Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI mengimbau Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar Korps Pemberantasan (Kortas) Korupsi Polri tidak tumpang tindih dengan KPK dan Kejaksaan Agung.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik menilai pembentukan Kortas Korupsi Polri tersebut merupakan bukti keseriusan Polri di dalam memberantas perkara tindak pidana korupsi.Maka dari itu, Kortas Korupsi Polri langsung berada di bawah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Ini sebenarnya langkah positif terobosan baru pemberantasan korupsi dan perlu diingat perlu adanya sinergi yang harmoni antara KPK dan Korps Pemberantasan Korupsi (KPK) Polri ini," tuturnya di Jakarta, Jumat (18/10).

Selain itu, menurut Malik, sinergi antara Polri dan KPK serta Kejaksaan Agung diperlukan juga untuk menepis kekhawatiran adanyamisseddalam kewenangan penegakan hukum kasus rasuah ini.

"Sinergi dilakukan agar ke depan dalam penegakan hukum kasus korupsi tidak terjadi hal dikhawatirkan, sepertimissedkewenangan,” katanya.

Menurutnya, diperlukan sinergitas antara Polri dan KPK serta Kejaksaan Agung, mengingat modus kejahatan kasus korupsi terus berkembang sampai saat ini.

"KPK dan Kortas Tipikor Polri ini adalah bentuk keseriusan para aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi," ujar Malik.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya bakal memantau pergerakan kelompok yang akan melakukan aksi pada pelantikan Presiden dan Wapres terpilihPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Minggu (18/10/2024).

Hanya saja, Listyo tidak menjelaskan secara detail terkait aksi yang bakal dilancarkan oleh kelompok yang disebutkannya itu.

"Ada yang ikut bergabung dalam menyambut rencana pelantikan termasuk mungkin mendoakan. Di sisi lain juga ada kelompok kelompok yang kita pantau yang akan melaksanakan kegiatan aksi," ujar Listyo di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Oleh karena itu, Listyo memerintahkan agar seluruh jajarannya dapat melakukan upaya untuk memitigasi ancaman yang ada terkait pelantikan Prabowo-Gibran.

Selain itu, Kapolri juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan 15.000 yang tersebar dalam delapan satuan tugas, termasuk preemtif hingga preventif dalam acara pelantikan itu.

"Jadi untuk total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan, kurang lebih 15.000," pungkasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa prajurit yang diterjunkan dalam pengamanan agenda pelantikan itu mencapai 100.000 personel.

Pasukan itu terdiri dari Satgas Pamwil Jakarta atau Kodam Jaya, Satgas PAM VVIP (Paspampres), Satgas Passus, Satgas Udara, Laut, Siber hingga Intel.

"Ya jadi semua kita kerahkan untuk pengamanan khususnya VVIP untuk ring 1 dari paspampres lengkap dengan sniper dan anti-drone dan ring 2, 3 pasukan TNI dan kepolisian," tutur Agus.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan tiga direktorat baru dalam Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) atau 'KPK' versi Polri.

Dia merincikan tiga direktorat baru di Kortastipidkor, yakni pencegahan, penyelidikan-penyidikan serta penelusuran dan pengamanan aset.

"Di dalam konteks ini ditambahkan direktorat pencegahan, kemudian direktorat penyidikan dan direktorat penelusuran dan pengamanan aset," ujarnya di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Kemudian, Mantan Kabareskrim itu menyatakan bahwa pembentukan korps baru ini merupakan upaya Polri untuk mengoptimalkan pemberantasan tipikor di Tanah Air.

Dia juga menekankan bahwa Kortastipidkor ini nantinya bakal berkoordinasi dengan institusi lain seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Kortastipidkor ini adalah bagian dari upaya institusi Polri untuk bersama-sama dengan institusi yang lain, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan bisa mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Korps yang tadinya tergabung dalam satuan Bareskrim Polri itu dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan agar Polda Jabar mengevaluasi dan kembali mendalami kasus pembunuhan Vina dan Eky untuk memastikan penegakan hukum. Kapolri menegaskan, meskipun peristiwa pembunuhan tersebut terjadi 2016 lalu, tetapi pengusutan hukum yang tuntas atas kasus itu menjadi kewajiban bagi Polri.

“Walaupun peristiwa itu (pembunuhan Vina dan Eky) terjadinya delapan tahun yang lalu, 2016 ya, namun tentunya Polri memiliki kewajiban untuk menuntaskan, melakukan pendalaman kembali, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, dengan transparan akan kami sampaikan fakta-fakta yang sudah ditemukan,” kata Jenderal Sigit di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024).

“Terkait dengan beberapa pertanyaan kasusnya yang sedang berjalan, tentunya Polri, dalam hal ini Polda Jawa Barat (Jabar), tetap akan menindaklanjuti,” sambung Sigit.

Sigit juga mengatakan, dirinya sudah menerima sejumlah laporan terkait dengan adanya pihak-pihak terpidana yang melaporkan saksi-saksi, pun juga personel kepolisian ke Bareskrim Polri menyangkut proses pengusutan kasus Vina dan Eky. Terkait pelaporan tersebut, pun Kapolri memerintahkan agar Bareskrim Polri menerimanya, dan melakukan pengusutan.

“Ada beberapa laporan di Bareskrim terkait proses yang suda berjalan yang ada di Jawa Barat. Dan saat ini, pendalaman-pendalaman sedang dilakukan, dan saya perintahkan Propam, Irwasum turun untuk melakukan pendalaman atas peristiwa yang ada,” tegas Kapolri.

Pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eky sudah inkrah memidanakan delapan orang. Tujuh terpidana saat ini masih menjalani penjara seumur hidup. Dan satu terpidana sudah bebas setelah menjalani hukuman delapan tahun penjara.

Namun, kasus tersebut masih menyisakan tiga buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Polda Jabar beberapa bulan lalu menangkap satu DPO atas nama Pegi Setiawan. Akan tetapi, buruh bangunan yang ditangkap tersebut bebas setelah PN Kota Bandung melalui putusan praperadilan menyatakan penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah.

Putusan praperadilan terhadap Pegi tersebut, berujung pada dinamika baru terkait kasus tersebut. Sebab para terpidana yang saat ini mendekam di penjara berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Para terpidana kasus tersebut, pun mulai melakukan pelaporan-pelaporan atas proses hukum yang mereka alami sejak 2016 lalu. Beberapa laporan terkait dengan kesaksian palsu, dan ragam kekerasan dan penganiayaan yang mereka alami sehingga memaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eky.

JAKARTA - Terdapat empat Komjen Polisi yang satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Salah satu di antaranya baru akan naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) tahun ini.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dirinya menjadi satu-satunya angkatan Akpol 1991 yang sukses menyandang pangkat Komjen di 2019.

Tidak cukup sampai di situ, pria kelahiran Ambon ini juga menjadi salah satu Kapolri termuda sepanjang sejarah setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2021 lalu.



Seiring berjalannya waktu, mulai banyak rekan seangkatan Listyo Sigit yang kini menyandang pangkat Komjen Polisi atau jenderal bintang tiga. Siapa saja mereka?

4 Komjen Polisi Seangkatan Kapolri Listyo Sigit

1. Komjen Pol Wahyu Widada

FOTO/DOK.POLRI

Wahyu Widada mendapatkan pangkat jenderal bintang tiga setelah ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada 26 Februari 2023. Wahyu menjadi lulusan Akpol 1991 kedua yang menerima pangkat Komjen Polisi setelah Listyo Sigit. Tidak hanya itu, dirinya juga merupakan peraih Adhi Makayasa setelah jadi lulusan terbaik Akpol 1991.

Pria kelahiran 11 September 1969 tersebut kini tengah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, setelah dimutasi pada 24 Juni 2023.

Dalam riwayat kariernya, pria asal Sleman ini pernah menjabat sebagai Kapolda Aceh di 2020, Kapolda Gorontalo pada 2019, dan Wakapolda Riau tahun 2018.

2. Komjen Pol Mohammad Fadil Imran

FOTO/DOK.SINDOnews

Komjen Fadil Imran yang lahir pada 14 Agustus 1968 juga merupakan lulusan Akpol 1991. Pangkat jenderal bintang tiga disandang setelah menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada 27 Maret 2023.

Sebelumnya, Fadil Imran menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sejak 16 November 2020. Pria asal Makassar ini juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur dari 1 Mei 2020-16 November 2020.

Sepak terjangnya di kepolisian sendiri terbilang cukup moncer dengan pernah menduduki beberapa posisi penting seperti, Sahlisosbud Kapolri pada tahun 2019, dan Dirtipidter Bareskrim Polri pada 2018.

3. Komjen Pol Marthinus Hukom

FOTO/DOK.BNN

Jenderal bintang tiga selanjutnya ini lahir pada 30 Januari 1969 di Ameth, Maluku Tengah. Pangkat Komjen didapatkannya setelah ditunjuk sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di 8 Desember 2023.

Sebelumnya, lulusan Akpol 1991 ini sempat menduduki posisi Kadensus 88 AT Polri selama kurang lebih tiga tahun dari 2020 hingga 2023. Hukom juga pernah menjabat sebagai Wakadensus 88 di tahun 2018.

Marthinus Hukom memang terkenal akan pengalamannya di Densus 88, karena pernah menduduki sejumlah posisi penting seperti, Wakadensus 88 AT Polri tahun 2015 dan Kabid Intelijen Densus 88 AT Polri pada 2010 silam.

4. Komjen Pol Syahar Diantono

FOTO/DOK.HUMAS POLRI

Terakhir, ada nama Syahar Diantono yang pada tahun ini mendapat kenaikan pangkat menjadi Komjen setelah pada mutasi 28 Juni 2024 diangkat menjadi Kabaintelkam Polri.

Syahar Diantono adalah lulusan Akpol 1991 keempat yang menyandang pangkat Komjen Polisi. Sebelumnya, pria kelahiran 2 Februari 1970 tersebut sempat duduki jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Pria asal Blora ini juga pernah menduduki beberapa posisi strategis lain, seperti Karo PID Divhumas Polri tahun 2019, Dirtipidter Bareskrim Polri pada 2020, dan Wakabareskrim Polri di 2021.

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta mengevaluasi Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Suharyono. Hal ini buntut pernyataan Kapolda yang menyatakan institusi Polri diinjak-injak dalam kritikan penanganan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana.

"Kalau ditanggapi dengan pernyataan institusi kami diinjak-injak, justru saya mau mempertanyakan pemahaman Pak Kapolda akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik," kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurutnya, sebagai pelayan publik Kapolda harus siap menerima masukan, kritik, bahkan hujatan terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum suatu perkara. Di sisi lain, tindakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sebagai kuasa hukum Afif Maulana yang melaporkan Kapolda ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri disebut legal dan sesuai hukum.
Sugeng memandang tidak pernah melihat pernyataan yang sifatnya pencemaran nama baik atau penghinaan. Melainkan, wacana yang terjadi adalah perbedaan pendapat.

Menurutnya, perbedaan pendapat dalam penanganan proses hukum oleh Kepolisian itu biasa saja. Malah, kata dia, akan repot jika memiliki Kapolda atau pejabat yang antikritik.

"Pak Kapolri harus mengevaluasi nih Kapolda Sumbar yang model seperti ini, merasa dihina, karena penghinaan kan itu bisa bermakna satu pelanggaran hukum," ujar Sugeng.

Baca juga: Kasus Kematian Afif Maulana, Kapolri: Tidak Ada yang Ditutupi

Sementara itu, Sugeng mengatakan hukum dalam penegakan hukum sipil dikendalikan oleh polisi. Rakyat disebut berpotensi dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi Polri.

"Nah ini enggak fair ya, saya harap Pak Kapolri menegur keras nih, mengevaluasi kinerja daripada Kapolda Sumbar," ungkap Sugeng.

Sugeng menerangkan kritikan masyarakat terhadap layanan Kepolisian itu biasa saja. Bahkan terjadi perbedaan pendapat terkait penanganan kasus yang tajam. Meski pandangan masyarakat, korban, pencari keadilan bisa salah, kata Sugeng, tapi niatnya untuk mengungkap keadilan bagi korban. Terutama dalam kasus kematian Afif Maulana yang masih terjadi perbedaan pendapat.

"Jadi biasa saja kalau ada beda pendapat misalnya dari kuasa hukum Afif dari LBH Padang melaporkan, berpendapat. Kemudian, ada pendapat juga dari pengamat ya, pendapat yang berbeda, itu harusnya diterima dengan lapang dada," ucapnya.

Maka itu, dia menyebut Kapolda Sumbar Irjen Suharyono perlu mendapatkan pengarahan dari Kapolri terkait prinsip Polri yang terbuka terhadap kritik. Bahkan, kata dia, Kapolri Jenderal Listyo saja meminta maaf belum bisa memberikan pelayanan maksimal dalam sambutan ulang tahun ke-78 Bhayangkara pada Senin, 1 Juli 2024.

"Kemudian, terbuka kepada kritik, tidak bisa satu kritik dikatakan sebagai menginjak-injak, ini adalah intimidasi ya, ini bisa dikatakan ancaman untuk menyerang balik dengan tuduhan fitnah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono menyatakan siap bertanggung jawab atas hasil penyelidikan dan penyidikan kematian Afif Maulana. Dia meyakini remaja 13 tahun itu tewas karena melompat dari jembatan Kuranji bukan dianiaya polisi.

"Iya, jadi dari awal saya ini sebagai Kapolda turun langsung. Karena saya tidak ingin institusi saya itu diinjak-injak. Institusi saya itu kan institusi besar, Polri itu kan institusi yang selama ini sungguh melayani masyarakat dengan optimal," kata Kapolda saat dikonfirmasi, Kamis, 4 Juli 2024.

(END)