Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berisiko kehilangan pendapatan sekurang-kurangnya Rp10 triliun akibat rencana larangan ekspor konsentrat tembaga pada tahun depan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, selama ini pemasukan dari bea keluar ekspor konsentrat tembaga sangat besar. Dia mencontohkan, dari Januari hingga Oktober 2024, bea keluar ekspor konsentrat tembaga mencapai Rp10 triliun.

Jumlah tersebut sangat berpotensi naik hingga akhir 2024. Oleh sebab itu, jika larangan ekspor konsentrat tembaga diberlakukan maka pemerintah tidak akan lagi bisa menerima pemasukan dari bea keluar produk tersebut.

"Tentunya kita akan mengikuti ketentuan di ESDM yang akan mengatur itu, yang rencananya di awal Januari 2025," ujar Askolani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Dia menjelaskan, kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga tersebut sebagai akibat dari komitmen pemerintah untuk melakukan hilirisasi. Meski berpotensi kehilangan penerimaan belasan triliun per tahunnya, namun Askolani menilai akan ada tiga keuntungan jangka panjang yang didapatkan dari larangan ekspor konsentrat tembaga.

Pertama, menurutnya, hilirisasi produk tembaga akan menyebabkan penambahan investasi untuk pembangunan pabrik smelter sehingga juga bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

Kedua, hilirisasi produk tembaga diyakini juga akan menyebabkan penambahan PPN dan PPh dari perusahaan. Oleh sebab itu, sambung Askolani, akan ada pertukaran sumber pemasukan dari bea keluar menjadi pajak.

"Dan ketiga tentunya kebijakan itu menambah penyerapan tenaga kerja hingga kemudian akan kita pantau hingga kita laksanakan di tahun 2025," katanya.

Lebih lanjut, Askolani menyatakan Bea Cukai ke depan akan fokus ke pemasukan bea keluar dari produk crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Menurut Askolani, rata-rata pemerintah mengantongi hingga Rp5 triliun berkat bea keluar CPO per tahunnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2023 melarang ekspor sejumlah produk tambang mulai 1 Juni 2024 yang salah satunya konsentrat tembaga.

Namun dalam perjalanannya, pemerintah memutuskan untuk menunda larangan tersebut hingga 31 Desember 2024 melalui Permendag No. 10/2024 yang merupakan perubahan dari Permendag No. 22/2023.

Dengan begitu, larangan ekspor komoditas konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

PT Freeport Indonesia (PTFI) melaporkan bahwa ekspor konsentrat tembaga mereka berjalan lancar usai mendapatkan perpanjangan izin ekspor hingga akhir Desember 2024.

“Kami mendapatkan izin kira-kira tanggal 20-an Juni, jadi kurang lebih baru dua bulan. Ekspor kami sebulannya kira-kira bisa mencapai 150 ribu ton konsentrat tembaga,” kata Direktur Utama PTFI Tony Wenas saat ditemui di Kementerian ESDM pada Kamis (22/8).

Tony mengatakan PTFI mengekspor konsentrat tembaga ke banyak negara, beberapa diantaranya seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Filipina. PTFI menargetkan total ekspor konsentrat tembaga mereka mencapai 900 ribu ton hingga akhir Desember 2024.

Tony menjelaskan, dengan kinerja ekspor 150 ribu ton konsentrat tembaga, maka harapannya pada akhir tahun pihaknya dapat mencapai target tersebut dalam waktu enam bulan.

Terhitung sejak akhir Juni ketika perpanjang diberikan hingga akhir desember 2024. “Doakan saja, kalau tercapai penerimaan negara jadi lebih banyak,” ujarnya.

Untuk diketahui, izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda PTFI sebelumnya telah berakhir pada 31 Mei 2024, dan PTFI tidak mengekspor konsentrat tembaga atau anode slime selama perpanjangan belum diberikan.

Sebagai catatan, terdapat perbedaan tanggal pemberian perpanjangan izin ini. Tony wenas mengatakan izin tersebut keluar pada 20-an Juni, namun berdasarkan keterangan resmi Freeport McMoran, perpanjangan izin baru diterima pada awal Juli.

Freeport McMoran (FCX) melaporkan bahwa penjualan tembaga pada kuartal II 2024 mengalami penurunan. FCX menulis, penurunan ini salah satunya disebabkan oleh kinerja PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Capaian ini akibat penundaan pengiriman di Indonesia terkait dengan waktu perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PTFI yang baru diberikan pada Juli 2024,” tulis FCX dalam laporannya, dikutip Kamis (25/7).

Dalam laporan kinerja perusahaan disebutkan bahwa penjualan tembaga pada kuartal kedua 2024 sebesar 931 juta pon, 5% lebih rendah dari estimasi April 2024 sebesar 975 juta pon dan 10% lebih rendah dari penjualan kuartal kedua 2023 sebesar satu miliar pon.

Tidak hanya tembaga, penjualan emas juga turun. Pada kuartal II 2024 penjualan emas mencapai 361 ribu ons atau lebih rendah 28% dibandingkan dengan estimasi pada April 2024 sebesar 500 ribu ons, dan 27% lebih rendah dibandingkan kuartal II 2023 sebesar 495 ribu ons.

FCX menulis, hal ini juga disebabkan oleh penundaan pengiriman lumpur anoda dari PTFI akibat perpanjangan izin ekspor yang baru diberikan awal Juli ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya lebih dulu di dalam negeri.

"Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," ujarnya dalam Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan HUT ke-79 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Larangan ekspor bahan mentah itu, lanjutnya, dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," kata Jokowi.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.