BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa isu mengenai Presiden Joko Widodo yang akan bergabung ke Partai Golkar adalah tidak benar.

Bantahan ini disampaikan Bahlil saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai kebenaran kabar tersebut.

“Enggak. Siapa sih dapat informasi? Di mana sih?” ungkap Bahlil saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).

Isu Joko Widodo bergabung dengan Partai Golkar beredar di tengah rencana konferensi pers Partai Golkar yang berkaitan dengan penyusunan pengurus sore ini.

Meskipun demikian, Bahlil mengisyaratkan bahwa akan ada kejutan dalam pengumuman pengurus Partai Golkar.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa nama Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak ada dalam daftar kepengurusan Partai Golkar.

“Kejutannya saya membuat pengurus baru. Sekarang ini kan pengurusnya baru sembilan orang. Nanti sebentar (lagi) DPP Partai Golkar akan mengumumkan pengurus lengkapnya,” jelas Bahlil.

“Yang saya tahu enggak ada (nama Jokowi dan Gibran). Nanti sebentar saya akan umumkan secara resmi,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji mengatakan, Bahlil akan mengumumkan struktur kepengurusan partainya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/11/2024) sore ini.

"Soal susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar," kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Kamis.

Akan tetapi, ia tidak memberikan bocoran soal susunan lengkap kepengurusan tersebut.

Secara terpisah, politikus Partai Golkar Dave Laksono memberi sinyal kemungkinan ada kader baru yang akan bergabung ke Golkar. Namun, Dave enggan membeberkan siapa kader baru itu.

Ia hanya memberi sinyal bahwa sosok itu akan memberi kejutan ke publik.

"Kita lihat nanti siapa. Yang pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan," ujar Dave.

Adapun Bahlil terpilih sebagai ketua umum Golkar melalui Musyawarah Nasional Golkar pada Agustus 2024 lalu. Namun, ia baru mengumumkan sebagian susunan kepengurusan Golkar di bawah kendalinya,

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kondisi kinerja perbankan Tanah Air masih terjaga di tengah ketidakpastian dan gejolak geopolitik global. Hal ini disampaikan usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga berkat adanya kelonggaran kebijakan moneter di tingkat internasional yang didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang positif.

Lebih lanjut, ia mengatakan kinerja industri perbankan Indonesia per Agustus 2024 tetap terjaga stabil, didukung dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan yang tinggi sebesar 26,78%.

"Kinerja industri perbankan domestik terjaga baik didukung oleh tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio per Agustus 2024 yang tetap kuat sebesar 26,78%. Kinerja intermediasi tumbuh positif dengan kredit perbankan yang mencatatkan double digit growth yaitu 11,4% year on year menjadi Rp 7.508 triliun," kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya capaian kinerja kredit perbankan dalam negeri ini didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,08%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,83%, dan kredit modal kerja 10,75%.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga disebut tumbuh menjadi 7,01% yoy atau sebesar Rp 8.650 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 10,06% yoy.

Mahendra juga mengungkap, dari sisi likuiditas perbankan pada Agustus 2024 terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,92% dan 25,37%, masih jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

"Risiko kredit perbankan juga tetap terjaga dengan rasio NPL nett dan NPL gross tetap rendah di bawah ambang batas masing-masing tercatat sebesar 0,78% dan 2,26%," jelasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang belum dilunasi mencapai Rp 72,03 triliun per Agustus 2024 ini. Jumlah ini tercatat tumbuh sekitar 35,62%

Namun, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan tingkat risiko kredit macet atau tidak terbayar lebih dari 90 hari (TWP90) masih tergolong rendah, yaitu 2,38%.

Artinya pembayaran cicilan pinjol masyarakat tercatat masih berjalan dengan baik.

"Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% atau sebesar Rp 72,03 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat TWP90 turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%," kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Mahendra menjelaskan di sektor asuransi total aset per Agustus 2024 mencapai Rp 1.132,49 triliun, tumbuh 1,32% year-on-year. Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi meningkat di agustus mencapai Rp 218,55 triliun atau tumbuh 5,82%.

"Permodalan industri asuransi komersial pada agustus 2024 ini masih solid dengan risk-based capital industri asuransi jiwa tercatat 457,02% dan asuransi umum reasuransi sebesar 323,74%, terjaga jauh di atas ambang batas 120%," terangnya.

Kemudian untuk dana pensiun, total aset dana pensiun tumbuh 9,07% year-on-year dengan nilai sebesar Rp 1.485,43 triliun dengan aset dana pensiun sukarela sebesar Rp 378,45 triliun tumbuh 4,83%.

"Adapun pada perusahaan penjaminan outstanding penjaminan tercatat tumbuh 11,25% dengan nominal mencapai Rp 418,13 triliun dan aset tumbuh sebesar 7,26% sebesar Rp 47,90 triliun," jelas Mahendra.

Mahendra menambahkan, penyaluran dana perusahaan pembiayaan juga tumbuh double digit di level 10,18% pada Agustus 2024, dengan pembiayaan modal kerja sebagai penopang pertumbuhan tumbuh 10,76%.

Menurutnya hal ini sejalan dengan intermediasi di perbankan yang menentukan tingkat tumbuhan yang baik.

"Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan non-performing financing NTF Net tercatat 0,83% dan NTF Gross 2,66%," terangnya.

(hns/hns)

Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan telah melakukan pembinaan kepada 1,8 juta wirausaha. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah mengatakan sebanyak 642 wirausaha telah didampingi untuk mendapatkan pembiayaan.

Azizah mengtakan pembiayaan yang didapat ratusan wirausaha itu mencapai Rp 195,1 miliar. Sumber pembiayaan itu berasal dari penyertaan modal hingga venture capital atau perusahaan pembiyaan.

"Kita juga sudah ada 642 wira usaha yang sudah kita berikan akses terhadap pembiayaan. Dan pencairannya sebesar 195 miliar. Nah ini untuk kebanyakan semuanya dari non perbankan, tadi yang saya sampaikan. Apakah itu penyertaan modal, venture capital, investor, ataupun security crowdfunding," kata dia dalam konferensi pers Inovasi dan Kolaborasi untuk Kemandirian Menuju Indonesia Maju, di Kementerian Koperasi dan UKM, Senin (14/10/2024).

Pada 2024, pemerintah juga mendampingi wirausaha untuk bisa go global. Caranya, Kemenkop UKM membuka jejaring wirausaha kepada startup di luar negeri, seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Belanda.

"Kenapa kita pilih negara-negara ini? Karena kita tahu mereka punya startup yang cukup kuat, sektornya juga sesuai dengan sektor yang kita kembangkan, agribusiness, aquaculture, kemudian di teknologi, fashion, kemudian beauty and health, dan SDGs," pungkasnya.

Hal itu demi memperkenalkan wirausaha Indonesia juga ke dunia luar. Jadi menurutnya wirausaha Indonesia juga tahu seperti apa startup di luar negeri.

"Nah di sektor-sektor ini mereka unggul dan kita juga ingin memberikan wawasan," pungkasnya.

(ada/rrd)

JAKARTA - Jumpa pers Arsjad Rasjid di Lantai 3 Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/8/2024) pukul 13.00 WIB gagal digelar. Hal ini karena lokasi jumpa pers diambil alih sejumlah oknum.

Rencananya, ketua umum Kadin Indonesia ini menggelar jumpa pers menyikapi polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu, 14 September 2024. Namun, lokasi kegiatan itu malah diambil alih sejumlah oknum.

Bahkan, wartawan dilarang untuk memasuki lokasi acara. Sejumlah petugas keamanan gedung tampak disiagakan di lokasi. Puluhan awak media pun tak diperbolehkan masuk ke lokasi acara yang sudah disiapkan.

Setelah 30 menit, petugas tetap tidak memperbolehkan wartawan masuk. Akhirnya, jumpa pers digeser ke Hotel JS Luwansa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain Arsjad, kegiatan itu juga dihadiri Yukki Nugrahawan Hanafi selaku Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum Dan Komunikasi Kadin Indonesia. Kemudian Dhaniswara K. Harjono Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, dengan/atau Kuasa Hukum Kadin Indonesia. Kemudian perwakilan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia dan 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

Jumpa pers itu untuk menyikapi Munaslub Kadin pada Sabtu yang diselenggarakan dengan mengabaikan syarat dan ketentuan dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bahwa Munaslub tersebut tidak sah.

Selain itu, mayoritas Kadin Provinsi juga telah menyatakan penolakannya terhadap Munaslub tersebut yang juga bisa mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

?Sehubungan dengan itu, Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersama sejumlah Ketua Umum Kadin Provinsi dan ALB akan memberikan pernyataan sikap,? sebagaimana bunyi undangan kepada media.