Kepala Desa (Kades) Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Tebat, Lahat, Sumsel bernama Marwansyah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang setelah melakukan tindak pidana kasus korupsi Dana Desa dengan nilai kerugian negara Rp663 juta.

Pada sidang yang diketuai oleh majelis hakim Kristanto Sahat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lahat Firmansyah menyatakan bahwa terdakwa yang mengemban masa jabatan 2019-2025 telah menggunakan dana desa tersebut untuk foya-foya, main judi online (judol) dan mabuk-mabukan di tempat karaoke.

Firmansyah, menyebutkan modus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa berupa penyimpangan Dana Desa tahun 2020 di antaranya berupa pembangunan drainase yang tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya atau RAB.

"Termasuk laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap I, tahap III dan tahap III yang merupakan dasar pencairan," kata dia Rabu 16 Oktober 2024.

Selain itu, terdakwa kugat melakukan pengadaan fiktif berupa meja prasmanan, genset portable speaker, tenda rempel, vacuum cleaner yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Terdakwa Marwansyah didakwa memperkaya diri sendiri berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara mencapai Rp663.897.890.

Sementara itu terdakwa Marwansyah didampingi penasihat hukum Supendi dari Posbakum PN Palembang tidak berkeberatan dengan dakwaan penuntut umum.

Atas perbuatannya JPU Kejari Lahat, menjerat terdakwa melanggar pasal 3 jo pasar 18 nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Bank Sumsel Babel berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lahat untuk mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak dan menanggulangi masalah stunting di daerah tersebut.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak-anak, terutama di daerah yang masih terdampak masalah gizi buruk.

Pj Bupati Lahat, Imam Paslih, mengapresiasi langkah Bank Sumsel Babel dalam mendukung upaya pemerintah daerah mengatasi masalah stunting.

"Stunting merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dukungan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik di kalangan masyarakat," katanya.

Berbagai kegiatan yang dijalankan dalam kerja sama ini mencakup penyuluhan gizi dan penyediaan makanan bergizi. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat, diharapkan upaya penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih efektif.

"Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak. Kami percaya, investasi terbaik adalah investasi di bidang kesehatan dan pendidikan," kata Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengurangi angka stunting di Kabupaten Lahat.

Melalui sinergi antara sektor perbankan dan pemerintah daerah, berbagai tantangan di bidang kesehatan diharapkan bisa teratasi demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik.

Bisnis.com, LAHAT – Bank Sumsel Babel berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lahat untuk mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak di daerah tersebut dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan menanggulangi masalah stunting.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak-anak, terutama di daerah yang masih terdampak masalah gizi buruk.

Pj Bupati Lahat Imam Paslih menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian Bank Sumsel Babel dalam mendukung upaya pemerintah.

"Stunting merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dukungan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik di kalangan masyarakat," ungkapnya.

Berbagai kegiatan yang dijalankan dalam kerja sama ini mencakup penyuluhan gizi dan penyediaan makanan bergizi. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat, diharapkan upaya penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih efektif.

"Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak. Kami percaya, investasi terbaik adalah investasi di bidang kesehatan dan pendidikan," kata Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengurangi angka stunting di Kabupaten Lahat.

Melalui sinergi antara sektor perbankan dan pemerintah daerah, berbagai tantangan di bidang kesehatan diharapkan bisa teratasi demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik.

MEDAN, iNews.id - Penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan pungutan liar pada seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat, Tahun 2023. Kedua dari tiga tersangka itu merupakan pejabat utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, ketiga tersangka baru itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berinisial ED, Kepala Dinas Pendidikan berinisial SA dan Kepala Seksi Kesiswaan Bidang SD Dinas Pendidikan Langkat berinisial AS.

"Dari hasil gelar perkara yang telah dilakukan, penyidik kembali menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara pungli penerimaan PPPK di Kabupaten Langkat," ujar Kombes Hadi, Jumat (13/9/2024).

Dia menjelaskan, dalam kasus pungli penerimaan PPPK Kabupaten Langkat ini, sebelumnya telah menetapkan dua kepala Sekolah Dasar (SD) sebagai tersangka. Keduanya, yaitu berinsial A selaku Kepala SD 055975 Pancur Ido, Selapian Kabupaten Langkat dan RN selaku Kepala SD 056017 Tebing Tanjung Selamat.

"Sehingga secara total dalam kasus ini telah ada lima orang tersangka," ucapnya.

Menurutnya, penahanan belum dilakukan terhadap para tersangka karena dua di antaranya yang telah ditetapkan sebelumnya dinilai kooperatif. Sementara tiga tersangka baru, akan menjalani pemeriksaan beberapa hari ke depan.

"Ya tidak ditahan. Para tersangka masih kooperatif. Tapi yang baru segera kita periksa sebagai tersangka. Nanti kita lihat perkembangannya, apakah penyidik merasa perlu melakukan penahanan atau tidak. Itu kewenangan mereka," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, investor.id - BSI Maslahat menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas dan sarasehan untuk pendamping dan pengurus kelembagaan Program Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia) di AKHASA Hambalang Sentul, Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat desa dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Acara ini dihadiri oleh Direktur Eksekutif BSI Maslahat, Sukoriyanto Saputro; Direktur Empowerment and Education BSI Maslahat, Rusdi Musa Ishak; Direktur BSI Maslahat, Muhammad Sobirin, 68 orang pendamping dan penerima manfaaat program BSI Maslahat. Program pemberdayaan masyarakat desa seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan kelembagaan lokal. Diperlukan upaya penguatan kapasitas para pendamping dan pengurus kelompok untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. BSI Maslahat mengadakan pelatihan intensif selama lima hari yang melibatkan 80 peserta, termasuk koordinator program, pendamping teknis, pendamping keagamaan, dan pengurus kelompok dari 17 desa binaan BSI Maslahat se Indonesia. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pemberdayaan masyarakat, pengelolaan program, dan pengembangan kelembagaan lokal. Direktur Eksekutif BSI Maslahat, Sukoriyanto Saputro, menyatakan, "Peningkatan kapasitas pendamping dan pengurus kelembagaan merupakan investasi penting dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memperkuat fondasi Program Desa BSI dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan."

Salah satu pendamping teknis Program Desa BSI, mengatakan, "Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami para pendamping. Selain mendapatkan pengetahuan baru, kami juga dapat berbagi pengalaman dan membangun jaringan dengan rekan-rekan dari desa lain. Ini akan sangat membantu dalam mengoptimalkan peran kami di lapangan." BSI Maslahat mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk berkolaborasi bersama BSI Maslahat dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Bersama-sama, kita dapat menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. BSI Maslahat adalah lembaga Amil Zakat Nasional mitra strategis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang terdepan dalam mengelola zakat dan turut menguatkan ekosistem ekonomi syariah

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 1.000 keluarga (KK) di lima Nagari di Tanah Datar, Sumatera Barat menerima bantuan 10 beras pasca bencana banjir bandang yang melanda beberapa waktu lalu.

Bantuan dari BSI Maslahat bersama BSI yang akan didistribusikan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak.

Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, khususnya masyarakat terdampak pasca banjir bandang dalam kelompok masyarakat dhuafa masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari seperti beras.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memenuhi kebutuhan pangan mereka. Selain itu, BSI dan BSI Maslahat juga berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah.

Area Head BSI Padang, Agung Pramono menyampaikan “Kami berharap dengan bantuan 10 Ton beras ini dapat memberi keringanan masyarakat terdampak banjir bandang dalam hal ketahanan pangan,” kata Agung.

Wakil Bupati Tanah Datar Bapak Richi Aprian menyampaikan “Kami sangat menghargai dukungan BSI Maslahat dan BSI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat Tanah Datar. Melalui penyaluran beras ini kami berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk lebih mengenal BSI,” kata Richi.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di wilayah Kabupaten Lahat.

Keenamnya yakni berinisial ES, G, dan B yang merupakan jajaran direksi dan komisaris PT Bara Centra Sejahtera (BCS)/PT ABS, dan 3 orang lagi ASN di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2010-2015 berinisial M, SA, dan LD.

Asisten Intelijen Kejati Sumsel, Bambang Panca Wahyudiz didampingi Kasi Penkum, Vanny Yulia Eka Sari, mengatakan hasil penyelidikan telah ditetapkan 6 tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan batu bara PT ABS yang menimbulkan kerusakan lingkungan, dan kerugian negara tahun 2010-2014 di wilayah Sumsel.

Sebelumnya para tersangka telah diperiksa sebagai saksi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud.

"Maka selanjutnya penyidik meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka,” katanya, Senin, 22 Juli 2024.

Adapun keenam tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung 22 Juli hingga 10 Agustus 2024. Rinciannya, 5 tersangka akan ditempatkan di Rutan Klas IA Pakjo Palembang, dan 1 di Lapas Wanita Klas IIA Palembang.

Adapun tindakan penahanan dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

"Hasil penyelidikan potensi kerugian negara dalam perkara ini sekitar Rp 555 miliar," katanya.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel, Umaryadi, mengatakan modus operandi para tersangka yakni 3 dari pengurus PT ABS dan 3 dari ASN Pemkab Kabupaten Lahat secara bersamaan dan sepakat melakukan kegiatan tambang di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi miliknya yaitu izin usaha pertambangan yang masuk wilayah izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam.

"Selaku ASN dan pelaksana inspeksi tambang, tiga tersangka menyalahgunakan kewenangan sesuai tugas, tupoksi masing-masing. Yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang yang dilakukan PT ABS,” katanya.

Selain itu, penyidik juga akan mendalami perbuatan para tersangka terkait dugaan pencucian uang yang akan dilakukan setelah perkara ini berjalan.

JAKARTA, investor.id – Program pemberdayaan ekonomi umat dilakukan bertujuan untuk mendorong pengembangan kelompok usaha ekonomi keluarga serta mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya adalah dengan pemberian bantuan peralatan usaha kepada pelaku usaha UMKM.

“Berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan adanya program pemberdayaan ekonomi seperti ini. Pada umumnya penyaluran zakat diberikan dalam bentuk uang, namun melalui program ini mustahik tidak diberikan uang namun justru pendanaan modal usaha,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat H. Affan Sofwan di Jakarta.

Hal itu dikemukakan saat kegiatan workshop bersama KUA Menteng pada Kamis, (11/7) di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jakarta Pusat yang diikuti oleh 20 UMKM. Rangkaian program ini berlangsung sejak Maret 2024 dimulai dari tahapan seleksi calon penerima manfaat hingga terpilih 20 UMKM. Tujuan diadakan workshop ini ialah agar penerima manfaat mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan usaha.

Pada kegiatan tesebut, BSI Maslahat menyalurkan bantuan peralatan usaha kepada 20 UMKM di Kecamatan Menteng Jakarta Pusat baik itu kategori start-up maupun scale-up. Kategori start-up merupakan mustahik yang belum memiliki usaha supaya memiliki modal usaha, sedangkan scale-up adalah mustahik yang sudah memiliki usaha supaya berkembang lebih baik lagi dengan adanya bantuan peralatan usaha. Hadir dalam workshop ini yaitu Direktur Care Program BSI Maslahat, Ilham Syahputra; Kepala KUA Menteng, Thowilan

Dalam sambutannya Ilham menjelaskan program-program karitas, ZIS serta penghargaan-penghargaan yang telah BSI Maslahat raih agar para peserta lebih mengenal lembaga. “Terimakasih saya ucapkan kepada peserta yang sudah hadir semoga dengan adanya agenda ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak/Ibu sekalian,” ucapnya.

Program mandatory dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI merupakan kolaborasi antara BSI Maslahat dengan KUA Menteng dalam

BSI Maslahat adalah lembaga Amil Zakat Nasional mitra strategis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang terdepan dalam menguatkan ekosistem ekonomi syariah

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BSI Maslahat dan Ikatan Istri Karyawan BSI (IIK BSI) menyelenggarakan Khitanan Massal di Wisma Mandiri 1, Lantai 11 Jakarta pada Kamis (11/7/2024). Acara ini diikuti oleh 44 orang anak peserta dari target 50 orang yang berasal dari masyarakat umum dan Tenaga Alih Daya (TAD) BSI.

Sebanyak 44 orang anak ini berasal dari wilayah Jabodetabek dan memiliki pendidikan Balita, TK dan SD. Dalam acara ini peserta juga mendapatkan paket santunan dan goodiebag peralatan sekolah.

Hadir dalam acara ini, Direktur Eksekutif BSI Maslahat, Sukoriyanto Saputro; Direktur Care Program BSI Maslahat, Ilham Syahputra; dan Pembina dan Pengurus IIK BSI.

Pembina IIK BSI Lia Anton Sukarna menyampaikan kegiatan bakti sosial berupa khitanan gratis ini dilaksanakan untuk keluarga alih daya yang di dalamnya ada Security, Driver, OB dan Cleaning Service di lingkungan BSI Pusat, Regional Office (RO) 4 Jakarta 1 dan Regional Office (RO) 5 Jakarta 2, wilayah Jabodetabek.

"Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, dari mulai persiapan sampai pelaksanaan termasuk dukungan Dewan Pembina IIK BSI," kata Lia Anton Sukarna dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2024).

Selain itu acara ini diharapkan bisa meningkatkan awareness masyarakat terkait kesehatan, menjadi media promosi kegiatan BSI Maslahat kepada masyarakat dan komunitas dan mendorong masyarakat untuk menyalurkan ZISWAF melalui BSI Maslahat.

Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kebermanfaatan program layanan kesehatan di BSI Maslahat. Direktur Eksekutif BSI Maslahat, Sukoriyanto Saputro berharap program kemaslahatan kerjasama antara IIK BSI dan BSI Maslahat diharapkan dapat terus dilakukan.

“Bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian BSI dan BSI Maslahat terhadap pegawai, donatur beserta keluarga,” kata Sukoriyanto.

Orang tua penerima manfaat, Gatot berharap kedepan BSI dapat mengadakan acara seperti ini tiap tahun. "Agar dapat membuka jalan untuk anak anak dari keluarga kurang mampu mengikuti kegiatan sunatan massal," kata Gatot.

Anak peserta Tubagus Katsir merasa senang mengikuti program khitanan massal ini. “Terimakasih BSI Maslahat dan BSI,” kata Tubagus.

Akses jalan tol dari Sumsel ke Bengkulu dan Jambi yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menyebutkan selain jalan tol ada dua sektor PSN yakni Pelabuhan Tanjung Carat dan jalur rel kereta api Kertapati-Lahat.

"Kalau saya lihat ada 3 sektor transportasi yang penting, yaitu jalan tol, pelabuhan, dan perkeretaapian. Itu menjadi utama karena ini juga untuk logistik," kata dia, Jumat 7 Juli 2024.

Wahyu menuturkan untuk ruas jalan tol terdiri dari beberapa ruas yakni, ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, Betung-Tempino-Jambi, Simpang Indralaya-Muara Enim dan Lubuklinggau-Curup-Bengkulu.

"Kemudian Pelabuhan Tanjung Carat atau Palembang New Port dan Kereta Api Kertapati-Lahat," ungkapnya.

Saat ini progres PSN di Sumsel masih on the track, meski ada beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti di tingkat pusat. Hanya 1 yang terkendala, yakni soal investor di proyek gasifikasi DME di Muara Enim.

"Sudah kami jelaskan masalahnya apa dengan pak Pj Gubernur Sumsel. Mudah-mudahan nanti semua pihak mengetahui permasalahannya dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Hasil rapat ini akan kita laporkan kepada Pak Menko Perekonomian karena dalam waktu dekat akan rapat evaluasi PSN," kata dia.

Untuk diketahui total PSN yang menjadi prioritas untuk dibangun di Sumsel ada 6 PSN. Berdasarkan data Kemenko Bidang Perekonomian, 15 PSN yang ada di Sumsel adalah:

1. Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung.

2. Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi.

3. Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim.

4. Jalan Tol Lubuklinggau-Curup-Bengkulu.

5. Pembangunan Pelabuhan Palembang New Port.

6. KA Kertapati-Lahat.

7. Pengembangan LRT Sumsel.

8. Kawasan Industri Tanjung Enim

9. Bendungan Tiga Dihaji.

10. Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lematang.

11. Pembangunan Jaringan Irigasi DI Komering

12. Upgrading kilang-kilang eksisting/Reginery Development Masterplan (RDMP). RDMP RU III Plaju.

13. Pembangunam bahan bakar hijau (Green Refinery RU III Plaju).

14. Gasifikasi batu bara di Muara Enim.

15. PSEL di Kota Palembang