Proses pendataan UMKM yang masuk dalam kategori penghapusan utang tengah dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam kesempatan nya, Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya telah mempelajari mekanisme penghapusan utang ini kini tengah menjangkau beberapa nelayan di sejumlah titik.

Hal ini berkaitan dengan ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya. Mengutip detikSumut, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk unit usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, dilansir dari detikSumut, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengatakan jika kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM. Meski demikian, tidak semua pelaku UMKM berhak menerima keuntungan dari kebijakan ini. Mereka harus memenuhi beberapa syarat agar hutang mereka dapat diputihkan, syarat pertama adalah masyarakat pelaku usaha yang terkena dampak bencana alam mulai dari gempa bumi hingga Covid.

Kedua, bagi pelaku UMKM yang mempunyai hutang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN. Ketiga, UMKM yang dapat dihapuskan hutangnya terdaftar sebagai nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kalangan Legislatif menyambut baik kebijakan ini. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut jika penghapusan ini merupakan kesempatan bagi UMKM untuk reborn. Namun demikian, ada ekses yang diendus beriringan dengan hal ini.

Merangkum detikFinance, ada pergolakan di pasar saham sehari setelah peraturan ini disahkan. Bersumber dari RTI Business pada Rabu (6/11/2024) mayoritas pergerakan saham bank-bank Himbara terpantau melemah. Dalam pantauan detikFinance kala itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BBRI) turun 1,06% ke level 4.660, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terkoreksi 3,25% ke level 6.700, PT Bank Negara Indonesia (BBNI) melemah 3,24% menjadi 5.225 dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 0,73% ke level 1.380.

Meski disebut jika faktor eksternal lebih berpengaruh daripada kebijakan ini, namun tetap saja penghapusan utang oleh sejumlah bank plat merah menjadi pertimbangan para pemain saham. Lalu bagaimana dengan hari ini? apakah ada sikap yang diambil oleh pihak perbankan terkait kebijakan ini? seberapa efektif kebijakan ini akan mempengaruhi kinerja UMKM di masa depan? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance dan Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dalam Editorial Review.

Indonesia Detik Ini akan mengulas peristiwa yang tengah panas di kawasan Tangerang. Diketahui, sejumlah truk pengangkut tanah dirusak warga menyusul adanya kecelakaan yang membuat kaki seorang anak terluka parah. Terbaru, konflik muncul atas adanya warga yang geram akibat truk melintas di luar jam operasional yang disepakati. Bagaimana kelanjutan peristiwa ini? Ikuti laporan jurnalis detikcom langsung dari lokasi kejadian.

Sementara itu, di penghujung acara nanti, detikSore akan menghadirkan founder Yayasan Alzheimer Indonesia. detikSore akan mengulas lebih dalam penyakit Alzheimer yang angkanya diperkirakan meningkat dibalik ketidaktahuan masyarakat tentang isu kesehatan ini. Mari belajar bersama tentang bahaya Alzheimer dalam Sunsetalk jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank guna memperkuat industri perbankan.

Pasalnya banyak ditemukan fraud dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu penyebab bank bermasalah hingga dicabut izin usahanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae berharap penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK dalam meningkatkan integritas, tata kelola, dan resiliensi sistem perbankan Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat membahayakan integritas sistem perbankan.

“Penerbitan POJK ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan OJK secara menyeluruh, termasuk melakukan deteksi dini terhadap permasalahan bank,” ungkap Dian dalam siaran pers, Selasa (29/10).

Kasus yang sering terjadi di perbankan selain fraud, adalah merekayasa laporan keuangan. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dalam publikasi pada April 2024 menemukan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Global Systematically Important Bank (G-SIB) dalam memanipulasi laporan keuangan agar bank tersebut terlihat lebih aman.

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan Pejabat Eksekutif Bank wajib menghindari tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan informasi keuangan dan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, baik yang dilakukan melalui manipulasi maupun pencatatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

POJK ini memperkuat penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank melalui penerapan internal control over financial reporting (ICFR) yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk menjaga keandalan, keakuratan, dan konsistensi informasi keuangan dan laporan keuangan bank serta sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan.

Dian mengatakan bahwa akurasi substansi dan ketepatan waktu pelaporan dapat digunakan oleh OJK sebagai alat untuk mendeteksi dini (early warning system) terhadap masalah dan potensi masalah yang terjadi pada bank tertentu, dan melakukan koreksi dengan cepat.

POJK mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank mengatur mengenai penyusunan informasi dan laporan keuangan mencakup kewajiban bank untuk memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas dan memiliki kebijakan/prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, serta larangan bagi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif terhadap praktik window dressing.

Selain itu POJK ini juga mengatur tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam proses pelaporan keuangan, termasuk pemantauan dan evaluasi oleh komite audit, serta dukungan pemegang saham pengendali dalam proses pelaporan keuangan yang berkualitas dan andal.

Kewajiban pihak terafiliasi untuk menghindari tindakan intervensi kepada bank dalam proses pelaporan keuangan. Serta pemberian sanksi bagi bank, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pihak terafiliasi, dan pejabat eksekutif bank, yang melanggar POJK berupa sanksi administratif berupa denda maupun non-denda yang signifikan.

Untuk itu Bank diharuskan menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

Kemudian Bank membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan, paling lama enam bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kondisi kinerja perbankan Tanah Air masih terjaga di tengah ketidakpastian dan gejolak geopolitik global. Hal ini disampaikan usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga berkat adanya kelonggaran kebijakan moneter di tingkat internasional yang didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang positif.

Lebih lanjut, ia mengatakan kinerja industri perbankan Indonesia per Agustus 2024 tetap terjaga stabil, didukung dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan yang tinggi sebesar 26,78%.

"Kinerja industri perbankan domestik terjaga baik didukung oleh tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio per Agustus 2024 yang tetap kuat sebesar 26,78%. Kinerja intermediasi tumbuh positif dengan kredit perbankan yang mencatatkan double digit growth yaitu 11,4% year on year menjadi Rp 7.508 triliun," kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya capaian kinerja kredit perbankan dalam negeri ini didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,08%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,83%, dan kredit modal kerja 10,75%.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga disebut tumbuh menjadi 7,01% yoy atau sebesar Rp 8.650 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 10,06% yoy.

Mahendra juga mengungkap, dari sisi likuiditas perbankan pada Agustus 2024 terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,92% dan 25,37%, masih jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

"Risiko kredit perbankan juga tetap terjaga dengan rasio NPL nett dan NPL gross tetap rendah di bawah ambang batas masing-masing tercatat sebesar 0,78% dan 2,26%," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia akan segera memiliki presiden baru dengan pelantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun memberikan proyeksi kinerja perbankan pada era pemerintahan Prabowo.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan proyeksi pertumbuhan kredit pada 2025 baru akan disusun dalam bentuk rencana bisnis bank (RBB) per akhir 2024 berdasarkan realisasi sampai dengan September 2024.

Namun, menurut Dian, sejumlah faktor akan memengaruhi kinerja perbankan di tengah bergulirnya pemerintahan baru.

"Bank dalam hal ini akan memperhatikan kondisi ekonomi secara global dan domestik yang masih perlu untuk diwaspadai ke depan, di antaranya kecepatan dan kedalaman penurunan FFR [suku bunga The Fed/Fed Fund Rate]," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Dari sisi eksternal lainnya, kondisi ekonomi dan arah kebijakan moneter China, perkembangan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, maupun konflik di Timur Tengah juga memengaruhi. Dari sisi internal, menurutnya, kebijakan pemerintah baru Prabowo Subianto pun akan menentukan.

Lebih lanjut, Dian menyampaikan secara prinsip, OJK akan mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang nantinya juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan.

Adapun, pada tahun pertama pemerintahan baru Prabowo, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,2% mengacu Undang-Undang (UU) APBN 2025.

Sementara itu, melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045, pemerintah telah menetapkan tujuh industri prioritas yang akan mendongkrak produk domestik bruto (PDB). Pertama, industri berbasis sumber daya hayati. Kedua, industri berbasis mineral penting. Ketiga, industri dasar kimia dan logam.

Keempat, industri berteknologi menengah-tinggi seperti kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hingga kedirgantaraan. Kelima, industri barang konsumsi berkelanjutan. Keenam, industri berbasis inovasi dan riset. Terakhir, industri kreatif.

Prediksi Pertumbuhan Kredit Akhir Tahun

Sementara itu, terkait dengan prediksi kinerja hingga akhir tahun ini, OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan bisa memenuhi target atau mencapai pertumbuhan sebesar 11%. Sejauh ini, realisasi laju kredit bank cukup menjanjikan.

Dian optimistis kredit bank dapat tumbuh mencapai 11% pada penghujung 2024, terutama jika melihat laju pertumbuhan yang masih dobel digit hingga Agustus 2024.

“Kami optimistis bahwa pertumbuhan kredit perbankan pada 2024 masih sesuai dengan target yang disampaikan oleh OJK pada awal tahun, yaitu di kisaran 9%-11%,” katanya.

Hingga bulan kedelapan tahun ini, lanjut Dian, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,40% secara tahuna. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi 9,06% pada periode sama tahun sebelumnya.

Secara tahun berjalan alias year-to-date (ytd), kredit juga juga meningkat sebesar 5,89% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan secara ytd pada Agustus 2023 yaitu 4,92%.

Perekonomian Indonesia tak terlepas dari adanya peran industri perbankan. Apakah detikers tau bank mana saja yang berdiri paling lama di Indonesia?

Menilik data BPS per 1 Maret 2024, jumlah bank umum di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 105. Dari jumlah tersebut, ternyata masih ada bank yang didirikan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu bank tertua di Indonesia. Melansir laman resmi OCBC NISP terdapat 5 bank tertua di Indonesia, berikut daftar urutan bank tertua di Indonesia :

5 Bank Tertua di Indonesia

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI)

BRI sebagai salah satu bank BUMN merupakan bank tertua di Indonesia yang mana hingga hari ini masih kokoh menjadi salah satu Bank terbesar di Indonesia.

Bank BRI sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang berdiri pada tahun 1895. Mulanya, BRI bernama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden yang artinya Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto.

BRI sejak awal berdirinya ini menyasar pasar pada segmen usaha rakyat kecil atau UMKM. Pada semester I 2024 BRI total aset BRI tumbuh 9,45% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.997,37 triliun.

2. PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN)

BTN sebagai bank BUMN ini mulanya didirikan sejak zaman Hindia Belanda yakni pada tahun 1897 di kawasan Gambir dengan nama Postspaat Bank.

Pada tahun 1963 namanya berganti seperti sekarang ini dan tepat pada tahun 1974 bank ini ditugaskan Bank Indonesia untuk fokus sebagai penyalur kredit kepemilikan rumah (KPR)

Pada kuartal I 2024, BTN memiliki Aset sebesar Rp 454 triliun per Maret 2024.

3. Bank Woori Saudara Tbk

Bank ini didirikan pada tahun 1906 oleh sepuluh saudara yang merupakan pedagang di Pasar Baru Bandung. Namun, baru pada tahun 1913 bank ini memperoleh status sebagai badan hukum "Vereeniging."

Pada tahun 1974, bank ini bertransformasi menjadi badan hukum perseroan terbatas dengan nama PT Bank Tabungan Himpunan Saudara 1906, yang menandakan bahwa bank ini resmi berstatus sebagai bank umum.

Selanjutnya, pada tahun 2014, bank ini melakukan kerja sama strategis dengan Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia, yang merupakan anak perusahaan Woori Bank Korea di Indonesia.

4. PT Bank QNB Kesawan Tbk

Bank yang didirikan pada tahun 1913 ini awalnya bernama NV Chunghwa Shangyeh Maatschappij atau The Chinese Trading Company Limited.

Pada awal pendiriannya, bank ini berfokus pada bisnis simpan pinjam. Barulah pada tahun 1958, bank ini berstatus sebagai bank umum. Pada tahun 1962, perusahaan resmi menjadi perseroan terbatas dan berganti nama menjadi PT Bank Chunghwa Shangyeh.

Kemudian, pada tahun 1965, bank ini berubah nama lagi menjadi PT Bank Kesawan. Pada tahun 2014, bank ini diakuisisi oleh Qatar National Bank (QNB) dan resmi beroperasi sebagai PT Bank QNB Kesawan Tbk, hingga akhirnya berganti nama menjadi PT Bank QNB Indonesia Tbk seiring dengan peningkatan kepemilikan saham mayoritas.

5. PT Bank OCBC NISP Tbk.

Bank ini didirikan pada 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank, OCBC NISP memperoleh status bank devisa pada tahun 1990.

Pada tahun 2005, OCBC Bank Singapura menjadi pemegang saham mayoritas setelah melakukan akuisisi dan penawaran tender saham publik. Kemudian, pada tahun 2008, Bank NISP berganti nama menjadi Bank OCBC NISP,

Baru pada 2023, nama "OCBC" menjadi sebuah nama dan merek terbaru yaitu Bank OCBC Indonesia.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Periode kuartal III-2024 telah berakhir, artinya kinerja keuangan industri perbankan mulai dinantikan, terutama bank-bank bermodal jumbo atau KBMI 4. Sembari menunggu, kinerja bank hingga periode Agustus 2024 secara tidak langsung bisa menggambarkan kondisi terbaru keuangan mereka

Dari laporan keuangan bulanan masing-masing bank KBMI 4, satu hal yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan laba mereka. Di mana, mayoritas bank jumbo tersebut hanya mampu mencatatkan pertumbuhan laba single digit.

Adapun, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi satu-satunya di kategori bank KBMI 4 yang bisa mencatatkan pertumbuhan laba dobel digit. Bank swasta terbesar di Indonesia ini meningkatkan laba bank only hingga Agustus 2024 sekitar 14% YoY menjadi Rp 35,99 triliun.

Kinerja lebih baik terlihat dari pertumbuhan kredit dari bank-bank KBMI 4, sebab ada dua bank yang mampu naik cukup signifikan di atas industri. Sebagai gambaran, kredit perbankan secara industri tumbuh 11,4% YoY menjadi Rp 7.508 triliun per Agustus 2024.

PT Bank Mandiri Tbk menjadi yang paling besar dalam penyaluran kredit hingga Agustus 2024 mencapai Rp 1.222,13 triliun. Tak main-main, kredit bank berlogo pita emas ini meroket hingga 23% YoY pada periode tersebut.

Selanjutnya, BCA mencatatkan kredit di delapan bulan tahun 2024 dengan pertumbuhan yang mencapai 16% YoY. Meskipun, nilai kreditnya jauh di bawah Bank Mandiri karena hanya senilai Rp 842,71 triliun,

Melihat kinerja tersebut, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, bank bisa mencatatkan pertumbuhan laba di kondisi saat ini sudah tergolong baik. Menurutnya, masih banyak bank-bank bukan KBMI 4 yang justru mencatat penurunan.

Ia memproyeksikan pertumbuhan yang mini ini masih bakal berlanjut setidaknya hingga akhir tahun. Mengingat, kondisi global sekarang penuh ketidakpastian, dan di dalam negeri, daya beli masih belum sepenuhnya membaik.

“Kondisi global sekarang penuh ketidakpastian, dan di dalam negeri, daya beli masih belum sepenuhnya membaik,” ujarnya.

Sementara itu, Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi berpandangan bahwa kinerja bank KBMI 4 ini memang menggambarkan pertumbuhan yang cenderung melambat. Menurutnya, ini dampak dari pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI).

Ia mengkhawatirkan jika pertumbuhan yang melambat ini terus berkelanjutan, maka daya beli masyarakat bisa semakin tertekan. Sebab, perbankan telah menjadi kunci perputaran ekonomi dari keseluruhan industri.

“Jika tumbuh melambat atau hanya single digit menunjukkan perlambatan secara keseluruhan,” ujarnya.

Hanya saja, Audi melihat kondisi kinerja yang melambat itu tak banyak berdampak signifikan pada pergerakan saham bank-bank KBMI 4. Ia menilai saham-saham bank tersebut tetap menarik untuk dikoleksi.

Setidaknya, ia menyukai saham BCA dan Bank Mandiri sebab memiliki pertumbuhan kredit yang solid. Secara year to date (ytd), pergerakan saham Bank Mandiri telah meningkat 16,53% menjadi Rp 7050 per saham hingga penutupan perdagangan (1/10). Sementara, BCA yang menyusul dengan tren kenaikan sekitar 12,23% secara year to date.

“Kami menyukai BMRI dan BBCA ditengah solidnya pertumbuhan kredit, terlebih keduanya ditopang oleh korporasi yang di mana lebih kuat dari pembiayaan,” tambah Audi.

Analis PT Indo Premier Sekuritas Jovent Muliadi dan Anthony dalam riset terbarunya Senin (30/9) menilai pertumbuhan laba bank-bank KBMI 4 sejatinya masih tergolong baik. Terbantu dengan pendapatan operasional sebelum provisi yang juga naik, terkecuali BNI yang mengalami penurunan pendapatan bunga bersih.

Secara agregat 4 bank besar, mereka mampu membukukan pertumbuhan laba bersih bank only tersebut secara keseluruhan sebesar 7% YoY atau 6% secara bulanan. Nilai total hingga Agustus 2024 mencapai Rp 120 triliun.

“Ini sedikit mengalahkan perkiraan atau konsensus kami sebesar 4% hingga 5%,” tulis mereka dalam risetnya.

Di sisi lain, mereka juga menyoroti Net Interest Margin (NIM) yang memang tengah tertekan. Secara keseluruhan, NIM mereka berada di 5,6% atau turun 27 basis poin secara tahunan. Ini karena biaya dana yang lebih tinggi dengan naik 52 basis poin secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kinerja perbankan Tanah Air masih tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga per Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa pertumbuhan kredit hingga bulan kedelapan tahun ini masih melanjutkan catatan dobel digit sebesar 11,40% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai Rp7.508 triliun.

“Di sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,01% year-on-year, Juli yang lalu tercatat sebesar 7,72%. Giro menjadi kontributor pertumbuhan tersebut dengan pertumbuhan terbesar,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Selasa (1/10/2024).

Selain itu, Dian menyebut bahwa likuiditas industri perbankan pada Agustus 2024 masih sangat memadai meskipun termoderasi.

Per Agustus 2024, OJK mencatat rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 112,92% dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,37%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Adapun, tingkat profitabilitas bank ataureturn on asset(ROA) tercatat pada level 2,69% pada bulan kedelapan tahun ini, sama dengan angka pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, rasio permodalan ataucapital adequacy ratio(CAR) per Agustus 2024 tercatat pada level 26,78%, dibandingkan 26,56% pada Juli 2024.

Terkait kualitas kredit, rasio NPL gross pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% dan NPL net sebesar 0,78%. Rasio kredit berisiko atau loan at risk(LaR) menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 10,17% per Agustus 2024, dibanding angka 10,27% pada bulan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Lalu, bagaimana arah margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan usai penurunan BI Rate?

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NIM perbankan per Juli berada pada level 4,59%. Capaian tersebut naik tipis dari Juni 2024 yang mencapai 4,57%.

Adapun, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Juli 2023 yang berada pada level 4,84% dan posisi Desember 2023 pada level 4,81%

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan meskipun suku bunga acuan telah menurun, masih terdapat tantangan dari sisi biaya dana (cost of fund/CoF) yang masih tinggi. Hal ini menyebabkan perbaikan NIM belum bisa serta merta naik dengan penurunan BI Rate. “Dengan LDR di 87%-an maka NIM belum bisa naik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Sebagai informasi, NIM CIMB Niaga mengalami koreksi dalam hampir 2 tahun terakhir. Per Juni 2024, NIM perseroan tercatat 4,21%, menyusut 40 bps dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 4,61% pada Juni 2023.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memproyeksikan rasio margin bunga bersih berada di kisaran 5,5%-5,6% hingga akhir tahun.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan hingga semester I/2024, NIM BCA mencapai 5,7% sejalan dengan peningkatan volume kredit, pergerakan suku bunga, dan cost of fund yang relatif terjaga. Itu artinya, target yang dipatok turun tipis dibanding capaian enam bulan pertama 2024.

“Komposisi aktiva produktif BCA bergeser ke portofolio kredit yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan aktiva produktif lainnya,” katanya.

Sejauh ini, Hera menyebut NIM BCA ditopang oleh peningkatan volume kredit dan pergerakan suku bunga pasar. NIM akan bergerak sejalan dengan permintaan kredit di pasar, serta pergerakan suku bunga dan kondisi likuiditas.

Lebih lanjut, dia menuturkan dalam melihat profitabilitas suatu bank, NIM hanya merupakan salah satu komponen selain pendapatan nonbunga, biaya operasional, dan biaya provisi kredit. “Profitabilitas lembaga perbankan perlu dilihat secara keseluruhan," ungkapnya.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan dari sisi margin secara yield atau pendapatan bunga (interest income) membaik dengan adanya pertumbuhan kredit yang positif.

“Namun, komponen NIM ada itu kan interest income dan interest expense [beban bunga], dari interest expense tentunya ini kita melihat di semester pertama ini tekanan lebih banyak datang dari cost of fund,” ujarnya.

Namun, sejak Juli 2024, cost of fund BNI sudah mulai terkendali berkat kondisi likuiditas yang membaik serta proporsi dana pihak ketiga (DPK) yang lebih fokus pada jenis dana yang bersifat transaksi.

“Apakah ini dikuti dengan perbaikan NIM? Iya, NIM semester II/2024 lebih baik dibanding semster I/2024, tapi datangnya dari dua faktor yakni membaiknya pertumbuhan dan CoF yang terjaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan tantangan menjaga NIM bagi perbankan saat ini sedang tinggi. Dia mengatakan kondisi itu terlihat saat ini sejumlah bank mematok target NIM yang stagnan.

“[Meski demikian] sampai akhir tahun diprediksi NIM akan sedikit membaik sepanjang kondisi geopolitik global dapat terkendali,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan nasional pada Juli 2024 mencapai Rp12.012,4 triliun atau tumbuh 8,91% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) senilai Rp11.030,03 triliun.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia OJK terbaru yang dikutip pada Rabu (25/9/2024), aset bank mini atau yang tergabung dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 tercatat tumbuh tipis sebesar 0,61% yoy ke level Rp1.398 hingga bulan ketujuh tahun ini.

Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan perolehan pada periode sama tahun sebelumnya senilai Rp1.389,97 triliun. Aset bank mini pun menguasai sebesar 11,64% dari total aset perbankan nasional.

Bank yang tergabung dalam KBMI 2 kembali mencatatkan laju pertumbuhan aset paling signifikan sebesar 16,07%, dengan total nilai menjadi Rp1.654,56 triliun pada Juli 2024. Nominal itu lebih besar dari perolehan Juli 2023 senilai Rp1.425,54 triliun, sekaligus membuat KBMI 2 menempati 13,77% dari keseluruhan aset perbankan Tanah Air.

Lebih lanjut, aset bank menengah alias KBMI 3 mencapai Rp2.978,12 triliun atau tumbuh 9,10% yoy dari posisi Rp2.729,79 triliun pada Juli 2023. Angka tersebut menempatkan KBMI 3 dalam urutan kedua kelompok modal inti dengan persentase aset terbanyak, yakni 24,79%.

Sementara itu, aset bank jumbo atau KBMI 4 yang terdiri dari PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) tercatat tumbuh 9,05% yoy dengan nilai Rp5.981,29 triliun per Juli 2024.

Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan aset pada periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp5.484,71 triliun. KBMI 4 masih tercatat mendominasi aset perbankan nasional hingga Juli 2024 dengan persentase 49,79%.

Sebagai informasi, KBMI merupakan pengelompokan bank berdasarkan modal inti. KBMI 1 ditempati oleh bank dengan modal inti mencapai Rp6 triliun, sementara KBMI 2 mencakup modal inti Rp6 triliun—14 triliun.

Kemudian, KBMI 3 berisikan bank dengan rentang modal inti antara Rp14 triliun hingga Rp70 triliun. KBMI 4 atau kerap disebut dengan bank jumbo merupakan klasifikasi bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Aset Bank Mini Membaik

Aset bank mini tercatat membaik secara yoy dibandingkan statistik pada paruh pertama 2024 lalu. Pada Juni 2024, aset bank mini mengalami penyusutan 3,5% yoy, dari Rp1.445,01 triliun menjadi Rp1.394,03 triliun.

Direktur Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai penurunan ini erat kaitannya dengan berkurangnya jumlah bank yang tergabung dalam KBMI 1. Menurutnya, banyak bank kecil yang telah naik kelas ke KBMI 2 setelah melampaui modal inti Rp6 triliun.

“Banyak kemungkinan yang menyebabkan aset di KBMI 1 turun. Salah satunya adalah bank-bank yang naik kelas menjadi KBMI 2,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (3/9/2024) lalu.

Meskipun ada penyusutan aset, Piter menjelaskan bahwa tidak ada fenomena penarikan dana besar-besaran dari bank-bank di KBMI 1.

Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank tersebut tetap mampu menarik dana pihak ketiga (DPK). Dia menambahkan bahwa pertumbuhan DPK menjadi faktor penting yang mendorong perkembangan aset bank, selain pertumbuhan kredit dan profitabilitas.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap meski Indonesia mengalami deflasi selama empat bulan terakhir yakni sejak Mei 2024 imbas penurunan harga makanan, minuman, dan tembakau, tetapi kinerja perbankan Tanah Air tetap kuat.

Adapun, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi dalam empat bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), dan Agustus (0,03%).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini kredit perbankan masih tumbuh tinggi mencapai 12,4% secara tahunan menjadi Rp7.515 triliun per Juli 2024 dengan tingkat profitabilitas yang terjaga dan level permodalan yang kuat.

Tercatat, tingkat profitabilitas bank (ROA) terjaga stabil pada level 2,69%, di mana pada Juni 2024 lalu sebesar 2,66%, Dian menyebut hal ini menunjukkan kinerja industri perbankan tetap resilien dan kuat.

Selain itu, ketahanan perbankan yang juga tetap kuat tecermin dari permodalan (capital adequacy ratio/CAR) yang berada pada level tinggi dan meningkat yaitu sebesar 26,61% dari Juni yang mencapai 26,09% dan menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi ketidakpastian global.

“Perbankan juga selalu mewaspadai adanya faktor lain yang mengakibatkan terjadinya deflasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Dia pun berharap bahwa dampak dari deflasi tidak akan terlalu signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan kinerja perusahaan.

Ke depannya seiring dengan penurunan suku bunga global, Dian juga mengharapkan aktivitas ekonomi global dapat meningkat dan berdampak pada pergerakan roda perekonomian yang lebih baik.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar pun mengatakan di tengah kondisi perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,05% YoY pada kuartal II/2024. Sementara, meskipun ada deflasi, tetapi inflasi inti tetap naik 1,91% secara tahunan.

Mahendra menilai, hal tersebut masih menunjukkan permintaan tetap ada peningkatan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi kabar yang baik.

"Khusus sektor jasa keuangan, kredit bank secara menyeluruh masih tumbuh 12,4% YoY dan pembiayaan perusahaan pembiayaan 10,53% YoY pada Juli 2024 secara YoY. Pertumbuhan dan kinerja jasa keuangan tetap terjaga baik," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK OJK Agustus 2024, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi domestik diiringi oleh jasa keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadinya deflasi dan penurunan kelas menengah tidak memperlihatkan dampak signifikan terhadap industri jasa keuangan.

"Kita berharap tentunya tidak terjadi dampak signifikan dan kita berharap kinerja di sektor jasa keuangan dan ekonomi secara umum terjaga dengan baik," lanjutnya.

Lebih jauh, OJK terus melakukan berbagai langkah antisipasi potensi adanya dampak negatif terhadap industri jasa keuangan, antara lain bekerja sama dengan pemerintah maupun KSSK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi bisnis perbankan Indonesia akan lebih stabil seiring dengan sinyal penurunan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan terjadi pada September ini.

Untuk diketahui, sejumlah ekonom memproyeksikan langkah bank sentral diharapkan dapat diikuti oleh Bank Indonesia (BI) dengan pemangkasan BI Rate. Untuk diketahui, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Agustus 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa penurunan suku bunga acuan kemungkinan tidak akan langsung berdampak pada bisnis bank, terutama karena ada time lag dalam penyesuaian suku bunga kredit.

“Jadi, memang ada time lag, sehingga justru harapan kita justru tidak berdampak apa-apa jadinya nanti. Bisa netralisir begitu kan,” ujarnya saat ditemui di DPR, Selasa (11/9/2024).

Dia menuturkan, jika suku bunga acuan dibiarkan tinggi terlalu lama, hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi suku bunga kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

“Nah, mudah-mudahan kalau September itu jadi penurunan tingkat suku bunga acuan. Harapan kita mungkin bisnis kita secara keseluruhan, bank maupun dunia bisnis kita akan lebih stabil,” ujarnya.

Dian juga menyebutkan bahwa penurunan suku bunga ini berpotensi meningkatkan laba perbankan, usai margin bunga bersih (net interest margin/NIM) tertekan karena kenaikan suku bunga.

Pengurangan NIM ini, katanya, dilakukan sebagai langkah kompensasi atas kenaikan tingkat suku bunga yang tidak disesuaikan dengan suku bunga kredit.

Kondisi Bank

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) misalnya yang menjadi salah satu pemain bank yang kian menanti penurunan suku bunga acuan karena dapat memberi ruang perbaikan bagi kinerja bisnis perseroan.

Direktur Utama BRI Sunarso memproyeksikan ruang penurunan suku bunga akan sangat terbuka, di mana The Fed akan menurunkan Federal Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis poin, yang diharapkan pemangkasan ini dapat diikuti oleh Bank Indonesia dalam menentukan BI Rate.

“Kemudian ini akan berdampak baik pada BRI, karena BRI secara keseluruhan memang balance sheet-nya itu sensitif terhadap liabilitas, artinya suku bunga dana. Maka kalau ada penurunan di situ, kita akan sangat diuntungkan,” ucapnya.

Menurut Sunarso, penurunan BI Rate dapat membantu memperbaiki kondisi likuiditas perbankan, yang pada gilirannya memungkinkan bank untuk menumbuhkan kembali segmen mikro dan ultra mikro.

Pasalnya, dengan suku bunga acuan yang turun, membuat terjadinya peningkatan uang beredar dan daya beli masyarakat serta konsumsi rumah tangga yang ikut menguat, dan ini menjadi faktor pendorong utama untuk permintaan pinjaman di segmen tersebut. “Dan itu sebetulnya adalah driver utama daripada loan demand di mikro,” katanya.

Tak hanya BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menyiapkan berbagai cara agar kinerja laba perseroan tetap tumbuh hingga akhir 2024. Pada saat yang sama, industri menghadapi tantangan tingginya suku bunga acuan BI.

Sebagaimana diketahui, BNI mencatatkan perolehan laba bersih konsolidasi senilai Rp10,7 triliun pada semester I/2024, tumbuh 3,8% (year-on-year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp10,3 triliun.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan bahwa pihaknya optimistis ada potensi pertumbuhan yang lebih baik pada semester II/2024 dibandingkan dengan semester I/2024.

"Kalau semester I/2024 kita masih banyak berada di pertumbuhan di bawah market karena memang fokus pada perbaikan fundamental, tapi progres terakhir bahwa kita bisa mampu tumbuh secara lebih positif," ujarnya.

Berdasarkan presentasi perusahaan, BNI telah merevisi beberapa target pertumbuhan yang sempat dipatok pada awal tahun. Misalnya, kredit yang pada awal tahun ditargetkan tumbuh 9%—11% (YoY), kini dinaikkan menjadi 10%—12% (YoY). Adapun, secara realisasi per semester I/2024 kredit mampu tumbuh 11,7%.

Selanjutnya, rasio margin bunga bersih NIM bank only yang semula pada awal tahun sempat ditargetkan ≥4,5%, kini menjadi ≥4%. Sementara itu, capaian NIM per semester I/2024 berada pada level 4%.

Selain itu, biaya kredit (cost of credit) bank only dari semula alias awal tahun ditargetkan kurang 1,4%, saat ini menjadi ±1%. Adapun, realisasi biaya kredit per semester I/2024 yakni 1%.

Lebih lanjut, kata dia, perolehan margin juga akan sangat bergantung dengan bagaimana kemampuan BNI menjaga biaya dana (cost of fund/CoF) pada semester II/2024.

"Kami proyeksikan di kuartal IV/2024 terjadi pengurangan suku bunga, jadi kami melihat ini sebagai positive impact yang bisa memperbaiki sisi cost of fund kami," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengingatkan penerapan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memiliki sejumlah tantangan meski dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam bisnis di industri keuangan, termasuk perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyoroti soal keamanan data dan privasi.

“Risiko-risiko yang akan kita hadapi kalau kita gagal menjaga keamanan data dan privasi ini. Serangan siber, risiko kebohongan data akan berdampak pada kredibilitas kita semua,” ujarnya dalam Banking AI Day, Senin (9/9/2024).

Selain itu, tantangan utama dalam penerapan AI terkait kepatuhan, di mana sistem AI dapat memastikan kepatuhan terhadap berbagai aturan, regulasi, dan standar yang ada.

Menurutnya, regulasi yang berkaitan dengan AI perlu adaptif dan progresif agar dapat mengikuti perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi. Selain itu tantangan yang juga perlu dihadapi dengan baik adalah masalah etika.

“Karena apa? Etika ini akan memastikan bahwa kita bisa membuat publik semakin percaya bahwa AI ini justru membuat kita lebih bertanggung jawab terhadap perkembangan teknologi informasi maupun sektor keuangan secara keseluruhan ke depan,” ujar Agusman.

Pada saat yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan selain soal keamanan data pribadi. Menurutnya, AI akan sangat tergantung dari data dan informasi yang diperoleh yang pada akhirnya mempengaruhi hasil interpretasi.

“Sehingga kalau datanya salah, walaupun apalagi banyak data besar, nah ini tentunya akan membuat juga interpretasi yang menjadi berbeda,” ucapnya.

Dia juga menggambarkan, salah satu risiko yang sering muncul ketika pihaknya mekakukan stabilitas sistem keuangan adalah meningkatnya konsentrasi risiko default akibat keterhubungan yang semakin erat antar lembaga keuangan.

Sebagai contoh, penggunaan robo-advisory secara masif dengan algoritma serupa dapat memicu perilaku "herding" alias meniru di antara lembaga keuangan, yang mengarah pada risiko yang terkonsentrasi pada satu titik.

Tak hanya itu, kompleksitas dari produk keuangan yang terus meningkat, itu juga dapat meningkatkan kerentanan kepada nasabah, karena nasabah semakin sulit memahami karakteristik dan risiko pada produk keuangan yang kompleks. “Jadi, jangan segan untuk terus melakukan pengujian dan simulasi secara menyeluruh,” ujar Destry.

Alhasil, penting bagi para pemain di lembaga jasa keuangan untuk menyesuaikan berbagai risiko yang ada. Misalnya, dengan memastikan keamanan data, yakni menggunakan enskripsi data, firewall, atau lainnya.

Selain itu, penting untuk melakukan audit secara rutin, serta mengatasi bias yang mungkin muncul dalam algoritma, terutama ketika menggunakan data yang beragam agar hasil yang dihasilkan lebih adil dan akurat.

“Kemudian juga terkait dengan kepatuhan regulasi dengan terus melakukan update atas regulasi yang berkaitan dengan penggunaan AI dan juga mitigasi risiko operasional,” tandas Destry.