Bisnis.com, JAKARTA - Outstanding pinjaman dari lender perorangan kepada P2P lending mencatatkan kontraksi 14,23% year to date (ytd) per Agustus 2024. Hal ini disebut menjadi isu ketidakpercayaan masyarakat menempatkan dananya di industri P2P lending.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan pasar fintech P2P lending berbentuk two-sided market sehingga perubahan di sisi borrower pasti memengaruhi sisi lender. Dengan demikian, ketika ada penyesuaian manfaat ekonomi atau bunga pinjaman P2P lending, hal itu akan berpengaruh juga di sisi lender.

"Ketika bunga sisi borrower turun, manfaat dari sisi lender juga pasti akan turun. Maka fintech P2P lending bisa berkurang penyalurannya, terutama dari sisi lender individu/ritel yang semakin rendah porsinya. Lender ritel, melihat manfaat dari P2P lending cukup berkurang dan memilih investasi di sektor lainnya," kata Huda kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Seperti yang diketahui, OJK telah menetapkan aturan penurunan bunga pinjaman P2P lending secara bertahap yang dimulai tahun depan. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19 tahun 2023.

SE OJK tersebut mengamatkan batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman online untuk pendanaan sektor produktif mulai 1 Januari 2026 nanti akan menjadi 0,067% per hari kalender, dari mulanya 0,1% yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif yang sejak 1 Januari 2024 sebesar 0,3%, menjadi 0,2% per hari kalender mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

Huda mengatakan, tantangan akan berkurangnya minat lender karena bunga yang makin murah ini dibarengi dengan terbukanya opsi instrumen investasi lainnya yang menawarkan keuntungan lebih tinggi.

"Misalkan di bunga obligasi. Investor ritel akan cenderung memilih berinvestasi di instrumen investasi yang mendatangkan keuntungan moderat/tinggi namun cukup aman. Begitu juga dengan investor IKNB," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi melihat adanya keterkaitan fenomena turunnya outstanding lender perorangan kepada industri P2P lending dengan kepercayaan masyarakat yang turun untuk menempatkan dananya di industri ini.

"Dari segi lender ini, kejadian banyaknya utang yang tidak dikembalikan membuat kepercayaan turun," kata Heru.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi melihat keterkaitan fenomena turunnya outstanding lender atau pemberi dana perorangan kepada industri P2P lending dengan kepercayaan masyarakat yang turun untuk menempatkan dananya di industri ini.

Data OJK mencatat outstanding pinjaman perorangan per Agustus 2024 sebesar Rp5,24 triliun dengan jumlah rekening yang mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 483,1% dibanding Januari 2024.

Meski jumlah rekening tumbuh, outstanding tersebut mengalami kontraksi 14,23% year to date (ytd) dibandingkan dengan Rp6,10 triliun pada Januari 2024.

Tak cuma lender perorangan, outstanding dari industri keuangan nonbank (IKNB) juga turun 23,84% ytd menjadi Rp1,46 triliun dengan jumlah rekening yang juga turun 6,25%. Selain itu, outstanding dari industri koperasi juga turun 29,5% ytd menjadi Rp152,43 miliar yang diikuti penurunan jumlah rekening 7,7%.

"Dari segi lender ini, kejadian banyaknya utang yang tidak dikembalikan membuat kepercayaan turun. Bahkan saya sering kali meneriakkan agar tidak investasi di pinjol karena risikonya besar di mana uang kita bisa amblas," kata Heru kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Kepercayaan masyarakat menempatkan dananya untuk dipinjamkan ke P2P lending ini menurutnya tak lepas dari kondisi industri. Total dari Januari-Oktober 2024 sudah ada empat P2P lending dicabut izinnya oleh OJK. Plus, selama Oktober 2024 OJK telah memberikan sanksi administratif kepada 19 penyelenggara P2P lending.

Heru menyinggung penyeleggara P2P lending yang izinnya dicabut OJK bulan lalu. "Seperti kasus yang terjadi di Investree di mana uang investor tidak bisa dikembalikan, sehingga pasti jumlah lendernya akan berkurang," kata Heru.

Heru melihat peningkatan jumlah borrower atau peminjam di P2P lending dibarengi dengan peningkatan gagal bayar. Hal tersebut semakin menantang ketika banyak outstanding pinjaman yang dipakai untuk kegiatan konsumtif.

Apalagi, masalah lainnya yang Heru soroti adalah keterkaitan judi online (judol) yang berkaitan dengan pinjaman online yang umumnya ilegal.

"Dengan kondisi itu P2P lending harus selektif memberikan pinjaman dan memberi kepercayaan ada investor lender. Kemudian dalam memberikan pinjaman harus selektif, tidak semua orang bisa mengembalikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat menilai meningkatkan pemberi pinjaman atau lender luar negeri pada fintechpeer to peer (P2P) lending lantaran platform menawarkan bunga investasi yang lebih besar apabila dibandingkan platform fintech P2P lending di luar negeri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan apabila dibandingkan dengan beberapa fintech P2P lending di Eropa dan Amerika, mereka biasanya memberikan imbal manfaat kisaran 12%-17% per tahun.Sementara itu, fintech P2P lending Indonesia bisa menawarkan imbal hasil lebih dari dari 20%.

“Bahkan jika kita melihat aturan maksimal 0,3% per hari yang dikenakan ke borrower, maka per 90 hari bisa mencapai lebih 27%. Bagi lender bisa setengah-nya untuk 90 hari. Cukup besar dalam hal return investasi,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Kamis (15/8/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Huda mengatakan ada faktor “isu” juga yang mempengaruhi lender asing di industri fintech P2P lending di Indonesia. Pada 2022–2023, menurunya lender asing cukup sepi karena saat itu isu fintech P2P lending sangat kencang negatifnya.

“Namun, ketika memang isu pinjaman online yang negatif itu mereda, mereka balik lagi,” katanya.

Selain itu, lanjut Huda, faktor investasi lainnya adalah suku bunga The Fed saat ini dianggap sebagai equilibrium baru. Sementara, bagi sebagian orang, butuh investasi dengan rate return yang lebih tinggi.

“Makanya kalau kita lihat investasi di instrumen alternatif seperti P2P lending kembali meningkat,” ungkapnya.

Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) melihat penyebab naiknya pemberi pinjaman perorangan dari luar negeri untuk fintech peer to peer (P2P) lending karena membaiknya industri.

Adapun pinjaman dari lender luar negeri mencapai senilai Rp2,01 triliun per Juni 2024. Angka tersebut naik 199,25% year on year (yoy) dibandingkan dengan Juni 2023 sebesar Rp674,66 miliar. Adapun, outstanding pemberi pinjaman dari luar negeri secara umum naik menjadi Rp11,82 triliun dari Rp10,44 triliun.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan membaiknya industri fintech P2P lending terutama dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Ultra Mikro (UMi), tentunya meningkatkan kepercayaan para lender termasuk individual lender (lender perorangan) di luar negeri.

“Di samping itu gain yang diperoleh atas dana yang diinvestasikan secara presentasi dapat dikatakan masih bagus,” kata Entjik kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Entjik menilai kepercayaan lender dari luar negeri terhadap industri ini mulai meningkat terutama untuk pembiayaan sektor produktif.

Selain itu, lanjut dia, kabar tentang perubahan aturan dari OJK untuk menaikan limit pembiayaan menjadi Rp10 miliar sangat mempengaruhi minat positif para lender di luar negeri. Pihaknya pun melihat market prospect luar negeri masih terbuka sangat luas.

“Prediksi kami akan terus meningkat, tentunya nantinya secara otomatis akan diikuti oleh lender institusi,” katanya.

Dalam hal pendanaan, Entjik mengatakan mitigasi risiko pun terus diterapkan termasuk pendanaan dari luar negeri.

“Seperti halnya money laundry tentunya selalu kami lakukan dengan merujuk aturan OJK dan PPATK dalam hal APU/PPT, tentunya hal tersebut wajib kami patuhi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) mengungkap penyebab naiknya pemberi pinjaman perorangan dari luar negeri untuk fintech peer to peer (P2P) lending menjadi Rp2,01 triliun per Juni 2024.

Angka tersebut naik 199,25% year on year (yoy) dibandingkan dengan Juni 2023 sebesar Rp674,66 miliar. Adapun, outstanding pemberi pinjaman dari luar negeri secara umum naik menjadi Rp11,82 triliun dari Rp10,44 triliun.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan membaiknya industri fintech P2P lemding terutama dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Ultra Mikro (UMi), tentunya meningkatkan kepercayaan para lender termasuk individual lender (lender perorangan) diluar negeri.

“Di samping itu gain yang diperoleh atas dana yang diinvestasikan secara persentasi dapat dikatakan masih bagus,” kata Entjik kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Entjik menilai kepercayaan lender dari luar negeri terhadap industri ini mulai meningkat terutama untuk pembiayaan di sektor produktif.

Selain itu, lanjut dia, kabar tentang perbuhan aturan dari OJK untuk menaikan limit pembiayaan menjadi Rp10 miliar sangat mempengaruhi minat positif para lender di luar negeri. Pihaknya pun melihat market prospect luar negeri masih terbuka sangat luas.

“Prediksi kami akan terus meningkat, tentunya nantinya secara otomatis akan diikuti oleh lender institusi,” katanya.

Dalam hal pendanaan, Entjik mengatakan mitigasi risiko pun terus diterapkan termasuk pendanaan dari luar negeri.

“Seperti halnya money laundry tentunya selalu kami lakukan dengan merujuk aturan OJK dan PPATK dalam hal APU/PPT, tentunya hal tersebut wajib kami patuhi,” tandasnya.