Jakarta: Lingkungan birokrasi yang sehat semakin diperlukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah. Digitalisasi menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola kebijakan dan tata kelola SDM Aparatur, termasuk untuk Pengampu Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan, Analis Kebijakan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan penguasaan teknologi digital. Bahkan Artificial Intelligence (AI) bisa digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JF AK).

“Sehingga AI ini mampu mendorong kinerja kita agar lebih efektif dan efisien, sehingga para Analis Kebijakan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Termasuk untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan kapasitas JF AK,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Agustus 2024.
Taufiq menyampaikan perlunya membangun kolaborasi dengan seluruh sektor agar kebijakan publik yang dirumuskan, tidak hanya berkualitas namun benar-benar memberikan jawaban permasalahan yang ada. Apalagi menurutnya, tujuan dari struktur adalah memperkuat kinerja organisasi.

Sejalan dengan itu, Bupati Banggai Amirudin menyampaikan tuntutan digitalisasi tidak dapat dihindari. Untuk itu, Amirudin menyebut, telah mempersiapkan dan mendorong ASN di Kabupaten Banggai untuk menghadapi tuntutan digitalisasi, salah satunya melalui pengembangan kompetensi.

“Kami terus membenahi dan mengidentifikasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dalam proses digitalisasi di birokrasi. Kami berikan peluang yang seluas-luasnya kepada ASN Banggai untuk mengembangkan kompetensinya dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan kompetensi,” ujarnya.

Baca juga: Pecut Digitalisasi, Pemimpin Birokrasi Didorong Percepat Transformasi

Dalam forum yang mengusung tema “Promoting Public Policy at Its Finest: Dari Banggai Menuju Indonesia Emas 2045” itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo Wahyu Utomo menyampaikan pentingnya pemenuhan standar kompetensi bagi para pengampu JF AK.

“JF AK memiliki peran strategis untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti bukan opini, inovatif, bersifat inklusif dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan publik ini dikomunikasikan dan dibawa ke ruang-ruang publik,” ungkapnya.

Tak hanya diskusi hangat seputar tata kelola kebijakan publik dan tata kelola SDM, dalam forum nasional tersebut juga diselenggarakan deklarasi oleh seluruh pemangku jabatan fungsional Analis Kebijakan yang hadir. Deklarasi tersebut memuat komitmen para Analis Kebijakan untuk mendukung Visi Indonesia emas 2045 melalui; Penguatan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Peningkatan Kualitas Kebijakan, Mendorong Kolaborasi dan Inovasi, dan juga Meneguhkan Komitmen Etika dan Profesionalisme.

(END)

Jakarta: Pemerintah terus mendorong transformasi digital menjadi salah satu program prioritas sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan kualitas publik. Namun pada kenyataannya saat ini masih dihadapkan dengan tantangan bahwa transformasi masih diterjemahkan sebatas mengalihkan proses manual ke digital.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan, banyak aplikasi dibuat oleh instansi pemerintah mencapai lebih dari 27 ribu aplikasi. Tantangan ini menggambarkan permasalahan masih kuatnya cara berpikir yang belum terintegrasi antar instansi atau sektor.

“Jangan sampai hanya mekanismenya saja yang berubah, tapi cara kerjanya masih manual, pola berpikirnya masih dengan cara yang lama, maka dari itu SDM memiliki peran yang penting dalam transformasi digital di lingkungan birokrasi,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Agustus 2024.
Menurutnya, dalam sebuah proses perubahan selalu ada potensi resistensi atau penolakan. Untuk itu keberhasilan transformasi digital sangat membutuhkan dukungan manajemen perubahan yang baik. Ia menyebut, birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit perlu ditinjau kembali agar agile dan adaptif.

Baca juga: LAN Kebut Transformasi Supaya ASN Melek Digital

Selain itu, talenta-talenta digital yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital perlu dipersiapkan dengan seksama. Dari segi kebijakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Kepemimpinan menjadi kunci untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pemerintah tersebut. Diperlukan pemimpin yang memiliki wawasan digital, yang mampu menjadi sentral dalam membangun kolaborasi, peralihan teknologi, serta kesiapan SDM ASN,” ungkapnya.

Keberhasilan transformasi digital ini, lanjut Taufiq, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah birokrasi seperti mengubah mindset yang semula ego sektoral menjadi customer centric, merubah perspektif birokrasi yang dinilai masih dominan pada kewenangan masing-masing.

“Meningkatkan skill digital SDM aparatur untuk memiliki kemampuan dan keahlian digital (digital intelligence) untuk melayani masyarakat, dan terakhir model kepemimpinan yang mampu me-manage transformasi digital ini,” ujar dia.

Senada, Ketua Majelis Wali amanat Universitas Padjadjaran Arief Yahya mengatakan, saat ini era pusaran digital (digital vortex) menyebabkan berbagai sektor terdistorsi oleh teknologi. Beberapa sektor yang terdisrupsi teknologi layanan digital, pendidikan, telekomunikasi, media entertainment, pariwisata.

Untuk mendukung keberhasilan transformasi digital ada tiga nilai yang perlu ditingkatkan yaitu cost value dimana pelayanan semakin murah dan gratis, experience value memberikan pengalaman digital yang mudah untuk diakses publik dan terakhir platform value yang mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu platform.

“Oleh karenanya, sebelum melakukan transformasi digital, kita perlu mentransformasi mindset para pelayan publik untuk beralih menjadi becoming digital,” tegas Arief Yahya.

Menyikapi hal itu, Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi dan Informasi Nasional Ilham Akbar Habibie menyampaikan, layanan teknologi digital seperti Artificial Intelligence (AI) teknologi geospasial (geospatial technologies), virtual reality, augmented reality bisa dimanfaatkan untuk aplikasi pemerintah.

“Ini memungkinkan lembaga publik merancang layanan virtual yang dapat menghubungkan ke sumber digital dan terakhir kolaborasi dan integrasi seluruh layanan pemerintah tanpa adanya ego sektoral dan silo mentality,” ujar dia.

(END)

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong peningkatan layanan sebagai pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Salah satu upaya LAN adalah dengan mendorong transformasi digital lewat layanan yang dimiliki.

“LAN terus mendorong semangat melakukan terobosan-terobosan untuk terus mendorong transformasi dalam layanan-layanan yang diberikan oleh LAN,” kata Plt Kepala LAN Muhammad Taufiq dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 2 Agustus 2024.

Untuk itu, LAN mendapatkan penghargaan dalam ajang Strategy and Performance Execution Excellence (SPEx2) SPEX2 Award untuk kategori Outstanding Achievement in Sustainability & Governance dan The Best Execution Winner in Government Sector.
LAN menjadi salah satu dari 1.500 perusahaan dan lembaga yang berkompetisi dalam penganugerah tersebut. Taufiq pun mengapresiasi penyelenggaraan SPEx2 DX Award 2024 atas keberhasilan LAN menembus dua kategori bergengsi.

Sebagai informasi penghargaan ini merupakan yang pertama diperoleh LAN sejak digelar pertama kalinya pada 2011. Sebelum memperoleh penghargaan, LAN telah mengikuti beberapa tahapan. Pertama, market data review and jury analysis to shortlist nominees.

Baca juga: Jokowi Tekankan Pentingnya Transformasi Digital Bidang Keuangan

Tahap kedua nominee assessments and documents validation, LAN wajib mengikutsertakan manajemen dan karyawan dalam survei transformasi digital dan mengisi formulir aplikasi untuk memberi bukti atas kemampuan eksekusi dan transformasi digital yang telah dilakukan dan berdampak kepada stakeholders.

Terakhir pada tahap ketiga, nominee presentation, jury assessment, and final review, dimana Plt Kepala LAN melakukan presentasi secara online kepada Juri yang terdiri dari praktisi bisnis, organisasi pemerintah, akademisi, jurnalis, dan konsultan.

(END)

Jakarta: Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki kompetensi paripurna untuk menjawab tantangan lingkungan strategis. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), ASN dituntut agile dan mampu beradaptasi.

Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan, dibutuhkan transformasi pengembangan kompetensi (bangkom) yang terintegrasi. Melalui pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama sebagai guru bangsa diharapkan dapat mendorong terciptanya ASN unggul.

“Konsekuensi ini menuntut Widyaiswara mampu menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan ASN untuk wajib belajar menyesuaikan kebutuhan organisasinya,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 19 Juli 2024.
Ia menyebut, tantangan pengembangan kompetensi semakin krusial usai disahkannya UU 20/2023 tentang ASN. Dalam UU ASN tersebut, bangkom menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan seluruh ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Perubahan ini tentu saja menjadi tantangan bagi Widyaiswara untuk dapat memfasilitasi kebutuhan bangkom ASN yang diproyeksikan akan mencapai tujuh juta pegawai,” jelasnya.

Baca juga: 7 Konsorsium Ajukan Skema KPBU Perumahan ASN di IKN

Manfaatkan teknologi

Dalam pusaran transformasi bangkom yang tengah berlangsung saat ini, Widyaiswara harus menjadi fasilitator dan motivator. Terlebih melalui digitalisasi bangkom yang terus dikembangkan, pegawai dapat belajar dimana saja dan kapan saja dengan mengakses materi-materi pembelajaran digital.

Ia juga menyebut, perkembangan AI juga berkontribusi dalam mentransformasi bangkom yang awalnya bersifat konvensional menjadi digital. Oleh karena itu, LAN mendorong seluruh Widyaiswara juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat bahan-bahan ajar yang lebih kreatif dan inovatif.

“Maka saya tekankan bagi Widyaiswara Ahli Utama yang hari ini dikukuhkan, harus berkinerja optimal dan berdampak bagi pengembangan kompetensi ASN, bukan sekedar formalitas dan menggugurkan kewajiban semata,” tegasnya.

Terakhir, Taufiq berharap segala tantangan yang ada, maka dengan pencapaian tertinggi Widyaiswara Ahli Utama ini bukan menjadi akhir perjalanan, melainkan menjadi awal sumbangsih yang lebih besar dalam bangkom ASN guna mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia.

Adapun nama-nama Widyaiswara Ahli Utama sebagai berikut:

1. Drs. H. Surya Arfan, M.Si - Provinsi Riau
2. Dr. H. Dianto Mampanini, S.E., M.T - Provinsi Riau
3. Sugiyono, S.Sos., M.Si - Provinsi Kalimantan Selatan
4. Husen Maulana, SIP., M.Si - Kementerian Investasi/BKPM
5. Dr. Ir. Raffles Brotestes Panjaitan, M.Sc - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Herru Widiatmanti, S.E., M.Si - Kementerian Keuangan
7. Mohammad Djufri, S.T, M.Si - Kementerian Keuangan
8. Ir. Biasworo Adisuyanto Aka, M.M. - Provinsi Jawa Timur
9. Dr. Ir. Retno Setijowati, M.Si - Lembaga Administrasi Negara

(END)