Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan perombakan susunan direksi dan komisaris di tubuh PT Pertamina (Persero) diharapkan mampu mendorong lebih banyak terobosan ke depan.

Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11/2024), resmi mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina untuk menggantikan Nicke Widyawati yang telah menjabat sejak 2018.

“Bu Nicke saya rasa sudah bekerja maksimal dan beliau sudah menjabat sampai 6 tahun. Jarang Dirut [Direktur Utama] Pertamina selama itu,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Dia menuturkan bahwa ditunjuknya Simon Aloysius sebagai nakhoda baru Pertamina diharapkan dapat mendorong terobosan anyar di Pertamina. Erick Thohir juga telah menitipkan sejumlah poin penting guna mendorong kinerja perseroan ke depan.

“Ada beberapa poin yang saya titipkan dan saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal, apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung,” kata Erick.

Kementerian BUMN juga merombak susunan komisaris Pertamina. Mochamad Iriawan atau Iwan Bule ditunjuk sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani didapuk sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan pemberhentian serta penghentian arah dan komisaris BUMN termasuk Pertamina, merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diizinkan oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar dalam keterangan resmi perusahaan.

Meski demikian, dia menyatakan perubahan bakal menjadi energi baru untuk keberlanjutan Pertamina, serta kepemimpinan arah sebelumnya menjadi landasan untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Mochamad Iriawan yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan pejabat tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sementara itu, Dony Oskaria selaku Wakil Komisaris Utama Pertamina merupakan Wakil Menteri BUMN. Adapun, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana merilis aturan baru dalam waktu dekat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan di lingkungan perusahaan pelat merah.

Erick menyatakan bahwa beleid dalam payung hukum Peraturan Menteri (Permen) ini akan menjadi salah satu langkah untuk mencegah konflik kepentingan, yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN.

"Pengadaan di BUMN itu tidak boleh lagi ada anak, cucu, yayasan atau bahkan konflik dari direksi dengan saudaranya memakai perusahaan-perusahaan yang tersembunyi," ujarnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Penerbitan aturan baru ini juga sejalan dengan rencana Kementerian BUMN untuk meningkatkan kerja sama antara perusahaan pelat merah dengan swasta.

Menurut Ketua Umum PSSI tersebut, dengan pasar yang semakin terbuka, akan tercapai titik keseimbangan baru antara BUMN, pihak swasta, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta investasi baik dari luar maupun dalam negeri.

Kondisi itu mengingat tingkat kewirausahaan Indonesia baru menyentuh angka 3,4% atau tertinggal dibandingkan dengan negara lain yang dapat mencapai 5%-8%.

“Peran BUMN nanti kita nanti terus dorong, bagaimana nanti perusahaan menengah naik kelas dan private sector juga kami buka kerja samanya,” tuturnya.

Sementara itu, Erick menegaskan Kementerian BUMN akan mempersiapkan aturan anyar ini secara cepat dan melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Permen-nya kami akan sediakan secepatnya, tetapi nanti kami akan laporkan dulu karena ini kan kembali mendorong sesuai dengan pidato beliau [Presiden Prabowo] yang kami harus jaga,” kata Erick.

Bisnis.com, JAKARTA – Bos emiten maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) meyakini perbaikan kinerja fundamental akan terus berlanjut meskipun bottom line perseroan pada paruh tahun ini masih membukukan kerugian.

Sampai dengan semester I/2024, GIAA membukukan rugi bersih senilai U$$101,65 juta atau meningkat 32,88% dari tahun sebelumnya yakni US$76,5 juta. Kenaikan rugi bersih emiten BUMN itu terjadi di tengah kinerja pendapatan yang mengalami peningkatan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa GIAA secara grup membukukan pendapatan usaha sebesar US$1,62 miliar, tumbuh 18,27% year on year (YoY).

Capaian itu dikontribusikan oleh pendapatan penerbangan berjadwal sebesar US$1,27 miliar, atau meningkat 15,72% YoY. Adapun pendapatan penerbangan tidak terjadwal mencapai US$177,97 juta, dan pendapatan lainnya menyumbang US$167,6 juta.

“Hingga pertengahan tahun 2024, Garuda Indonesia secara bertahap berhasil mengimplementasikan sejumlah langkah strategis optimalisasi kinerja baik dari aspek layanan dan aspek operasional,” ujar Irfan dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Pendapatan usaha GIAA juga selaras dengan pertumbuhan jumlah penumpang yang mencapai 11,53 juta atau meningkat 27,40% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 9,05 juta penumpang.

Secara terperinci, capaian angkutan penumpang hingga akhir Juni lalu berasal dari Garuda Indonesia sebanyak 5,27 juta penumpang yang meningkat 45,17% YoY, sedangkan Citilink mencapai 6,27 juta penumpang tumbuh 15,49% secara tahunan.

Irfan menambahkan GIAA turut mencatatkan pertumbuhan EBITDA sebesar 14,91% menjadi US$416,48 juta dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar US$326,40 juta.

Namun, di sisi lain, perseroan mencatatkan pembengkakan beban usaha dari US$1,24 miliar menjadi US$,153 miliar. Beban operasional GIAA tercatat mencapai US$839,12 juta dan beban pemeliharan dan perbaikan US$257,57 juta.

Selain itu, beban kebandaraan naik dari US$97,15 juta menjadi US$123,05 juta dan beban pelayanan penumpang membengkak dari US$80,36 juta menjadi US$107,16 juta. Peningkatan beban ini yang akhirnya membuat GIAA menorehkan rugi bersih.

“Tidak dapat dipungkiri di tengah fase industri penerbangan global yang masih terus bergerak dinamis pascapandemi, penguatan profitabilitas perusahaan masih menjadi tantangan utama yang terus kami akselerasikan,” kata Irfan.

Dia menambahkan manajemen meyakini GIAA dapat mempertahankan kinerja positif dari sisi pendapatan usaha hingga akhir tahun. Upaya tersebut ditempuh melalui fokus peningkatan alat produksi, optimalisasi jaringan penerbangan, hingga memperluas portofolio bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Divestasi menjadi salah satu agenda penting yang ditempuh oleh dua emiten BUMN, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) pada tahun ini. Neraca keuangan dua BUMN itu diharapkan kian sehat dengan aksi pelepasan aset ke investor strategis.

Langkah maju perkembangan rencana divestasi dipaparkan oleh manajemen Jasa Marga dalam Pubex Live 2024. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko JSMR Pramitha Wulanjani mengatakan saat ini proses pelepasan 35% saham PT Jasamarga Transjawa Tol atau JTT kepada konsorsium Metro Pacific Tollways Corp (MPTC) dan GIC Pte. Ltd. masih berlangsung.

“Jadi, memang posisi saat ini divestasi JTT masih berlangsung dan memang kami harapkan dapat selesai pada September 2024,” ujarnya dalam Pubex Live 2024, Rabu (28/8/2024).

Jasa Marga dengan konsorsium MPTC dan GIC Pte. Ltd., telah meneken Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) terkait divestasi 35% saham JTT pada 28 Juni 2024.

Dalam keterbukaan informasi, First Pacific Company Limited selaku induk MPTC menjelaskan bahwa proses akuisisi 35% saham JTT terdiri atas tiga tahap.

Pertama, konsorsium MPTC dan GIC menandatangani CSPA dengan Jasa Marga untuk menyepakati pembelian 6,2 miliar saham JTT atau setara 28,5% dari total saham. Nilai transaksi ini mencapai US$782 juta atau Rp12,82 triliun.

Kedua, konsorsium mengakuisisi 205,45 juta lembar saham atau 0,9% saham milik Koperasi Konsumen Karyawan Jalin Marga Sejahtera senilai US$25,9 juta atau Rp425 miliar.

Ketiga adalah konsorsium MPTC dan GIC akan menandatangani perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat (PPSB). Nantinya, JTT akan menerbitkan 1,2 miliar saham portepel atau 5,6% saham dengan nilai US$152,5 juta setara Rp2,5 triliun.

Dengan demikian, total nilai divestasi 35% saham JTT milik Jasa Marga kepada konsorsium MPTC dan GIC mencapai US$960,3 juta atau setara dengan Rp15,75 triliun.

Terkait aksi korporasi ke depan, Pramitha menjelaskan bahwa perseroan jalan tol itu terbuka terhadap berbagai peluang dengan tetap mempertahankan posisi sebagai pemegang saham mayoritas di sejumlah perusahaan anak milik Jasa Marga.

“Kepemilikan saham Jasa Marga di anak perusahaan itu masih sangat tinggi, sehingga bisa kami optimalkan. Namun, juga tetap mempertahankan posisi Jasa Marga sebagai [pemegang saham] mayoritas,” tutur Pramitha.

PTPP Bidik Rp1 Triliun

Sementara itu, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menempuh divestasi sebagai bagian dari strategi untuk menurunkan beban utang melalui dekonsolidasi anak usaha.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir Juni 2024, PTPP secara konsolidasi memiliki utang jangka panjang Rp10,53 triliun. Jumlah ini terdiri atas utang jangka panjang kepada pihak berelasi Rp6,32 triliun, sedangkan pihak ketiga mencapai Rp4,2 triliun.

Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto mengatakan bahwa utang jangka panjang digunakan perseroan untuk memenuhi kebutuhan investasi. Namun, utang tersebut memiliki beban biaya yang cukup tinggi sehingga memberatkan neraca keuangan perusahaan.

“Untuk utang jangka panjang yang memiliki biaya cukup tinggi akan kami kurangi melalui refinancing dengan yang lebih murah. Tentunya, pengelolaan utang ini kami targetkan sampai dengan 2029 akan turun,” ujarnya dalam Pubex Live 2024, Rabu (28/8/2024).

Di samping itu, Agus menjelaskan bahwa target penurunan utang PTPP juga ditempuh melalui divestasi yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp1 triliun. Secara proporsi, divestasi dari sektor infrastruktur sebesar 63% dan aset berwujud 37%.

Sejumlah aset yang akan dilepas perseroan adalah kepemilikan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi sebesar 100%, PT PP Infrastruktur 48%, PT PP Semarang Demak mencapai 24,10%, dan PT Celebes Railway Indonesia sebanyak 47,81%.

“[Penurunan utang] juga ditempuh melalui mekanisme pembukuan yang dikonsolidasikan dari beberapa anak perusahaan, sehingga terkait dengan utang ini tidak membebani balance sheet dari PTPP,” tutur Agus Purbianto.