JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Dukcapil Kemendagri RI), Irman sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Adapun terkait dugaan korupsi ini, KPK memanggil mantan anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S Haryani (MSH) sebagai saksi kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP pada Selasa (13/8/2024).

Miryam juga dipanggil penyidik pada Jumat (7/8/2024) pekan lalu, tetapi ia tidak memenuhi panggilan tersebut.

Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.

Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.

Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman. Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019.

Adapun perkara Miryam merupakan perkara lama. Kasusnya mengacu pada surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) tahun 2019.

Kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP), salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan (NIK).

Pemerintah pun menargetkan pembuatan e-KTP bisa selesai di tahun 2013. Proyek e-KTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia.

Lelang e-KTP dimulai sejak tahun 2011, dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi penggelembungan dana.

KPK kemudian mengungkap adanya kongkalingkong secara sistemik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan e-KTP pada 2011-2012.

Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai Rp 2,3 triliun.

DPR pun sempat dibuat heboh karena KPK selama menangani kasus ini, melakukan pemanggilan kepada puluhan anggota dewan maupun mantan anggota DPR RI.

Nama-nama tokoh besar bahkan ikut dikaitkan.

Dalam perkara pokok kasus korupsi e-KTP, ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah.

Mereka adalah Setya Novanto, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Novanto).

Kemudian pengusaha Andi Naragong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencegah eks anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S Haryani bepergian ke luar negeri.

Lembaga antirasuah telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melintasi perbatasan tanah air.

Adapun Miryam merupakan salah satu tersangka dalam mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e KTP.

“Info yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Tessa menuturkan, upaya paksa terhadap Miryam itu berlaku mulai 30 Juli 2024 sampai enam bulan ke depan.

Pencegahan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 983 Tahun 2024.

“Berlaku 6 bulan ke depan,” ujar Tessa.

Adapun Miryam telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK hari ini. Namun, di sore hari ia melenggang pulang.

KPK tidak khawatir Miryam kembali melarikan diri sebagaimana ketika kasusnya terdahulu karena sudah terdapat surat cegah.

“Bahwa penahanan ada syarat-syarat dan ketentuan misalnya yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti itu ada di penyidik kewenangannya,” tutur Tessa.

Dalam catatan Kompas.com, Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.

Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.

Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman.

Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019 silam.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan anggota DPR 2014-2019, sekaligus mantan terpidana, Miryam S. Haryani (MSH) telah memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus korupsi KTP elektronik atau e-KPT.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengonfirmasi bahwa Miryam telah hadir memenuhi panggilan penyidik, dan kini sedang menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Miryam telah mengonfirmasi kepada penyidik atas kehadirannya hari ini usai tidak hadir pada panggilan sebelumnya, Jumat (9/8/2024).

"Benar Saudari MSH hari ini telah hadir di gedung merah putih KPK dalam rangka memberikan keterangan untuk perkara dugaan TPK Pengadaan Paket Penerapan KTP Elektronik tahun 2011 s.d. 2013," ujar Tessa melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Adapun penyidik sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan Miryam di pekan lalu sebagai tersangka. Tessa tidak memerinci lebih jauh terkait dengan status hukum Miryam saat diperiksa hari ini.

Tessa lalu mengonfirmasi bahwa Miryam saat ini sudah keluar dari penjara usai divonis lima tahun penjara, lantaran memberikan kesaksian palsu pada persidangan kasus e-KTP.

Kini, Miryam diperiksa lagi terkait dengan kasus e-KTP yang turut menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto.

"[Penyidikannya menggunakan] sprindik lama," kata Tessa dalam kesempatan terpisah.

Selain Miryam, KPK turut menetapkan tersangka Direktur Utama Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Sandipala Arthaputra yang dipimpin Tannos diduga diperkaya Rp145,85 miliar; Miryam Haryani diduga diperkaya US$1,2 juta; manajemen bersama konsorsium PNRI sebesar Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar; Husni Fahmi diduga diperkaya senilai US$20.000 dan Rp10 juta.

Tannos diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan Husni selaku ketua panitia lelang dan Isnu serta pihak-pihak vendor. Pertemuan di sebuah ruko di Jakarta Selatan ini digelar jauh sebelum proyek ini dilakukan.

Pertemuan-pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dari 10 bulan itu menghasilkan beberapa output di antaranya adalah Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.

Tak hanya itu, Tannos juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johannes Marliem dan Isnu untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen. Kini, Tannos masih berstatus buron dan diduga mengganti identitasnya sekaligus memiliki dua kewarganegaraan.

Sementara itu, Miryam diduga memiliki peran yakni ketika pada medio 2011, meminta US$100.000 kepada Dirjen Dukcapil saat itu, Irman, untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah.

Permintaan uang dilakukan setelah RDP antara Komisi II DPR RI dan Kemendagri dan dipenuhi Irman melalui perantara Miryam. Tak hanya itu, Miryam juga meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman.

Permintaan uang tersebut mengatasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses.

Sepanjang 2011—2012, Miryam diduga juga menerima fee beberapa kali dari Irman dan Sugiharto. Dalam putusan hakim atas terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto, Miryam juga diduga diperkaya US$1,2 juta terkait proyek ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memeriksa mantan anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S. Haryani (MSH) sebagai saksi kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP pada Selasa (13/8/2024) besok.

Miryam sebelumnya dipanggil penyidik pada Jumat (7/8/2024) pekan lalu, tetapi ia tidak memenuhi panggilan tersebut.

“Sudah disampaikan oleh penasehat hukum (kepada penyidik) yang bersangkutan bersedia hadir besok hari Selasa,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih, Senin (12/8/2024).

Tessa mengatakan, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap MSH atau Miryam setelah melakukan koordinasi dengan pengacara mantan kader Partai Hanura tersebut.

“Jadi kita sama-sama tunggu dan kita harapkan kehadiran saudari MSH sesuai dengan hasil koordinasi antara penasihat hukum yang bersangkutan dengan penyidik,” ujar dia.

Tessa belum mengungkap materi apa yang akan didalami penyidik kepada Miryam. Ia hanya menyebut saat ini mantan anggota DPR RI itu sudah menghirup udara bebas.

Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.

Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.

Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman. Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019 silam.

Adapun perkara Miryam merupakan perkara lama. Kasusnya mengacu pada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) tahun 2019.

Saat itu, ia termasuk dalam empat tersangka baru di kasus megakorupsi e-KTP.