Jakarta -

PT Bank Mandiri Persero Tbk resmi menambahkan tujuh mata uang baru pada fitur transfer luar negeri meliputi Yen Jepang (JPY), Won Korea (KRW), Ringgit Malaysia (MYR), Franc Swiss (CHF), Dirham Uni Emirat Arab (AED), Dong Vietnam (VND), Peso Filipina (PHP) dalam memperluas layanan valuta asing (valas) melalui aplikasi Livin' by Mandiri.

Secara keseluruhan, nasabah dapat melakukan transfer ke luar negeri dalam 17 mata uang asing yang mencakup 180 negara, termasuk layanan pengiriman dolar Amerika ke seluruh dunia dengan layanan valas dari bank berlogo pita emas ini.

Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto menjelaskan bahwa penambahan mata uang asing ini adalah langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang aktif dalam transaksi lintas negara.

"Kami sangat bangga dapat memperkenalkan lebih banyak mata uang asing untuk transfer valuta asing. Inovasi ini adalah bagian dari komitmen Bank Mandiri menghadirkan Solusi Pasti Valuta Asing yang lengkap untuk terus beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan finansial nasabah terutama dalam hal transaksi secara global," kata Aquarius dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Sejak diluncurkan pada kuartal I 2023, transaksi valas melalui Livin' by Mandiri terus mengalami peningkatan. Hingga akhir kuartal III 2024, volume transaksi valas di Livin' by Mandiri mencapai Rp 1,2 triliun dengan kenaikan sebesar 214% secara year on year (YoY). Rata-rata harian volume transaksi dari transfer valas remittance pada kuartal III 2024 mencapai Rp13,7 miliar, meningkat 62% dari rata-rata harian volume penjualan kuartal II 2024 yang sebesar Rp8,3 miliar.

Harapannya, lanjut Aquarius, dengan perluasan jangkauan mata uang asing untuk transaksi valas ini, Bank Mandiri dapat secara aktif mendukung nasabah menghadapi berbagai tantangan di pasar global serta memberikan akses yang lebih luas dan mudah untuk memenuhi kebutuhan transaksi di seluruh dunia.

Sebagai tambahan informasi, sejak diluncurkan pada Oktober 2021 hingga kuartal III 2024, pengguna aplikasi Livin' by Mandiri menembus angka 27,6 juta pengguna, naik 32% secara yoy. Adapun, dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri telah mencapai Rp2.940 triliun dengan frekuensi transaksi 2,7 miliar transaksi.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips Vermonte memnegaskan, pihaknya tidak menarget Poltracking terkait putusan pelanggaran kode etik pada survei Pilkada Jakarta 2024.

Tuduhan penargetan ini sendiri disampaikan oleh Poltracking kepada salah seorang anggota Dewan Etik Persepi di grup whatsapp internal Persepi.

"Itu kalimat yang menurut saya umum dan di whatsapp grup Persepi yang semua anggota ada. Anggotanya ada banyak banget di dalam situ. Dan, itu biasa saja kalau di kita," ujar Philips Vermonte usai konferensi pers di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu (9/11/2024).

Philips menegaskan, kalimat yang disampaikan oleh Saiful Mujani itu tidak punya tendensi apapun karena tidak disebutkan secara spesifik anggota Persepi mana yang akan dipecat.

"Mungkin teman-teman Poltracking merasa jadinya ada (tendensi). Padahal kalimatnya kalimat umum. Dia enggak bilang mau pecat LSI atau itu (Poltracking)," imbuh Philips.

Philips yang diketahui menjabat Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia itu menekankan, kalimat yang dinilai Poltracking tendensius itu terjadi jauh sebelum Persepi memutuskan mempersoalkan hasil survei LSI dan Poltracking yang berbeda jauh.

Philips pun sekali lagi menegaskan, selama proses pemeriksaan dan sidang oleh Dewan Etik, pihaknya tidak melakukan penargetan kepada Poltracking.

"Bahwa teman-teman Poltracking merasa itu ditarget, saya bisa pastikan enggak ada penargetan. Karena, saya ada di situ waktu lagi pemeriksaan," kata dia.

Lebih lanjut, sejumlah petinggi Poltracking juga berada dalam ruang sidang untuk mengikuti proses pemeriksaan. Philips mengatakan, hanya Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda yang tidak hadir dalam sidang karena jadwalnya yang padat.

"Tapi, teman-teman yang lain itu (dari Poltracking) semua ada di situ. Jadi, tadi, teman-teman lihat pertanyaannya terbuka. Pertanyaan yang sama yang ditanya ke LSI. Jadi enggak (ada pentargetan), parameternya sama," kata Philips lagi.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amwari mengatakan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.

"Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat," kata Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkapan layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp. Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

"Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI," tulis seorang anggota grup WA itu yang kemudian diketahui adalah Saiful Mujani.

Dalam rangkaian pembicaraan yang ada, Saiful disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking, "Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya".

Masduri menilai, percakapan ini tendensius dan memojokkan pihak Poltracking,

Sebelumnya, Dewan Etik Persepi menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Philip Vermonte menegaskan, pihaknya tidak akan menyampaikan permintaan maaf kepada Poltracking Indonesia atas putusan etik yang telah diberikan.

"Ya enggak lah (tidak mau minta maaf). Kalau menurut saya, ini bukan soal salah atau benar, tapi prosedurnya diikuti atau enggak," ujar Philips Vermonte usai konferensi pers di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

Philips menegaskan, sejak awal, Persepi tidak mengatakan data mana yang benar atau salah. Tapi, data survei tentang Pilkada Jakarta yang diserahkan Poltracking dinyatakan tidak bisa diverifikasi hingga sidang etik selesai.

"Dewan etik tidak pernah bilang ini data salah. Kami bilang, kami tidak bisa memverifikasi datanya, validitasnya susah untuk dipastikan," lanjut dia.

Philips menjelaskan, berdasarkan data yang diterima oleh Dewan Etik Persepi dalam dua kesempatan yang berbeda, ada sejumlah data yang dinilai janggal.

Dalam pengiriman kedua, data yang dikirim oleh Poltracking disebut merupakan data mentah. Tapi, Dewan Etik Persepi menilai, data yang dikirim itu lebih rapi dan janggal jika disebut data mentah.

"Data yang memang menurut mereka itu yang paling mentah dari sistem, dari server yang kita tanya itu dari awal-awal. Ternyata, waktu masuk justru menimbulkan banyak pertanyaan. Sekarang, sudah clean tidak ada lagi yang data kosong atau seterusnya," imbuh dia.

Selain itu, Dewan Etik Persepi juga menemukan data yang diduga merupakan duplikasi. Misalnya, nama responden sama tapi alamat kelurahan berbeda pada kedua data yang dikirim.

"Jadi, akibatnya dewan etik merasa bahwa keputusannya itu sebetulnya ini bilangnya. data tidak bisa diverifikasi," lanjut Philips lagi.

Philips yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia itu menegaskan, proses verifikasi penting karena hasil survei satu lembaga dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat.

"Kalau datanya tidak bisa diverifikasi sementara hasilnya menghasilkan perdebatan yang luar biasa di masyarakat, kami sebagai organisasi merasa perlu untuk mengingatkan anggota itu kita (untuk) verifikasi (data) sebelum keluar," lanjut dia.

Hal ini dinilai krusial oleh Persepi yang anggotanya mencapai 71 lembaga survei. Hal yang menjadi persoalan, satu saja lembaga yang diprotes, masyarakat bisa saja menimbulkan ketidakpercayaan publik pada lembaga survei.

"Anggota kami kan ada 71 loh. Kalau ada satu yang diprotes, orang kemudian muncul tidak kepercayaan kepada survei. Kan menurut saya, survei itu baik dengan banyak tujuan. Namanya negara demokrasi, pendapatan pribadi orang kita harus tahu," kata Philips lagi.

Sebelumnya diberitakan, Poltracking Indonesia meminta Dewan Etik Persepi menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas polemik yang terjadi.

"Saya mengimbau, mengetuk hati nurani para Dewan Etik harusnya meminta maaf kepada publik karena menyampaikan tidak dengan tegas orang punya kesalahan, melanggar kode etik yang mana, dan lain sebagainya, tetapi memberi sanksi, bahkan diumumkan kepada publik," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Hal ini disampaikan setelah Poltracking menilai keputusan yang diberikan Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) atas hasil survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024 cacat hukum baik secara formil maupun materiil.

“Putusan Dewan Etik cacat hukum baik formil maupun materiil,” imbuh Hanta Yuda.

Hanta menyoroti dua kalimat dalam butir putusan yang disampaikan oleh Dewan Etik Persepi. Kedua pernyataan yang dimaksud adalah:

“Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia,”.

“Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan,”.

Hanta menyebutkan, jika Dewan Etik tidak dapat membuktikan tuduhan yang mereka maksud, hal ini sama saja dengan Dewan Etik tidak dapat membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Poltracking.

“Ini ibarat dalam hukum dituduhkan, tapi tidak disebut melanggar. Tidak disebut kita melanggar pasal mana kode etik,” lanjut Hanta.

Jakarta -

Tak jarang ada kasus penipuan yang menyedot dana dari rekening hingga jutaan. Kabar baiknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menghadirkan fitur baru di Super Apps BRImo yang bisa menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah.

Kali ini, BRI hadir dengan fitur untuk mengatur transaksi limit di BRImo yang bisa membantu nasabah mengatur keuangan mereka, sekaligus menjaga dana yang ada di rekening.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menjelaskan penerapan limit ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti mencegah penipuan digital dan menghindari kesalahan saat mentransfer jumlah besar.

"Dengan fitur ini, nasabah dapat mengatur sendiri limit transaksi sesuai kebutuhan, tentunya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di BRI," ujar Andrijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Andrijanto menambahkan bahwa ke depannya BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan agar nasabah dapat mengatur keuangan dengan lebih baik.

"Ke depan, BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan yang lebih baik demi pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik," pungkasnya

Sebagai informasi, fitur pengaturan limit kartu debit di BRImo dapat memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk melakukan pembatasan transaksi kartu debit, seperti pembatasan transaksi tarik tunai, transfer dana, pembayaran dan pembelian.

Cara untuk mengaktifkan fitur ini juga cukup mudah. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi BRImo,

2. Masukkan username dan password akun Anda,

3. Pada menu utama, pilih Akun, lalu klik Pengelolaan Kartu dan pilih opsi Pilih Kartu,

4. Klik menu Atur Limit Debit,

5. Pilih jenis transaksi yang ingin Anda atur limitnya,

6. Masukkan jumlah limit yang diinginkan, lalu klik Ok Atur Limit,

7. Masukkan PIN BRI Anda, dan fitur limit baru pun sudah aktif.

Ada berbagai Limit transaksi yang ditawarkan oleh BRI berdasarkan jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Berikut adalah rincian limit transfer melalui BRImo berdasarkan jenis kartu:

Kartu BritAma Classic dan Gold

• Transfer sesama BRI: Maksimal Rp250.000.000
• Transfer antar bank: Maksimal Rp250.000.000

Kartu BritAma Prioritas & Private

• Transfer sesama BRI: Unlimited (sesuai saldo)
• Transfer antar bank: Rp250.000.000

(akn/ega)

Jakarta: Nasabah BRI kini tidak perlu khawatir tentang pengelolaan keuangan karena semuanya menjadi lebih mudah dengan hadirnya Super Apps BRImo dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Melalui aplikasi ini, nasabah dapat menikmati berbagai kemudahan, termasuk fitur untuk mengatur limit transaksi yang akan membantu dalam mengelola keuangan.

Fitur pengaturan limit kartu debit pada BRImo memberikan kemudahan nasabah BRI untuk melakukan pembatasan transaksi kartu debit seperti pembatasan transaksi tarik tunai, transfer dana, pembayaran, dan pembelian.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan penerapan limit ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti mencegah penipuan digital dan menghindari kesalahan saat mentransfer jumlah besar.
"Dengan fitur ini, nasabah dapat mengatur sendiri limit transaksi sesuai kebutuhan, tentunya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di BRI," ujar Andrijanto.

Untuk mengaktifkan fitur limit transaksi kartu debit di BRImo, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi BRImo.
2. Masukkan username dan password akun Anda.
3. Pada menu utama, pilih 'Akun', lalu klik 'Pengelolaan Kartu', dan pilih 'Pilih Kartu'.
4. Klik menu 'Atur Limit Debit'.
5. Pilih jenis transaksi yang ingin Anda atur limitnya.
6. Masukkan jumlah limit yang diinginkan, lalu klik 'Ok Atur Limit'.
7. Masukkan PIN BRI Anda, dan fitur limit baru pun sudah aktif.

BRI menawarkan berbagai jenis rekening dengan limit transaksi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis kartu ATM yang dimiliki nasabah. Berikut adalah rincian limit transfer melalui BRImo berdasarkan jenis kartu:

1. Kartu BritAma Classic dan Gold
- Transfer sesama BRI: Maksimal Rp250.000.000
- Transfer antar bank: Maksimal Rp250.000.000

2. Kartu BritAma Prioritas & Private
- Transfer sesama BRI: Unlimited (sesuai saldo)
- Transfer antar bank: Rp250.000.000

"Ke depan BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan yang lebih baik demi pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik," pungkas Andrijanto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta -

Salah satu Raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan secara global. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hibrida yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hibrida..

"Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini," kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

"Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu," jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

(hns/hns)

Jakarta -

Salah satu Raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan secara global. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hibrida yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hibrida..

"Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini," kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

"Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu," jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Saiful Mujani membenarkan kalau dirinya adalah sosok yang mengirim pesan di grup WhatsApp internal Persepi, yang dibongkar oleh Poltracking Indonesia ke publik.

“Ya, saya yang chat,” ujar Saiful Mujani saat dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (9/11/2024).

Namun, Saiful membantah memberikan ancaman khusus kepada Poltracking Indonesia dalam pesan itu.

Dia mengatakan, percakapan yang disampaikannya itu ditujukan kepada semua anggota Persepi yang bergabung di grup whatsapp tersebut.

“Ancaman tidak berlaku khusus, berlaku bagi semua anggota yang melanggar. Tidak ada lembaga yang disebut khusus,” jelas Saiful.

Pendiri Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini menegaskan, menyinggung soal hasil survei LSI dalam pesan itu, agar para anggota Persepi juga memperhatikan hasil yang dirilis lembaga lain.

Hal ini menjadi perhatian karena hasil survei elektabilitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Voxpol Center dan Indikator Politik menunjukkan hasil yang sangat berbeda.

“Sebelum chat itu mulai (soal Poltracking-LSI), saya mention kasus NTT beda hasil antara Indikator dan Voxpol. Minta dibantu dilaporkan kalau ada kasus semacam itu untuk dilaporkan,” imbuh dia.

Saiful mengatakan, dirinya tidak pernah bermaksud untuk menjadikan hasil survei LSI sebagai tolak ukur elektabilitas Pilkada Jakarta. Survei LSI disebut karena hasilnya keluar lebih dahulu dari pada Poltracking.

“Bukan mengatakan LSI jadi standar, tapi karena itu (rilis) duluan maka itu jadi bahan perbandingan,” kata Saiful lagi.

Perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking yang signifikan membuat kedua lembaga survei ini diperiksa oleh Persepi.

Dewan Etik Persepi pun akhirnya menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia, yang surveinya menunjukkan potensi kemenangan bagi pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran.

Poltracking diberi sanksi tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.

Lebih lanjut, Saiful juga mengklarifikasi terkait dengan pernyataan dalam grup tersebut yang menyinggung soal “membingungkan masyarakat dan konsumen”.

Saiful mengatakan, konsumen yang dimaksudnya adalah pengguna jasa lembaga survei. Dia mengaku, tidak ada pihak khusus yang dia maksud saat mengirim pesan tersebut.

“Pengguna jasa survei. Siapa saja yang berkepentingan dengan hasil survei, enggak ada yang khusus,” kata dia lagi.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Jumat (8/11/2024), Poltracking Indonesia mengungkapkan rangkaian percakapan di sebuah grup Whatsapp yang disebutkan adalah grup internal Persepi.

Pada layar, Poltracking memperlihatkan rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.

Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.

Kemudian, ditulis lagi, “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya”.

Saat memperlihatkan rangkaian percakapan ini, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyebutkan, pihaknya sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.

JAKARTA, investor.id  - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.

Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024

Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi whatsapp.

Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.

Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.

Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.

“Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.

“Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.

Sebut Poltracking ditarget sejak awal

Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.

“Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.

Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup whatsapp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.

“Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.

Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.

Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.

Jawaban Persepi

Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).

Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.

"Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking," kata dia.

Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup Whatsapp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja.

"Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota," kata Saiful.

Duduk perkara

Sebelumnya, Poltracking disanksi karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.

Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.

Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.

Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.

Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.

Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda akan mengumumkan keputusan untuk bergabung atau mendirikan asosiasi lembaga survei baru pada Senin depan (11/11/2024).

“Mungkin besok Senin kami sudah akan ada asosiasinya bergabung ke mana dan seterusnya,” ujar Hanta Yuda usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Hanta menyebutkan, pihaknya telah diundang dan diajak bergabung oleh sejumlah asosiasi lembaga survei lain setelah keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

“Memang asosiasi lembaga survei di Indonesia itu ada enam. Nah, ketika kami menyatakan mundur di Persepi, ada rekan-rekan dari asosiasi lain yang mengundang kami untuk bergabung,” kata dia.

Kendati demikian, Hanta mengaku masih mempertimbangkan apakah mereka akan membuat asosiasi sendiri atau bergabung dengan asosiasi yang telah ada.

“Kami bisa membuat asosiasi sendiri, ada yang mengajak mendirikan asosiasi sendiri, tapi ada juga sambutan dan itu akan kami putuskan segera,” lanjut Hanta.

Lebih lanjut, keputusan untuk bergabung atau membuat asosiasi lembaga survei dinilai penting oleh Poltracking karena ini menjadi salah satu aturan jika lembaga survei mau melakukan quick count pemilu.

“Kalau mau mempublikasikan quick count itu harus punya Izin atau sertifikat dari KPU, KPUD. Nah, salah satu persyaratan di dalam sertifikat KPU, KPUD itu harus menjadi salah satu anggota asosiasi,” imbuh dia.

Karena Poltracking telah memutuskan untuk keluar dari Persepi, syarat dan izin untuk melakukan quick count menjadi tidak terpenuhi. Untuk itu Poltracking harus segera menentukan sikap mereka terkait dengan asosiasi lembaga survei.

“Karena kami sudah keluar dari Persepi berarti kami harus memperbaiki persyaratan tadi, harus menukarkan pemberitahuan, memberikan pemberitahuan sertifikat dari asosiasi baru. Asosiasi barunya apa? Insya Allah hari Senin akan kami sampaikan,” tutup Hanta.

Diberitakan, Lembaga survei Poltracking Indonesia menyatakan mundur dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Selasa (5/11/2024).

Keputusan ini muncul setelah dewan etik Persepi menjatuhkan sanksi terhadap Poltracking Indonesia, buntut perbedaan hasil survei elektabilitas tiga paslon Pilkada Jakarta antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” ujar Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Kendati demikian, Masduri menggarisbawahi, Poltracking Indonesia keluar dari keanggotaan Persepi bukan karena melanggar etik.

“Tapi karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, Poltracking Indonesia pada 2024 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.

“Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” tegas Masduri.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda membeberkan dampak jika sebuah lembaga survei tidak bergabung ke dalam asosiasi.

Menurutnya, lembaga survei tersebut tidak akan mendapatkan izin untuk menggelar quick count. Pasalnya, KPU Pusat maupun KPU Provinsi hanya memberikan izin untuk lembaga survei yang tergabung di dalam asosiasi survei.

"Tidak bisa ikut quick qount jika lembaga survei tidak gabung di asosiasi," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Hanta menegaskan Poltracking tidak akan bergabung lagi dengan asosiasi Persepi yang dinilai tidak profesional dan hanya mengedepankan sikap tendensius serta fitnah kepada anggotanya sendiri.

"Saya tidak akan meminta bergabung lagi karena saya sudah dirugikan secara materi dan immateri," katanya.

Menurut Hanta, sampai saat ini ada lima asosiasi lembaga survei di luar Persepi di Indonesia. Maka dari itu, Hanta berencana bergabung ke salah satu lembaga survei itu agar tetap bisa melakukan quick count.

"Senin saya umumkan saya bergabung ke asosiasi yang mana, sekarang sebenarnya sudah gabung, tapi senin saja lah," ujarnya.

Sebelumnya, Poltracking memutuskan keluar dari Persepi imbas dari hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Pengumuman keluarnya Poltracking disampaikan langsung oleh Direktur Poltracking Indonesia M. Aditya Pradana melalui surat resmi yang diterima Bisnis, Selasa (5/11/2024).

"Dengan hormat, Melalui surat ini, kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya," tulis M. Aditya Pradana.