Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -DETROIT/KINSTON. Pada hari Minggu, Wakil Presiden Kamala Harris melakukan kampanye terakhirnya untuk calon presiden AS di sebuah gereja bersejarah di kalangan Black dan menyapa komunitas Arab-Amerika di Michigan, yang merupakan salah satu negara bagian kunci.

Sementara itu, pesaingnya dari Partai Republik, Donald Trump, mengadopsi retorika yang lebih agresif dalam sebuah rally di Pennsylvania.

Suara Pemilih dan Tren Pemungutan Suara

Survei menunjukkan bahwa kedua kandidat terjebak dalam persaingan yang ketat. Harris, yang berusia 60 tahun, didukung oleh pemilih wanita, sementara Trump, yang berusia 78 tahun, memperoleh dukungan yang semakin kuat dari pemilih Hispanik, terutama pria.

Meskipun pemilih secara keseluruhan memiliki pandangan yang kurang baik terhadap kedua kandidat, ini tidak menghentikan mereka untuk memberikan suara.

Lebih dari 78 juta orang Amerika telah memberikan suara sebelum Hari Pemilihan pada hari Selasa, mendekati setengah dari total 160 juta suara yang diberikan pada tahun 2020.

Pertarungan Kendali Kongres

Pengendalian Kongres juga diperebutkan pada hari Selasa, dengan Partai Republik diperkirakan akan mendapatkan mayoritas di Senat, sementara Partai Demokrat memiliki peluang yang sama untuk membalikkan mayoritas sempit Partai Republik di DPR.

Sejarah menunjukkan bahwa presiden yang partainya tidak mengendalikan kedua kamar kesulitan dalam meloloskan undang-undang besar.

Pidato Penutup Harris

Harris berbicara kepada jemaat di Greater Emmanuel Institutional Church of God in Christ di Detroit, menekankan pentingnya tindakan nyata.

"Dalam dua hari, kita memiliki kekuatan untuk menentukan nasib bangsa kita untuk generasi mendatang," katanya.

Di East Lansing, Michigan, ia juga menyapa komunitas Arab-Amerika, memulai pidatonya dengan merujuk pada korban sipil akibat konflik di Gaza dan Lebanon, berjanji untuk melakukan segala yang mungkin untuk mengakhiri perang di Gaza.

Retorika Trump yang Kontroversial

Trump, dalam rally pertamanya pada hari Minggu, sering kali menyimpang dari teks pidatonya, menyerang survei yang menunjukkan peningkatan dukungan untuk Harris. Ia menyebut Partai Demokrat sebagai "partai setan" dan mengkritik Presiden Joe Biden.

Trump, yang baru-baru ini selamat dari upaya pembunuhan, menyampaikan keluhan tentang celah-celah dalam kaca anti peluru yang melindunginya saat berbicara dan menyiratkan bahwa seorang pembunuh harus melewati media untuk mencapainya.

Ia juga berbicara tentang laporan pekerjaan yang menunjukkan bahwa ekonomi AS hanya menciptakan 12.000 pekerjaan bulan lalu, memperingatkan bahwa negara berada dalam "penurunan" dan mengisyaratkan kemungkinan terulangnya Depresi Hebat tahun 1929.

Strategi Kampanye Berbeda

Kampanye Harris berfokus pada pemilih yang belum memutuskan, sementara Trump tetap menggunakan pidato standar yang ditujukan untuk pengikut setianya. Dalam pidatonya, Trump menuduh bahwa kampanye Harris didasarkan pada kebencian dan demonisasi.

Ia juga mengklaim bahwa hasil pemilu seharusnya diumumkan pada Malam Pemilihan, meskipun pejabat di beberapa negara bagian memperingatkan bahwa hasil akhir mungkin memerlukan waktu berhari-hari untuk diketahui.

Dari pihak Demokrat, ada rencana yang disiapkan jika Trump mencoba mengklaim kemenangan sebelum waktunya.

Jakarta -

Banyak waktu, tenaga, dan uang yang dihabiskan dalam pemilihan presiden dan pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), tidak terkecuali penyelenggaraan tahun ini.

Namun, data sejak 2009 menunjukkan bahwa siapa pun yang berkuasa, ekonomi AS tampaknya sama-sama terdampak oleh peristiwa global, perkembangan demografis, dan keputusan yang dibuat oleh Gedung Putih.

Periode tersebut mulai dari 2009 hingga 2024, mencakup dua kali masa jabatan Barack Obama, ditambah satu masa jabatan Donald Trump dan Joe Biden, yang masa kepresidenannya akan segera berakhir.

Melihat kembali era Obama, Trump, dan Biden

Ada dua kendala utama bagi perekonomian AS selama periode ini. Yang pertama adalah krisis keuangan yang dimulai sebelum Obama menjabat pada Januari 2009, dan yang kedua adalah pandemi COVID-19 pada tahun 2029 di masa terakhir pemerintahan Trump.

Krisis keuangan membuat beberapa pihak khawatir akan runtuhnya seluruh sistem perbankan AS. Segera setelah itu, GM dan Chrysler, dua produsen mobil terbesar di AS, menyatakan kebangkrutan untuk menata ulang bisnis mereka. Pasar perumahan, khususnya hipotek, juga menjadi tidak terkendali.

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang nyata terhadap ekonomi AS dan global. Pembatasan publik, krisis pasokan makanan karena rantai pasokannya yang rumit dan penutupan perbatasan negara mengakibatkan banyak kematian, kekacauan ekonomi, dan hilangnya pekerjaan secara besar-besaran.

Namun, AS berhasil dengan cepat keluar dari kemerosotan pandemi dan melanjutkan pemulihan ekonominya, serta menciptakan pemulihan yang kuat.

PDB AS versus raksasa ekonomi lainnya

Salah satu masalah dalam membandingkan dampak yang dihasilkan oleh peran presiden AS dan kebijakannya adalah jeda waktu yang dibutuhkan agar keputusan itu menghasilkan suatu perbedaan.

Berinvestasi dalam infrastruktur atau industri seperti pembuatan chip dirasa perlu, tetapi manfaatnya baru akan terasa jauh di masa depan. Memperketat perbatasan dengan Meksiko juga mungkin dapat mencegah beberapa migran untuk masuk ke AS, tetapi dampak dari hilangnya pekerja justru lebih membutuhkan waktu dan berdampak pada harga-harga di supermarket.

Masalah lainnya adalah menilai dampak dari peran presiden itu secara terpisah dari keputusan yang dibuat bersama dengan para pembuat kebijakan di Kongres AS atau lembaga independen lain seperti Federal Reserve.

Sejak 1990, produk domestik bruto (PDB) per kapita AS tumbuh setiap tahunnya kecuali pada 2009, dan itu adalah efek lanjutan dari krisis keuangan. Tahun lalu, PDB per kapita negara ini mencapai lebih dari $81.000 (sekitar Rp1,26 miliar).

Pada saat yang sama, dalam hal persentase pertumbuhan tahunan per kapita, Cina dan India justru terlihat memiliki pertumbuhan yang lebih kuat. Meski tingkat pertumbuhan kedua negara itu lebih tinggi, PDB per kapita AS masih tiga kali lebih tinggi dibanding Cina, dan bahkan delapan kali lebih tinggi dibanding India.

Pada 2023, PDB AS secara keseluruhan mencapai $27,36 triliun (sekitar Rp426 triliun), menjadikannya negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Cina berada di urutan kedua dengan $17,66 triliun (sekitar Rp275 triliun), diikuti oleh Jerman dan Jepang di urutan ketiga dan keempat.

Pekerjaan bagi banyak orang

Beberapa bulan pertama masa kepresidenan Obama, angka pengangguran meningkat akibat krisis keuangan AS. Dari April 2009 hingga September 2011, angka pengangguran itu mencapai 9% atau lebih.

Setelah itu, tingkat pengangguran di AS perlahan merayap turun hingga mencapai level terendahnya sejak 1960-an, sebelum terjadi lonjakan singkat selama pandemi COVID-19, yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Tahun ini, tingkat pengangguran AS berada di kisaran 4%.

Di sisi lain, pekerja di AS memang lebih produktif dibanding pekerja di negara lain. Itu semua berkat dari inovasi, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, serta kemauan para pekerja untuk berganti pekerjaan atau pindah ke jenjang yang lebih baik.

Ketidaksetaraan upah di tingkat bawah

Masalah lainnya yang juga meningkat adalah ketidaksetaraan gaji atau upah di AS, negara yang paling tidak memiliki kesetaraan updah dalam kelompok G7. 1% orang Amerika memegang sebagian besar kekayaan negara.

Di Amerika Serikat, untuk masuk ke dalam 1% orang berpenghasilan tinggi dibutuhkan pendapatan rumah tangga tahunan sekitar $1 juta per tahun (sekitar Rp15,5 miliar) sebelum pajak. Sedangkan di Inggris, hanya dibutuhkan sekitar $250.000 (sekitar Rp3,9 miliar).

Gaji para bos perusahaan juga lebih dari 250 kali lipat dari rata-rata gaji karyawan mereka, tulis Obama dalam sebuah surat terbuka kepada penggantinya di The Economist pada Oktober 2016.

Selain itu, pada 1979, "1% keluarga kelas atas di AS menerima 7% dari seluruh pendapatan setelah pajak. Pada 2007, jumlah itu meningkat dua kali lipat menjadi 17%," tulis Obama lebih lanjut. Hal yang lebih positif lagi, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem justru menurun.

Migrasi mengubah ekonomi AS

Migrasi tidak resmi di AS sangat sulit untuk diukur, tetapi migrasi yang tercatat mudah untuk dihitung. Salah satu ukurannya adalah jumlah kartu hijau yang diberikan pemerintah AS dari 2009 hingga 2022, di mana tercatat ada lebih dari 14 juta penerima.

Populasi kelahiran warga asing yang tinggal di AS, baik secara legal maupun tidak, telah berkembang pesat dalam lima dekade terakhir dalam hal jumlah dan pangsa populasinya, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Biro Sensus AS pada April tahun ini.

Sementara pada 1970, terdapat 9,6 juta kelahiran pada penduduk asing. Di mana pada 2022, juga terdapat lebih dari 46 juta, atau hampir 14% dari total populasi warga AS.

Dari total keseluruhan, hampir sepertiga dari populasi kelahiran warga asing di AS terjadi pada 2010 atau setelahnya, dan setengahnya tinggal di empat negara bagian AS, seperti California, Texas, Florida, dan New York. Lebih dari setengahnya juga telah menjadi warga negara.

Inflasi tinggi menghantam AS

Sejak Januari 2009, inflasi telah meningkat pesat, lapor Indeks Harga Konsumen.

Ketika Obama mulai menjabat, inflasi berada di angka nol, lalu masuk ke wilayah negatif dan akhirnya naik ke level tertinggi 9,1% pada Juni 2022. September lalu, inflasi turun menjadi 2,4%, angka terendah sejak Februari 2021.

Periode inflasi yang relatif singkat ini memiliki dampak yang panjang dan telah menyebabkan kenaikan biaya hidup yang cukup besar bagi banyak warga AS.

Harga-harga konsumen naik, dan para pemilih sangat tidak senang akan hal itu. Ini adalah salah satu isu terpenting tahun ini dan dapat menentukan hasil pemilu di negara-negara bagian yang masih belum menentukan suara mayoritasnya. Ini juga merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dikendalikan oleh presiden manapun.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

(ita/ita)

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 resmi dilantik pada hari ini, Selasa (1/10/2024). Jumlah anggota DPR periode ini meningkat banyak dibanding pelantikan pada 2019 lalu.

Sebanyak 580 anggota yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilantik pada hari ini di Kompleks Parlemen Senayan. Jumlah tersebut lebih banyak dari pelantikan pada 2019 yakni sebanyak 575 anggota.

Meski jumlahnya lebih banyak, tetapi jumlah partai politik (parpol) pada pelantikan anggota DPR pada hari ini lebih sedikit dibandingkan 2019.

Pada pelantikan anggota DPR RI 2024 terdapat delapan parpol yang lolos parliamentary threshold. Sedangkan, pada 2019 terdapat sembilan parpol yang lolos ambang batas parlemen sebesar 4%.

Berdasarkan catatan Bisnis, dalam pelantikan anggota DPR RI 2024 dengan delapan parpol di antaranya, PDIP mendapat 110 kursi, Golkar 102 kursi, Gerindra 86 kursi, Nasdem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS 53 kursi, PAN 48 kursi, dan Demokrat dengan 44 kursi.

Penetapan anggota DPR RI 2024, mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Jumlah anggota DPR RI terlihat besar, namun jika dibandingkan dengan ukuran anggota parlemen di negara lain seperti Amerika Serikat dan Rusia, jumlahnya kurang lebih sama. Bahkan, jumlah anggota DPR RI jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggota legislatif China.

Amerika Serikat

Sistem lembaga legislatif Amerika Serikat (AS) membentuk dikenal sebagai Kongres. Sama halnya dengan DPR RI, Kongres menetapkan UU yang mengatur kehidupan sehari-hari seluruh warga AS dan dimaksudkan untuk menjadi suara rakyat.

Yang berbeda dari Kongres AS adalah badan ini merupakan lembaga bikameral atau kamar ganda yang terbagi menjadi dua lembaga setara: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR AS) dan Senat. Anggota DPR dan senator AS dipilih dalam Pemilu dan ditunjuk berdasarkan tiap negara bagian.

Meskipun DPR dan Senat memiliki struktur yang berbeda dan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, keduanya bekerja sama untuk mengesahkan UU. Tidak ada RUU yang dapat menjadi UU tanpa melewati kedua majelis Kongres

Melansir VisitUS Capitol, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 435 anggota. Setiap negara bagian diwakili di DPR berdasarkan jumlah penduduknya dan memiliki paling sedikit satu perwakilan. Wilayah administratif AS dan District of Columbia diwakili di DPR oleh delegasi yang menjalankan banyak fungsi yang sama dengan rekan-rekannya, namun tidak dapat memberikan suara dalam pengesahan undang-undang.

Sementara itu, setiap negara bagian diwakili oleh dua senator, dengan total ada 100 anggota yang duduk di Senat AS. Wilayah AS dan District of Columbia tidak diwakili di Senat.

China

China memiliki National People’s Congress (NPC) atau Kongres Rakyat China sebagai lembaga legislatif tertinggi di Negeri Panda tersebut. Berdasarkan situs resminya, NPC terdiri dari para deputi NPC yang dipilih dari 35 unit pemilihan menurut undang-undang.

Unit-unit ini termasuk kongres rakyat provinsi, daerah otonom, kotamadya yang berada langsung di bawah pemerintah pusat, kongres prajurit Tentara Pembebasan Rakyat, dewan pemilihan wakil Daerah Administratif Khusus Hong Kong, dewan pemilihan wakil Daerah Administratif Khusus Makau, dan dewan pemilihan konsultasi rekan senegaranya di Taiwan.

Setiap kongres dipilih untuk masa jabatan lima tahun. NPC memiliki anggota hingga 2.980 orang dan menjadi badan legislatif dengan jumlah terbesar di dunia.

NPC merupakan badan unikameral dan memiliki wewenang membuat UU, pengawasan operasi pemerintah, dan memilih pejabat mayoritas negara.

Rusia

Sementara itu, Rusia memiliki lembaga legislatif tertinggi Majelis Federal Federasi Rusia. Majelis Federal memiliki dari dua kamar yakni State Duma dan Dewan Federasi

Duma dan Dewan Federasi duduk secara terpisah, tetapi dapat bertemu bersama untuk mendengarkan pesan-pesan Presiden dan Mahkamah Konstitusi, pidato-pidato kepala negara asing. Rapat Dewan Federasi dan Duma bersifat terbuka.

Dewan Federasi terdiri dari dua perwakilan dari setiap wilayah Federasi Rusia dari badan eksekutif dan legislatif di wilayah tersebut. Karena komposisi Federasi Rusia berubah karena penggabungan wilayah, jumlah anggota Dewan Federasi juga berubah dari waktu ke waktu.

Pada 1996-2002, Dewan Federasi terdiri dari kepala otoritas eksekutif dan parlemen dari entitas konstituen Federasi Rusia. Setelah reformasi tahun 2000, mereka digantikan oleh perwakilan dari badan-badan ini yang didelegasikan secara permanen ke Dewan Federasi.

Masa jabatan anggota Dewan Federasi (senator) sama dengan masa jabatan badan-badan yang menunjuk.

Sementara itu, State Duma terdiri dari 450 anggota. Warga negara Rusia yang telah mencapai usia 21 tahun dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dapat dipilih sebagai anggota Duma. Anggota Duma tidak boleh merangkap jabatan sebagai senator Dewan Federasi sekaligus. Masa jabatan anggota Duma adalah 5 tahun.

Ketua Komisi Perdagangan dan Sekuritas (SEC) AS, Gary Gensler, diduga melakukan praktik perekrutan pegawai baru berdasarkan afiliasi politik. Hal itu disampaikan oleh tiga komite Kongres AS sekaligus. Sejak menjabat, Gary Gensler dikenal proaktif dalam mengatur aset kripto di Amerika Serikat, terutama mengenai kasus XRP sebagai sekuritas.

Surat yang ditujukan kepada Gary Gensler pada 10 September 2024 atas nama Kongres itu, meminta investigasi terkait dugaan perekrutan pegawai SEC yang didasarkan pada afiliasi politik, yang dianggap melanggar Undang-Undang Reformasi Layanan Sipil tahun 1978.

Surat tersebut secara khusus menyoroti perekrutan Dr Haoxiang Zhu sebagai Direktur Divisi Perdagangan dan Pasar SEC pada November 2021. Dugaan muncul setelah terungkap adanya surel tertanggal 18 Mei 2021, di mana Dr Zhu diduga meyakinkan Gary Gensler mengenai kesesuaiannya dengan spektrum politik yang diinginkan. Enam bulan kemudian, Zhu diangkat sebagai direktur.

“Saya percaya saya berada di spektrum politik yang benar, dan saya senang memberikan rincian sebanyak yang diperlukan agar Anda merasa nyaman,” tulis Zhu dalam surel tersebut kepada Gary Gensler.

Kasus ini memicu kekhawatiran bahwa SEC, di bawah kepemimpinan Gary Gensler, mungkin telah mempertimbangkan ideologi politik dalam keputusan perekrutan, yang bertentangan dengan prinsip netralitas lembaga federal.

“Jika tuduhan ini benar, maka SEC di bawah Gary Gensler telah melanggar Undang-Undang Reformasi Layanan Sipil dan berpotensi mengisi lembaga tersebut dengan pegawai yang memiliki ideologi tertentu,” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Judiciary, Jim Jordan, Ketua Komite Financial Services, Patrick McHenry, dan Ketua Komite Oversight, James Comer itu.

Surat ini juga menyebutkan bahwa beberapa pegawai senior SEC yang dipekerjakan sejak 2021, selama kepemimpinannya, berasal dari organisasi yang dinilai berhaluan kiri, seperti American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) dan Consumer Federation of America. Hal ini memperkuat kecurigaan bahwa ideologi politik memainkan peran dalam proses perekrutan di SEC selama masa jabatan Gary Gensler.

Gary Gensler, Ketua SEC Diminta Mundur

Komite-komite DPR meminta agar SEC, di bawah kepemimpinan Gary Gensler, memberikan dokumen dan komunikasi terkait keputusan perekrutan, pemecatan, atau mutasi terhadap direktur atau staf senior di kantor SEC sejak April 2021. Mereka juga menuntut informasi terkait evaluasi atau pertimbangan afiliasi politik dalam proses perekrutan pegawai, termasuk yang berkaitan dengan Dr Zhu.

Batas waktu untuk SEC, di bawah pimpinan Gary Gensler, menyerahkan dokumen yang diminta adalah 24 September 2024. Komite Judiciary memiliki wewenang untuk mengawasi masalah yang berkaitan dengan kebebasan sipil untuk memandu reformasi legislatif potensial. Komite Financial Services memiliki yurisdiksi untuk mengawasi SEC, sementara Komite Oversight bertanggung jawab atas pengawasan terhadap layanan sipil federal.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan SEC di bawah Gary Gensler mematuhi hukum federal dalam perekrutan pegawai sipil dan mengidentifikasi sejauh mana afiliasi politik mempengaruhi keputusan personel di SEC,” tulis surat tersebut.

Surat ini juga ditembuskan kepada anggota peringkat Komite Judiciary, Jerrold Nadler, anggota peringkat Komite Financial Services, Maxine Waters, serta anggota peringkat Komite Oversight, Jamie Raskin.

Sebelumnya, Asosiasi Blockchain AS meminta agar ketua komisi yang sangat berpengaruh itu, mengundurkan diri serta menghentikan keterlibatannya dalam keputusan terkait penegakan hukum terhadap aset digital yang dianggap sebagai sekuritas. Mereka menyoroti bahwa sang ketua memiliki pandangan yang berbeda, di mana semua aset digital selain Bitcoin dianggap sebagai sekuritas, yang dinilai menunjukkan adanya bias yang dapat mengancam hak proses yang adil bagi pihak-pihak yang sedang diselidiki.

Sejak menjabat, Gary Gensler dikenal proaktif dalam mengatur aset kripto di Amerika Serikat, terutama mengenai kasus XRP sebagai sekuritas, serta perseteruannya dengan berbagai bursa kripto, termasuk Coinbase dan Binance. Donald Trump bahkan menyatakan bahwa jika terpilih kembali sebagai presiden, ia akan segera mencopot Gary Gensler dari posisinya. [ps]

REPUBLIKA.CO.ID, BBERLIN -- Pemerintah Jerman pada Jumat (26/7/2024) menolak klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa hampir tidak ada kematian warga sipil selama serangan militer Israel di Rafah di Gaza selatan. Pernyataan Deschauer merujuk pada pidato Netanyahu di Kongres AS pada Kamis (25/7/2024).

"Sudah terlalu banyak korban tewas dalam konflik ini dan hal ini berdampak pada Gaza dan tentu saja juga berdampak pada Rafah dan wilayah sekitarnya,” kata Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kathrin Deschauer dalam jumpa pers di Berlin.

Saat berpidato di Kongres AS, Netanyahu mengklaim bahwa komandan di Rafah mengatakan hampir tidak ada kematian warga sipil di kota itu, kecuali satu insiden ketika pecahan bom menghantam depot senjata Hamas dan secara tidak sengaja menewaskan 12 orang. Kendati demikian, ada banyak laporan dan video serangan Israel di Rafah yang mengakibatkan korban sipil.

Pemerintah federal, disebutnya, menuntut perlindungan yang jauh lebih baik bagi masyarakat di Jalur Gaza dan khususnya Rafah. Deschauer menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock telah berulang kali menyuarakan harapannya dalam pembicaraannya dengan pihak Israel bahwa warga sipil di Gaza perlu dilindungi dengan lebih baik.

Insiden yang tampaknya dirujuk Netanyahu terjadi pada Mei dan menewaskan sedikitnya 45 orang di sebuah kamp pengungsi Palestina. Serangan udara tersebut melukai lebih dari 200 orang setelah kebakaran terjadi di kamp tersebut akibat serangan tersebut, sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza dan petugas medis Palestina.

Pada minggu yang sama, sedikitnya 29 warga Palestina tewas dalam dua serangan Israel terpisah di kamp pengungsian di Rafah, menurut pejabat Palestina dan PBB. Jumlah korban tewas secara keseluruhan di Gaza telah meningkat menjadi 39.175 sejak 7 Oktober lalu, kata Kementerian Kesehatan di daerah kantong itu pada Kamis. Sebuah pernyataan kementerian menambahkan bahwa sekitar 90.403 orang lainnya telah terluka dalam serangan itu.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok Palestina Hamas.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada 6 Mei.

Gaza: Hamas pada Kamis mengecam kesempatan yang diberikan kepada Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu untuk berpidato di Kongres Amerika Serikat (AS). Mereka menyatakan bahwa Netanyahu seharusnya ditangkap sebagai penjahat perang.

Melansir dari Anadolu Agency, Netanyahu menyampaikan pidato di hadapan Kongres pada hari Rabu, di mana hampir setengah dari anggota Demokrat di Dewan Perwakilan dan Senat keluar sebagai protes terhadap perang dan kejahatan Israel di Jalur Gaza.

"Netanyahu seharusnya ditangkap sebagai penjahat perang dan diserahkan kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) daripada diberi panggung untuk memoles citranya di hadapan dunia dan menutupi pembunuhan massal serta pembersihan etnis di Gaza," kata kelompok perlawanan Palestina tersebut dalam sebuah pernyataan.
"Pidato Netanyahu mencerminkan kedalaman krisis militer, keamanan, dan internasionalnya, yang coba ia tutupi secara publik dengan membenarkan kekalahan yang dialami oleh tentaranya di Gaza," tambah pernyataan Hamas.

Hamas menuduh Netanyahu berusaha mengklaim kemenangan palsu, seperti pembebasan beberapa sandera, sambil mengabaikan "pembantaian-pembantaian mengerikan" terhadap warga sipil di Rafah dan Nuseirat.

Netanyahu tiba di AS pada Senin dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris pada hari Kamis. Dia juga akan bertemu dengan mantan Presiden Donald Trump di Florida pada hari Jumat sebelum kembali ke Israel.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober.

Hampir 39.200 warga Palestina telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 90.400 terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari sembilan bulan sejak serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida di Pengadilan Internasional, yang memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di kota Rafah di selatan, di mana lebih dari 1 juta warga Palestina telah mencari perlindungan dari perang sebelum diinvasi pada 6 Mei. (Shofiy Nabilah)

(FJR)

REPUBLIKA.CO.ID,GAZA — Kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat (AS) dikecam banyak kalangan. Pimpinan Israel yang sudah mendapatkan surat penangkapan dari Kantor Jaksa Kriminal Internasional tersebut pun dikecam musuh terbesarnya di Palestina, Hamas.

Terlebih, orang yang paling bertanggung jawab terhadap tewasnya hampir 40 ribu warga Gaza tersebut diberi kesempatan pidato di depan Kongres AS. “Netanyahu seharusnya ditangkap sebagai penjahat perang dan diserahkan ke ICC (Pengadilan Kriminal Internasional), bukannya diberi kesempatan untuk memoles citranya di hadapan dunia dan menutupi pembunuhan massal dan pembersihan etnis di Gaza,” kata Hamas dalam pernyataannya, Kamis (25/7)

Tak hanya menyampaikan sikap, para pejuang Palestina juga semakin gencar melakukan perlawanan di medan tempur di Gaza. Tentara Israel mengatakan pada Kamis (25/7/2024) bahwa satu tentara lagi tewas dan dua lainnya cedera dalam bentrokan dengan pejuang Palestina di Jalur Gaza Selatan, dilaporkan Anadolu Agency.

Sebuah pernyataan mengidentifikasi tentara zionis Israel yang terbunuh sebagai Sersan Staf Noam Douek (19 tahun) dari Batalyon ke-9 Brigade Korps Lapis Baja ke-401.

Dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (26/7/2024), tentara zionis Israel tidak memberikan rincian tentang tentara yang terluka. Kematian tersebut membuat jumlah tentara Israel yang tewas sejak dimulainya operasi darat Israel di Gaza pada tanggal 27 Oktober menjadi 327 orang dan total kematian tentara sejak tanggal 7 Oktober melonjak menjadi 687.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada awal Oktober 2023.

Hampir 39.200 warga Palestina telah wafat sejak saat itu. Sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 90.400 terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Selama sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan Tel Aviv (Israel) untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, Gaza. Rafah adalah tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada 6 Mei.

Dikutip dari laman Aljazirah, Jumat (26/7/2024), gelombang baru serangan udara oleh jet tempur Israel telah menargetkan Jalur Gaza, termasuk Khan Younis di selatan, kamp pengungsi Bureij di tengah, dan Kota Gaza di utara daerah kantong penduduk itu, lapor koresponden Aljazirah di lapangan.

Pasukan militer Israel menembakkan peluru tajam ke Ambulans yang mengevakuasi orang yang terluka di Khan Younis selatan, tempat invasi darat mematikan oleh pasukan Israel meluas.

Netanyahu bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan Kamala Harris di Washington, tempat wakil presiden memberi tahu Netanyahu bahwa "sudah waktunya untuk menyelesaikan kesepakatan ini" terkait gencatan senjata di Gaza.

Sebelas warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun memberitahu Aljazirah bahwa dia disiksa untuk mendapatkan informasi tentang Hamas dan keberadaan tawanan yang ditahan di Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyampaikan kekhawatiran atas situasi di Jalur Gaza, ketika bertemu kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

Kepada Netanyahu, Harris mengatakan bahwa apa yang telah terjadi di Gaza selama sembilan bulan terakhir sebagai peristiwa yang "menghancurkan." Dia mengacu pada dokumentasi dan foto anak-anak yang tewas akibat perang, atau orang-orang yang putus asa dan lapar berusaha menyelamatkan diri dengan mengungsi berkali-kali.

"Kita tidak bisa berpaling dari tragedi ini. Kita tidak bisa membiarkan diri kita mati rasa terhadap penderitaan. Dan saya tidak akan tinggal diam," kata Harris kepada wartawan, setelah pertemuan dengan Netanyahu di Washington, Kamis (25/7).

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu diadakan sehari setelah Netanyahu berpidato di Kongres AS. Perang di Gaza, sepanjang sejarah perang perkotaan, merupakan yang paling rendah rasio antara korban prajurit dan warga sipil. Padahal, sebanyak lebih dari 38.800 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak saat itu telah tewas, sementara lebih dari 89.400 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Selama lebih dari sembilan bulan sejak serangan, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan akses makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang dalam putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei.

"Saya sampaikan dengan jelas keprihatinan serius saya tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan di sana, dengan lebih dari 2 juta orang menghadapi krisis pangan dan setengah juta orang mengalami kerawanan pangan akut," kata Harris.

Kata Sekjen PBB

Lihat halaman berikutnya >>>

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti situasi kemanusiaan di Jalur Gaza serta menegaskan kembali pentingnya solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

"Situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk," kata Guterres di Washington pada Kamis (25/7).

Pertama, ujarnya, karena operasi militer dengan jumlah pembunuhan dan tingkat kehancuran tertinggi di dunia, yang pernah ia lihat sejak menjabat sebagai Sekjen PBB pada 2017.

"Alasan kedua adalah karena jumlah bantuan kemanusiaan sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Pernyataan itu ia sampaikan sehari setelah kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sidang gabungan Kongres AS.

Netanyahu mengklaim bahwa perang di Gaza, sepanjang sejarah pertempuran kota, merupakan yang paling rendah rasio antara korban prajurit dan warga sipil.

Guterres menolak mengomentari pernyataan Netanyahu karena menurutnya tidak ada fakta yang baru.

"Jadi, tidak ada yang dikatakan (Netanyahu) yang layak dikomentari, dan jelas, kita benar-benar harus menjaga solusi dua negara sebagai satu-satunya solusi jangka panjang yang mungkin untuk perdamaian di kawasan itu, terlepas dari apa pun yang dikatakan oleh siapa pun, di mana pun," ujar Guterres.

Guterres mengatakan dia belum menghubungi Netanyahu ketika dia berada di AS untuk membahas serangan terhadap konvoi PBB di Gaza.

"Saya belum menghubungi Perdana Menteri, tetapi orang-orang kami telah menghubungi, baik otoritas Israel maupun negara-negara lain, untuk memastikan bahwa insiden yang disesalkan seperti ini tidak terulang," katanya.

Netanyahu menghadapi gelombang protes sejak tiba di Washington pada Senin (22/7).

Ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes pidatonya di Kongres AS dan kebijakannya di Gaza. Mereka juga menuntut gencatan senjata di daerah kantong Palestina yang dikepung itu.

Hampir 39.200 warga Palestina tewas dan lebih dari 90.400 orang terluka akibat perang Israel, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum kota itu diserang pada 6 Mei 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok pejuang Palestina, Hamas, mengecam kesempatan yang diberikan kepada kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk berpidato di hadapan Kongres AS.

“Netanyahu seharusnya ditangkap sebagai penjahat perang dan diserahkan ke ICC (Pengadilan Kriminal Internasional), bukannya diberi kesempatan untuk memoles citranya di hadapan dunia dan menutupi pembunuhan massal dan pembersihan etnis di Gaza,” kata Hamas dalam pernyataannya, Kamis (25/7).

Netanyahu menyampaikan pidato di hadapan Kongres AS pada Rabu (24/7), di mana hampir setengah dari anggota parlemen Demokrat di DPR dan Senat melakukan aksi keluar dari ruangan (walk out) sebagai protes terhadap perang dan kejahatan Israel di Jalur Gaza.

“Pidato Netanyahu mencerminkan kedalaman krisis militer, keamanan, dan internasional yang coba ia tutupi di depan publik dengan membenarkan kekalahan yang diderita oleh tentaranya di Gaza,” ujar Hamas.

Hamas menuduh Netanyahu berupaya mengklaim kemenangan palsu, seperti pembebasan beberapa sandera, sambil mengabaikan “pembantaian mengerikan” yang dilakukan terhadap warga sipil di Rafah dan Nuseirat.

Netanyahu tiba di AS pada Senin (22/7) dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris pada Kamis.

Ia juga akan bertemu dengan mantan Presiden Donald Trump di Florida pada Jumat, sebelum kembali ke Israel.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

Hampir 39.200 warga Palestina tewas dan lebih dari 90.400 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Selama sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah, di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum kota itu diserang pada 6 Mei lalu.

Komentar Iran

Lihat halaman berikutnya >>>

Kelompok pejuang Palestina Jihad Islam menyebut pidato Benjamin Netanyahu di hadapan Kongres AS penuh kebohongan dan tuduhan, sekaligus memperlihatkan bahwa perdana menteri Israel itu tidak berniat mengakhiri perang di Gaza.

Menurut Al Jazeera, Jihad Islam mengatakan Netanyahu telah membuktikan dalam pidatonya bahwa keberadaan dia dalam perang rapuh.

“Kebohongan Netanyahu bahwa tentaranya tidak membunuh satu pun warga sipil dalam serangan di Kota Rafah merupakan hinaan bagi dunia,” kata Jihad Islam melalui pernyataan.

“Ucapan Netanyahu dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak berniat mengakhiri agresinya di Gaza, dan upayanya untuk mendapatkan lampu hijau dari AS adalah untuk memperluas jangkauan perang dan mencakup seluruh wilayah,” kata kelompok itu.

Netanyahu berpidato selama sidang gabungan Kongres AS pada Rabu (24/7), ketika ketegangan meningkat akibat perang yang dilancarkan rezim zionis Israel di Gaza.

Pidato itu dia sampaikan sementara ribuan orang berunjuk rasa di sekitar gedung Kongres AS, Capitol Hill, untuk mengecam kejahatan rezim Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Media AS melaporkan bahwa pemimpin Israel Benjamin Netanyahu memutarbalikkan tindakan tentaranya di Jalur Gaza, yang oleh banyak orang dikatakan sebagai genosida, dan berusaha menutupi fakta dalam pidatonya di hadapan Kongres AS, Kamis (25/7).

Mungkin "distorsi" terbesar yang dilakukan Netanyahu selama pidatonya yang berlangsung hampir satu jam pada Selasa (23/7) adalah ketika dia mengklaim bahwa tidak ada warga sipil yang tewas di selatan kota Rafah, yang diserbu militer Israel pada awal Mei.

Padahal banyak laporan tentang serangan udara dan pemboman yang mengakibatkan banyak korban di kota Gaza.

Banyak anggota parlemen Demokrat yang melewatkan pidato tersebut, dan pengunjuk rasa pro-Palestina berdemonstrasi di luar gedung Capitol tempat dia berpidato dan di hotelnya.

"Netanyahu, yang popularitasnya telah anjlok dari tingkat sebelum perang, bertujuan untuk menggambarkan dirinya sebagai negarawan yang dihormati oleh sekutu terpenting Israel dan disambut di Washington," tulis The Associated Press.

"Tugas itu diperumit oleh pandangan orang Amerika yang semakin terbagi tentang Israel dan perang, yang telah muncul sebagai isu utama dalam pemilihan presiden AS," tambahnya.

Netanyahu mendistorsi peran Israel di Gaza

The Washington Post menunjukkan bahwa keangkuhan Netanyahu tentang mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Palestina bertentangan dengan pernyataan PBB dan organisasi bantuan internasional.

Benny Gantz, pemimpin Partai Persatuan Nasional oposisi Israel, menuduh Netanyahu sengaja menunda perjanjian gencatan senjata selama berbulan-bulan.

Namun, surat kabar itu menekankan bahwa Netanyahu berusaha untuk menyajikan "gambaran" yang sangat berbeda dalam pidatonya, dengan mengklaim bahwa jika kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyerah dan membebaskan semua sandera, perang akan berakhir.

Politico menulis bahwa Netanyahu menolak tuduhan tentang serangan Israel di Gaza.

Mereka memperkirakan bahwa pidato itu tidak akan menyebabkan perubahan signifikan dalam dukungan untuk Israel di antara Partai Republik dan Demokrat.

CNN mengatakan Netanyahu "secara keliru meremehkan dan mengalihkan perhatian pada peran Israel dalam menyebabkan pertikaian sipil yang sedang berlangsung di Gaza."

CNN mencatat bahwa sebagian besar pidatonya, pemimpin Israel itu berfokus pada "perang yang sedang berlangsung dan membidik pada musuh-musuhnya - Iran, Mahkamah Pidana Internasional, dan para pengunjuk rasa."

Netanyahu menghadapi penolakan

Tokoh-tokoh terkemuka di Kongres Amerika, termasuk Senator Bernie Sanders dan mantan ketua DPR AS Nancy Pelosi, mengkritik "penjahat perang" tersebut.

"Ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Amerika seorang penjahat perang diberi kehormatan. Dia seharusnya tidak diterima di Kongres Amerika Serikat," kata Sanders pada Selasa.

Pelosi menanggapi di platform X dan berkata: "Presentasi Benjamin Netanyahu di Ruang DPR hari ini sejauh ini merupakan presentasi terburuk dari semua pejabat asing yang diundang dan diberi kehormatan untuk berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat."

Rashida Tlaib, satu-satunya anggota Kongres Palestina-Amerika, mengatakan tentang tepuk tangan meriah Netanyahu di aula kongres: "Saya ada di sana dan itu menjijikkan."

Dia memegang plakat kecil dua sisi yang bertuliskan: "Penjahat perang" di satu sisi dan "Bersalah atas Genosida" di sisi lainnya selama pidato Netanyahu.

Ribuan pendukung pro-Palestina mengorganisir demonstrasi di jalan-jalan Washington, di sekitar dan di dalam hotel tempat Netanyahu menginap.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -KAIRO. Pada Kamis (26/7/2024), Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan bahwa pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disampaikan di hadapan Kongres AS menunjukkan ia tidak ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Reuters memberitakan, Netanyahu menyampaikan pidato di hadapan Kongres AS dalam pidato keempat yang memecahkan rekor oleh seorang pemimpin asing dalam pertemuan gabungan Senat dan DPR AS.

Ia berbicara tentang perlunya membentuk aliansi keamanan di Timur Tengah untuk melawan Iran.

"Pidato Netanyahu penuh dengan kebohongan dan tidak akan berhasil menutupi kegagalan dan kekalahan dalam menghadapi perlawanan untuk menutupi kejahatan perang genosida yang dilakukan tentaranya terhadap rakyat Gaza," kata Abu Zuhri dalam sebuah wawancara.

Ia menambahkan bahwa aliansi apa pun dengan Israel dari pihak mana pun akan menjadi pengkhianatan terhadap darah para martir.

Netanyahu juga mengatakan bahwa Israel tidak ingin membangun kembali Gaza. Dan bahwa setelah perang dengan militan Hamas, daerah kantong itu harus dipimpin oleh orang-orang Palestina yang tidak ingin menghancurkan Israel.

Juru bicara presiden Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menanggapi dengan mengatakan: "Rakyat Palestina ... adalah satu-satunya yang memutuskan siapa yang akan memerintah mereka."

"Sikap permanen kami adalah bahwa satu-satunya solusi untuk mencapai keamanan dan stabilitas adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tambahnya.

Menurut penghitungan Israel, para pejuang yang dipimpin Hamas memicu perang pada 7 Oktober dengan menyerbu Israel selatan, menewaskan 1.200 orang dan menawan 250 orang.

Hamas dan militan lainnya masih menyandera 120 orang; Israel yakin sekitar sepertiga dari mereka telah tewas.

Sementara, menurut kementerian kesehatan Gaza, lebih dari 39.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengecam pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di depan Kongres Amerika Serikat sebagai pidato yang memalukan.

Lapid mengkritik Netanyahu, terutama karena tidak bertanggung jawab atas kegagalannya dalam peristiwa 7 Oktober. Yapid juga mengecam Netanyahu karena tidak menerima kesepakatan dengan Hamas untuk mengambil tawanan Israel yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Gaza.

“Memalukan! Satu jam berbicara tanpa mengucapkan satu kalimat pun: 'Akan ada kesepakatan penyanderaan,'” dia memposting di akunnya di platform X seperti dikutip dari Al-Mayadeen.

Dalam sebuah unggahan terpisah, tokoh oposisi tersebut mengatakan, “Kami mendengar Netanyahu berbicara tentang 7 Oktober seolah-olah dia tidak tahu siapa yang menjadi perdana menteri dan siapa yang bertanggung jawab atas bencana tersebut.”

Lapid menjelaskan, selama pidatonya di depan Kongres, Netanyahu memiliki kesempatan untuk mengumumkan bahwa dia menerima kesepakatan yang akan membawa kembali para tawanan di Gaza sebelum mereka semua mati di terowongan. “Dia tidak melakukan hal itu,” tambah Lapid.

Netanyahu memohon kepada AS pada Rabu dalam pidatonya di Kongres untuk mempercepat bantuan militer kepada Israel untuk mengakhiri perang di Gaza.

Dia mengklaim bahwa dia secara aktif bekerja untuk membebaskan para tawanan di Gaza, menyatakan optimisme bahwa upaya tersebut akan berhasil. Perdana menteri yang terancam ditahan oleh Jaksa Pengadilan Internasional ini benar-benar menutup mata terhadap fakta bahwa dia telah menghalangi semua upaya untuk mencapai kesepakatan sejak sebelum perundingan dimulai.

Dia menyuarakan keyakinannya akan upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mengamankan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza dengan Noa Argamani, salah satu tawanan yang dibebaskan, yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut CNN, polisi Kongres menangkap setidaknya lima pengunjuk rasa di Gedung Kongres AS selama pidato Netanyahu. Sementara itu, sebuah media Israel melaporkan bahwa beberapa anggota keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza, mengenakan kaos yang menyerukan kesepakatan pertukaran tawanan, ditahan di pintu masuk Kongres.