Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkirakan Indonesia membutuhkan 3 juta hektare (ha) lahan sawah baru. Pasalnya lahan sawah banyak dialihfungsikan menjadi pabrik hingga rumah sakit.

Menteri ATR/ Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan Alih fungsi lahan tersebut baik, namun harus ada lahan penggantinya juga.

"Estimasi kasar butuh tiga juta lahan sawah baru. Karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak 'diduduki' menjadi pabrik, perumahan, sekolah, rumah sakit, yang itu juga baik. Tapi 'kan butuh ganti," terang Nusron saat ditemui di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Menurut Nusron, Indonesia perlu menetapkan Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) terlebih dulu. Baru kemudian menyusun Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyampaikan, pihaknya berfokus bukan semata karena ingin menyukseskan swasembada pangan.

"Tetapi karena memang ini tuntutan bagi negara-negara di dunia, ketika tekanan geopolitik bahkan perang itu bisa mengganggu pasokan suplai bahan-bahan atau komoditas pangan. Kalau harganya tiba-tiba melambung tinggi sedangkan kita sangat membutuhkan komoditas impor, maka sulit rasanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," papar AHY.

AHY menambahkan, tiga juta hektar lahan sawah baru ini adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Selain itu AHY bilang, pembukaan lahan food estate di berbagai daerah juga perlu dikalkulasi dengan matang, beriringan dengan revitalisasi lahan yang sudah ada juga perlu dilakukan.

"Kembali kepada pilihan, satu sisi kita ingin bangun rumah. Satu sisi lain kita ingin mempertahankan lahan sawah. Tugas ATR/BPN tidak mudah untuk bisa menghadirkan keseimbangan tadi, termasuk menjaga lingkungan. Jangan sampai semua lahan digunakan untuk beton, ini tugas yang penting untuk dilakukan," tandas AHY.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menyiapkan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tb dan PT Arutmin Indonesia untuk dikelola Muhammadiyah. Namun, Bahlil menyebut ada permintaan lahan tambang di wilayah lain untuk dikelola Muhammadiyah.

"Kita kasih Muhammadiyah, kita kasih. Yang kita sudah siapkan itu kan antara KPC sama...Oh, sorry, bukan KPC. Arutmin sama Adaro," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

"Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain. Nanti kita lagi pertimbangkan ya," sambungnya.

Bahlil belum menyebut wilayah tambang lain yang diminta. Namun, dia menyebut di sekitar lahan yang telah ditawarkan.

"Nah, mintanya sekitar itu. Tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi," ungkapnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Muhammadiyah akan menyusul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah mendapat izin tambang.

"NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga dapat. Tetapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti. Perkembangannya sudah sejauh mana nanti saya akan kabarin," kata Bahlil di DPR, Jakarta, Senin (26/8) lalu.

Dia mengatakan, tambang yang akan dikelola Muhammadiyah adalah eks PKP2B. Ada dua opsi tambang yang akan dikelola ke Muhammadiyah yakni eks PKP2B PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

"Kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin. Kita bikin yang bagus, dua itu opsi itu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum menentukan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang bakal diberikan kepada Muhammadiyah dan PP Persatuan Islam (Persis).

Adapun, Muhammadiyah dan PP Persatuan Islam (Persis) menyatakan siap menerima penawaran pemerintah untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi menyampaikan bahwa untuk lahan bagi kedua ormas keagamaan tersebut masih menunggu dari Kementerian Invetasi.

“Kita cek ya, kita nunggu koordinasi dari MenInvest/BKPM,” kata Agus kepada Bisnis dikutip, Selasa (6/8/2024).

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan terdapat enam konsesi tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang akan ditawarkan secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

"Ada KPC, Arutmin, Adaro, MHU, Indika [Kideco], Kendilo," ujar Arifin, Jumat (7/6/2024).

NU Kelola Kelola PT Kaltim Prima Coal (KPC)

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Nahdlatul Ulama (NU) merupakan keputusan dari pemerintah.

Bahlil menyebut, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).