Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya lebih dulu di dalam negeri.

"Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," ujarnya dalam Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan HUT ke-79 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Larangan ekspor bahan mentah itu, lanjutnya, dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," kata Jokowi.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman meminta agar pemerintah memberikan relaksasi ekspor bauksit. Menurut dia kelonggaran ini dibutuhkan karena kondisi perekonomian yang lesu di provinsi penghasil bauksit, yakni Kalimantan Barat.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan bahwa usulan pemberian relaksasi ekspor untuk mineral bauksit dinilai tidak tepat. Fahmy menyebut, jika relaksasi dikabulkan maka akan mengganggu kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah.

“Kalau bauksit diberikan relaksasi, mestinya yang lain termasuk nikel juga itu harus dibuka juga agar adil. Kemudian relaksasi ini juga akan menghambat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah mineral,” kata Fahmy kepada Katadata.co.id pada Selasa (9/7).

Fahmy mengakui bahwa kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah termasuk bauksit memang memiliki efek jangka pendek berupa penurunan ekonomi sebagai konsekuensi.

Meski ekonomi menurun, Fahmy mengatakan dengan adanya pembangunan dan pengolahan mineral melalui smelter dapat membuka lapangan pekerjaan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa munculnya usulan relaksasi ekspor bauksit merupakan sebuah pelajaran bagi semua pihak.

“Agar ketika menyusun regulasi tentu perlu kajian akademis yang lebih menyeluruh termasuk di dalam menentukan tenggat waktu, bukan hanya sekedar angka politis, tetapi angka teknis dan ekonomisnya juga perlu dipertimbangkan,” kata dia.

Menurutnya, solusi jangka pendek yang dapat diberikan pemerintah dalam menghadapi hal ini adalah dengan membuka relaksasi tersebut. “Jika biaya dan manfaatnya jauh lebih maksimal ketika di relaksasi ya silakan. Tetapi tentu ini menjadi kurang baik bagi regulasi kita, karena dilanggar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Komaidi menjelaskan bahwa hilirisasi mineral merupakan wujud semangat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menginginkan Indonesia untuk secepatnya memiliki fasilitas pemurnian atau smelter di dalam negeri agar menambah nilai ekonomi.

Namun, dia mengatakan semangat hilirisasi ini tidak diimbangi dengan roadmap atau peta jalan yang baik. Sehingga ketika diterapkan mengakibatkan banyak pihak tidak siap sehingga muncul usulan relaksasi bauksit.

“Ketika tidak diberikan relaksasi artinya domestik juga tidak bisa menyerap dan produksi bauksit menumpuk sehingga tidak bisa diolah yang menyebabkan penerimaan negara juga terganggu, aktivitas produksi juga terganggu sampai ada potensi lay off dari pekerja mereka,” ucapnya.

Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka relaksasi ekspor bauksit mentah. Anggota Komisi VII Maman Abdurrahman mengatakan relaksasi ekspor komoditas itu dibutuhkan karena kondisi perekonomian yang lesu di Kalimantan Barat.

“Saya tidak sepenuhnya ingin mendukung pembukaan ekspor kembali, tetapi saya ingin menyampaikan kepada pemerintah agar ruang relaksasi bauksit dibuka secara proporsional,” kata Maman dalam rapat kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII pada Senin (8/7).

Guna mendongkrak perekonomian daerah, Maman meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian ESDM untuk membuat kajian terkait hal ini secara objektif. Pihaknya juga akan mengupayakan adanya proses hearing terkait usulan ini dengan mendatangkan beberapa kepala daerah di Kalimantan Barat, termasuk pelaku usaha, serta masyarakat sebagai pertimbangan.

“Tapi poinnya saya ingin tegaskan satu hal, jangan ada pergeseran opini, kami tidak juga memberikan usulan membuka kuota besar, tidak. Tetapi sifatnya adalah mendorong membuka kuota ekspor terbatas agar ruang ekonomi bisa bergerak di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) sebelumnya mengatakan, larangan ekspor telah mengakibatkan dampak negatif bagi industri bauksit. “Banyak perusahaan gulung tikar, sekitar 1500 orang kehilangan pekerjaan atau PHK,” kata Pelaksana Harian Ketua Umum AP3BI Ronald Sulistyanto saat dihubungi Katadata.co.id pada Selasa (2/7).

Pemerintah telah melarang ekspor bijih bauksit sejak Juni 2023. Pemerintah mengatakan hal ini untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Namun Ronald menyebut, kondisi pelarangan ekspor ini tidak diimbangi dengan performa fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter, sehingga belum bisa menampung seluruh hasil produksi.

“Produksi bauksit sebanyak 30 juta ton per tahun, namun yang dibutuhkan smelter hanya 18 juta ton, itupun kalau smelter beroperasi penuh,” ujarnya. “Sisa 12 juta ton produksi bauksit tersebut saat ini nasibnya tidak menentu.”