Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga 31 Juli 2024 belasan ribu pengaduan masyarakat terkait lembaga jasa keuangan. Sektor financial technology (fintech) mendominasi aduan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sampai dengan akhir Juli 2024 tercatat sebanyak 17.003 pengaduan.

Aduan sektor fintech mencatatkan angka paling besar, disusul oleh industri perbankan dan perusahaan pembiayaan.

"Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 756 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank [IKNB] lainnya," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Selain itu, sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Juli 2024, OJK menerima pengaduan entitas illegal sebanyak 10.104 pengaduan. Aduan pinjaman online (pinjol) ilegal mencatatkan jumlah paling besar, yaitu sebanyak 9.596 pengaduan.

Sementara, pengaduan investasi ilegal tercatat sebanyak 508 pengaduan. Kiki, sapaan akrab Friderica, menambahkan OJK juga telah memberikan sanksi dalam rangka penegakkan ketentuan pelindungan konsumen.

Pada periode 1 Januari s.d 25 Juli 2025 OJK memberikan sanksi 171 Surat Peringatan Tertulis kepada 127 PUJK; 3 Surat Perintah kepada 3 PUJK; dan 25 Sanksi Denda kepada 25 PUJK.

"Selain itu, pada tahun 2024 [per 25 Juli 2024] terdapat 164 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 905 pengaduan dengan total kerugian Rp110.263.395.457," jelasnya.

Tak hanya itu, dalam pengawasan perilaku perusahaan jasa keuangan (market conduct) OJK juga melakukan penegakan ketentuan berupa sanksi sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK dan sanksi administratif berupa denda dengan total Rp390.000.000 kepada 4 PUJK.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 5.000 lebih pengaduan masyarakat terkait fintech, yang juga mencakup industri P2P lending atau pinjaman online (pinjol).

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, mengatakan sejak 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024, terdapat 5.047 pengaduan terkait fintech. Dari ribuan aduan ini, OJK mencatat terdapat 5 jenis permasalahan terbesar.

"Yaitu perilaku petugas penagihan, kegagalan/keterlambatan transaksi, fraud external, penyalahgunaan data pribadi, dan permasalahan bunga/denda/pinalti," ujarnya dalam jawaban tertulis, Selasa (9/7/2024).

Kiki, sapaan akrab Friderica, menambahkan terkait pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech, tercatat 3.017 pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK.

Tak hanya itu, sepanjang Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK menemukan sebanyak 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya perilaku petugas penagihan, di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," jelasnya.

OJK pun, lanjut Kiki, senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.