Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal meminta pemerintah cermat dalam pemberian hak pengembangan lapangan minyak dan gas (migas) kepada calon kontraktor menyusul catatan 255 lapangan yang berhenti produksi selama 2 tahun terakhir.

Menurut Moshe, pemerintah mesti behati-hati dalam mengkaji kemampuan investasi serta keseriusan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam mengembangkan suatu blok migas untuk mendukung torehan produksi migas nasional.

“KKKS itu sendiri banyak sekali kejadian di mana sebenarnya mereka tidak punya kemampuan, dia mau ngambil wilayah kerja untuk dijual,” kata Moshe saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Kendati pemerintah telah memiliki aturan yang rigid soal komitmen kontraktor, Moshe mengatakan, beberapa lapangan masih belum serius digarap sejumlah pengembang hingga saat ini.

Seperti diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat terdapat 38 wilayah kerja (WK) dan 225 lapangan migas yang statusnya sudah tidak berproduksi dalam 2 tahun terakhir atau masuk ke dalam kategori idle field.

Saat ini, SKK Migas tengah melakukan diskusi intensif dengan seluruh KKKS pemilik konsesi wilayah tersebut untuk kembali melakukan pengembangan lapangan.

“Pemerintah harus pinter-pinter-nya bagaimana menyikapinya memang sudah ada kebijakan-kebijakan di dalam kontrak untuk menghindari hal seperti ini, tapi tetap saja seperti itu,” kata dia.

Di sisi lain, dia mengatakan, sebagian lapangan memang tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, masalah keekonomian tetap menjadi isu krusial kendati pemerintah belakangan telah memperbarui terms and condition (T&C) untuk kontrak-kontrak yang baru.

“Kesulitan keuangan di tengah jalan ternyata hasil yang didapat setelah dikembangkan tidak sesuai harapan, produksinya kecil atau tidak produktif, jadi dari sisi data harus kuat,” kata dia.

SKK Migas melaporkan sejumlah blok dan lapangan itu tidak dikembangkan kontraktor lantaran dianggap sudah tidak memiliki prospek pada saat itu.

Kendati demikan, kata dia, lembaganya terus mendorong KKKS itu untuk melanjutkan kegiatan pengembangan blok yang telah lama tidak diaktifkan.

“Sudah ada rekomendasi teknis untuk setiap lapangan tersebut, misalnya akan ada studi subsurface untuk memastikan potensinya, reaktivasi sumur atau pengeboran,” kata Hudi kepada Bisnis, dikutip Kamis (11/7/2024).

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, kementeriannya terus meminta KKKS untuk segera mengusahakan bagian WK migas potensial idle tersebut atau mengembalikannya ke pemerintah.

“Terhadap bagian WK migas yang potensial, namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini, sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Ariana lewat siaran pers, Minggu (7/7/2024).

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut, antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (PoD) selain PoD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.