REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyindir majelis hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur di kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Sahroni menyebut majelis hakim itu kurang informasi.

Hal itu dikatakan Sahroni setelah Komisi III DPR RI menerima audiensi keluarga dan kuasa hukum Dini. Sahroni meminta majelis hakim supaya lebih bijak dalam perkara Dini dengan menyerap suara keadilan di tengah masyarakat.

"Sampai saya katakan, kalau tiga hakim ini nggak punya TV dan nggak punya HP bagus, saya beliin," kata Sahroni dalam audiensi itu di Gedung DPR RI pada Senin (29/7/2024).

Sahroni sebenarnya kaget saat mengetahui vonis bebas Ronald. Sahroni merasa majelis hakimnya bermasalah hingga menelurkan putusan aneh bin ajaib.

"Sampai hari ini saya bilang tiga hakim yang memutuskan vonis bebas sakit semua," ujar Sahroni.

Sahroni mengungkapkan, persidangan telah gamblang memaparkan kesalahan Ronald. Oleh karena itu, Sahroni mempertanyakan penyebab kematian Dini versi hakim ialah akibat karena alkohol.

"Jelas fakta perkara pidananya mutlak, tadi sudah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol. Saya punya teman, pemabuk semua, tetapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol," ujar Sahroni.

Sebelumnya, Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak eks anggota DPR RI dari PKB Edward Tannur divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ronald dibebaskan dari segala dakwaan dan segera dibebaskan dari tahanan walau telah menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti hingga meninggal.

Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik memutuskan Ronald dinilai tak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki. Baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) tak tinggal diam atas bebasnya anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tannur. KY tengah menerjunkan tim investigasi guna mendalami hal tersebut.

Bebasnya Ronald Tannur diketok oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ronald merupakan terdakwa penganiayaan berujung pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Anggota sekaligus juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata telah menerima laporan soal putusan tersebut dari keluarga korban yang ditemani oleh tim kuasa hukumnya dan anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. "Laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat," kata Mukti dalam keterangannya pada Senin (29/7/2024).

KY bakal mendalami berbagai bahan dan dokumen dari para saksi seusai melewati proses administrasi. Selanjutnya, pimpinan KY bakal menggelar rapat panel guna menentukan tindak lanjut dari aduan keluarga Dini.

"Jika ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terakhir terhadap majelis hakim," ujar Mukti

Mukti menyebut, KY telah menerjunkan tim investigasi guna mendalami putusan bebas terhadap Ronald. Tapi tambahan-tambahan data ini belum bisa disampaikan secara terbuka kepada publik karena sifatnya memang tertutup. "Tim investigasi juga telah bergerak dan progres," ucap Mukti.

Selain itu, KY belum memperoleh salinan putusan secara utuh dari PN Surabaya. "Sehingga KY belum bisa mendalami dan mempelajari dari putusan tersebut yang biasanya menjadi indikasi-indikasi untuk kemungkinan adanya pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim)," ujar Mukti.

Keluarga dan kuasa hukum Dini Sera Afrianti baru saja melaporkan tiga majelis hakim yang menyidangkan perkara itu ke KY pada hari ini. Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak eks anggota DPR RI dari PKB Edward Tannur yang baru saja divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ronald tak dihukum apapun meski dituntut 12 tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU).