IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut banyak perusahaan telah meminta listrik hijau atau bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT).

Direktur Jenderal Energi Baru Tebarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemanfaatan energi bersih ini akan mendorong daya saing produk.

"Dan yang berteriak minta saya juga sudah banyak nih. Banyak industri-industri baru yang satu pabrik dia maunya listriknya hijau. Ini sekarang sudah butuh banget. Karena begitu listrik hijau diverifikasi, nanti produknya itu punya leverage yang tinggi di internasional," kata dia ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Menurut dia, beberapa perusahaan kelas global yang memiliki kantor di Indonesia, seperti Google dan Amazon juga sudah mengajukan permintaan listrik hijau tersebut. Apalagi dengan adanya aturan kebijakan baru yang mensyaratkan perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia menghasilkan listrik hijau.

"Sektor IT itu kita kan punya Amazon, Google, segala macam kan ada di sini. Nah kita punya server juga, pembangunan server. Mereka sekarang jika tidak menggunakan server yang dari negara mereka, dia minta server yang ada di Indonesia itu disuplai oleh listrik hijau. Jadi sudah minta green electricity ke data, ke akses data itu. Sehingga sekarang mereka menginginkan banyaknya bauran EBET atau misalnya direct connection itu ke renewable energy," tutur Eniya.

Eniya menambahkan, selain kedua perusahaan tersebut, banyak pabrik di Cilegon, Karawan dan Jababeka juga menyampaikan keinginannya untuk menggunakan sumber listrik hijau ini.

Merespons hal itu, pemerintah mengebut penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET). Sebab, ketentuan ini berkaitan dengan sewa jaringan.

"Nah ini menggunakan sewa jaringan yang mana nanti dia bisa, jadi dengan undang-undang itu nanti dia bisa sediakan (listrik hijau)," ujar dia.

Eniya mengatakan masalah sewa jaringan ini tidak akan menggerus bisnis PLN. Sebab, hal itu akan memperkuat PLN sebagai integrator dan mendapatkan keuntungan dari sewa jaringan. Apalagi untuk skema transmisi dan distribusinya adalah bagian dari PLN.

"Sumbernya bisa membangkitkan sendiri dan ini sudah ada di undang-undang ketenangalistrikan tadi yang saya bilang. Bisa itu, jadi dibangkitkan, lalu sewa jaringan PLN, lalu menyalurkan kemana," ujarnya.

Selanjutnya, terkait dengan adanya isu IPP yang dapat menjual listrik ke masyarakat, Eniya pun mengaskan bahwa hal itu tidaklah benar. Pasalnya, dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, IPP sendiri hanya diperbolehkan menjual ke wilayah usaha (wilus) milik PLN.

"Kalau selama ini kan yang dikhawatirkan, yang ditakutkan kan mereka bisa jualan listrik sendiri gitu loh. Nah itu sudah kita potong, nah ini sudah enggak boleh. Jadi di undang-undang yang saya jelaskan, kalau yang di dalam pasalnya itu, tidak boleh jualan sendiri. Jadi dia bisa membangkitkan, lalu dia sewa jaringan, lalu dia menjualnya ke wilayah usaha. Enggak bisa penduduk terus ambil," ujar dia.

(FRI)