JAKARTA, investor.id – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang bakal mengevaluasi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dalam enam bulan ke depan. Langkah mengevaluasi menteri, wakil menteri (wamen), hingga direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sudah tepat karena akan mengefektifkan kekuasaan eksekutif.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS D Nicky Fahrizal menilai model Presiden Prabowo adalah mengefektifkan kekuasaan eksekutif. Daya jangka proses eksekutif itu mencakup direksi-direksi BUMN sehingga lebih efektif.

"Jadi bukan hanya menteri dan wamen alias wakil menteri saja yang dievaluasi. Implikasi dari ini, direksi BUMN juga Dievaluasi," ucapnya, selesai diskusi “CSIS Merespon Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko dan Masukan” di Jakarta, Jumat (25/10/2025).

Nick Fahrizal menerangkan, menteri BUMN yang nantinya akan mengevaluasi direksi BUMN atas instruksi dari Presiden Prabowo. Dari sana akan dinilai siapa saja yang kurang efisien, melakukan tindak korupsi, atau kurang berdaya dalam bekerja.

"Kemungkinan besar bila Menteri BUMN tidak tegas terhadap direksi BUMN, sang menteri bisa dicopot oleh presiden. Saya melihat Prabowo itu mengefektifkan kekuasaan eksekutif," sambungnya.

Namun, sejauh mana kekuasaan eksekutif tersebut sampai, itulah yang akan dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo yang dinamakan model kekuasaan eksekutif tunggal. Hal itu tak akan lolos dari monitoring presiden, katanya.

Nicky menegaskan, Prabowo akan efektifkan kekuasaan eksekutif tunggal yang solid. Dengan demikian, institusi yang berada di bawah kekuasaan eksekutif tak akan lolos dari evaluasi presiden.

"Mudah-mudahan ini menjadi komitmen dan ketegasan dalam melakukan evaluasi seorang presiden. Secara politik apa yang dikatakan selama kampanye dan awal pemerintahan baru ini bisa selaras dan dibuktikan agar publik bisa menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto dapat dipercaya," kata Nicky.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan akan mengevaluasi para menteri dan wamen Kabinet Merah Putih setelah enam bulan dilantik atau pada Maret-April 2025. Mereka akan mendapatkan catatan dan langsung ditindak tegas jika tidak menunjukkan hasil baik atau melanggar.

Adik Presiden Prabowo itu mengatakan setiap menteri dan wamen akan dievaluasi. Adapun Kabinet Merah Putih terdiri dari 53 menteri dan 56 wamen. Mereka yang kurang efisien, korupsi, atau kurang berdaya, akan dilepas, katanya, sembari menambahkan Prabowo merupakan sosok yang tegas.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergantian direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali menjadi sorotan, terutama ketika pergantian terjadi secara masif berbarengan dengan pergantian rezim pemerintahan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai bahwa pergantian direksi di BUMN merupakan hal yang lumrah dan kerap didorong oleh berbagai faktor, mulai dari evaluasi kinerja hingga ekspektasi baru terhadap target-target perusahaan.

Menurut Tauhid, pergantian direksi BUMN umumnya terjadi sebagai bagian dari dinamika manajerial. “Kadang-kadang, pergantian itu hanya Menteri yang tahu secara detail. Bisa jadi ada evaluasi atau ekspektasi baru dengan masuknya orang-orang baru, biasanya begitu,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (24/10).

Namun, ia juga mencatat bahwa sering kali tidak ada pola khusus yang jelas dalam pergantian tersebut. "Kadang-kadang alasannya hanya penyegaran," imbuhnya.

Tauhid juga menyoroti fenomena pergantian yang terjadi dalam waktu cepat, bahkan di bawah satu tahun, seperti yang terjadi pada Direktur Utama Bulog baru-baru ini. "Kalau ada yang cepat diganti, berarti ada dua hal: apakah kinerja tidak sesuai ekspektasi target atau memang diperlukan orang baru yang diharapkan bisa memperbaiki situasi," jelasnya.

Dari perspektif INDEF, pergantian direksi seharusnya bisa menjawab tantangan ekonomi baru dan target-target pertumbuhan, termasuk kontribusi BUMN dalam mendorong investasi dan perekonomian nasional.

"BUMN memiliki dua tujuan utama, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan keuntungan bagi negara. Kedua hal ini yang harus dicapai oleh setiap BUMN," tambah Tauhid.

Terkait masifnya pergantian direksi setelah pergantian rezim, Tauhid mengakui bahwa belum ada indikasi khusus yang menjelaskan pola tersebut.

"Yang profesional harus lebih dominan dibandingkan yang berasal dari dorongan politik," ujarnya, sambil menambahkan bahwa evaluasi kinerja tetap menjadi acuan utama dalam mempertahankan atau mengganti direksi BUMN.

Ia juga menilai bahwa sejauh ini, kontribusi BUMN terhadap negara, terutama melalui dividen, masih didominasi oleh segelintir BUMN besar, sementara BUMN kecil masih membutuhkan perbaikan. "Kalau target dividen tercapai, kinerjanya bagus. Sebagian direksi mungkin bisa dipertahankan, dan sebagian lagi perlu diganti," tutup Tauhid.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN memiliki cara tersendiri dalam menentukan kandidat terbaik yang ditugaskan sebagai Direktur Keuangan di perusahaan pelat merah.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menjelaskan bahwa pihaknya memiliki dua acara untuk mendapatkan talenta terbaik yang berpotensi menghuni jabatan Direktur Keuangan atau Chief Financial Officer (CFO) BUMN.

“Kami ada dua [cara] pertama tentunya dari pengembangan internal dan kami ada juga CFO School juga,” ujarnya saat ditemui seusai acara CFO Club di Hotel The Westin Jakarta, yang digelar bebrapa waktu lalu.

Sebagai informasi, CFO School merupakan program pendidikan yang bertujuan mengembangkan kompetensi para CFO BUMN, baik dari sisi keterampilan manajemen keuangan hingga memperdalam pemahaman tentang peraturan keuangan.

Tiko juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN memiliki talent pool yang dapat direkrut dari luar perusahaan pelat merah. Di sisi lain, pihaknya juga merekrut kandidat-kanditat terbaik yang datang dari internal perusahaan.

“Jadi, kami juga kombinasi antara CFO yang diambil melalui headhunter dan sebagainya, tapi kami juga groom dari dalam yang memang talenta terbaik dari BUMN,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, President CFO Club Indonesia Yuanita Rohali menuturkan bahwa pihaknya memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya CFO yang tidak hanya memiliki keahlian keuangan, tetapi juga dalam hal kepemimpinan.

“Dalam menghadapi masa depan, CFO yang adaptif, inovatif, dan visioner akan menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam meraih peluang di tengah ketidakpastian,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal CFO Club Indonesia Alvin Christian turut mengungkapkan tantangan bagi para CFO, salah satunya terkait dengan regulasi yang semakin kompleks.

Menurutnya, CFO dituntut untuk memastikan agar sistem di perusahaan selaras dengan berbagai peraturan, mulai dari pelaporan keuangan, pajak, lingkungan, hingga tanggung jawab sosial.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan kocok ulang jajaran Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan pelat merah. Sejak awal 2024, sudah ada belasan perseroan yang mengalami perubahan kepengurusan.

Perseroan terdiri BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas), kelistrikan, infrastruktur, perbankan, pertambangan, perkeretaapian, pupuk, kesehatan, jasa pelayaran, pelabuhan, hingga asuransi.

Berikut deretan BUMN yang mengalami kocok ulang jajaran Direksi dan Komisaris hingga per Juli 2024:

PT Pertamina (Persero)

Per Juni 2024, Erick menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina. Dia menggantikan Basuki Tjahaja alias Ahok yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Erick juga mengangkat Condro Kirono sebagai Komisaris Independen di perusahaan yang sama.

PT PLN (Persero)

Di bidang kelistrikan, pemegang saham menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN, menggantikan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo. Perombakan ini diumumkan per Selasa (23/7/2024) kemarin.

Lalu, mengangkat Andi Arief selaku Komisaris Independen.

MIND ID

Di sektor pertambangan, Erick Thohir menunjuk Grace Natalie Louisa sebagai Komisaris Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID. Pemegang saham juga menyetujui pemberhentian Jisman Parada Hutajulu dari Komisaris.

Kemudian, mengangkat Fuad Bawazier Komisaris Utama dan Pamitra Wineka sebagai Komisaris Independen.

PT PGN Tbk (PGAS)

Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk (PGAS) mengalami perubahan Dewan Direksi dan Komisaris sekaligus. Pemegang saham memberhentikan Luky Alfirman sebagai Komisaris, Beni Syarif Hidayat selaku Direktur SDM dan Penunjang Bisnis, Christian H Siboro sebagai Komisaris Independen.

Selanjutnya, mengangkat Rachmat Hutama sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis, Arief Kurnia Risdianto Direktur Manajemen Risiko, Luky Alfirman Komisaris untuk periode kedua, Christian H Siboro Komisaris Independen untuk periode kedua, Tony Setyo Boedi Hoesodo Komisaris Independen, Fadjar Hariyanto Widodo Direktur Keuangan, dan Ratih Esti Prihatini selaku Direktur Komersial

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI

Perombakan Direksi dan Komisaris juga terjadi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Per 5 Maret 2024, Kementerian BUMN mengangkat Elen Setiadi sebagai Komisaris KAI.

Selain itu, Dadan Rudiansyah mengisi posisi Direktur Keselamatan dan Keamanan. Serta Rosma Handayani selaku Direktur SDM dan Umum KAI.

Kementerian BUMN lalu memberhentikan Riza Primadi sebagai Komisaris Independen KAI, Sandry Pasambuna dari Direktur Keselamatan dan Keamanan, dan Suparno sebagai Direktur SDM dan Umum.

PT Timah Tbk (TINS)

Para pemegang saham TINS sepakat memberhentikan Direktur Pengembangan Usaha Koko Wigyantoro dan Direktur Sumber Daya Manusia, Tigor Pangaribuan.

Sebagai gantinya, mengangkat Dicky Octa Zahriadi untuk mengisi kursi Direktur Pengembangan Usaha dan Hendra Kusuma Wardana sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

Sementara itu, tak ada perubahan dalam susunan Dewan Komisaris.

PT Surveyor Indonesia

Erick Thohir merombak Dewan Direksi dan Komisaris Surveyor Indonesia. Dia menunjuk Sandry Pasambuna sebagai Direktur Utama, menggantikan M Harris Witjaksono yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

Wahyu Witjaksono diangkat menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, menggantikan Rosmanidar Zulkifli.

Untuk Dewan Komisaris, pemegang saham mengangkat Wawan Sunarjo sebagai Komisaris Utama menggantikan Dody Widodo. Lalu, Echsan Sutaji sebagai Komisaris Independen menggantikan Ferry Andrianto.

PT Dirgantara Indonesia (PTDI)

Soal perubahan di BUMN pembuat pesawat, Erick memberhentikan Wildan Arief sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM PTDI, lalu mengangkat Megy Sismandany sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM.

Perum Perhutani

Pada tahun ini, pergantian Direksi juga terjadi di Perum Perhutani. Hal ini ditandai dengan penunjukan Sandy Mukhlisin sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-157/MBU/07/2024, Erick memberhentikan Dewi Fitrianingrum sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perhutani.

PT Hutama Karya (Persero)

Di sektor infrastruktur, Erick mengubah nomenklatur Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko PT Hutama Karya (Persero).

Dalam keputusannya, nomenklatur jabatan anggota Direksi perseroan mengalami perubahan yang semula adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, diubah menjadi dua jabatan terpisah yakni Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko.

Eka Setya Adrianto yang semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko kini dialih tugaskan menjadi Direktur Keuangan. Kemudian, Sugiarti kini menempati posisi Direktur Manajemen Risiko.

PT Indofarma Tbk (INAF)

Untuk emiten BUMN farmasi, Direktur Utama Agus Heru Darjono, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Sumber Daya Manusia Ariesta Krisnawan, dan Direktur Produksi & Supply Chain Jejen Nugraha, resmi diberhentikan dari INAF.

Pemberhentian juga berlaku bagi Kamelia Faisal sebagai Direktur Sales dan Marketing dan Akhmad Ghufron Sirodj sebagai Komisaris Independen.

Sedangkan Yeliandriani diangkat sebagai Direktur Utama dan Andi Prazos sebagai Direktur Operasional.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

Erick Thohir juga melakukan perombakan Dewan Direksi Kimia Farma atau KAEF. Pemegang saham menunjuk Djagad Prakasa Dwialam sebagai Direktur Utama KAEF. Dia menggantikan posisi David Utama.

Lalu menetapkan Disril Revolin Putra selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), menggeser Dharma Syahputra yang pernah mengisi posisi ini.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)

Pemegang saham memberhentikan Susana Indah Kris Indriati sebagai Direksi, serta Andrinof A Chaniago dan Nawal Nely dari komisaris Bank Mandiri.

Pemegang saham kemudian mengalihkan penugasan Wakil Komisaris Utama kepada Zainudin Amali, dan mengalihkan Riduan sebagai Direktur Corporate Banking, lalu mengangkat Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Komisaris perseroan.

Selanjutnya, posisi Direktur Commercial Banking Bank Mandiri yang sebelumnya dijabat oleh Riduan digantikan oleh Totok Priyambodo yang sebelumnya merupakan SEVP Commercial Banking Bank Mandiri.

Erick juga mengangkat Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri menggantikan Ahmad Siddik Badruddin yang mendapat penugasan sebagai Direktur Manajemen Risiko Pertamina. Danis sebelumnya menjabat sebagai SEVP Internal Audit Bank Mandiri.

PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP)

Pemegang saham menunjuk I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur SDM dan Strategi Korporasi, dan Tommy Wiranata Anwar selaku Direktur Manajemen Risiko dan Legal.

Lalu, ada satu jabatan baru yakni Direktur Risk Manajemen Risiko dan Legal, jabatan itu diisi oleh Tommy Wirananta Anwar.

Tak hanya itu, pemegang saham mengangkat Pundjung Setya Brata sebagai Komisaris Independen, menggantikan Loso Judijanto yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

PT Sucofindo

PT Sucofindo juga resmi memiliki perubahan struktur Direksi dan Komisaris. Komisaris Utama perseroan kini dijabat Moga Simatupang, menggantikan Veri Anggrijono.

Kemudian, Plt Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Anas Puji Istanto diamanahkan sebagai Komisaris, menggantikan Himawan Hariyoga, dan adanya penambahan Komisaris Independen yang dijabat oleh Mahatma Gandhi.

Untuk struktur Direksi Sucofindo, pemegang saham David Sidjabat diamanahkan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, menggantikan Johanes Nanang Marjianto. Sebelumnya, David Sidjabat merupakan Direktur Utama PT Phapros Tbk.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang sebelumnya dijabat oleh Budi Hartanto, kini diamanahkan kepada Evi Afiatin, yang sebelumnya adalah Direktur Keuangan PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Lalu, Direktur Komersial kini berganti menjadi Direktur Layanan Sumber Daya Alam yang dijabat oleh Darwin Abas, dan penambahan struktur Direksi baru, yaitu Direktur Layanan Industri yang diamanahkan kepada Budi Utomo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Strategic Business Unit (SBU) Sertifikasi dan Eco Framework PT Sucofindo.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni

Erick merombak Dewan Komisaris dan Direksi Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni. Ada beberapa nama baru yang mengisi posisi struktural perusahaan.

Untuk Dewan Pengawas, Erick mengangkat Muhammad Awaluddin sebagai Komisaris Utama (Komut), sekaligus mencopot Ali Masykur Musa yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.

Pemegang saham juga menunjuk Budi Mantoro selaku Komisaris Pelni. Kemudian, mengangkat Heri Purnomo sebagai Direktur SDM dan Umum Pelni. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Rainoc.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)

Pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Susyanto sebagai Komisaris BNI. Kemudian, mengangkat Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris.

Lalu, Adi Sulistyowati diberhentikan sebagai Wakil Direktur Utama BNI. Mengalihkan penugasan Putrama Wahju Setyawan sebagai Wakil Direktur Utama BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.

Mengalihkan penugasan Corina Leyla Karnalies menjadi Direktur Retail Banking BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI.

Kemudian, menyetujui pengangkatan Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai SEVP of Corporate Development & Transformation BNI.

Silvano Winston Rumantir juga diberhentikan sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI. Agung Prabowo diangkat selaku Direktur Wholesale & International Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas.

Muhammad Iqbal diberhentikan sebagai Direktur Institutional Banking BNI. Dan menyetujui pengangkatan Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja.

Sis Apik Wijayanto dicopot sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Dan menyetujui pengangkatan I Made Sukajaya sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai SEVP Remedial & Recovery BNI.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir akan menjalani rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas sejumlah agenda, mulai dari keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 hingga pembentukan Holding Bumn Karya.

Rapat kerja antara Menteri BUMN dan Komisi VI DPR RI akan digelar pada Rabu (10/7/2024). Secara rinci, agenda yang dibahas adalah pengambilan keputusan terkait PMN 2025, progres pembentukan Holding BUMN Karya, serta pengelolaan dana pensiun atau dapen.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, sejumlah Direktur Utama BUMN Karya, salah satunya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) bakal hadir dalam agenda tersebut untuk mendampingi Erick Thohir dalam rapat yang diperkirakan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Kementerian BUMN juga berencana membentuk Holding BUMN Karya dengan meleburkan tujuh perusahaan pelat merah di sektor konstruksi menjadi tiga perusahaan. Pembentukan ini disebut-sebut rampung pada September 2024.

Tujuh BUMN itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Rencananya, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun PTPP dipasangkan dengan WIKA.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menuturkan seluruh BUMN Karya masih melakukan evaluasi secara internal, baik dari sisi bisnis maupun teknis. Namun, hingga saat ini, tiap perseroan masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah.

“Semua BUMN Karya terkait masih melakukan evaluasi secara bisnisnya, secara teknis, semua dilakukan. Namun, tetap nanti kami menunggu arahan dari Kementerian BUMN,” ujar Novel saat ditemui Bisnis di Jakarta, Senin (8/7/2024) malam.

Novel menambahkan bahwa sejauh ini belum ada arahan dari Kementerian BUMN terkait dengan entitas mana yang akan menjadi induk dari langkah peleburan tersebut.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan peleburan BUMN Karya akan membuat perusahaan konstruksi pelat merah berjalan sesuai spesialisasinya. HK dan Waskita, misalnya, yang mempunyai spesialisasi di sektor jalan tol.

Selain jalan tol, berdasarkan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, kedua perusahaan tersebut juga diarahkan untuk menggarap proyek non-tol, institutional building, hingga residensial komersial.

Sementara itu, WIKA dan PTPP fokus menggarap pelabuhan laut, bandara udara, EPC, serta residensial. Adapun ADHI, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya memegang spesialisasi konstruksi di sektor air, kereta, rel, dan beberapa sektor lainnya.

“Jadi, antar-BUMN itu tidak akan tanding tender lagi, tidak banting-bantingan harga lagi. Selama ini kan setiap proyek antar-BUMN saja, swasta tidak ada,” pungkas Arya.

PMN BUMN TAHUN ANGGARAN 2025

Sementara itu, Kementerian BUMN mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada awal Juni 2024.

Erick menyatakan dengan melihat komposisi tersebut, maka porsi terbesar akan digunakan untuk menuntaskan penugasan pemerintah. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI ini berharap pihaknya mampu mendapatkan hasil maksimal dari usulan tersebut.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN Tahun Anggaran 2025:

1. Hutama Karya: Rp13,86 triliun

2. Asabri: Rp3,61 triliun

3. PLN: Rp3 triliun

4. IFG – Bahana PUI: Rp3 triliun

5. Pelni: Rp2,5 triliun

6. Biofarma: Rp2,21 triliun

7. Adhi Karya: Rp2,09 triliun

8. Wijaya Karya: Rp2 triliun

9. Len Industri: Rp2 triliun

10. Danareksa: Rp2 triliun

11. Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun

12. Id Food: Rp1,62 triliun

13. PT PP (Persero): Rp1,56 triliun

14. Perum Damri: Rp1 triliun

15. Perumnas: Rp1 triliun

16. INKA: Rp976 miliar