Nikel merupakan salah satu mineral penting dalam transisi energi. Sejak kebijakan pembatasan ekspor nikel mentah, produksi nikel bergeser menjadi produk turunannya seperti bahan baku stainless steel, hingga baterai kendaraan listrik.

Aktivitas industri yang mengembangkan produk hulu menjadi hilir tentu memberikan dampak ekonomi yang positif. Misalnya, meningkatkan harga jual, potensi membuka lapangan pekerjaan baru, hingga diversifikasi produk.

Dampak ekonominya sudah terbukti dalam dua tahun terakhir. PDRB wilayah nikel seperti Sulawesi Tengah meningkat hingga mencapai 15% pada 2022.

Dalam paradigma pembangunan, pertumbuhan ekonomi mengindikasikan aktivitas ekonomi yang berkembang. Artinya, pertumbuhan ekonomi tinggi akan memicu dampak positif terhadap suatu wilayah.

Kontribusi Ekonomi Hilirisasi Nikel

Peningkatan investasi yang besar akan berdampak pada penerimaan negara. Data Ditjen Minerba menunjukkan penerimaan pajak yang diterima negara dari sektor ini mencapai Rp2,97 triliun pada 2020.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk royalti yang diterima negara pada 2020 mencapai Rp2,92 triliun. Nilai royalti tersebut meningkat sebesar 4 kali dari royalti yang diterima negara pada 2015 yang tercatat sebesar Rp531 miliar.

Pada 2022, PNBP nikel melesat naik menjadi Rp4,18 triliun atau meningkat sekitar 43,15% dari 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya Harga Mineral Acuan (HMA) nikel pada Mei 2022.

Peningkatan investasi juga berdampak pada pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah yang meningkat signifikan sejak 2021 sebesar 11,7% dan sebesar 15,17% pada tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan tren PMA ke sektor nikel.

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sulawesi Tengah mengalami penurunan walau tidak signifikan.

Aliran Pembiayaan dan Rekam Jejak Hilirisasi Nikel

Diversifikasi produk nikel menjadi turunan nikel tentu memerlukan investasi. Riset PRAKARSA (2024) menemukan bahwa mayoritas investasi nikel di Indonesia berasal dari Tiongkok. Akumulasi investasi Tiongkok pada 2012-2022 mencapai US$14,2 miliar. Sedangkan negara lain seperti Australia, Kanada, Korea Selatan dan Amerika Serikat, nilai investasi mencapai US$1,5 miliar dalam periode yang sama.

Bentuk aliran pembiayaan pun beragam. Ada yang merupakan pinjaman korporasi dan berbasis proyek hingga dalam bentuk obligasi. Pada investasi asing yang berasal dari Tiongkok teridentifikasi masuk melalui pinjaman korporasi yang diperoleh perusahaan induk, seperti Tsingshan dan Huayou. Kedua perusahaan ini kemudian menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan di IMIP dan IWIP untuk melakukan proses peleburan (smelting).

Proses peleburan ini memerlukan pembangunan smelter dan smelter memerlukan pembangkit listrik (PLTU Captive). Pada 2023, total PLTU Captive untuk smelter nikel mencapai 7,2 GW. Ini belum termasuk 8 GW yang masih tahap pembangunan dan 2 GW tahap pra-pembangunan.

PLTU Captive ini memberikan banyak dampak lingkungan, seperti pencemaran air dan air laut, pencemaran udara, penurunan produktivitas lahan pertanian, dan dampak kesehatan.

Dalam track transisi, hal ini seharusnya tidak terjadi. Transisi hijau yang dijanjikan adalah upaya untuk memitigasi perubahan iklim, mencapai target net zero emission, dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Pada kasus hilirisasi nikel, hanya memenuhi pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya belum ada pergeseran paradigma pembangunan. Hal ini bisa membahayakan Indonesia baik dalam hal mencapai target net zero maupun momentum untuk menjadi pemain utama mineral kritis.

Pasalnya, ledakan (booming) ekspor olahan nikel terjadi pada 2023 lalu yang menyebabkan harga nikel turun. Hasil olahan nikel pun masih pada tahap ferronickel atau bahan baku stainless steel. Praktik ini masih Business as Usual dibalut “green” dan membuat potensi ekonomi nikel Indonesia tidak optimal.

Pentingnya Kebijakan dan Peran Sentral Perbankan

Keberhasilan transisi dan hilirisasi tidak bisa dilepaskan dari faktor kebijakan dan aspek pembiayaan. Dalam konteks hilirisasi, Indonesia telah mengatur tentang ekspor mineral mentah, tetapi belum mengatur terkait aktivitas pertambangan dan hilirisasi yang sesuai dengan agenda transisi.

Kebijakan ini membawa investor dan mengubah pola industri, namun tidak mengikat para investor dan perusahaan untuk melakukan praktik bisnis berkelanjutan.

Seharusnya, kebijakan terkait hilirisasi juga mengadopsi prinsip dan tujuan untuk mencapai target net zero. Adanya kebijakan ini dinilai dapat memberikan sinyal kuat bagi investor maupun perbankan yang memiliki standar pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) untuk investasi di Indonesia.

Dengan begitu, Indonesia tidak harus bergantung pada satu investor besar seperti Tiongkok dan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan juga terpenuhi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya lebih dulu di dalam negeri.

"Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," ujarnya dalam Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan HUT ke-79 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Larangan ekspor bahan mentah itu, lanjutnya, dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," kata Jokowi.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima banyak tekanan ketika akan menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada awal 2020.

“Baru kemarin beliau cerita, banyak sekali tekanan-tekanan pada Pak Jokowi untuk tidak melarang ekspor. Tapi akhirnya beliau memutuskan untuk melarang,” kata Luhut melalui akun instagram miliknya @luhut.pandjaitan pada Jumat (9/8).

Dia menyampaikan, sebelum keputusan tersebut dibuat, Jokowi sempat menimbang-nimbang. Namun pada akhirnya Jokowi tetap memutuskan untuk melarang ekspor tersebut meskipun harus kehilangan pemasukan negara dari ekspor bijih nikel senilai US$ 1,5 miliar.

“Dan saya senang sekali, melihat Pak Jokowi dan saya akhirnya memutuskan, "ya kita larang",” ujarnya.

Luhut yakin, kehilangan pendapatan ekspor nikel mentah ini dapat ditebus dalam beberapa tahun ke depan. “Tapi sekarang buahnya dapat terlihat. Kita disegani, dihormati, dan teknologi kita tambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat,” ucapnya.

Luhut juga bangga akan datangnya gugatan larangan nikel hingga ke WTO. Menurutnya, ini menandakan kebijakan larangan ini memberikan efek yang jauh lebih besar dari apa yang dia perkirakan.

“Saya terharu kemarin dengan Pak Jokowi, dua bulan lagi pensiun. Di ujung pensiun beliau, inilah persembahkan beliau, dan saya kira akan diingat orang Indonesia beberapa dekade ke depan. Beliau menurut akan landasan untuk kita jadi negara industri,” ucapnya.

Sebelumnya, Luhut menyebut dampak dari keputusan larangan ekspor nikel sejak 2020 mampu menciptakan kepercayaan diri bangsa dihormati sebagai negara besar dengan karakter yang kuat dan dapat membuat keputusan tegas.

Menurut Luhut, Indonesia tidak lagi dianggap enteng oleh negara lain karena keberhasilan hilirisasi dan pengembangan ekosistem baterai dan mobil listrik. Dia juga menambahkan bahwa kini Indonesia punya kredibilitas dan kepercayaan sebagai magnet menjaring investor.

"Kita tidak dapat bersaing dengan negara tetangga hanya mengandalkan insentif, tapi kredibilitas dan kepercayaan jadi faktor kunci yang harus dipertahankan," ujarnya dalam acara peresmian pabrik anoda di Kendal, beberapa waktu lalu.

Ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas yang telah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir. Luhut ingin memastikan bahwa warisan dan pencapaian kepemimpinan Jokowi tetap diteruskan dengan baik setelah masa jabatannya berakhir.

"Tidak ada orang anggap enteng lagi Indonesia, bahwa Indonesia bisa diatur. Indonesia adalah negara besar, negara yang punya karakter," katanya.

Setelah mengakhiri sesi pidato sambutannya, Luhut turun dari podium. Di tengah jalan menuju ke tempat duduk, Luhut menyempatkan diri untuk memberikan hormat sikap sempurna kepada Jokowi.

"Sekali lagi rasa hormat kepada Bapak Presiden karena bapak telah memimpin kami, tidak dari saya sendiri selama 10 tahun," kata Luhut kepada Jokowi.