JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Jaringan Pendidik Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Dian Pramita mengatakan, pelantikan Iffa Rosita sebagai Anggota Komisi Pemlihan Umum (KPU) RI menggantikan Hasyim Asyari akan mempermudah kinerja lembaga ini dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.

"Tentu saja kehadiran Iffa Rosita akan memperkuat koordinasi tersebut berdasarkan tugas masing-masing divisi," ujar Dian melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Dian menjelaskan, Iffa akan mengisi kekosongan koordinasi dan supervisi yang selama ini kosong karena Hasyim dipecat dari jabatannya usai terbukti melakukan tindak asusila.

Ia juga menyebutkan, KPU selanjutnya juga akan melakukan pleno untuk menempatkan Iffa Rosita sebagai anggota pimpinan KPU RI yang baru.

"Mudah-mudahan, KPU dengan citra kelembagaan yang sedikit turun dibanding Bawaslu akan mampu menguatkan monitoring sekaligus dampingan Pilkada dalam hal menyelesaikan problem teknis juga menjamin pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota berjalan demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tandas Dian.

Adapun pelantikan Iffa Rosita dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/11/2024).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 108/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 4 November 2024.

Adapun Iffa menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat karena pelanggaran etik.

Dengan dilantiknya Iffa, Anggota KPU RI kini kembali berjumlah tujuh orang dengan susunan Ketua KPU Muchammad Afifuddin; serta Anggota yaitu Betty Epsilon Idroos, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz, dan Iffa Rosita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Iffa Rosita dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/10/2024).

Pelantikan Iffa Rosita dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 108/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 4 November 2024.

Perempuan kelahiran Samarinda, 30 April 1979 tersebut diketahui menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Hasyim Asy’ari sebagai komisioner KPU RI.

Hasyim Asy’ari sebelumnya diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melakukan pelanggaran etik.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisioner KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang pada Rabu, 3 Juli 2024.

Eks Ketua KPU RI itu disebut terbukti melakukan tindakan asusila dan pemanfaatan fasilitas jabatan terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag berinisial CAT.

Proses pergantian

Setelah pemecatan secara tidak hormat terhadap Hasyim Asy’ari, terjadi satu kekosongan kursi anggota KPU RI.

Oleh karenanya, Presiden harus meminta nama pengganti kepada DPR RI untuk mengisi kekurangan jumlah komisioner KPU RI.

“(Presiden) mengajukan dan meminta pada DPR untuk penggantian antar waktu ya dari tujuh orang yang tidak terpilih ketika mengikuti seleksi tahun 2022 yang ada di DPR,” kata Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil kepada Kompas.com pada 3 Juli 2024.

Selanjutnya, dia mengatakan, Presiden harus segera mengangkat dan melantik komisioner PAW tersebut sehingga komposisi komisioner KPU menjadi lengkap tujuh orang.

Untuk diketahui, ada tujuh nama yang ditetapkan menjadi cadangan hasil fit and proper test atau uji kelayakan anggota KPU periode 2022-2027 di Komisi II DPR RI pada 17 Februari 2024.

Ketujuh nama yang masuk dalam daftar cadangan itu adalah Viryan, Iffa Rosita, Dahliah, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Iwan Rompo Banne, Yessy Yatty Momongan, dan Muchamad Ali Safa’at.

Ditetapkan DPR

Kemudian, Iffa Rosita yang terpilih untuk menggantikan Hasyim Asy’ari sebagai Komisioner KPU RI. Keputusan itu diambil DPR RI periode 2019-2024 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Puan Maharani dan digelar di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta pada 10 September 2024.

Namun, Iffa diketahui berada pada urutan kesembilan saat Komisi II DPR melakukan proses seleksi untuk tujuh komisioner KPU RI periode 2022-2027.

Seharusnya, yang dilantik menggantikan Hasyim Asyari adalah Viryan Aziz karena berada di posisi ke delapan. Tetapi, eks Komisioner KPU tersebut meninggal dunia pada 2023.

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 37 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), maka Iffa Rosita yang menggantikan Hasyim Asyari.

Pasal 37 Ayat (4) huruf a mengatur bahwa "anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR”.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Iffa Rosita sebagai anggota Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggantikan Ketua KPU yang telah dinonaktifkan, yaitu Hasyim Asy'ari.

Pelantikan Iffa Rosita dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024) pagi.

Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 108/P tahun 2024 tentang pengesahan pengangkatan antar waktu Anggota KPU dengan Iffa Rosita yang dilantik sebagai Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sisa masa jabatan 2022—2027.

Selain Iffa, Prabowo juga melantuk sejumlah pejabat Negara, antara lain Wakil Ketua Anggota Dewan Ekonomi Nasional beserta anggotanya, serta Komisi Kepolisian Republik Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU RI periode 2022-2027.

Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 DPR pada Selasa (10/9/2024). Iffa menggantikan Hasyim Asy'ari yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan pergantian tersebut berpedoman pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 37 ayat 1 huruf C bahwa anggota KPU RI berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan tidak hormat dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 37 ayat 4 huruf A.

“Jika terdapat satu anggota KPU RI yang diberhentikan, maka digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat,” jelas Doli dalam siang paripurna, Selasa (10/9/2024).

Doli juga menuturkan sebenarnya berdasarkan urutan ke-8, sesungguhnya yang berhak menggantikan Hasyim Asy'ari adalah Viryan Aziz. Sayangnya, hal itu tidak bisa terlaksana lantaran Viryan telat wafat.

“Namun, Saudara Viryan sudah meninggal dunia. Maka berdasarkan nomor urutan berikutnya lagi yaitu urutan ke-9, yang berhak menggantikan [Hasyim Asy'ari], yaitu Sodari Iffa Rosita,” ujarnya.

PALOPO, iNews.id – Calon wali kota (Cawalkot) Palopo Trisal Tahir bersama tiga komisioner KPU ditetapkan  tersangka kasus dugaan ijazah palsu. 

Penetapan tersangka dilakukan setelah tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Palopo menggelar perkara kasus dugaan ijazah palsu tersebut, Kamis, (17/10/2024).

Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi mengatakan, kasus keabsahan ijazah calon Wali Kota Palopo, Trisal Tahir telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Berdasarkan hasil pembahasan dan gelar perkara oleh tim Gakkumdu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober, telah dilaksanakan gelar perkara menetapkan tersangka masing-masing atas nama Trisal Tahir (calon Wali Kota Palopo nomor urut 4), Ketua KPU Irwandi, Abbas, dan Muhadzir Muhammad Hamid. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka,” kata Supriadi.

AKP Supriadi menambahkan, dalam kasus tindak pidana pemilu tidak ada penahanan tersangka. “Undang-undang Pemilu tidak ada penahan tersangka. Jika ditanya, apakah berdampak pada diskualifikasi pencalonan tersangka, itu bukan kewenangan saya menjawab, nanti Gakkumdu, karena kami terdiri beberapa unsur, Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu sendiri, serta sejumlah pihak lain,” katanya. 

Pantauan di Kantor Bawaslu hingga pukul 15.31 Wita masih dilakukan pemeriksaan lanjutan di salah satu ruangan.

Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Sayed Ahmad Aidid mengatakan, saat ini sedang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Palopo, Abbad Djohan menyampaikan apa yang telah mereka putuskan telah dilakukan penelitian dan konsultasi dengan penuh ketelitian. Sehingga kata dia, keputusan yang KPU Palopo ambil sesuai perintah KPU. 

“Kami dari KPU Palopo hanya menjalankan perintah KPU melalui surat 2070 dan Perintah KPU Provinsi melalui surat 5069. Semua kita sudah konsultasikan ke KPU Pusat dan KPU Provinsi. Putusan Bawaslu, hasil mediasi itu pun kami jalankan,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU RI periode 2022-2027.

Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 DPR pada Selasa (10/9/2024).Iffa menggantikan Hasyim Asy'ari yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan pergantian tersebut berpedoman pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 37 ayat 1 huruf C bahwa anggota KPU RI berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan tidak hormat dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 37 ayat 4 huruf A.

“Jika terdapat satu anggota KPU RI yang diberhentikan, maka digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat,” jelas Doli dalam siang paripurna, Selasa (10/9/2024).

Doli juga menuturkan sebenarnya berdasarkan urutan ke-8, sesungguhnya yang berhak menggantikan Hasyim Asy'ari adalah Viryan Aziz. Sayangnya, hal itu tidak bisa terlaksana lantaran Viryan telat wafat.

“Namun, Saudara Viryan sudah meninggal dunia. Maka berdasarkan nomor urutan berikutnya lagi yaitu urutan ke-9, yang berhak menggantikan [Hasyim Asy'ari] yaitu Sodari Iffah Rosita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Doli berharap agar KPU RI dengan Komisi II DPR RI dapat bekerja sama dengan baik perihal kebijakan-kebijakan kepemiluan berikutnya.

“Komisi II DPR RI juga berharap agar komisioner KPU di masa jabatan tahun 2022-2027 sebagai pelaksana undang-undang sangat memahami posisi kelembagaan yang mempunyai komitmen membangun hubungan kerja sama yang konstruktif, antara DPR sebagai pembuat undang-undang dan KPU maupun Bawaslu sebagai pelaksana undang-undang,” tutup dia.

Senada dengan Doli, Ketua DPR RI Puan Maharani juga berharap bahwa anggota KPU RI periode 2022-2027 dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

“Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, amanah, dan profesional,” tutur Puan. (Annisa Nurul Amara)

Profil Iffah Rosita

Diberitakan sebelumnya, Iffah merupakan anggota KPU Kaltim sejak 2019. Wanita kelahiran 30 April 1979 asal Samarinda ini sempat menjabat sebagai anggota KPU Kota Bontang 2014-2019.

Iffah juga berperan aktif di sejumlah organisasi di Bontang di antaranya, Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kota Bontang, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bontang hingga Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bontang.

Adapun, Iffah yang menamatkan pendidikan S2 Program Pascasarjana Universitas Mulawarman itu sempat menjadi Ketua Bidang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Samarinda.

JAKARTA, KOMPAS com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum membahas komisioner yang akan menjadi ketua KPU definitif untuk menggantikan Hasyim Asy'ari yang pekan lalu dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari kursi Ketua KPU RI.

Sejak Hasyim dipecat, hingga sekarang, jabatan Ketua KPU RI masih dijabat Mochamad Afifuddin selaku pelaksana tugas (plt), meskipun Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan keppres pemberhentian Hasyim secara tidak hormat pada Selasa (9/7/2024).

"Belum kami bahas secara komprehensif juga apakah akan segera kami definitifkan pembahasan kembali ketua definitif atau menunggu nanti, jadi ini soal pilihan," ujar Afifuddin kepada wartawan pada Jumat (12/7/2024).

Pria yang akrab disapa Afif itu menjelaskan, 6 komisioner tersisa sebetulnya sudah mencukupi kuorum untuk dapat melakukan rapat pleno penentuan ketua KPU RI secara definitif dalam waktu dekat.

Namun, Afif menyebut, saat ini para komisioner KPU RI masih tersebar di sejumlah wilayah memantau persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka juga belum menentukan kapan akan melakukan rapat pleno tersebut, termasuk apakah akan terlebih dulu menunggu Komisi II DPR RI menentukan siapa calon anggota KPU RI yang menggantikan Hasyim.

Afif menyebut, dari segi waktu, KPU RI masih punya kesempatan yang cukup lama untuk menentukan Ketua KPU RI secara definitif.

"Kalau persoalan plt itu durasinya 3 bulan dan bisa diperpanjang satu periode lagi/satu putaran lagi--bisa tiga bulan lagi," kata dia menjelaskan.

Untuk diketahui, saat ini ada 6 komisioner KPU yang masih bertugas, yakni Afif, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.

Posisi Hasyim yang kosong akan digantikan oleh anggota KPU Kaltim Iffa Rosita yang berstatus cadangan berdasarkan hasil seleksi komisioner KPU pada 2022 lalu.

Namun, pelantikan Iffa sebagai komisioner KPU masih menunggu proses di DPR.

Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Muhammad Afifuddin, merespons kritik keras Mahfud MD terkait fasilitas mewah komisioner KPU dan kasus asusila yang melibatkan Hasyim Asyari. Afifuddin menilai kritik tersebut bentuk perhatian serta bagian dari proses demokratisasi.

"Kami berterima kasih karena menilai hal tersebut sebagai ungkapan rasa sayang dan merupakan bagian dari proses demokratisasi. Semua masukan akan menjadi perhatian kami untuk perbaikan," ujar Afifuddin, dikutip dari Headline News di Metro TV, Kamis 11 Juli 2024.

Ia menekankan kritik tersebut menjadi pengingat bagi KPU untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas menjelang pelaksanaan Pilkada. Afifuddin menyatakan bahwa KPU akan memperhatikan setiap kritik yang ada untuk perbaikan ke depan.
"Kami akan memperbaiki yang kurang dan mempertahankan yang baik. Kritik ini menjadi pengingat untuk senantiasa menjaga integritas seluruh jajaran KPU," tegasnya.

Baca juga: Mahfud Minta Semua Komisioner KPU Diganti, Legislator: Secara Prosedur Tak Bisa

Sebelumnya, Mahfud MD melalui akun media sosial X-nya (@MahfudMD) melontarkan sindiran keras terhadap KPU, menyusul kasus pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari yang terlibat dalam skandal asusila. Mahfud menilai KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada.

Selain itu, Mahfud mengkritik penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU, seperti penggunaan tiga mobil dinas yang mewah untuk setiap komisioner dan penyewaan jet yang berlebihan untuk keperluan dinas. Ia juga menyinggung bahwa fasilitas ini berpotensi disalahgunakan untuk tindakan asusila.

“Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dgn berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” tulis Mahfud, dikutip dari akun X @MahfudMD.

Menurut Mahfud, pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada yang dijadwalkan pada November mendatang. (Zein Zahiratul Fauziyyah)

Baca juga: Mahfud Minta Semua Komisioner KPU Diganti, Legislator: Secara Prosedur Tak Bisa

(SUR)

Jakarta: Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD turut berkomentar usai dipecatnya Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi pemecatan karena Hasyim Asy'ari terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Anggota PPLN Den Haag, berinisial CAT.

Dalam cuitannya di platform media sosial X, Mahfud menilai KPU sudah tidak layak untuk Pilkada. Bahkan ia juga tidak segan mengungkap borok para Komisioner KPU.
Menurut informasi yang didapat Mahfud, para komisioner kerap menggunakan fasilitas mewah untuk keperluan perjalanan dinas. Fasilitas tersebut mulai dari mobil dinas hingga penyewaan pesawat jet.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ucap Mahfud.

Baca juga: Mahfud Minta Semua Komisioner KPU Diganti, Legislator: Secara Prosedur Tak Bisa

Sebut KPU tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024

Terhadap kondisi tersebut, Mahfud menilai Komisioner KPU saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Seluruh komisioner KPU disebut harus diganti.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK," katanya.

"Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," lanjut Mahfud.

(PRI)

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengakui bahwa fasilitas untuk para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat mewah, seperti yang disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Mardani menyatakan kritik yang dilontarkan Mahfud menjadi tamparan bagi Komisi II DPR sebagai mitra pengawas KPU. Oleh sebab itu, klaimnya, Komisi II akan melakukan evaluasi.

"Saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menengarai itu terjadi [fasilitas komisioner KPU mewah], dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran [KPU]," jelas Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Meski demikian, elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan Komisi II DPR hanya sekadar membahas anggaran KPU sampai tahap pertama. Sementara itu, pembahasan anggaran ada tiga tahapan.

Oleh sebab itu, Mardani menyatakan pihaknya akan coba memanggil Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Di samping itu, dia menyatakan Komisi II DPR tidak bisa menggantikan semua komisioner KPU seperti yang diusulkan oleh Mahfud karena tidak ada kegentingan yang memaksakan. Menurutnya, Komisi II hanya bisa lebih serius lakukan pengawasan kepada KPU.

"Kalau pergantian sekarang akan sangat repot karen waktunya sudah sangat pendek [menuju hari pencoblosan Pilkada 2024]. Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan, sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan, [Pilkada 2024] akan berantakan," ujar Mardani.

Sebelumnya, Mahfud mendorong DPR dan pemerintah perlu bertindak karena fasilitas pimpinan KPU sangat mewah. Apalagi, lanjutnya, belum lama ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat terbukti lakukan tindak asusila.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet [untuk alasan dinas] yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," katanya, dalam akun X, dikutip Senin (8/7/2024).

Menurutnya, secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Lebih lanjut, dia meminta agar dilakukan pergantian semua komisioner KPU tanpa harus menunda penyelenggaraan Pilkada 2024.

Jakarta: Pergantian seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sulit. Karena waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang makin dekat.

"Kalau pilkada, kalau pergantian sekarang, akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek," kata Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Soal mengganti seluruh komisioner KPU sejatinya merupakan permintaan mantan Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Mardani menghargai permintaan tersebut tetapi dengan berbagai kekurangan yang ada, proses kontestasi politik itu harus berjalan.
"Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan, sistem harus jalan," ucap Mardani.

Mahfud menyoroti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari melalui akun X @mohmahfudmd. Putusan tersebut membuat publik kaget.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya," ucap Mahfud.

Baca juga: Mahfud Minta Semua Komisioner KPU Diganti, Legislator: Secara Prosedur Tak Bisa

Selain itu, dia juga menerima informasi penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU. Fasilitas fantastis itu digunakan untuk perjalanan dinas.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ucap Mahfud.

Terhadap kondisi tersebut, Mahfud menilai Komisioner KPU saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Seluruh komisioner KPU disebut harus diganti.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," ujar Mahfud.

(END)

Jakarta: Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan bahwa untuk mengganti seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara prosedur tidak bisa. Hal ini merespons permintaan mantan Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD agar seluruh komisioner KPU diganti sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyayangkan polemik yang menyeret komisioner KPU. Mardani mengatakan bahwa Komisi II DPR selalu menjaga proses pemilihan penyelenggara pemilu mengedepankan independensi hingga akuntabilitas.
"Ini buat saya tamparan bagi kita semua wabil khusus Komisi II agar betul-betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih para komisioner KPU," ucap Mardani.

Mahfud menyoroti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari melalui akun X @mohmahfudmd. Putusan tersebut membuat publik kaget.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya," ucap Mahfud.

Baca juga: Mendagri Respons Cuitan Mahfud soal KPU Tak Layak Gelar Pilkada

Selain itu, dia juga menerima informasi penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU. Fasilitas fantastis itu digunakan untuk perjalanan dinas.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ucap Mahfud.

Terhadap kondisi tersebut, Mahfud menilai Komisioner KPU saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Seluruh komisioner KPU disebut harus diganti.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," ujar Mahfud.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menilai perombakan total jajaran komisioner KPU RI patut dipertimbangkan oleh pemerintah.

Hal tersebut disampai Mahfud karena melihat kualitas KPU RI saat ini, setelah terungkapnya tindakan asusila oleh Hasyim Asy'ari hingga disanksi pemecatan.

“Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan, tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK,” ujar Mahfud dalam akun X pribadinya, dikutip KOMPAS.com, Senin (8/7/2024).

Menurut Mahfud, jajaran komisioner KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Sebab, muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut para Komisioner KPU RI lainnya setelah skandal Haysim terungkap. Salah satunya adalah dugaan setiap komisioner KPU yang mendapatkan mobil 3 mobil dinas mewah.

Selain itu, lanjut Mahfud, ada pula kabar tindakan berlebihan, yakni penyewaan pesawat jet oleh para komisioner dengan alasan keperluan perjalanan dinas.

“Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah,” tulis Mahfud.

“Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila,” sambungnya.

Atas dasar itu, Mahfud berpandangan bahwa pemerintah dan DPR seharusnya mengambil tindakan terhadap para komisioner, dan tidak membiarkan hal itu terjadi.

“DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” jelas Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu, Rabu (3/7/2024).

Sanksi itu diberikan karena Hasyim dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda berinisial CAT.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023.

Dalam putusannya, DKPP juga meminta Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Menanggapi putusan itu, Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila.

“Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu sore.

Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU.