Bisnis.com, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan nomor urut untuk dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar melalui Rapat Pleno Terbuka di Padang.

Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen mengatakan hasil pengundian nomor urut tadi, paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Mahyeldi - Vasko mendapatkan nomor urut 01, dan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Epyardi Asda - Ekos mendapatkan nomor urut 02.

"Proses pengundian nomor urut paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar berjalan dengan lancar," katanya, Senin (23/9/2024).

Dengan telah ditetapkannya nomor urut paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar itu, lanjut Surya Efitrimen, akan ada tahapan kampanye yang dimulai pada 25 September 2024 mendatang.

"Sebelum kampanye dimulai, untuk calon kepala daerah yang sekarang menjabat sebagai kepala daerah, maka harus menyerahkan dokumen tentang izin cuti sebagai kepala daerah ke KPU. Sebelum 25 September 2024 nanti, surat itu harus diterima KPU," tegasnya.

Kemudian untuk paslon nomor urut 01 Mahyeldi - Vasko di dalam sambutannya menyampaikan bahwa nomor urut 01 merupakan angka yang memang sesuai dengan harapan.

"Sebelum datang ke acara pengundian nomor urut ini. Saya bersama bapak Mahyeldi sempat ada tebak-tebakan, ternyata tebakan kami benar yakni dapat nomor urut 01," kata Vasko.

Selanjutnya dengan telah adanya penetapan nomor urut itu, Mahyeldi berharap kedepan Pilkada badunsanak bisa tercipta.

Selain itu untuk paslon nomor urut 02 Epyardi Asda - Ekos menyatakan bahwa bercita-cita untuk membawa perubahan bagi Sumbar.

"Selama ini yang saya lihat, tidak ada kemajuan pembangunan di Sumbar. Kepemimpinan sebelumnya terlihat lebih mementingkan kelompoknya, ketimbang masyarakat," tegas Epyardi.

Untuk itu Epyardi mengatakan bila diberi kepercayaan untuk memimpin Sumbar lima tahun ke depan, akan membawa kemajuan dan perubahan untuk Ranah Minang.

"Bahkan nomor urut 02 kami dapatkan dari pengundian ini, juga sesuai harapan kami. Karena 02 merupakan angka keberuntungan saya," sebutnya.

Bisnis.com, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) telah menetapkan dua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar sebagai peserta pada Pilkada Serentak 2024. Dua paslon yang ditetapkan itu yakini Mahyeldi - Vasko Ruseimy, dan Epyardi Asda - Ekos Albar.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan setelah ditetapkannya sebagai paslon, tahapan selanjutnya akan dilaksanakan pengundian nomor urut paslon yang akan digelar Senin siang tanggal 23 September 2024 di Padang.

"Jadi Senin (23/9) besok akan dilaksanakan pengundian nomor urut paslonnya," tegas Ory, Minggu (22/9/2024)

Dia menyebutkan dengan telah ditetapkannya paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, KPU meminta kepada paslon untuk menyerahkan ke KPU Sumbar, Bawaslu Sumbar dan Polda Sumbar Susunan Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga kecamatan, Tim Relawan, serta Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara sebelum Pelaksanaan Kampanye dimulai.

Kemudian untuk pihak gabungan parpol pengusul bersama Paslon juga diwajibkan membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas Nama Pasangan Calon dan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) paling lambat tanggal 24 September mendatang, sehari sebelum kampanye dilaksanakan.

"Ketentuan penyerahan struktur tim kampanye, tim relawan, Pembuatan RKDK dan penyampaian LADK juga berlaku bagi seluruh calon bupati dan wakil bupati dan calon walikota dan wakil wali kota yang telah ditetapkan KPU Kab Kota, termasuk izin cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah yang incumbent," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam Pilkada Serentak 2024 ini, paslon Mahyeldi - Vasko Ruseimy didaftarkan oleh lima gabungan partai politik, yakni PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PBB dan Perindo dengan jumlah gabungan suara sah hasil pemilu anggota DPRD Sumbar tahun 2024 sebanyak 1.200.925 suara.

Selanjutnya paslon Epyardi Asda - Ekos Albar diusulkan oleh enam gabungan partai politik, yakni PAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Gelora dan Partai Buruh, dengan jumlah akumulasi suara sah dukungan sebanyak 1.241.170 suara.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menetapkan empat nama yang berhasil meraih suara terbanyak pada pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan calon anggota DPD RI. PSU digelar pada 13 Juli 2024.

"KPU sudah menetapkan hasil PSU DPD RI melalui hasil rekapitulasi dari 19 kabupaten dan kota," kata Ketua KPU Provinsi Sumbar Surya Efitrimen di Padang, Sabtu (20/7/2024).

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi, calon nomor urut 2 Cerint Iralloza Tasya berhasil menempati peringkat teratas dengan meraih sebanyak 283.020 suara. Urutan kedua ditempati Muslim Yatim yang meraup 199.919 suara, diikuti calon nomor urut 8 Jelita Donal dengan 187.765 suara di posisi ketiga, dan mantan Ketua DPD RI Irman Gusman memperoleh 176.987 suara di urutan keempat.

Dari hasil rekapitulasi tingkat provinsi tersebut, petahana Emma Yohanna yang juga calon anggota DPD RI periode 2024–2029 diperkirakan batal melenggang ke Senayan karena hanya meraup 122.547 suara.

Ketua KPU Sumbar menegaskan pada tahapan ini, KPU Sumbar sebatas melakukan penetapan hasil perolehan suara, sementara penetapan calon terpilih akan dilakukan KPU RI.

Surya mengatakan hasil rekapitulasi dan penetapan suara tersebut didapatkan dari jumlah suara sah sebanyak 1.439.145 suara dan suara tidak sah sebanyak 21.913 suara.

Berikut hasil lengkap perolehan suara pada PSU DPD RI Provinsi Sumbar (berdasarkan nomor urut calon).

1. Abdul Aziz 66.192 suara
2. Cerint Iralloza Tasya 283.020
3. Desrio Putra 32.150 suara
4. Dirri Uzhzhulam 44.844 suara
5. Emma Yohanna 122.547 suara
6. Hendra Irwan Rahim 35.064 suara
7. Irman Gusman 176.987 suara
8. Jelita Donal 187.765 suara
9. Jhoni Afrizal 16.028 suara
10. Leonardy Harmainy 34.674 suara
11. Mevrizal 16.532 suara
12. Muslim Yatim 199.919 suara
13. Nurkhalis 144.339 suara
14. Yonder W.F. Alvarent 12.199 suara
15. Yong Hendri 14.895 suara
16. Yuri Hadiah 51.990 suara

Eks Ketua DPD RI periode 2009 hingga 2016 Irman Gusman memberikan tanggapan positif setelah namanya masuk "empat besar" berdasarkan hasil rekapitulasi calon anggota DPD RI tingkat provinsi.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada rakyat Sumatera Barat yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya," kata Irman Gusman saat dihubungi di Padang, Sabtu.

Menurut Irman, masuk empat besar tanpa adanya kampanye serta minimnya sosialisasi merupakan sebuah keberkahan. Hal itu sekaligus menandakan dirinya masih dipercaya oleh masyarakat, terutama konstituen yang memberikan hak politik pada 13 Juli 2024.

Atas kepercayaan publik terhadapnya, Irman berjanji dan berkomitmen akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan Ranah Minang lewat perannya sebagai anggota DPD RI di Senayan.

Pada kesempatan itu, ia juga bertekad akan membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota apabila sudah resmi ditetapkan dan dilantik sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenarkan bahwa proses pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Legislatif DPD 2024 di Sumatra Barat menelan biaya Rp350 miliar.

Hal tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja. Bagja mengingatkan KPU agar menghemat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN).

“Iya memang benar [biaya PSU Rp350 miliar]. Memang benar [untuk] 17.000 ribu TPS. Mungkin teman-teman enggak pernah memikirkan situasi itu,” kata Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Afif menjelaskan, pihaknya sempat menghadapi berbagai kendala dalam mempersiapkan coblos ulang tersebut. Salah satunya berkaitan dengan distribusi logistik yang terkendala faktor alam.

Selain itu, dia menyebut bahwa Sumatra Barat menjadi daerah terbesar yang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Waktu persiapan yang sempit juga menjadi kendala tersendiri.

“Bahkan di situasi yang ke Mentawai itu, kapalnya sempat hilang kontak karena ombak besar. Tapi kan itu harus kita lakukan semua dan sudah kita lakukan,” tukasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan calon legislatif DPD Provinsi Sumatra Barat, Irman Gusman pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 pada Senin (10/6/2024) lalu.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa KPU seharusnya menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta No. 600/2023, yaitu mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan tentang penetapan Irman masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.

Menurut majelis hakim, ketidakpatuhan KPU yang tidak menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan.

“Dalam kaitannya dengan Pemohon, maka ketidakpatuhan tersebut telah mencederai hak konstitusional warga negara yang seharusnya dan telah memenuhi syarat untuk dipilih,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan pertimbangan.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPU Provinsi Sumatra Barat akhirnya melangsungkan PSU tersebut pada Sabtu (13/7/2024) lalu di 17.569 tempat pemungutan suara (TPS). Hasil rekapitulasi PSU menunjukkan bahwa Irman Gusman memperoleh suara keempat terbanyak di belakang Cerint Iralloza Tasya, Jelita Donal, dan Muslim M. Yatim.