Koalisi Masyarakat Sipil dan Pakar mendesak Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk segera memberlakukan kebijakan BBM (bahan bakar minyak) rendah sulfur sebagai bagian dari keseriusan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara. Presiden Jokowi diharapkan bisa menghapus peredaran BBM kotor.

Desakan ini hadir menyusul rencana pemerintah menyesuaikan standar BBM, dengan ketentuan rendah sulfur Euro4/IV, sebagaimana yang sudah digariskan dalam Peraturan Menteri KLHK no 20 tahun 2017. Rencana ini disampaikan beberapa kali oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sejak Juni 2024.

"Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk. Semua parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara menunjukkan penurunan, sehingga kondisi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, sudah memasuki tahap krisis," ujar Ahmad Safrudin selaku Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) dalam webinar yang disiarkan di YouTube infokpbb, Rabu (11/9).

"Polusi Udara di DKI Jakarta berdampak langsung pada kesehatan warga Jakarta. Di tahun 2010 saja, tercatat lebih dari setengah penyakit pernafasan di Jakarta disebabkan langsung oleh polusi udara. Tren ini terus meningkat setiap tahunnya," timpal Budi Haryanto, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

KPBB mengatakan, kualitas BBM, baik diesel maupun bensin, yang saat ini disediakan di pasaran, sebagian besar tidak memenuhi standar Euro 4/IV, diakibatkan kandungan sulfur yang sangat tinggi. Kandungan sulfur yang tinggi ini berkontribusi secara signifikan kepada pencemaran udara, mengingat bahwa gas buang kendaraan bermotor merupakan penyumbang polusi terbesar di wilayah perkotaan khususnya Jabodetabek.

Indonesia sudah mengatur penerapan standar Euro4/IV dari sejak 2017 melalui Peraturan Menteri KLHK no 20 tahun 2017. Hanya saja, implementasi hanya dilakukan di sisi teknologi kendaraan saja, sementara pasokan BBM yang beredar di pasaran Indonesia, khususnya BBM bersubsidi, masih jauh dari standar Euro4/IV.

"Semua tipe BBM baik diesel maupun bensin yang ada di pasaran ini hanya memenuhi standar Euro1 dan ada beberapa yang memenuhi standar Euro3. Dan hanya satu yang memenuhi standar Euro4/IV yaitu Pertamax Turbo (bensin) dan Perta-DEX HQ (solar/diesel fuel), namun demikian pasokannya sangat kecil sekitar 1% atau 400 rb KL/tahun dan bahkan Perta-DEX HQ malah diekspor semua ke Malaysia," bilang Ahmad.

Hal ini memaksa masyarakat Indonesia untuk menggunakan BBM yang kualitasnya jauh di bawah negara-negara lain dan menghirup udara dengan beban polusi jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota negara lain dimana standar Euro4/IV sudah berhasil diberlakukan Penerapan Euro4/IV dapat secara signifikan menurunkan NOx dan pencemar polutan PM 2,5 berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh KPBB. Hal ini dapat berdampak secara positif pada penurunan risiko penyakit yang terkait dengan polusi udara sebagaimana penemuan dari hasil penelitian Universitas Indonesia.

"Apabila kita bisa mulai membersihkan pasokan BBM di pasaran mulai hari ini sampai dengan 2028, kita bisa menekan kasus pneumonia akibat polusi udara di kota Jakarta sampai dengan lebih dari sepertiga kasus hari ini. Sebaliknya apabila kita tidak melakukan apa-apa ya penyakit ganas yang merupakan pembunuh balita ini akan terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya," tambah Budi.

"Ini baru satu penyakit, sementara ada setidaknya 12 penyakit yang terkait dengan polusi udara," kata Budi lagi.

Kementerian Kesehatan mencatat beban kesehatan berdasarkan data BPJS sebesar Rp 10 triliun yang disinyalir terkait dengan dampak pencemaran udara. Pekan lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyorot bahwa polusi udara secara global telah menyebabkan 7 juta kematian dini.

Koalisi masyarakat sipil dan pakar menyesalkan lambatnya langkah pemerintah dalam memberlakukan kebijakan BBM bersih. Terdapat beberapa laporan media yang menunjukkan keraguan Presiden Jokowi dalam mendukung langkah-langkah kebijakan strategis untuk memungkinkan Pertamina dalam melakukan penyediaan BBM bersih.

"Pemenuhan BBM berkualitas dan bersih itu amanah dari putusan citizen lawsuit tentang polusi udara. Pemerintah khususnya Presiden sebagai tergugat seharusnya mentaati hasil putusan pengadilan dan segera memberlakukan kebijakan BBM rendah sulfur standar Euro 4 ini," ujar Alfred Sitorus dari Koalisi Pejalan Kaki.

"Jangan sampai ini menjadi rapor merah Presiden Jokowi." tambah Alfred.

Pesan Jokowi ke TNI-Polri: Perbaiki Citra Diri, Seragam Anda Dampaknya Besar

Pesan Jokowi ke TNI-Polri: Perbaiki Citra Diri, Seragam Anda Dampaknya Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Polusi udara di wilayah aglomerasi Jabodetabek terus memburuk seiring volume kendaraan bermotor di jalan yang terus meningkat. Sayangnya, pemerintah masih menganggap kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya tersebut masih tergolong sedang--belum buruk.

“Di sini terjadi misleading ya, dalam konteks menggunakan pisau analisis, sehingga selalu terjadi silang sengketa antara publik dengan pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, kepada wartawan di Jakarta pada Rabu 11 September 2024.

Menurut Ahmad, masalah polusi udara Jabodetabek mendapat sumbangan terbesar dari kendaraan bermotor. Tanpa keberhasilan dari upaya menghentikan pertumbuhan volume kendaaan bermotor tersebut, analisis KPBB menunjuk langkah mendesak evaluasi terhadap kualitas bahan bakarnya. “Mau tidak mau, yang pertama harus diperbaiki adalah kualitas bahan bakarnya,” kata Ahmad.

Untuk itu dia menyarankan segera penyediaan BBM ramah lingkungan yang sesuai teknologi kendaraan berstandar Euro 4. Ini seperti yang juga telah diadopsi Indonesia sejak 2018 lewat Peraturan Menteri LHK pada 2017.

Disebutkan Ahmad, standar tersebut nyaris menjadi kenyataan setelah pemerintah lewat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan bahan bakar Euro 4 tersedia di wilayah Jabodetabek per 17 Agustus 2024. Luhut sebelumnya memang ditunjuk Presiden Joko Widodo memimpin penanganan polusi udara Jakarta.

Namun, kata Ahmad, terjadi perbedaan pendapat dan ketidaksiapan kementerian yang lain hingga menyebabkan tenggat dianulir. Yang terjadi kemudian, menurutnya, adalah stok bahan bakar di bawah Euro 4 yang melimpah di pasar Asia Tenggara tetap dikirim ke Indonesia--negara yang disebutnya longgar dalam hal standarisasi BBM.

"Negara-negara di Asia Tenggara sebut saja Singapura, Thailand, dan Filipina, sudah cukup lama menerapkan standar tinggi pada kualitas bahan bakar kendaraan bermotor mereka," kata dia.

Ahmad menambahkan harapan KPBB kalau implementasi standar Euro 4 segera menemui titik terang sebelum pemerintahan saat ini benar-benar berakhir. Ditegaskan pula bahwa rekomendasi BBM berstandar Euro 4 sudah melalui kajian yang cukup panjang dan koordinasi lintas sektoral.

Dalam kesempatan yang sama, Profesor Bidang Kesehatan Lingkungan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Haryanto, menyebut polusi udara sebagai penyumbang persentase terbesar penyakit yang menyerang tubuh manusia. “Silent killer, pembunuh senyap, karena 60 persen dari seluruh penyakit itu kontribusi polusi udara,” ujar Budi.

Menurutnya kualitas udara yang buruk adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat, lantaran tiadanya opsi mengenai udara yang akan dihirup. Beda hal, misalnya, dengan makanan atau minuman. Sejalan dengan KPBB, pria yang telah menghabiskan 30 tahun masa hidupnya berkecimpung di bidang polusi udara ini juga mengamini penerapan bahan bakar ramah lingkungan sesuai standar Euro4.

Ia mengungkap hasil simulasi penerapan Euro 4 yang mampu menurunkan polusi udara secara signifikan. “Katakanlah 45 sampai 55 persen polusi udara itu tertangani, ya,” kata Budi yang menyebut tindakan itu sebagai gerakan radikal memberantas polusi udara.

BAYU MENTARI

Regulasi standar emisi Euro4 di Indonesia sudah dicanangkan sejak 2018 untuk mobil bensin dan sejak 2022 untuk mobil diesel. Namun, penerapan regulasi tersebut masih menemui sejumlah masalah, terutama terkait dengan ketersediaan BBM (bahan bakar minyak) yang sesuai standar emisi Euro4.

Sebagai info, penerapan standar emisi Euro4 di Indonesia tertuang dalam surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S 786/MENLHK-PPKL/SET/PKL.3/5/2020 tertanggal 20 Mei 2020.

Anjuran untuk beralih ke Euro4 itu sebelumnya sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017.

Standar Euro4 telah diterapkan lebih dulu bagi kendaraan bermesin bensin sejak 2018, sedangkan untuk mesin diesel dijadwalkan pada April 2021. Namun, karena terjadi pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya memutuskan mengundur penerapan regulasi Euro4 untuk mobil diesel ke tahun 2022.

Seharusnya penerapan standar emisi Euro4 dibarengi dengan ketersediaan bahan bakar berkualitas. Nah, masalahnya, BBM di Indonesia masih banyak yang kualitasnya tak bagus. Contohnya seperti BBM RON 90 (Pertalite), CN 48 (Solar), dan CN 51 (Dexlite). Di banyak negara, jenis BBM kotor seperti itu sudah ditinggalkan.

"Waktu 2017 Vietnam membuat standar baru, yaitu standar Euro4 dan langsung diterapkan. Tidak seperti Indonesia. 2017 regulasinya diteken, minta lead time satu setengah tahun. Janjinya Oktober 2018, kemudian minta tambahan waktu lagi dari auto industry karena kendaraan mereka yang standar Euro2 masih banyak di gudang. Mereka minta di-extend lagi, paling lama nggak 6 bulan, agar produk mereka yang Euro2 laku dulu. Praktiknya pun setelah 6 bulan itu tidak terlaksana ya," kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin dalam webinar di kanal YouTube infokpbb, Rabu (11/9).

Pria yang akrab disapa Puput itu menambahkan, setelah penerapan regulasi Euro4 di berbagai negara, pasokan BBM kotor sangat melimpah dan produsen perlu 'membuang' BBM kotor itu ke negara-negara yang lemah dalam hal penerapan regulasi emisi Euro4 ini.

"Secara global, secara geopolitik, BBM kotor itu kan melimpah. Karena negara-negara standar Euro4 sudah mulai masuk ke Euro6. Kemudian sebagian negara-negara Afrika pun, sudah mulai masuk ke Euro4. India tahun ini Euro6. Thailand sudah Euro4 sejak 2014 dan sekarang ancang-ancang ke Euro6. Lalu Malaysia Euro4, Singapura Euro5, Filipina Euro4. Artinya, BBM yang digunakan di bawah standar Euro4 melimpah di pasar Asia dan Asia Tenggara. Tentu saja stok yang melimpah itu, perlu saluran pasar. Saluran pasarnya adalah negara yang paling lemah dalam menerapkan standar emisi kendaraan bermotor, dalam konteks ini adalah Indonesia," bilang Puput lagi.

Menurut Puput, akhirnya Indonesia pun masih mengimpor BBM kotor tersebut. "Celakanya di negara kita ini banyak komprador yang menjadi proxy bagi oil company, multi national corporation yang bergerak di bidang oil and gas ini. Jadi stok (BBM kotor) yang ada di pasar Asia, Asia Tenggara, bahkan pasar global, itu dimasukkan ke pasar Indonesia dengan proxy para oil trader domestik yang tiada lain adalah para politisi yang menentukan kebijakan negara. Jadi dapat dibayangkan, betapa susahnya menerapkan standar Euro4 ini karena dikendalikan oleh politisi," jelas Puput.

Pertalite Masuk Kategori BBM Kotor, Kok Masih Dijual di RI?

Pertalite Masuk Kategori BBM Kotor, Kok Masih Dijual di RI?