JAKARTA, investor.id  - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis aturan pakaian tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung pada 16 Oktober-14 November 2024.

Aturan pakaian tes SKD CPNS 2024 diatur dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test BKN.

Beberapa warganet melalui media sosial menanyakan sanksi jika pakaian yang digunakan saat SKD CPNS 2024 tidak sesuai ketentuan.

"Aturan pakaian untuk tes CPNS yg cewek itu harus pakai rok panjang ya guys? Apakah harus rok bahan kain? Soalnya aku cuman punya plisket," tulis @worksfess, Sabtu (12/10/2024).

Lantas, apa sanksi yang diterima peserta SKD CPNS 2024 jika pakaian yang dikenakan tidak sesuai ketentuan?

Sanksi soal pakaian saat tes SKD CPNS 2024

Mengenakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh Panitia Seleksi atau Pansel adalah salah satu bentuk tata tertib pelaksanaan tes SKD CPNS 2024.

Mengacu aturan tersebut, peserta tes SKD CPNS 2024 dilarang memakai kaos, celana jeans, dan sandal.

Peserta yang melanggar ketentuan pakaian tes SKD CPNS 2024 akan menerima sanksi tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test BKN terkait sanksi poin c.

"Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h (mengenakan pakaian sopan dan rapi) tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur," tulis aturan tersebut.

Ketentuan pakaian tes SKD CPNS 2024

Ketentuan pakaian tes SKD CPNS 2024 diatur oleh pansel di tiap masing-masing instansi. Sebagai gambaran untuk persiapan tes SKD CPNS 2024, pakaian ujian SKD Kementerian Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun 2023 bisa menjadi acuan.

Dikutip dari Pengumuman Kemenkumham Nomor SEK-KP.02.02-720, berikut ketentuan pakaian tes SKD CPNS:

Aturan pakaian tes SKD CPNS laki-laki

- Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak
- Celana panjang hitam polos tanpa corak (bukan jeans)
- Sepatu tertutup warna hitam
- Tidak menggunakan ikat pinggang.

Aturan pakaian tes SKD CPNS perempuan

- Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak
- Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans)
- Sepatu tertutup berwarna hitam
- Tidak menggunakan ikat pinggang.

Aturan pakaian tes SKD CPNS perempuan berjilbab

- Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak
- Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans)
- Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab)
- Sepatu tertutup berwarna hitam
- Tidak menggunakan ikat pinggang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aturan Pakaian Saat Tes SKD CPNS 2024, Apa Sanksi jika Melanggar?"

Jakarta: Sebanyak tujuh calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinyatakan gugur saat tes tulis. Panitia seleksi (pansel) memutuskan tindakan itu karena pesertanya tidak hadir.

“Yang tidak hadir itu dinyatakan gugur,” kata anggota pansel capim KPK Elwi Danil di Pusdiklat Kemensetneg, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.

Elwi enggan memerinci nama-nama tujuh capim itu. Pansel tidak memberikan diskresi untuk mereka karena pemberitahuan tes sudah dikabarkan sejak lama.
“Mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis mereka gugur,” ucap Elwi.

Pansel juga menegaskan tidak ada tes ulang untuk tujuh orang itu. Peserta lain yang dinyatakan lolos nantinya akan menjalani tahapan profil asesmen.

“Mereka yang dinyatakan lolos pada tes tertulis ini nanti akan dilakukan profile assesment,” tutur Elwi.

(ADN)

Jakarta: Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melaksanakan penerimaan pendaftaran calon anggota masa jabatan 2024-2029. Pansel telah melakukan proses seleksi administrasi.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014, seleksi administrasi terhadap pendaftar dari unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha dan unsur Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan sesuai dengan surat nomor B-M/74/HI.02.01/VII/2024 pada 19 Juli 2024 telah menyampaikan daftar nama calon anggota DJSN dari unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha dan unsur Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh yang dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada Ketua Pansel.
Pansel DJSN menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas atensi pendaftar yang telah ikut serta mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka calon anggota DJSN masa jabatan tahun 2024-2029. Sesuai data tercatat sebanyak 130 orang pendaftar calon anggota DJSN unsur tokoh dan/atau ahli, 29 orang pendaftar calon anggota DJSN unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha dan 89 orang pendaftar calon anggota DJSN unsur organisasi pekerja/organisasi buruh.

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Pansel DJSN telah menetapkan pendaftar calon anggota DJSN yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 32 pendaftar dari unsur tokoh atau ahli, tujuh pendaftar dari unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha, dan 30 pendaftar dari unsur Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Terhadap pendaftar calon anggota DJSN yang ditetapkan lulus seleksi administrasi, Pansel DJSN akan melakukan penilaian penulisan makalah pada 12 Agustus 2024.

Baca Juga: Cegah Kecurangan, BPJS Kesehatan Bangun Ekosistem Anti Fraud di Program JKN

Pansel DJSN membuka kesempatan kepada masyarakat memberikan tanggapan terhadap calon anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional masa jabatan tahun 2024-2029 yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Penyampaian tanggapan masyarakat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Disampaikan secara tertulis kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
2. Pemberi tanggapan menyertakan identitas secara jelas dengan melampirkan copy Kartu Tanda Penduduk.
3. Tanggapan secara jelas menyebutkan nama calon yang diberikan tanggapan.
4. Tanggapan dapat berupa masukan, dukungan, atau kritikan, disertai dengan dokumen dan bukti pendukung.
5. Tanggapan masyarakat ini disampaikan paling lambat tanggal 4 Agustus 2024 ke alamat e-mail: seleksi-djsn@djsn.go.id atau dikirimkan secara langsung atau melalui pos ke alamat Lantai Dasar, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, Kode Pos 10110.
6. Informasi lebih lanjut terkait rilis ini dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi melalui pesan whatsapp ke nomor 082221500500 dan/atau melalui email ke seleksi-djsn@djsn.go.id.

(AZF)

Jakarta: Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan jumlah kandidat yang mendaftar. Tercatat, ada 193 peserta yang mendaftar.

"Total ada 106 orang mendaftar capim KPK dan 87 pendaftar cadewas," ujar Ketua Pansel Capim dan Cadewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh saat dikonfirmasi, Jumat, 12 Juli 2024.

Ateh bakal menyampaikan total peserta pendaftaran ketika proses administrasi rampung. Pansel menutup pendaftaran pada 15 Juli 2024.
"Nanti setelah selesai pemeriksaan administrasi (akan ada konferensi pers)," jelasnya.

Anggota Pansel Capim dan Cadewas KPK, Ahmad Erani Yustika membantah sepinya kandidat yang mendaftar. Ahmad meyakini jumlah pendaftar semakin banyak mendekati hari terakhir.

"Nanti kita lihat pada saat tanggal 15 itu. Biasa nanti diujung-ujung itu kan biasanya banyak. Tapi sekarang sudah banyak," jelasnya.

Erani menilai sejauh ini proses pendaftaran berjalan dengan lancar. Masyarakat yang mendaftar pun berasal dari beragam profesi.

"Hampir semua profesi ada dari PNS, akademisi, penegak hukum, dari ASN," terangnya.

(ADN)