086 hektare itu disebut sebesar Rp 140 miliar.

Jika dirinci, dengan anggaran Rp 140 miliar untuk 2.086 hektare, harga ganti rugi diperkirakan sebesar Rp 6.715 per meter persegi. Menanggapi hal tersebut, Achmad menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada kepentingan dan hak rakyat.

“Jika harga ganti rugi yang hanya sekitar Rp 6.715 per meter persegi itu benar, maka jelas terlihat bahwa kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada masyarakat lokal yang terdampak,” ujar Achmad kepada Tempo ketika dihubungi pada Selasa sore, 27 Agustus 2024.

Achmad mengatakan, ini menimbulkan kesan bahwa proyek IKN lebih difokuskan untuk kepentingan kelompok elite, seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan para pejabat di Jakarta, daripada untuk masyarakat setempat yang justru seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan IKN.

Seperti diketahui, saat ini proyek pembangunan IKN masih terus berlanjut. Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai Rp 466 triliun. Sebagian dana tersebut akan diambil dari APBN, sebagian lainnya dari investasi.

Jika dikontraskan, Achmad menilai angka ganti rugi untuk warga sebesar Rp 140 miliar terlihat kecil dibandingkan total anggaran pembangunan IKN yang menembus Rp 466 triliun itu.

Terlebih, pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp 87 miliar untuk perayaan HUT RI ke-79 di IKN pada pertengahan Agustus lalu. Dana yang dikeluarkan untuk acara yang hanya berlangsung satu hari itu lebih besar daripada anggaran perayaan rutin tiap 17 Agustus di Jakarta sebesar Rp 53 miliar. Anggaran ini utamanya dialokasikan untuk pengadaan alat-alat upacara, sarana dan prasarana fisik, serta jamuan untuk tamu dan peserta upacara.

Achmad mengatakan, besaran anggaran ganti rugi ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat adat dan penduduk sekitar. “Mereka bisa merasa bahwa mereka menjadi korban dari sebuah proyek besar yang seharusnya membawa perubahan positif bagi mereka, tetapi malah menempatkan mereka dalam posisi yang dirugikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya menyiapkan Rp 140 miliar untuk mengganti rugi warga terdampak. Ganti rugi itu disiapkan untuk warga yang lahannya bakal digunakan untuk proyek tol seksi 6a dan 6b, pengendali banjir Sepaku, serta Masjid IKN. Ia menjelaskan, pembayaran ganti rugi ini mengacu pada Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

Lebih lanjut, Achmad juga menyoroti pola pengambilalihan tanah masyarakat oleh negara untuk mengebut proyek pembangunan IKN ini. “Dalam konteks ini, memang ada kemiripan dengan pola kolonialisme, di mana sumber daya lokal diambilalih oleh kekuatan yang lebih besar dengan imbalan yang minim untuk penduduk asli,” katanya.

“Katanya Presiden Jokowi merasa IKN adalah ibukota (yang) terbebas dari rasa kolonialisme, namun ternyata bagi masyarakat setempat bisa jadi IKN adalah kolonialisme karena mereka hanya dijadikan objek penderita daripada mendapatkan banyak manfaat,” tutur dia.

Achmad mengingatkan pemerintah untuk bersikap adil. Menurut dia, apabila masyarakat adat dan lokal merasa bahwa mereka hanya mendapatkan sedikit manfaat dari pembangunan ini, maka bisa saja muncul perlawanan sosial yang serius. “Perasaan bahwa tanah mereka diambil alih tanpa kompensasi yang adil dapat memicu konflik, protes, dan ketidakstabilan sosial,” jelas Achmad.

Pihak pemerintah, tutur Achmad, perlu meninjau ulang kebijakan terkait anggaran ganti rugi ini dan memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan secara adil dan transparan. Terutama dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapat bagian dari hasil pembangunan megaproyek Rp 466 triliun itu, baik berupa kompensasi yang layak, kesempatan kerja, maupun akses terhadap fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Riri Rahayudan Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku merasakan suasana kolonial karena tinggal di Istana Kepresidenan Jakarta dan Bogor yang warisan pemerintah Hindia-Belanda.

Dia merasa janggal mengapa Jokowi baru mengungkapkan hal itu setelah 2 periode menjabat sebagai presiden RI.

"Masak, kerasa aroma kolonial baru setelah sembilan tahun. Iya kan?" kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Oleh sebab itu, menurut Hasto, akan lebih baik jika Jokowi tidak membiarkan kolonialisme hukum terus terjadi di Indonesia.

Kemudian, ia juga meminta tidak ada kolonialisme pengelolaan tanah yang terus berlangsung di Tanah Air.

Ia pun menyinggung kebijakan pemerintah terbaru terkait pemberian hak guna usaha (HGU) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga mampu mencapai 190 tahun dalam dua siklus yang bertujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya.

"Yang penting tidak ada kolonialisme penguasaan tanah. 190 tahun tanah untuk mengundang investor yang enggak datang-datang. Itu kan (bagian) kolonialisme baru," sindir politikus asal Yogyakarta ini.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menceritakan pengalamannya selama mendiami Istana Negara, Istana Merdeka dan Istana Bogor selama hampir 10 tahun memimpin Indonesia.

Menurut Presiden, ia setiap hari selalu merasakan suasana kolonial di istana-istana yang merupakan peninggalan Belanda itu.

"Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni. Jadi di Istana Negara, itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget, ternyata Istana Negara, Istana Merdeka (penghuninya) berbeda, dihuni oleh Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024) sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Kemudian Presiden menjelaskan bahwa Istana Bogor juga pernah dihuni oleh Gubernur Jenderal Belanda Gustaaf Willem baron van Imhoff (G.W. Baron van Imhoff).

PDIP menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Istana Kepresidenan yang ada saat ini bau kolonial. Ini disampaikan setelah Istana IKN rampung.

Hal ini mendapat sindiran dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto heran pada Jokowi yang baru merasakan aroma kolonial setelah 9 tahun lebih tinggal di Istana.

"Masa kerasa aroma kolonial baru terasa setelah 9 tahun," kata Hasto di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Hasto mengatakan, saat ini yang jauh lebih penting bukan soal bangunan. Tapi, menjauhi sikap kolonialisme yang belakangan semakin dirasakan.

"Yang penting tidak ada kolonialisme hukum, kolonialisme penguasaan tanah, 190 tahun tanah untuk mengundang investor yang tidak datang-datang. Itu kan kolonialisme baru," jelas dia.

Presiden Jokowi sempat berkantor dan menggelar sejumlah kegiatan di Istana IKN. Salah satunya memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu, dia membanggakan pembangunan Istana IKN yang disebut sebagai karya asli anak bangsa, bukan warisan kolonial.

"Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor itu adalah Istana bekas kolonial yang dulunya dihuni," kata Jokowi.

"Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayangi-bayangi," tambah dia.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur beserta fisik Istana Negara (Istana Garuda) sebagai bukti Indonesia memiliki kemampuan membangun ibu kota yang diinginkan dan didesain sendiri. Jokowi membandingkan dua Istana Negara di Jakarta dan Bogor yang dinilainya sangat kental dengan bau kolonialisme.

Istana Negara, khususnya di Jakarta merupakan peninggalan era kolonialisme di Indonesia. Istana Negara yang terletak di Jalan Merdeka Utara, Jakarta merupakan bangunan yang menjadi pusat pemerintah Hindia-Belanda.

Melansir laman setneg.go.id, Istana Negara di Jakarta mulai dibangun pada 1873. Bangunan itu dirancang oleh arsitek Drossares pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Louden.

Bangunan ini akhirnya rampung seluruhnya di 6,8 hektare kawasan tersebut pada 1879. Saat itu, merupakan masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsbarge.
Pada 1879, Istana Negara masih dikenal dengan nama Istana Gambir. Istana itu setidaknya menjadi tempat tinggal tetap oleh 15 gubernur jenderal Hindia Belanda, 3 Saiko Syikikan (Panglima Tertinggi Tentara XVI Jepang di Jawa), Presiden pertama Soekarno, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan Presiden ke-7 Joko Widodo yang kini pindah tempat tinggal di Istana Negara Bogor.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, istana ini menjadi saksi penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah Belanda.

Melansir sumber lainnya, pada laman esi.kemdikbud.go.id, pada 27 Desember 1949, dikalukan upacara penyerahan kedaultan dari Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Hari bersejarah selanjutnya adalah pada 17 Agustus 1950, untuk pertama kalinya, HUT RI digelar di kawasan Istana Negara atau dikenal dengan Istana Merdeka.

Selain di Istana Negara, seremonial penyerahan kedaulatan RI juga dilakukan pada waktu bersamaan di Istana Dam Amsterdam. Pada hari itu pula, nama Istana Gambir tak lagi dipakai.

Perubahan nama Istana Gambir menjadi Istana Negara dilakukan Presiden Seokarno. Hal ini sebagai bentuk syukur penandatanganan tersebut.

Fungsi istana pada zaman Soekarno, presiden memakai ruang di sisi timur Istana Merdeka sebagai kamar tidurnya. Ruang tidur itu berseberangan dengan ruang kerjanya dan dipisahkan oleh bangsal luas yang dikenal sebagai ruang resepsi.

Sisi barat depan Istana Merdeka dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan yang lebih resmi. Pada 1962 kompleks Istana Negara kembali dikembangkan.

Presiden Soekarno meminta arsitek Soedarsono merancang bangunan tempat tinggal tamu negara atau kini disebut Wisma Negara. Wisma ini berada di sisi barat pelataran dalam istana dan selesai dibangun pada 1964.

Selanjutnya tak banyak perubahan pada Istana Negara. Perubahan hanya pada tata letak hingga fungsi ruang.

Sebelumnya, Jokowi menyebut ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur beserta fisik Istana Negara (Istana Garuda) sebagai bukti Indonesia memiliki kemampuan membangun ibu kotanya yang diinginkan dan didesain sendiri. Jokowi membandingkan dengan dua Istana Negara di Jakarta dan Bogor yang dinilainya sangat kental dengan bau kolonialisme.

"Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, desain kita. Tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang," kata Jokowi saat memberi pengarahan kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia di IKN, Selasa, 13 Agustus 2024.

"Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, di Bogor itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni," kata Jokowi mengawali ceritanya.

Ia menyampaikan Istana Negara di Jakarta maupun Bogor telah ditempati selami 79 tahun. Ia menyebut ada banyangan kolonial di dalamnya.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi, Belanda. Bekas gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun. Baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Rasakan Bau Kolonial di Istana Jakarta dan Bogor, Apa Itu Kolonialisme?

(REN)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membandingkan istana-istana kenegaraan yang ada di Indonesia. Menurutnya, istana yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur menjadi yang paling spesial karena dibangun sendiri oleh bangsa Indonesia bukan warisan kolonial.

Istana-istana sebelumnya, seperti Istana Merdeka Jakarta, Istana Negara Jakarta, hingga Istana Bogor merupakan peninggalan Hindia Belanda. Istana-istana itu dihuni dulunya oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Bahkan Jakarta sebagai sebuah kota pun dulunya merupakan peninggalan Hindia Belanda.

Jokowi memaparkan Istana Negara dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten, sementara itu Istana Merdeka dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsbarge, dan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff.

Selama hampir 10 tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi mengaku 'bau-bau' kolonial itu masih ada dan membayanginya setiap hari.

"Saya hanya ingin sampaikan bahwa itu sekali lagi bekas Gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun. Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, seperti dibayang-bayangi," ungkap Jokowi saat menerima pimpinan daerah se-Indonesia di IKN, Selasa (13/8/2024).

Jokowi bilang saat ini Indonesia mau menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu membangun ibu kotanya sendiri. Termasuk juga dengan istananya sebagai simbol baru Indonesia, di Kota Nusantara akan ada Istana Negara dan Istana Garuda.

"Sekali lagi kita ingin menunjukkan kalau kita punya kemampuan untuk bangun ibu kota sesuai keinginan kita, sesuai desain kita," ujar Jokowi.

Namun, membangun ibu kota baru memang perlu waktu panjang. Sejak dibangun pada 2022, mungkin IKN perlu waktu pengembangan selama 10-15 tahun agar menjadi kota yang sempurna.

"Ini memang masih sangat panjang. Kalau bapak ibu lihat, ini baru awal, belum selesai, jangan keliru, ini belum selesai mungkin baru 20%-an," tegas Jokowi.

Kota Nusantara sendiri bakal menjadi gambaran kota masa depan dengan konsep forest city dan smart city. Hijau dan teduh bakal menjadi suasana di ibu kota baru nantinya. Jokowi menegaskan Nusantara tidak akan menjadi kota beton.

"Saya ingin menyampaikan bahwa IKN adalah contoh kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya forest city, jadi kota hutan, bukan kota beton," kata Jokowi.

(hal/rrd)

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Total ada 517 orang pejabat daerah yang hadir dalam acara ini.

Jokowi sempat menyinggung sedikit proses berdirinya IKN Nusantara. Ia menyebut, Istana Kepresidenan yang ada di Jakarta dan Bogor merupakan peninggalan Belanda atau tepatnya VOC.

"Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor itu adalah Istana bekas kolonial yang dulunya dihuni," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, Istana Negara dulunya dihuni eks Gubernur Jenderal Hindia Belanda yakni Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Sedangkan Istana Merdeka dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge.

"Jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus, Istana Merdeka dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge," ujar Jokowi.

Sementara di Istana Bogor, Jokowi bilang adalah peninggalan Gubernur Jenderal Belanda Gustaaf Willem baron van Imhoff.

"Saya hanya ingin menyampaikan itu, sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun," kata Jokowi.

Eks Wali Kota Solo ini menyebut, hal ini jadi salah satu faktor mendorong dirinya membuat IKN. Ia menegaskan rakyat Indonesia bisa membuat Ibu Kota sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

"Dan sekali lagi kita ingin menunjukkan kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai desain kita. Tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang," kata Jokowi.

Jokowi menyebut IKN mulai dibangun tahun 2021/2022 dan akan selesai 10-15 tahun mendatang. "Jadi masih sangat panjang," ujar Jokowi yang mengenakan baju putih ini.

Melihat Istana Negara yang 'Bau Kolonial' dari Era Sukarno hingga Jokowi

Presiden Joko Widodo menyebut, nuansa kolonial di Istana Negara, Istana Merdeka, maupun Istana Bogor mendorongnya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur. Jokowi merasa, selalu dibayang-bayangi nuansa kolonial ketika berada di kompleks kepresidenan itu.

"Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi," kata Jokowi, Selasa (13/8).

Peryataan Jokowi disampaikan saat memberi pengarahan kepada ratusan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara IKN, PPU, Kaltim.

Setelah memberikan pengarahan, Jokowi berfoto bersama di tangga Istana Negara IKN.

Dikutip dari laman Sekretariat Negara, Istana Negara, dulunya adalah sebuah rumah yang dibangun oleh pedagang senior VOC, Jacob Andries Van Braam, pada 1796, atau era Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten dan kelar pada masa Gubernur Jenderal Johannes Sieberg.

Baru pada 1817, rumah Van Braam diambil alih oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan sempat dijuluki 'Hotel Gubernur Jenderal'. Bertahun-tahun kemudian, gedung ini ditempati oleh Gubernur Jenderal Hindai Belanda, mulai dari De Kock hingga Dr. Van Mook.

Sementara Istana Merdeka dibangun belakangan. Pada 1869, Gubernur Jenderal Pieter Mijer mengajukan permohonan untuk membangun hotel baru di belakang 'Hotel Gubernur Jenderal'. Gedung baru inilah yang kini kita sebut sebagai Istana Merdeka.

Saat ini, Istana Negara menghadap ke Jalan Veteran, sedangkan Istana Merdeka menghadap ke Monas, tepatnya Jalan Medan Merdeka Utara.

Setelah Indonesia merdeka, dan kedaulatan kita diakui Belanda pada 1949 lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), beragam upaya dilakukan untuk menghapus jejak Belanda di Istana Negara dan Istana Merdeka. Berikut kumparan rangkum:

Era Sukarno, Isi Istana Dengan Karya Seni hingga Arca

Sukarno mulai menempati Istana Negara pada 28 Desember 1949, sehari setelah pihak Belanda menandatangani proses penyerahan kedaulatan. Ia pindah dari Yogyakarta.

Sukarno menempati sisi timur Istana sebagai kamar tidurnya. Sejak saat itu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu dipusatkan di kompleks Istana Negara.

Pada era Sukarno, ia mengubah gazebo di kawasan Istana yang awalnya digunakan untuk pertunjukan musik jadi tempat Taman Kanak-Kanak (TK). Putra-putri Sukarno 'bersekolah' di situ bersama dengan anak-anak karyawan dan staf Istana lainnya pada saat itu.

Lalu, ia juga mengubah sebuah pelataran di Istana jadi bangunan sanggar. Bangunan itu terbuat dari kayu, dan digunakan Sukarno sebagai tempat melukis dan menulis naskah pidato.

Sukarno juga meletakkan beberapa arca kuno di beberapa pekarangan Istana Merdeka. Antara lain adalah arca Dhyani Boddisatta, yang dibawa dari Jawa Tengah dan berasal dari abad ke-9.

Bung Karno juga memajang lukisan-lukisan karya seniman lokal seperti Raden Saleh dan Basuki Abdullah.

Soeharto dan Bu Tien, Ciptakan Ruang Jepara

Selepas Sukarno, Soeharto juga menempati kompleks Istana Negara meski tak tinggal di sana. Soeharto hanya bermalam di Istana setiap tanggal 16 Agustus malam. Ia bermalam di sebuah ruangan bekas kamar Fatmawati, yang diubah jadi ruang istirahat Kepala Negara.

Soeharto juga menciptakan sebuah Ruang Jepara, satu ruangan pada sisi barat Istana Negara yang ia isi dengan beragam perabot mebel buatan Jepara — kota di Jawa Tengah yang bergelar Kota Ukir.

Ibu Negara kala itu, Tien Soeharto, memperbanyak ukiran Jepara di ruang tersebut. Istana boleh saja bergaya Barat dari luar, tapi di dalamnya, penuh dengan ukiran khas Jepara.

Masih mengutip laman resmi Sekretariat Negara, menurut Kepala Istana-Istana Presiden kala itu, Joop Ave, Soeharto dan Bu Tien berupaya untuk menghilangkan jejak kolonial. Ia menyebutnya mengindonesiakan istana, dan memasyaratkan istana.

Relief dan ukiran Jepara juga digantung di ruangan-ruangan tersebut. Mulai dari relief Ramayana, hingga ukiran-ukiran lainnya.

Soeharto juga melapisi lantai marmer Istana Negara dengan permadani hijau, sementara lantai Istana Merdeka dilapis dengan permadani merah marun.

Di ruang Kredensial, Soeharto melapisi lantainya dengan permadani dengan motif Cakra Manggilingan.

Era Habibie

Pada masa Presiden Habibie, ia tak tinggal di Istana Negara. Ia tetap tinggal di kediaman pribadinya di Kuningan, Jakarta Selatan.

Ia tetap berkantor di Istana Merdeka, tepatnya di ruang Bina Graha,. tapi hanya digunakan pada saat-saat tertentu, seperti Sidang Kabinet Terbatas.

Habibie tidak sempat melakukan banyak perubahan. Tapi ia mengubah serambi belakang Istana Negara dan memasang sebuah relief pada serambi tersebut dengan sebuah ukiran bahasa Arab yang berbunyi: 'Damailah Mereka Yang Berkunjung ke Tempat Ini'.

Habibie juga mengembalikan nuansa Barat, seperti menggunakan sofa kulit bergaya Chesterfield di ruang kerjanya.

Era Gus Dur, 'Istana 24 Jam'

Sama seperti Sukarno, Abdurahman Wahid atau Gus Dur membawa keluarganya untuk tinggal di Istana Merdeka. Ia tidur di ruangan yang sama dengan Sukarno.

Gus Dur memperlakukan istana dengan terbuka. Kadang ia menerima tamu sampai larut malam, dan bahkan suasana istana seperti hidup 24 jam.

Gus Dur hanya mengubah gorden Istana Merdeka menjadi warna biru.

Era Megawati, Mengembalikan Perabotan Hindia Belanda

Setelah Gus Dur lengser, Megawati mulai mengubah tatanan Istana Negara dan Istana Merdeka. Beda dengan Gus Dur, Megawati menggunakan salah satu ruangan di Istana Negara untuk bekerja.

Ia mengubah Gedung Bina Graha, yang semula adalah Kantor Presiden, jadi museum untuk menyimpan karya seni yang tidak dipajang di Istana.

Megawati mengangkat staf khusus, Kris Danubrata, untuk mengubah tampilan Istana. Megawati mengganti perabot dari Jepara, yang dipasang Bu Tien, dengan kursi dan sofa peninggalan Hindia Belanda.

Perabot itu dikeluarkan dari gudang, direnovasi dengan bantalan baru, sehingga memberi kesan elegan dan hangat. Ia juga menata kembali lukisan-lukisan di Istana yang dulu dipajang pada era Sukarno ke tempatnya.

Era SBY, Lekat Dengan Seni dan Buka Istana Untuk Masyarakat

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia mengikuti jejak Sukarno dan Gus Dur. Ia tinggal di Istana Negara. Ia juga memperkenalkan program Istana Untuk Rakyat (Istura).

Dengan program ini, masyarakat bisa mengunjungi Istana Negara setiap akhir pekan.

Dikutip dari Antara, SBY mengubah tampilan Istana jadi lebih hijau. Ia membuat lapangan golf mini di bagian dalam Istana Merdeka. Ia juga membuat satu ruangan olah raga di Wisma Negara.

Pada masa SBY, Istana diisi dengan lukisan-lukisan bertema realis, seperti pemandangan Gunung Sumbing karya Suhadi Baharrizki atau lukisan-lukisan karya Yap Hian Tjay.

Era Jokowi, Tak Banyak Ubah Interior Istana

Sejak 2014, Jokowi tak banyak melakukan perubahan interior Istana Negara dan Istana Merdeka. Ia juga lebih banyak tinggal di Istana Bogor — 60 km dari Jakarta.

Istana Bogor dibangun pada pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, G.W. Baron van Imhoff. Ia merasa, Batavia terlalu panas dan memilih tempat di Bogor untuk membangun rumah peristirahatannya.

Arsitekturnya mencontoh Istana Blenheim, kediaman Duke Of Malborough, di kota Oxford, Inggris. Pada masa itu, kawasan itu dinamai Buitenzorg yang artinya 'bebas dari masalah'.

Pada masa Jokowi, ia banyak menerima tamu dan membuat acara-acara di Istana Negara. Ia tak melanjutkan program Istura pada masa SBY, dan meniadakan lapangan golf mini yang dibuat SBY.

5 Istana Kepresidenan RI Bekas Pemerintahan Kolonial, Ini Sejarahnya

Sebetulnya, bukan hanya Istana Jakarta-Bogor yang merupakan peninggalan kolonial. Dilansir dari laman Sekretariat Negara (Setneg), saat ini Indonesia memiliki 7 Istana Kepresidenan yaitu Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Yogyakarta, Istana Tampak Siring, dan yang terbaru adalah Istana Garuda.

Dari tujuh istana kepresidenan tersebut, lima di antaranya dibangun di era kolonialisme Belanda.

1. Istana Merdeka

Istana Merdeka yang terletak menghadap Monas merupakan bekas tempat tinggal Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Istana ini pertama kali dibangun pada 1873 dan selesai pada tahun 1879 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal James Loudon dan Johan Willem.

Awalnya nama bangunan ini dikenal sebagai Istana Gambir. Sebab banyak tumbuhan Gambir yang hidup di daerah tersebut.

Istana ini dibangun sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan istana tersebut tak lepas dari bangunan yang kini bernama Istana Negara dianggap kurang memenuhi kebutuhan.

Istana ini turut menjadi saksi penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Setelah proses penandatanganan, nama Istana Gambir diubah menjadi Istana Merdeka oleh Presiden Sukarno sebagai bentuk syukur dan selebrasi pekik merdeka.

Istana Merdeka menjadi kantor kerja sekaligus tempat tinggal Presiden Indonesia. Nah, presiden yang tinggal di sini adalah Presiden pertama Soekarno, Presiden keempat Abdurrahman Wahid dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang awalnya memakai Istana Merdeka sebagai tempat tinggal. Tapi, saat atap Istana Merdeka direnovasi, SBY dan keluarga pindah ke Istana Negara sampai akhir masa jabatannya.

Sementara itu, Jokowi juga pada masa-masa awal tinggal di Istana Merdeka. Namun, Jokowi lebih nyaman tinggal di Istana Bogor.

2. Istana Negara

Istana Negara juga menjadi bangunan yang menjadi peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Letaknya masih satu kompleks dengan Istana Merdeka. Istana tersebut dibangun Pieter Gerardus van Overstraten. Dia merupakan Gubernur Jenderal Hindia yang ke-33.

Namun, jauh sebelum dibangun Pieter Gerardus van Overstraten, istana tersebut sebetulnya merupakan bangunan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda yang bernama J.A. van Braam. Ia mulai membangun kediamannya pada tahun 1796, sampai dengan tahun 1804.

Namun, pada tahun 1816 bangunan ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Tempat itu kemudian digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para Gubernur Jenderal Belanda.

Istana ini juga menjadi saksi dari upaya pemerintah Hindia Belanda menekan pemberontakan Pangeran Diponegoro. Dari Istana Negara pula Belanda merumuskan strategi menghadapi Tuanku Imam Bonjol.

Selain itu, Istana Negara juga menjadi saksi bisu terhadap implementasi sistem tanam paksa yang diteken Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch. Bangunan ini juga menjadi lokasi penandatanganan naskah Persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947.

Saat ini, bangunan itu aktif digunakan sebagai tempat pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, perjamuan makan setiap 17 Agustus, dan acara pemerintahan lainnya.

3. Istana Bogor

Terletak di Bogor, bangunan yang menempati lahan seluas sekitar 28.86 hektare juga merupakan Istana bekas peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.

Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, istana ini awalnya dibuat untuk tempat peristirahatan para Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang lelah dengan padatnya Batavia.

Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1745. Akan tetapi, bangunan ini baru selesai 116 tahun setelahnya, tepatnya pada 1861. Lamanya proses pengerjaan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah hancur karena perang Banten yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang.

Pada 1870, Istana Buitenzorg (sebutan Istana Bogor era Hindia Belanda) ditetapkan sebagai kediaman resmi para Gubernur Jenderal Belanda.

Istana ini diserahkan kembali kepada pemerintah Republik Indonesia pada akhir 1949. Istana ini juga menjadi tempat penandatanganan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang amat terkenal dengan sebutan Supersemar. Surat tersebut menandai awal lengsernya Sukarno dan munculnya Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia.

4. Istana Cipanas

Masih merupakan peninggalan zaman Belanda, Istana Cipanas menjadi Istana Kepresidenan tertua di Indonesia. Istana Cipanas berdiri di kaki Gunung Gede dengan luas bangunan 7.760 meter persegi dan berada di lahan seluas 26 hektare

Kawasan tersebut sebelumnya adalah sebuah hunian pribadi seorang Belanda bernama van Heots. Dia merupakan seorang saudagar besar dari Batavia.

Di daerah Cipanas terdapat sumber mata air panas yang memiliki kandungan mineral, belerang dan zat besi yang bisa menyembuhkan banyak penyakit.

Nah, Gubernur Imhoff yang juga penginisiasi pembangunan Istana Bogor tertarik dan kemudian membeli tanah tersebut dari van Heots. Pembangunan istana itu pun dimulai pada 1740 hingga 1744.

Imhoff sendiri menjadikan vila Cipanas itu sebagai pelengkap dari vila Bogor, bangunan dua lantai yang dirancang menyerupai Istana Blenheim, kediaman Duke Marlborough di Oxford Inggris.

Pada 1750, Imhoff meninggal istana tersebut. Setelah itu, Istana Cipanas berkembang menjadi tempat persinggahan para petinggi Hindia Belanda. Di antaranya adalah Thomas Stamford Raffles hingga Herman Willem Daendels.

Usai kemerdekaan, Istana Cipanas mulai dijadikan tempat pernikahan para keluarga Presiden Indonesia. Seperti pernikahan Sukarno dengan Siti Suhartini pada 1953. Serta Presiden SBY yang menikahkan anaknya Ibas Yudhoyono dengan Aliya Rajasa pada 2011.

5. Istana Yogyakarta

Istana Yogyakarta atau bisa disebut Gedung Agung merupakan Istana Kepresidenan yang pertama digunakan setelah kemerdekaan. Bangunan ini merupakan bekas rumah kediaman resmi seorang Residen Ke-18 di Yogyakarta, seorang Belanda bernama Anthonie Hendriks Smissaert. Dia sekaligus merupakan penggagas pembangunan Istana ini.

Pembangunan gedung ini dimulai pada Mei 1824 dengan tujuan menjamu para tamu-tamu agung negara. Pecahnya Perang Diponegoro dan gempa bumi mengakibatkan pembangunan gedung ini tertunda.

Bangunan tersebut rampung digarap pada 1869. Kemudian sejak 1927, bangunan tersebut menjadi tempat tinggal Gubernur Hindia Belanda di Yogyakarta sejak perubahan administratif wilayah residen menjadi provinsi.

Istana ini menjadi penting setelah ibu kota harus hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Selama tiga tahun (1946-1949), Gedung Agung berfungsi sebagai tempat kediaman resmi Presiden Sukarno.