Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran bansos yang tidak sesuai kriteria Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pendidikan (Disdik). Hal ini, kata Heru, disebabkan adanya ketidaksesuaian data kependudukan.

“Namanya penduduk itu ada yang masuk Jakarta, ada yang keluar Jakarta, bahkan ada yang maaf sudah wafat dan lainnya,” ujar Heru, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Juli 2024.

Untuk itu, Heru memerintahkan Dinsos untuk menyinkronkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Heru juga merespons penyaluran bansos ke Disdik yang tidak sesuai dengan persyaratan.
Ia menilai persoalan tersebut karena adanya penerima KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) yang tidak sesuai dengan persyaratan. Ia berjanji akan merampungkan data kependudukan.

“Kita update terus (data) penduduk ada (yang) keluar masuk,” pungkasnya.
Sebelumnya, BPK DKI Jakarta memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Namun, BPK masih menemukan sejumlah masalah dalam laporan keuangan tersebut.

Salah satunya terkait penyaluran bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria Dinsos dan Disdik. Selanjutnya, BPK memberikan tenggang waktu selama 60 hari untuk Pemprov DKI Jakarta untuk menindaklanjutintemuan tersebut.

(LDS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan lima catatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Salah satunya, BPK menemukan, terdapat bantuan sosial dari Pemprov DKI yang tidak tepat sasaran.

"Penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan," kata anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Catatan lainnya, perihal aset tetap tanah di lokasi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang berpotensi tercatat ganda.

"Pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung BAST (berita acara serah terima) dari pengembang, dan penyelesaian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berlarut-larut," ujar Ahmadi.

Poin berikutnya, Pemprov disebut belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya serta potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum didukung perjanjian kerja sama.

"Ketiga, kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda," imbuh Ahmadi.

Catatan lain terkait Pemprov yang belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat.

Kendati terdapat sejumlah catatan terkait laporan keuangan 2023, Pemprov DKI mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Dengan demikian, ini menjadi kali ketujuh Pemprov DKI mempertahankan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan.

"Berdasarkan analisis dampak-dampak yang ditemukan proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan kesesuaian laporan keuangan termasuk rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan Pemprov, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," jelas Ahmadi.

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan lagi suatu prestasi namun mutlak harus diraih setiap Kementerian/Lembaga (K/L) di pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

“WTP bukan prestasi tetapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik ini uang rakyat dan uang negara. Kita harus merasa setiap tahun pasti diperiksa, jadi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik,” ucap Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang kedelapan sejak diraih LKPP pada 2016.

Jokowi menuturkan, saat ini negara-negara di dunia sedang menghadapi gejolak geopolitik. Hal tersebut terjadi karena kondisi perang dagang, dampak perubahan iklim, hingg pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya mencapai 3,2% pada 2024. 

Namun, di tengah turbulensi perekonomian yang terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2024 ini dapat mencapai 5,11%.  Lebih lanjut dia mengatakan  agar  dapat mendorong  pertumbuhan ekonomi lebih tinggi maka  pemerintah lincah cepat dan taktis harus mampu memanfaatkan peluang.

”Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses,” tutur Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintahan saat ini dan pemerintahan presiden terpilih  Prabowo Subianto ke depan akan  memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi dari BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola syarat transparan dan akuntabel.

“Saya minta kepada para menteri kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik,” tutur Jokowi.

Pemberian Opini BPK

Ketua BPK Isma Yatun menuturkan  pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” tutur Isma Yatun.

Dia mengatakan transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat (LKjPP) sebagai bagian dari LKPP adalah langkah cermat dalam upaya mencapai sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.

Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya,” kata Isma Yatun. (ark)

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kesal pengurusan izin di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum mengalami kemajuan yang signifikan atau makin ruwet.

Dia menjabarkan meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah upaya seperti deregulasi dan debirokratisasi, tetapi regulasi yang tidak sinkron masih sering ditemui.

“Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan. ‘Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi,’. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, prosedur birokrasi yang rumit masih menghantui praktik di lapangan sehingga kasus tersebut yang memberikan celah terhadap oknum yang tak bertanggung jawab akan keuangan dan pengelolaan finansial Negara.

Jokowi berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan hingga pemerintahan selanjutnya atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” pungkas Jokowi.

Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi prestasi pemerintah pusat yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Opini WTP tersebut didapat dari laporan hasil pemeriksanaan (LHP) atas laporan keuangan (lapkeu) pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023.

Meski begitu, Jokowi berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) tidak terlena dengan opini WTP, lantaran perolehan tersebut memang seharusnya wajib untuk diraih pemerintah.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tetapi kewajiba. Kita semuanya dalam menggunakan APBN dengan baik, ini uang rakyat ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun akan diaudit dan diperiksa sehingga ada kewajiban menjalankan keuangan Negara secara baik,” ujarnya saat membuka agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Lapkeu) Pemerintah Pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Jokowi mengingatkan bahwa seluruh elemen pemerintaha harus menggunakan uang negara atau APBN dengan baik. Selain itu, ada kewajiban penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkannya secara baik pula.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan dunia saat ini menghadapi dunia penuh gejolak, seperti konflik geopolitik, perang dagang, serta perubahan iklim yang semakin nyata.

"Pertumbuhan ekonomi global juga melambat tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," imbuhnya.

Dia mengatakan Indonesia patut bersyukur karena ekonomi dan politik sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%, bahkan di kuartal I/2024 tumbuh 5,11%.

Di sisi lai, inflasi ttp terjaga karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.

Juga pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik. Jokowi menilai ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini. Namun, untuk tumbuh lebih tinggi dan kompetitif dgn negara lain Indonesia harus lincah, cepat dan taktis.

Indonesia, kata dia, harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apa pun dan mampu memanfaatkan peluang yang saat ini sempit.

"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses. Berani lebih fokus pada hasil," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi prestasi pemerintah pusat yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Opini WTP tersebut didapat dari laporan hasil pemeriksanaan (LHP) atas laporan keuangan (lapkeu) pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023.

Meski begitu, Jokowi berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) tidak terlena dengan opini WTP, lantaran perolehan tersebut memang seharusnya wajib untuk diraih pemerintah.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tetapi kewajiba. Kita semuanya dalam menggunakan APBN dengan baik, ini uang rakyat ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun akan diaudit dan diperiksa sehingga ada kewajiban menjalankan keuangan Negara secara baik,” ujarnya saat membuka agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Lapkeu) Pemerintah Pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Jokowi mengingatkan bahwa seluruh elemen pemerintaha harus menggunakan uang negara atau APBN dengan baik. Selain itu, ada kewajiban penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkannya secara baik pula.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan dunia saat ini menghadapi dunia penuh gejolak, seperti konflik geopolitik, perang dagang, serta perubahan iklim yang semakin nyata.

"Pertumbuhan ekonomi global juga melambat tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," imbuhnya.

Dia mengatakan Indonesia patut bersyukur karena ekonomi dan politik sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%, bahkan di kuartal I/2024 tumbuh 5,11%.

Di sisi lai, inflasi ttp terjaga karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.

Juga pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik. Jokowi menilai ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini. Namun, untuk tumbuh lebih tinggi dan kompetitif dgn negara lain Indonesia harus lincah, cepat dan taktis.

Indonesia, kata dia, harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apa pun dan mampu memanfaatkan peluang yang saat ini sempit.

"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses. Berani lebih fokus pada hasil," imbuhnya.