JAKARTA, KOMPAS.com - Rafi (23), seorang mahasiswa warga Tebet menyebut sah-sah saja jika wacana kotak kosong dalam Pilkada DKI benar berjalan. Namun, menurut dia, calon yang dihadapkan dengan kotak kosong adalah calon yang kompeten.

"Setuju kalau orangnya kompeten dan layak memimpin Jakarta. Tapi kalau orangnya biasa-biasa saja dan bukan orang asli Jakarta, enggak bisa main maju-maju aja sendiri tanpa lawan. Perlu diuji, cara ujinya ya ada lawan," kata Rafi kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Rafi menekankan, dengan hanya ada satu pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilkada, hal itu menandakan demokrasi di Jakarta sedang tidak baik-baik saja.

Kata dia, itu pertanda bahwa partai politik hanya mementingkan kekuatan politik, bukan kepentingan Jakarta.

"Jelas dong merugikan rakyat karena jadi kelihatan jelas yang lagi dilihat (oleh parpol) jadinya kekuatan politik, bukan urusan Jakarta-nya," kata dia.

Hal senada diucapkan Sophiyan (50), seorang pengemudi ojek online. Menurut dia, seharusnya ada "sparring partner" dalam Pilkada.

Masih kata Sophiyan, dengan tidak adanya oposisi, kondisi Jakarta bisa saja sama seperti saat Orde Baru.

"Masa kita mau dikuasain sama (sekelompok elite) yang sekarang? Yang bagus itu ya ada sparring partner-nya lah. Nanti kalau enggak ada sparring partner nanti kayak Pak Harto (Presiden RI Soeharto)," ujar dia saat ditemui di Taman Gajah, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat.

Sophiyan justru tidak percaya dengan narasi Pilkada DKI melawan kotak kosong. Baginya, Pilkada DKI dengan lawan kotak kosong sama saja dengan pembodohan.

"Ah saya enggak mau berandai-andai, enggak mungkin kayaknya. Itu sih cuma permainan kata kata aja. Enggak mungkin lawan kotak kosong. Kalau menurut saya, dibodoh-bodohin aja sih kalau lawan kotak kosong," kata Sophiyan.

Berbeda dengan Novan (30), penjual kopi keliling di kawasan Blok M. Dia justru mempertimbangkan efisiensi dana ketika Pilkada DKI harus melawan kotak kosong.

Pasalnya, kata dia, jika kotak kosong yang menang, anggaran untuk Pilkada akan ditambah hingga mendapatkan pemimpin yang tepat.

"Pilih yang ada aja biar anggaran enggak habis, biar cepat juga. Enggak ngaruh pemimpin juga, sampai sekarang saya masih jual kopi juga. Sama aja semuanya mah," kata dia.

Beda cerita dengan Bambang (19) dan Aldo (20). Dua pria yang sama-sama berprofesi sebagai pekerja restoran ini masih berharap Anies baswedan masih bisa maju dalam Pilkada DKI 2024.

"Harapan saya sih Pak Anies maju lagi. Sosok yang dibutuhkan Jakarta itu yang jujur dan mengayomi masyarakat," kata Bambang saat ditemui di tokonya, di Prapanca Raya, Jakarta Selatan.

Sementara Aldo, jika bukan Anies yang mencalonkan diri, ia mengaku lebih memilih kotak kosong untuk dicoblos.

"Saya pilih kotak kosong kalau selain Anies yang maju. Lebih baik enggak usah milih dah," ujar pria asal Mampang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan swasta asal Lubang Buaya, Bachtiarudin Alam (28), mengaku bingung apabila dihadapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta yang hanya diikuti satu pasangan calon (paslon).

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya pikirkan kekuasaan semata,” kata Bachtiarudin kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Meski demikian, Bachtiarudin menyadari potensi melawan kotak kosong adalah realita politik buntut manuver Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang hendak "memborong partai" dengan KIM Plus.

“Ketika tidak ada ada oposisi, maka semua partai hanya ingin mengekor kepada kekuasaan. Yang jadi korban adalah rakyat, karena disajikan hasil politik pragmatis demi kepentingan para elite parpol,” ujar Bachtiarudin.

Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) berpendapat, potensi Pilkada Jakarta satu paslon melawan kotak kosong sangat tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.

Pasalnya, masyarakat tidak bisa memilih mengingat hanya satu paslon saja yang maju dalam kontestasi politik mendatang.

“Pilkada Jakarta yang berpotensi melawan kotak kosong, ya enggak baik sih buat demokrasi. Soalnya, masyarakat enggak bisa memilih,” kata Herman.

“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih,” ujar Herman melanjutkan.

Herman justru mengungkit pengangkatan kepala daerah di masa lalu yang ditunjuk langsung oleh presiden.

“Kalau satu doang, itu bukan demokrasi. Lebih baik ditunjuk saja langsung sama presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” celoteh dia.

Senada dengan Herman, sopir angkot di Pasar Minggu, Hasan Basri (55), berkeberatan apabila Pilkada Jakarta hanya diikuti satu paslon saja.

Alasannya Hasan juga sama dengan yang diutarakan Herman, yakni soal demokrasi.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil, diprediksi bakal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut belakangan ini berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Sedangkan, Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

Menurutnya, adanya permintaan batas waktu tersebut menunjukkan adanya perubahan dari sikap PKS terhadap Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Skenario munculnya pasangan calon tunggal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024 berhembus belakangan ini.

Munculnya isu skenario kotak kosong tak lepas dari pergerakan sejumlah politik yang mulai merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk membangun poros politik KIM Plus pada Pilkada Jakarta.

Skenario kotak kosong tersebut disebut sebagai siasat KIM Plus untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak bisa berlayar pada Pilkada Jakarta.

Skenario kotak kosong menguat

Skenario tersajinya pasangan calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta menguat setelah sejumlah partai politik mulai merapatkan barisan untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun yang dimaksud KIM Plus adalah bergabungnya sejumlah partai politik di luar KIM ketika mengantarkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenagi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Setidaknya ada tiga partai politik di luar poros KIM pada Pilpres 2024 yang berpeluang bersatu ke dalam kubu KIM Plus. Mereka yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai Nasdem sudah jauh-jauh hari melempar sinyal dukungan kepada Anies pada Pilkada Jakarta. Tetapi, sikap Nasdem belakangan ini tiba-tiba berubah. Partai besutan Surya Paloh ini menyatakan kemungkinannya batal mendukung Anies.

Perubahan sikap serupa juga terjadi pada PKB. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut telah memberi isyarat akan bergabung dengan KIM Plus. Padahal, PKB sebelumnya telah gembar-gembor memberikan dukungan untuk Anies pada Pilkada Jakarta.

Sementara PKS yang berminat ingin bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga diprediksi akan meninggalkan Anies dan memilih bergabung dengan KIM Plus pada Pilkada Jakarta.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, partainya telah mendapat tawaran untuk bergabung bersama KIM Plus. Tawaran tersebut pun tengah dipertimbangkan PKB.

Jika tawaran tersebut diterima, peluang tersajinya pasangan calon tunggal pada Pilkada Jakarta pun kian terbuka lebar. Jazilul tak menampik peluang tersebut.

"Ya begitu, kalau memang semuanya kompak, ingin bersama, ya (lawan) kotak kosong di (Pilkada) DKI," ujar Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Sedangkan PDI Perjuangan (PDI-P) tak tinggal diam dengan manuver KIM Plus. PDI-P menyatakan tak akan membiarkan munculnya pasangan calon tunggal untuk melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik lain untuk mengusung jagoannya.

"PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (4/7/2024).

Bantah jegal Anies

Partai Gerindra yang menjadi bagian dari KIM Plus membantah bahwa pembentukan poros ini untuk menjegal Anies maju pada Pilkada Jakarta.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa KIM Plus menghormati kedaulatan partai politik untuk mengusung atau mencalonkan tokoh tertentu pada pilkada.

"KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Tidak hanya sebatas Pilkada," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Namun dalih KIM Plus tersebut dibantah oleh pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin.

Menurut Ujang, pembentukan KIM Plus merupakan skenario untuk memunculkan kotak kosong pada Pilkada Jakarta.

Skemanya adalah, menarik Nasdem, PKS, dan PKB ke dalam kubu KIM Plus yang telah menyiapkan sosok mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai calon gubernur.

"Yang ada di KIM Plus itu untuk mengganjal, menghadang, Anies Baswedan agar tidak berlayar, makanya wacananya KIM Plus juga melawan kotak kosong," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin siang.

Ujang menilai bahwa sosok Anies masih sangat kuat untuk wilayah Jakarta. Sejauh ini, belum ada kandidat yang mendekati popularitas Anies di Jakarta.

Karena belum ada sosok yang sebanding untuk melawan Anies, Ujang menyebutkan, skenario melawan kotak kosong pun disiapkan dengan Ridwan Kamil sebagai calon yang akan diusung KIM Plus.

"Itu tadi, KIM Plus terlaksana, RK didorong maka peluang RK melaju dengan KIM Plus melawan kotok kosong bisa terjadi, di politik serba mungkin dan bisa saja skema itu terlaksana," imbuh dia.