JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyebut bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) sebagai tindakan kampungan. Demikian disampaikannya dihadapan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Oleh karena itu, dirinya menilai ada opsi lain yang lebih baik dalam melawan korupsi. Salah satunya melalui sistem digitalisasi aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

"Jadi ada KPK marah saya bilang OTT kampungan, memang kampungan, karena kita sendiri yang buat kampungan," tegasnya dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Luhut meyakini, dengan adanya SIMBARA maka seluruh hal yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan akan bisa dipantau dalam satu sistem. Selain itu, perluasan SIMBARA untuk komoditas nikel dan timah diharapkan tindakan korupsi di sektor MInerba bisa dicegah.

"Saya percaya dengan ini dilakukan efisiensi akan semakin tinggi, korupsi juga akan dibuat tak bisa. Karena apa? Anda deal dengan mesin. Kalau kita hanya tanda tangan pakta integritas segala macam, berdoa panjang panjang sampai kapan-kapan, korupsi jalan aja. Karena apa? Dia bisa bertemu dia bisa negosiasi," tuturnya.

Namun demikian, diakui Luhut bahwa implementasi SIMBARA untuk komoditas timah dan nikel terbilang lambat. Namun, kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015?2022 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung menjadi cambuk yang mempercepat pengintegrasian mineral timah dan nikel ke sistem Simbara tersebut.

"Kejadian yang di korupsi yang di timah itu, dorong kami mempercepat proses ini," tutup Luhut.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan korupsi belum optimal.

Luhut juga menyinggung Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebagai tindakan kampungan. Hal itu disampaikan dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara.

Ucapan itu disampaikan Luhut di hadapan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Luhut menilai ada opsi yang lebih baik dalam melawan korupsi, misalnya melalui sistem digitalisasi dan upaya pencegahan.

"Jadi ada KPK marah saya bilang OTT kampungan. Emang kampungan, karena kita sendiri yang buat kampungan. Kita harus buat sistem sehingga tidak perlu terjadi lagi itu," katanya dalam acara tersebut di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Luhut menilai peran KPK dalam melakukan pencegahan korupsi belum optimal. Adapun dengan peluncuran perluasan Simbara untuk komoditas nikel dan timah harapannya tindakan korupsi sektor Minerba bisa dicegah.

"Dengan ini kita lakukan maka efisiensi di negeri ini makin tinggi, korupsi juga dibuat tidak bisa. Kenapa? Anda deal dengan mesin. Kalau hanya bikin pakta integritas segala macam, tanda tangan berdua, sampai kapan pun ya korupsi jalan aja. Kenapa? Dia bisa bertemu, dia bisa nego," bebernya.

Pada pidatonya sebelum Luhut, Ghufron menekankan pentingnya penanganan korupsi lewat sistem yang terintegrasi. Ia menyinggung perbedaan persepsi birokrasi di sejumlah kementerian yang membuka celah korupsi.

"Kemudian hal-hal yang begini mengakibatkan harus bayar sana, bayar sini. Ini cara kita bermartabat. Kata Pak Luhut selalu mengatakan cara-cara pemberantasan korupsi dengan OTT itu kampungan. inilah cara kita bermartabat dengan modern, dengan sistematis, kemudian kita berharap Simbara ini memadukan perspektif-perspektif menjadi satu perspektif," ujar Ghufron.

(ily/kil)

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti Bapanas dan Bulog yang terseret skandal mark up impor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,5 triliun. Achmad Nur memandang Bapanas dan Bulog tengah mencari selamat dari skandal mark up impor beras Rp8,5 triliun melalui program bantuan sosial (bansos) pangan beras.

Hal itu disampaikan Achmad menanggapi klaim Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang menyebut bansos bantuan pangan beras merupakan program yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Adapun bansos bantuan pangan beras kembali digelontorkan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

?Jika ada dugaan mark up impor beras, harus diusut tuntas. Jangan sampai Bapanas-Bulog melakukan aji mumpung policy, yaitu membiarkan menjamurnya para pemburu rente,? ujar dia, Kamis (18/7/2024).

Achmad mengingatkan penyaluran bansos bukan tupoksi Bapanas-Bulog pimpinan Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi. Penyaluran bansos, kata Achmad Nur Hidayat, merupakan tupoksi dari Kementerian Sosial (Kemensos). ?Itu tupoksi dari Kemensos. Seharusnya penyaluran bansos dikembalikan ke Kemensos,? papar Achmad Nur Hidayat.

Dengan kondisi demikian, Achmad Nur Hidayat berharap agar ke depan ada perbaikan tata kelola baik di Bapanas dan Bulog. Bagi, Achmad Nur Hidayat adanya skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 merupakan buntut dari buruknya tata kelola di dua lembaga tersebut.

?Tata kelola yang rendah dari Bapanas-Bulog memungkinkan munculnya oknum-oknum pemburu rente,? pungkas Achmad Nur Hidayat.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat membeberkan fakta terbaru dari permainan skandal mark up impor beras. SDR telah melaporkan skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

?Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog) untuk beras seharga USD 660/ton cost, insurance, and freight (CIF),? kata Hari Purwanto, Minggu (14/7/2024).

Hari Purwanto melanjutkan, Bulog juga mengimpor beras dengan harga rata-rata USD655/MT CIF Indonesia. Hal ini, kata Hari Purwanto, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret tahun 2024.

?Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024 RI sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai USD371,60 juta. Berarti Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata USD655/MT CIF Indonesia,? papar Hari Purwanto.

Hari Purwanto menambahkan, kebohongan Bulog semakin terkuak lantaran realisasi harga dari pemenang tender lainnya jauh lebih tinggi daripada penawaran perusahaan asal Vietnam Tan Long Group yang hanya USD538 per ton.

Tan Long Group menyebut salah satu anggotanya yakni LOC TROI berhasil memenangkan tender Bulog 100.000 ton beras lantaran mengajukan harga lebih rendah USD15/ton dari yang mereka tawarkan. Harga ini jauh lebih rendah dari yang ditawarkan Tan Long group sebesar USD538/ton.

Namun dalam data yang dimiliki Bulog atau joint stock realisasi harga dari pemenang tender yakni LOC TROI sebesar USD604/ton. Padahal berkaca klaim dari Tan Long Group maka LOC TROI seharusnya hanya mengajukan harga penawaran hanya sebesar USD523/ton Free on Board (FOB).

Dengan demikian, jika dihitung dari Cost, Insurance, and Freight (CIF) LOC TROI yang ada di dalam data Bulog yakni US$604/ton terdapat selisih harga USD46/ton. Terlebih jika harga CIF milik Loc Troi dikurangi USD15/ton dari harga penawaran Tan Long USD573/ton yaitu USD558/ton.

?Ini selisih dari Loc Troi yang dapat order 100 ribu/ton x USD46/ton = USD4,6 juta. Ini mark up harga Bulog dari 1 perusahaan, Loc Troi. Belum markup dari perusahaan lain yang jumlahnya 2,2 juta ton. Untungnya lebih dari Rp2,7 triliun. Ini Skandal Bapanas-Bulog Gate 2024,? beber Hari Purwanto.

Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

?Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar USD117 dolar per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai USD565 juta atau sekitar Rp8,5 triliun,? kata Anthony, Kamis (11/7/2024).

JAKARTA - Pengacara Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaluddin Koedoeboen menanggapi pantun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyindir kliennya menangis saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan pada Jumat, 5 Juli 2024. Dia menjelaskan, tangis SYL merupakan kesadaran tentang betapa kecilnya di hadapan Tuhan.

?Perlu kami sampaikan bahwa air mata yang keluar dari kesedihan adalah sebuah dialog seorang hamba yang telah tiba pada kesadaran tentang kecilnya diri dan betapa hanya pada Tuhan semata, segala kebesaran dan kekuatan itu,? kata Koedoeboen dalam sidang duplik terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan, Selasa (9/7/2024).

"Lalu mengapa kita harus berhenti mengeluarkan air mata jika itu adalah kesempatan terbaik unttuk menyentuh jiwa dan nurani kita," sambungnya.

Koedoeboen melanjutkan, mengeluarkan air mata merupakan hal yang wajar sebagai manusia. Menurutnya, sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab yang ditakuti iblis pun menangis.

"Bahkan tokoh besar seperti Umar bin Khatab yang iblis pun takut padanya, tak segan-segan menangis bercucuran air mata," ujarnya.

Perlu diketahui, dalam sidang replik Jaksa menyampaikan pantun yang menyinggung tangis SYL dalam sidang pembacaan pleidoi. Berikut pantun yang dimaksud.

Kota Kupang Kota Balikpapan

Sungguh indah dan menawan

Katanya pejuang dan pahlawan

Denger tuntutan nangis sesegukan.