Yerusalem: Hubungan Israel dengan Prancis tengah memanas setelah polisi Israel masuk ke Gereja Eleona di Bukit Zaitun. Prancis sudah menegaskan bahwa gereja itu dikelola Prancis.

Kejadian tersebut berlangsung sesaat Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot bermaksud kunjungi ke gereja yang dikelola Prancis itu.

Kementerian Luar Negeri Prancis mengumumkan pada Kamis bahwa mereka akan memanggil duta besar Israel untuk membahas insiden penahanan dua penjaga Prancis dengan visa diplomatik oleh polisi Israel di Gereja Eleona di Gunung Zaitun, menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, ke gereja yang dikelola Prancis di Yerusalem.
Duta besar akan dipanggil “dalam beberapa hari mendatang” untuk membahas insiden di Gereja Eleona di Bukit Zaitun, kata kementerian di Paris.

“Mereka (polisi Israel) tanpa izin untuk melakukannya, pasukan keamanan Israel memasuki lokasi dengan bersenjata. Kami tidak ingin mengunjungi lokasi dalam kondisi seperti itu,” pernyataan dari Pihak kepolisian.

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa dua petugas keamanan ditahan setelah menolak untuk menunjukkan identitas mereka. Namun mereka dibebaskan setelah menunjukkan kartu identitas diplomatik mereka. Prancis menyatakan bahwa kedua pria tersebut, yang merupakan staf Konsulat Prancis di Yerusalem, dibebaskan setelah Barrot campur tangan.

"Tindakan-tindakan ini tidak dapat diterima," kata Kementerian Luar Negeri Prancis.

"Prancis mengutuk keras tindakan-tindakan tersebut karena tindakan-tindakan tersebut terjadi dalam konteks di mana Prancis tengah melakukan segala upaya untuk meredakan kekerasan di wilayah tersebu,” sebut pihak Prancis.

Insiden di gereja itu terjadi saat Barrot berada di Israel untuk membahas kemungkinan kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, tempat Israel memerangi kelompok teror Hamas dan Hizbullah yang didukung Iran, menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan dimulainya serangan roket dan pesawat tak berawak harian oleh Hizbullah keesokan harinya.

Kementerian Luar Negeri Israel menyalahkan dua diplomat Prancis atas keributan tersebut.

“Setiap menteri dari negara asing yang datang dalam kunjungan resmi ke Israel akan didampingi oleh petugas keamanan atas nama negara, dan petugas keamanan tersebut akan mengawal pergerakan menteri tersebut selama kunjungannya,” ungkap kementerian tersebut.

Kunjungan Barrot ke gereja tersebut disertai dengan keamanan pribadi yang disediakan oleh Israel, yang "telah diklarifikasi sebelumnya dalam dialog persiapan dengan Kedutaan Besar Prancis di Israel," tambah kementerian tersebut.

"Selama kunjungan, terjadi perselisihan antara pasukan keamanan Israel dan dua penjaga keamanan Prancis yang menolak mengidentifikasi diri mereka," katanya. "Keduanya ditahan oleh polisi dan segera dibebaskan setelah mengidentifikasi diri mereka sebagai diplomat."

Dalam rekaman kejadian yang beredar di media sosial, salah seorang polisi Prancis, yang tidak mengenakan seragam, berulang kali mengatakan kepada petugas, "Jangan sentuh saya," pertama dalam bahasa Prancis dan kemudian dalam bahasa Inggris, lalu ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil polisi.

"Di dalam video — yang dimulai di tengah-tengah konfrontasi verbal — penjaga Prancis tersebut, yang tampaknya tidak bersenjata, tidak terdengar mengidentifikasi dirinya sebagai diplomat."

Kompleks gereja tersebut, yang juga dikenal sebagai “Gereja Pater Noster,” karena kepercayaan bahwa Yesus mengajarkan Doa Bapa Kami kepada para pengikutnya di sana, dikelola oleh Prancis, sebagai salah satu dari empat yang disebut “wilayah kekuasaan nasional Prancis di Tanah Suci.”

“Wilayah Prancis” — yang juga mencakup Makam Raja-Raja dan Gereja Saint Anne di Yerusalem serta biara Benediktin di Abu Ghosh — telah menjadi lokasi insiden diplomatik sebelumnya.

“Wilayah Eleona adalah wilayah yang bukan hanya milik Prancis selama lebih dari 150 tahun, tetapi juga keamanannya dijamin oleh Prancis,” kata Barrot kepada pers pada hari Kamis.

"Integritas dari empat wilayah yang menjadi tanggung jawab Prancis di Yerusalem harus dihormati," tambahnya.
Polisi mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka hanya melakukan pekerjaan mereka.

"Dua orang di biara tersebut, yang awalnya tidak dikenal, berusaha mencegah personel keamanan ISA (badan keamanan internal Shin Bet) pendeta tersebut menjalankan tugas mereka dengan menolak mereka masuk ke lokasi tersebut," kata pernyataan itu

Rekaman AFP menunjukkan polisi memberi tahu polisi yang mendampingi Barrot bahwa lain kali mereka harus menunjukkan kartu identitas mereka.

“Saya mengerti; saya minta maaf,” salah satu polisi menjawab tetapi menambahkan bahwa petugas yang menahannya tahu siapa dia.

"Mereka tahu kami bekerja di konsulat Prancis karena kami berdebat satu sama lain tentang apakah tempat ini milik Prancis atau bukan," kata polisi itu.

"Eleona adalah tempat suci,” kata Pastor Laurent, rektor Gereja Saint Anne, kepada AFP.

“Di Israel, tempat-tempat suci adalah tempat yang sangat dilindungi. Anda tidak boleh masuk dengan senjata. Selain itu, tempat ini adalah wilayah Prancis.”

Yurisdiksi situs-situs khusus tersebut didasarkan pada kesepakatan tahun 1948 antara Prancis dan Israel yang pada gilirannya didasarkan pada kesepakatan berabad-abad dengan Kekaisaran Ottoman, tetapi tidak pernah secara resmi diratifikasi oleh Knesset.

Pada Januari 2020, Presiden Prancis Emmanuel Macron meninggikan suaranya kepada personel keamanan Israel setelah mereka menerobos pengawalan Prancis untuk memasuki Gereja Saint Anne.

“Ini Prancis di sini, dan semua orang tahu aturannya,” kata Macron kepada petugas Israel, dalam bahasa Inggris, saat itu.

Kedua insiden tersebut mengingatkan kita pada pertikaian tahun 1996 ketika Presiden Prancis saat itu, Jacques Chirac, marah kepada tentara Israel karena terlalu dekat dengannya saat berkunjung ke Yerusalem dan mendorong para simpatisan, penduduk setempat, serta jurnalis yang mencoba menjabat tangannya atau mendekatinya.

Ketika iring-iringannya tiba di Gereja Saint Anne, Chirac marah menemukan petugas bersenjata Israel di dalam gereja, dan dia menuntut mereka pergi sebelum dia sendiri masuk ke dalam. (Antariska)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta -

Masuknya Iran dalam konflik Israel-Palestina menstimulasi respons keras dari blok Barat, yang merasa supremasinya di Timur Tengah semakin terancam. Eskalasi konflik militeristik bisa meluas ke skala regional, dan Palestina kembali menjadi episentrum destruksinya. Dalam situasi ini, asa kemerdekaan Palestina akan musnah, dan imbasnya juga dirasakan global pada dua sektor utama.

Pertama, kompetisi pertahanan regional akan menghancurkan asa perdamaian MENA. Jika ketegangan meningkat, kompetisi antar-aliansi aliansi militer akan melahirkan imperialisme modern. Kedua, instabilitas rantai pasok energi. Sebagai oil checkpoint vital transit routes para raksasa minyak, Selat Hormus akan terus jadi "tawanan perang" kelompok bersenjata sehingga krisis energi meningkat ke skala global.

Palestina kian terjepit di antara kepentingan besar dengan bendera yang beragam: agama, ekonomi, dan politik --semua berambisi melabeli diri sebagai pembela paling "suci". Lantas bagaimana alternatif perspektif memandang konflik ini?

Potensi Penyeimbang

Kontestasi hegemoni AS dan Iran mengguncang keamanan Timur Tengah. BRICS+ muncul sebagai potensi penyeimbang, namun blok Islam di dalamnya terjebak dilema: mendukung AS-Israel untuk kepentingan "perut", atau mendukung Palestina untuk menjaga legitimasi keislamannya. Akibatnya, politik ambiguitas jadi jalan pintas yang mereka ambil, dengan Palestina hanya jadi alat 'politik' untuk memenangkan konsesi internasional.

Di tengah dilema ini, langkah terobosan China dalam mediasi rekonsiliasi Saudi-Iran setahun lalu telah menjadi kunci stabilitas regional, meredam eskalasi konflik Palestina-Israel dan perang proksi lainnya. Dengan hilangnya kompetisi kepemimpinan ekonomi dan religius, blok Islam kini bisa tantang AS dan bergaul ke "Timur". Jika sukses, pergeseran kebijakan ekonomi-politik ke arah "Timur" akan tak terhindarkan, dengan Beijing/BRICS+ siap terus jembatani soliditas keduanya.

Tren persatuan Arab ini jelas mengisolasi AS-Israel. Sentimen anti-Barat makin populer, dan tercermin dalam Resolusi Melawan Agresi Israel pada KTT Luar Biasa Arab-Islam di Riyadh, menyoroti standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional. Akibatnya, posisi politik-diplomatik AS-Israel, termasuk progres Abraham Accords pada 2020, semakin melemah, memaksa mereka untuk mengandalkan kekuatan militer. Inkorporasi NATO ke dalam konflik dipandang sebagai upaya terakhir untuk menahan agresi Iran.

BRICS+ upayakan two-state-solution menjadi resolusi konflik. Presiden Putin bahkan menawarkan "kursi khusus" bagi Palestina di BRICS+, menjamin kesetaraan dan kedaulatan penuh dalam mediasi, serta menegaskan komitmen jadi partner ekonomi/keamanan berkelanjutan pasca rekonsiliasi. Hal ini vital untuk negara merdeka baru, jika berhasil Palestina bakal berdikari dan revitalisasi perdagangan global melalui MENA akan terjamin.

Mandatori Awal

Jika ingin berdaulat penuh, maka Palestina harus makmur, dan rekonstruksi sosio-ekonomi Palestina adalah mandatori awal. Caranya satu, alokasi adil SDM migas di wilayah pendudukan dan Mediterania Timur, yang sejak 2007 hak eksplorasi dan pengembangannya dikelola oleh British Gas dan Israel. UNCTAD mengestimasi temuan besar baru migas di Levant Basin bernilai $524 miliar, jika kecipratan Palestina bisa keluar dari zona kemiskinan dan direhabilitasi.

Potensi migas Tanah "Suci" ini tentu menjadi rebutan. Sadari potensi ini, Iran janjikan koridor khusus ke pasar "Timur" dan kedaulatan penuh atas SDM. Di sisi lain Israel/AS tidak mau melepaskan cengkeramannya. Akibatnya, dari sengketa wilayah/ideologi Palestina-Israel, konflik ini meluas jadi sengketa migas.

Menanggapi konflik ini, perusahaan/negara migas cenderung pragmatis. Meski menabrak aturan 1995 Oslo II Accord dan The Hague Regulations, selama mengantongi izin Israel, trade dan eksploitasi energi tidak akan diputus. Dengan kontrol de facto ini, Israel menggaransi pasokan energi ke Uni Eropa dan menggantikan Rusia. Kontrak besar Israel-Uni Eropa ini memperkecil dampak dari upaya global boycott dan divestment yang sporadis terhadap sektor migas pro-Israel oleh aktivis pro-Palestina.

Untuk mengatasi imperialisme migas, ada dua solusi utama. Pertama, memperkuat kerangka hukum internasional mengenai kedaulatan maritim dan teritorial serta pengelolaan sumber daya. Israel, perusahaan, dan negara pengelola migas harus mematuhi hukum internasional tentang batas maritim dan daratan, dengan sanksi ekonomi, diplomatik, dan hukum diberlakukan terhadap pelanggar. Lebih lanjut, persatuan Arab menjadi kunci untuk menjaga keamanan kolektif dan mencegah tindakan ekspansi atau pelanggaran kesepakatan.

Kedua, advokasi kolektif via BRICS+. Persatuan Arab melahirkan advokasi kuat dan mengikat, menciptakan detterent bagi Israel. Integrasi pasar hulu-hilir BRICS+ menjadi solusi pasar alternatif blok Islam untuk melepaskan intervensi AS dan ketergantungan terhadap Barat.

Kemerdekaan Timur Tengah adalah kemakmuran global. Perdamaian menjadi peluang MENA untuk diversifikasi ekonomi dan fasilitasi integrasi jalur perdagangan via Indian Ocean Region, IMEC, dan koridor utara-selatan. Kedaulatan penuh ini akan mengurangi tekanan eksternal dan instabilitas keamanan regional.

Peran Indonesia

Sesuai mandat konstitusi, Indonesia teguh mendukung kedaulatan Palestina. Peran Indonesia krusial dalam advokasi perdamaian di forum internasional. Lewat partisipasi aktif di BRICS+, Indonesia dapat mempercepat mediasi konflik dan rekonstruksi sosio-ekonomi berkelanjutan pasca-perang. Jaringan diplomasi melalui normalisasi dan kolaborasi strategis antara blok Islam, Barat, Timur dengan Israel-Palestina, harus dijembatani oleh Indonesia/BRICS+ untuk fasilitasi keamanan regional.

Dalam mengatasi intervensi ekspansif AS di Timur Tengah, Indonesia/BRICS+ mesti menyatukan bangsa Arab. Dengan persatuan visi, aliansi BRICS+ dan blok Islam dapat mengontrol stabilitas regional, kedaulatan ekonomi, dan respons kebijakan agresif AS. Kooperasi kemampuan pertahanan regional Timur Tengah menjadi vital untuk meningkatkan interoperabilitas, keamanan kolektif, dan soliditas hubungan, sekaligus mencegah intervensi asing. Hal ini meliputi berbagi intelijen, keamanan perbatasan, dan operasi militer gabungan untuk ciptakan deterrent bagi "tangan kanan" AS.

Selain itu, Intensifikasi kerja sama ekonomi ke "Timur" juga perlu dilakukan untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi, transfer pengetahuan, dan eksplorasi potensi kerja sama strategis baru, seperti energi terbarukan. Dengan mengurangi hegemoni destruktif AS via BRICS+, pengendalian kepentingan eksternal menjadi lebih terkelola, sehingga mendukung otonomi regional dan mendorong perdamaian jangka panjang di Timur Tengah."

Jika disimpulkan begini: Jika Arab bersatu, Timur Tengah akan merdeka dan kemakmuran global dapat tercapai.

Fasyeh Hamidpengamat politik energi, alumnus Gubkin Russian State University of Oil and Gas

(mmu/mmu)

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Survei terbaru menjelang pemilu Presiden AS bulan depan menunjukkan Donald Trump unggul tipis dari Kamala Harris di kalangan warga keturunan Arab.

Hasil jajak pendapat Arab News/YouGov yang dirilis hari Senin (21/10) menunjukkan, Trump unggul dipilih oleh 45% responden keturunan Arab. Harris kalah tipis dengan 43%.

Angka terbaru itu bisa menjadi sedikit indikasi bahwa genosida di Gaza telah membuat Partai Demokrat kehilangan kepercayaan.

Hasil itu diambil dari 500 responden yang merupakan warga AS keturunan Arab, dengan margin kesalahan plus atau minus 5,93 persen.

Jajak pendapat itu juga menemukan bahwa responden keturunan lebih yakin Trump mampu menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dalam ruang ini, Trump mendapat 39% suara dan Harris 33%.

Meskipun begitu, mayoritas responden juga percaya bahwa Trump lebih mendukung Israel daripada Harris.

Konflik Palestina-Israel Jadi Perhatian

Pertanyaan lain yang diajukan adalah "siapa yang akan lebih baik dalam urusan Timur Tengah secara umum". Hasilnya, Trump dan Harris imbang di angka 38%.

Para responden yang merupakan warga AS keturunan Arab juga memilih konflik Palestina-Israel sebagai perhatian terbesar komunitas mereka. Isu itu mendapatkan 29% suara.

Konflik Palestina-Israel lebih mengkhawatirkan bagi mereka ketimbang masalah ekonomi dan biaya hidup serta rasisme dan diskriminasi.

Jajak pendapat serupa juga telah dirilis oleh Institut Arab Amerika awal bulan ini. Trump dan Harris mendapatkan suara nyaris berimbang, masing-masing 42% dan 41%.

Tonton:Elon Musk Sumbang Rp 1,16 Triliun untuk Kampanye Donald Trump

​Pemilih Keturunan Arab Jadi Incaran

Pemilih dari komunitas Arab-Amerika sebenarnya menjadi ladang suara potensial bagi Partai Demokrat. Jumlahnya yang besar di Michigan jadi alasan.

Mengutip Al Jazeera, pada tahun 2020 Biden menang di Michigan dengan sekitar 150.000. Saat Trump menang tahun 2016, dirinya hanya mendapatkan 11.000 suara di wilayah tersebut.

Menariknya, bulan September lalu walikota Hamtramck, Michigan, menyatakan dukungannya terhadap Trump.

Hamtramck merupakan kota pertama di AS yang seluruh pemerintahannya diisi orang Muslim. Walikotanya menggambarkan Trump sebagai orang yang berprinsip dan menjadi pilihan tepat dalam pemilu Presiden AS tahun ini.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -KAIRO/WASHINGTON. Pada Kamis (8/8/2024), para pemimpin Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar meminta Israel dan Hamas untuk bertemu guna berunding pada 15 Agustus 2024.

Perundingan tersebut ditujukan guna menuntaskan gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera.

Reuters memberitakan, ketiga negara, yang telah berupaya memediasi kesepakatan tersebut, mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa perundingan dapat dilakukan di Doha atau Kairo.

"Kesepakatan kerangka kerja kini telah di atas meja dan hanya rincian implementasi yang tersisa untuk disimpulkan," kata mereka.

Ketiga negara menambahkan, "Tidak ada lagi waktu yang terbuang atau alasan dari pihak mana pun untuk menunda lebih lanjut. Sudah saatnya membebaskan para sandera, memulai gencatan senjata, dan melaksanakan perjanjian ini."

Para pemimpin juga menawarkan untuk menyampaikan "proposal penghubung akhir" yang menyelesaikan masalah yang tersisa.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negosiator Israel akan hadir di sana. Tujuannya adalah untuk menuntaskan rincian dan melaksanakan perjanjian kerangka kerja.

Tidak ada komentar langsung dari Hamas.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari upaya ketiga pemimpin untuk memulai perundingan, dengan meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan konflik yang lebih luas di wilayah tersebut yang melibatkan Iran setelah terbunuhnya anggota senior kelompok militan Hamas dan Hizbullah.

Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan, tidak ada harapan bahwa perjanjian tersebut akan ditandatangani minggu depan mengingat masalah serius yang mencakup urutan pertukaran antara Hamas dan Israel. Pergerakan diperlukan di kedua sisi meja perundingan, kata pejabat tersebut.

Pejabat AS tersebut mengatakan pernyataan tersebut tidak dirancang untuk memengaruhi Iran. Akan tetapi, setiap eskalasi akan membahayakan harapan tercapainya kesepakatan Israel-Hamas.

Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan sebelumnya pada hari Kamis bahwa mereka mengejar dua prioritas secara bersamaan.

"Pertama, membangun gencatan senjata yang langgeng di Gaza dan penarikan pasukan penjajah dari wilayah ini," katanya.

Kedua, "menghukum agresor" atas pembunuhan mantan kepala politik Hamas Ismail Haniyeh pada tanggal 31 Juli di Iran.

Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 orang di Gaza, menurut penghitungan Israel.

Setidaknya 39.699 warga Palestina telah tewas dalam operasi militer Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang tidak membedakan antara pejuang dan warga sipil.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -KAIRO. Hamas menunjuk pemimpin barunya di Gaza, Yahya Sinwar, sebagai pengganti Ismail Haniyeh, yang dibunuh di Teheran pada minggu lalu.

Hamas mengumumkan hal tersebut pada hari Selasa (6/8/2024), dalam sebuah langkah yang memperkuat jalur radikal yang ditempuh sejak serangan 7 Oktober terhadap Israel.

Mengutip Reuters, Sinwar, arsitek serangan paling dahsyat terhadap Israel dalam beberapa dekade, telah bersembunyi di Gaza.

"Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengumumkan pemilihan Komandan Yahya Sinwar sebagai kepala biro politik gerakan tersebut, menggantikan Komandan Ismail Haniyeh yang telah gugur, semoga Allah merahmatinya," kata gerakan itu dalam sebuah pernyataan singkat.

Berita tentang penunjukan tersebut, yang muncul saat Israel bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Iran setelah pembunuhan Haniyeh di Teheran, disambut dengan serangan roket dari Gaza dari kelompok militan yang masih memerangi pasukan Israel di daerah kantong yang terkepung tersebut.

"Penunjukan tersebut berarti bahwa Israel perlu menghadapi Sinwar untuk mencari solusi atas perang Gaza," kata seorang diplomat regional yang mengetahui pembicaraan yang ditengahi oleh Mesir dan Qatar, yang bertujuan untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan memulangkan 115 sandera Israel dan asing yang masih ditahan di daerah kantong tersebut.

"Ini adalah pesan tentang ketangguhan dan tidak kenal kompromi," jelasnya.

Sinwar, yang menghabiskan separuh masa dewasanya di penjara Israel, adalah pemimpin Hamas paling berkuasa yang masih hidup setelah pembunuhan Haniyeh.

Sinwar telah membuat wilayah tersebut berada di ambang konflik regional yang lebih luas setelah Iran bersumpah akan melakukan pembalasan yang keras.

Israel tidak mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, tetapi Israel mengatakan telah membunuh sejumlah pemimpin senior lainnya, termasuk wakil pemimpin Hamas Saleh al-Arouri, yang terbunuh di Beirut, dan Mohammed Deif, komandan militer gerakan tersebut.

Lahir di sebuah kamp pengungsi di kota Khan Younis di Gaza selatan, Sinwar, 61 tahun, terpilih sebagai pemimpin Hamas di Gaza pada tahun 2017 setelah mendapatkan reputasi sebagai penegak hukum yang kejam di antara warga Palestina dan musuh bebuyutan Israel.

Juru bicara militer utama Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, menyalahkan Sinwar atas serangan 7 Oktober tersebut dan mengatakan Israel akan terus mengejarnya.

"Hanya ada satu tempat untuk Yahya Sinwar, yaitu di samping Mohammed Deif dan teroris 7 Oktober lainnya," katanya kepada televisi Al-Arabiya, menurut pernyataan yang dirilis oleh militer.

"Itulah satu-satunya tempat yang kami persiapkan dan tuju untuknya," kata Hagari.

Gencatan senjata

Sebagai tanda bahwa gerakan tersebut telah bersatu untuk mendukung Sinwar, Khaled Meshaal, mantan pemimpin yang dianggap sebagai calon pengganti Haniyeh, dikatakan telah mendukung Sinwar dengan kesetiaan kepada Gaza dan rakyatnya.

Bagi Israel, penunjukan tersebut menegaskan Hamas sebagai musuh yang berdedikasi untuk menghancurkannya.

Hal ini kemungkinan akan memperkuat desakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Israel harus meneruskan kampanye mliternya di Gaza sampai akhir.

Gedung Putih menolak berkomentar tentang penunjukan Sinwar. Namun, seseorang yang mengetahui pemikiran Washington mengatakan pemilihan tersebut menunjukkan bahwa Hamas dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi gencatan senjata dan mempersulit tercapainya kesepakatan.

Namun, mereka menambahkan bahwa Israel telah menyadari bahwa bahkan sebelum penunjukan resminya, Sinwar akan memiliki keputusan akhir tentang kesepakatan apa pun untuk menghentikan pertempuran, dan pengumuman tersebut hanya mengukuhkan hal tersebut.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -KAIRO. Pada Kamis (26/7/2024), Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan bahwa pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disampaikan di hadapan Kongres AS menunjukkan ia tidak ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Reuters memberitakan, Netanyahu menyampaikan pidato di hadapan Kongres AS dalam pidato keempat yang memecahkan rekor oleh seorang pemimpin asing dalam pertemuan gabungan Senat dan DPR AS.

Ia berbicara tentang perlunya membentuk aliansi keamanan di Timur Tengah untuk melawan Iran.

"Pidato Netanyahu penuh dengan kebohongan dan tidak akan berhasil menutupi kegagalan dan kekalahan dalam menghadapi perlawanan untuk menutupi kejahatan perang genosida yang dilakukan tentaranya terhadap rakyat Gaza," kata Abu Zuhri dalam sebuah wawancara.

Ia menambahkan bahwa aliansi apa pun dengan Israel dari pihak mana pun akan menjadi pengkhianatan terhadap darah para martir.

Netanyahu juga mengatakan bahwa Israel tidak ingin membangun kembali Gaza. Dan bahwa setelah perang dengan militan Hamas, daerah kantong itu harus dipimpin oleh orang-orang Palestina yang tidak ingin menghancurkan Israel.

Juru bicara presiden Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menanggapi dengan mengatakan: "Rakyat Palestina ... adalah satu-satunya yang memutuskan siapa yang akan memerintah mereka."

"Sikap permanen kami adalah bahwa satu-satunya solusi untuk mencapai keamanan dan stabilitas adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tambahnya.

Menurut penghitungan Israel, para pejuang yang dipimpin Hamas memicu perang pada 7 Oktober dengan menyerbu Israel selatan, menewaskan 1.200 orang dan menawan 250 orang.

Hamas dan militan lainnya masih menyandera 120 orang; Israel yakin sekitar sepertiga dari mereka telah tewas.

Sementara, menurut kementerian kesehatan Gaza, lebih dari 39.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membantu mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang akan meringankan penderitaan warga sipil Palestina.

Harris bicara dengan nada yang lebih keras daripada Presiden Joe Biden.

"Sudah saatnya perang ini berakhir," kata Harris dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Kamis (25/7), setelah dia melakukan pembicaraan tatap muka dengan Netanyahu.

Harris, calon presiden dari Partai Demokrat setelah Biden mundur dari pemilihan umum pada hari Minggu, tidak berbasa-basi tentang krisis kemanusiaan yang melanda Gaza setelah sembilan bulan perang antara Israel dan militan Hamas.

"Kita tidak boleh membiarkan diri kita mati rasa terhadap penderitaan dan saya tidak akan diam," tegas Harris seperti dikutip Reuters.

Pernyataan Harris tajam dan bernada serius dan menimbulkan pertanyaan apakah dia akan lebih agresif dalam berurusan dengan Netanyahu jika terpilih sebagai presiden pada 5 November 2024 mendatang. Namun, para analis tidak memperkirakan akan ada perubahan besar dalam kebijakan AS terhadap Israel, sekutu terdekat Washington di Timur Tengah.

Konflik dimulai pada 7 Oktober ketika militan Hamas menyerang Israel selatan dari Gaza, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut penghitungan Israel.

Serangan balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 39.000 orang dan menyebabkan bencana kemanusiaan dengan sebagian besar daerah kantong pantai itu rata dengan tanah, orang-orang mengungsi dari rumah mereka, kelaparan, dan kekurangan bantuan darurat.

Biden bertemu dengan Netanyahu tetapi tidak memberikan pernyataan substantif. Para ajudannya mengatakan bahwa Bidnmendesak gencatan senjata dalam pembicaraan tatap muka pertamanya dengan pemimpin Israel tersebut sejak Biden melakukan perjalanan ke Tel Aviv beberapa hari setelah 7 Oktober.

Netanyahu akan bertemu dengan saingan Harris dari Partai Republik, Donald Trump, pada hari Jumat di klub Trump's Mar-a-Lago di Florida.

Gencatan senjata telah menjadi pokok bahasan negosiasi selama berbulan-bulan. Para pejabat AS yakin bahwa kedua belah pihak semakin dekat dengan kesepakatan gencatan senjata selama enam minggu dengan imbalan pembebasan para sandera perempuan, orang sakit, orang tua, dan yang terluka oleh Hamas.

"Telah ada gerakan penuh harapan dalam pembicaraan untuk mengamankan kesepakatan atas kesepakatan ini, dan seperti yang baru saja saya katakan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sekarang saatnya untuk menyelesaikan kesepakatan ini," kata Harris.

Meskipun sebagai wakil presiden, ia sebagian besar menyuarakan dukungan Biden dalam mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri, Harris menjelaskan pada hari Kamis bahwa ia kehilangan kesabaran dengan pendekatan militer Israel.

"Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri. Dan bagaimana cara melakukannya penting," kata Harris.

Pada bulan Maret, Harris secara blak-blakan menyatakan Israel tidak berbuat cukup banyak untuk meredakan "bencana kemanusiaan" selama serangan daratnya di daerah kantong Palestina. Kemudian, ia tidak mengesampingkan "konsekuensi" bagi Israel jika negara itu melancarkan invasi besar-besaran ke Rafah yang penuh dengan pengungsi di Gaza selatan.

Konflik Gaza telah memecah suara Partai Demokrat, dan memicu protes selama berbulan-bulan di acara-acara Biden. Penurunan dukungan di kalangan warga Arab Amerika dapat merusak peluang Demokrat di Michigan, salah satu dari segelintir negara bagian yang kemungkinan akan menentukan hasil pemilihan pada tanggal 5 November.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap kekhawatiran tersebut, Harris mendesak warga Amerika untuk membantu mendorong upaya untuk memahami kompleksitas, nuansa, dan sejarah kawasan tersebut.

"Kepada semua orang yang telah menyerukan gencatan senjata dan kepada semua orang yang mendambakan perdamaian, saya melihat dan mendengar Anda," kata Harris. "Mari kita selesaikan kesepakatan tersebut sehingga kita dapat mencapai gencatan senjata untuk mengakhiri perang."

Dalam pidatonya di Ruang Oval pada hari Rabu, Biden mengutip keinginan untuk bersatu dalam Partai Demokrat saat partai itu berusaha mengalahkan Trump sebagai alasan utama ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali tetapi malah mendukung Harris untuk pemilihan 2024.

Harris mempertahankan hubungan yang lebih dekat dengan kaum progresif Demokrat, beberapa di antaranya telah mendesak Biden untuk memberikan syarat pada pengiriman senjata AS ke Israel karena khawatir akan tingginya korban sipil Palestina di Gaza. AS adalah pemasok senjata utama bagi Israel dan telah melindungi negara itu dari pemungutan suara penting Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -KAIRO/JERUSALEM. Seorang pejabat senior Hamas menyatakan pada hari Minggu bahwa kelompok Islamis tersebut tetap berkomitmen pada perundingan gencatan senjata dengan Israel meskipun terjadi serangan mematikan di Gaza yang menargetkan pemimpin militer Hamas.

Mohammed Deif. Izzat El-Reshiq, anggota kantor politik Hamas, menuduh Israel berusaha mengganggu upaya mediator Arab dan AS untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan meningkatkan serangan-serangan di Gaza.

Serangan pada hari Sabtu di Khan Younis, Gaza, menewaskan sedikitnya 90 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan setempat, sehingga menimbulkan keraguan terhadap perundingan gencatan senjata.

Namun, ada tanda-tanda positif bahwa kesepakatan mungkin dapat dicapai untuk menghentikan pertempuran dan mengembalikan sandera yang ditahan di Gaza.

Dua sumber keamanan Mesir yang hadir dalam perundingan gencatan senjata di Doha dan Kairo mengatakan pada hari Sabtu bahwa perundingan telah dihentikan setelah tiga hari negosiasi intens.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diperkirakan akan bertemu dengan para menteri pada hari Minggu untuk membahas perundingan tersebut.

Serangan pada hari Sabtu yang menargetkan Deif juga menewaskan Rafa Salama, komandan brigade Khan Younis Hamas, menurut militer Israel, tetapi tidak ada konfirmasi mengenai nasib Deif. Kepala dinas keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, menyatakan bahwa serangan di Khan Younis adalah hasil operasi intelijen dan menambahkan bahwa 25 anggota Hamas yang terlibat dalam serangan mematikan di Israel selatan pada 7 Oktober telah terbunuh dalam sepekan terakhir.

Meskipun seorang pejabat senior Hamas membantah kematian Deif dan mengatakan klaim Israel hanya untuk membenarkan serangan, kepala militer Israel menyatakan bahwa Hamas menyembunyikan kebenaran tentang nasib Deif.

Pada hari Minggu, pasukan Israel melanjutkan serangan udara dan darat di beberapa daerah di Jalur Gaza, termasuk serangan terhadap sebuah sekolah yang dikelola PBB di kamp Nuseirat yang menewaskan 15 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya.

Militer Israel menyatakan bahwa sekolah tersebut digunakan oleh pejuang Hamas untuk menyerang pasukan Israel.

Serangan udara Israel di empat rumah di Kota Gaza pada hari Minggu menewaskan setidaknya 16 warga Palestina dan melukai puluhan orang lainnya.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sejak 7 Oktober, 38.584 warga Palestina telah terbunuh dan 88.881 lainnya terluka akibat serangan militer Israel, dengan 141 warga Palestina tewas dalam satu hari terakhir, jumlah korban tewas terbesar dalam satu hari dalam beberapa minggu terakhir.

Israel melaporkan kehilangan 326 tentaranya di Gaza dan menyatakan bahwa setidaknya sepertiga dari korban tewas dari pihak Palestina adalah pejuang.

Perang ini dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas di wilayah Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyebabkan sekitar 250 orang ditawan di Gaza.