Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi dana bonus produksi dari lapangan panas bumi mencapai Rp950 miliar sepanjang 2015 hingga 2024.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiyani Dewi mengeklaim total realisasi dana itu pun telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar proyek pembangkit listrik panas bumi.

Dia menuturkan, pemanfaatan dana bonus produksi panas bumi oleh pemerintah daerah (pemda) mencakup beberapa bidang. Hal itu seperti peningkatan infrastruktur publik, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, serta pembangunan instalasi air bersih.

"Dengan distribusi dana yang tepat sasaran, masyarakat setempat dapat merasakan dampak langsung dari pengelolaan energi panas bumi melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan," ujar Eniya melalui keterangan resmi dikutip Kamis (24/10/2024).

Dia memerinci beberapa proyek panas bumi yang berkontribusi besar dalam merealisasikan dana bonus produksi di antaranya dari lapangan panas bumi Kamojang, Patuha, Darajat, Wayang Windu, dan Salak di Jawa Barat.

Adapun, wilayah lainnya yaitu lapangan panas bumi di Ulubelu, Lumut Balai, Muaralaboh, Sorik Marapi, dan Sarulla di Sumatra Utara, serta beberapa lapangan lainnya di Nusa Tenggara dan Sulawesi seperti Lahendong.

Eniya menuturkan, contoh nyata pemanfaatan dana bonus produksi oleh pemda di sekitar Lapangan Panas Bumi Kamojang, Patuha, Salak dan Lumut Balai, adalah pada bidang infrastruktur publik. Ini khususnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan desa, dan jalan usaha tani.

Sementara pada bidang pendidikan dan kesehatan, dana digunakan untuk peningkatan sarana pendidikan melalui pengadaan tanah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), sosialisasi kesehatan, hingga penanganan gizi buruk. Upaya itu dilakukan melalui pemberian makanan tambahan dan renovasi puskesmas guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sedangkan untuk bidang ekonomi lokal, Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang berada di daerah lapangan panas bumi Ulubelu memanfaatkan dana produksi untuk memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat setempat. Pelatihan itu khususnya dalam sektor pertanian dan pariwisata berbasis lokal.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bandung memanfaatkan dana produksi untuk pembangunan instalasi air bersih. Upaya tersebut di antaranya berupa pembangunan sistem pengelolaan air minum (SPAM) dan jaringan distribusi air bersih

Lebih lanjut, Eniya menegaskan pemanfaatan bonus produksi panas bumi harus memperhatikan potensi isu sosial yang dapat timbul. Dia mengatakan isu dimaksud seperti ketidakmerataan distribusi manfaat, gangguan lingkungan, hingga ketidakpahaman masyarakat mengenai proyek panas bumi.

Menurut Eniya, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana, diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Selain itu, komunikasi yang transparan juga mampu menciptakan keharmonisan antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar.

"Pengelolaan bonus produksi ini harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi aktif masyarakat," imbuhnya.

Kementerian ESDM pun memberikan apresiasi kepada delapan pemda yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pemanfaatan bonus produksi panas bumi.

Kedelapan pemda tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung, Bogor, Garut, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Tapanuli Utara, Tanggamus, dan Sukabumi. Menurut Eniya, pemerintah kabupaten yang menerima apresiasi ini telah menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana bonus produksi secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran.

Eniya berharap 23 pemda penghasil panas bumi lainnya, agar dapat segera menerbitkan peraturan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023.

"Presiden Prabowo telah menyebutkan bahwa panas bumi adalah salah satu batu pijakan untuk mencapai swasembada energi yang memainkan peranan penting bagi Indonesia mewujudkan ketahanan energi nasional, oleh karenanya perlu didukung oleh semua pihak, terutama dari pemerintah daerah yang langsung mengelola wilayahnya", pungkas Eniya

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa usulan mengenai pengurangan tarif pajak pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) masih dibahas.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, hasil studi tim independen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait dampak dari pemotongan atau simplifikasi pajak pemegang izin panas bumi (IPB) sudah rampung.

Nantinya, Kementerian ESDM bakal bersurat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait hasil kajian tersebut.

“Masih dibahas. Mempertimbangkan hasil studi sebagai landasan perubahan dan masih akan bersurat dari menteri ESDM ke Kemenkeu dan KLHK,” kata Eniya kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Eniya menuturkan bahwa dirinya belum dapat memastikan kapan pembahasan mengenai insentif pengurangan tarif pajak tersebut akan rampung.

“Dua kementerian itu mau berubah juga, saya rasa menunggu nanti ya,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelaku usaha panas bumi mengusulkan agar besaran iuran yang dikenakan pada pemegang IPB dapat disesuaikan kembali untuk meningkatkan investasi sektor panas bumi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Riza Passik menyebut, usulan tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.

“Ditjen EBTKE sudah melakukan kerja sama dengan UGM untuk melakukan kajian tersebut secara independen, responsnya sangat positif,” kata Sekretaris Jenderal API Riza Passik saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Dia berharap kajian itu bisa diadopsi untuk meningkatkan investasi dan kegiatan eksplorasi lanjutan pada sektor panas bumi di dalam negeri.

“Studi ini akan berlanjut untuk fiskal di bawah Kementerian Keuangan,” kata dia.

JAKARTA, investor.id – Kemitraan antara PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan PLN Indonesia Power (PLN IP) dalam pengembangan proyek panas bumi telah menyepakati investasi pada tahap awal sebesar US$ 165 juta atau setara Rp 2,5 triliun.

Kerja sama strategis kedua pihak tersebut dibangun dalam consortium agreement of co-generation cooperation yang ditandatangani pada ajang Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 pada Kamis (19/9/2024).

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy (PGEO), Julfi Hadi menegaskan bahwa kerja sama strategis itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas di beberapa pembangkit listrik panas bumi milik PGEO melalui proses co-generation, yang berpotensi menambah kapasitas sebesar 230 MW.

“Tahap awal kerja sama co-generation akan menambah kapasitas 45 MW, yaitu di PLTP Lahendong Binary Unit (15 MW) dan PLTP Ulubelu Binary Unit (30 MW) dengan investasi US$ 165 juta,” ungkap Julfi dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).

Emiten berkode saham PGEO tersebut juga meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Usaha Milik Pemerintah Kenya, yaitu Geothermal Development Company (GDC) di acara IIGCE. PGEO maupun GDC sepakat berkolaborasi untuk menjajaki pengembangan lapangan panas bumi Suswa. Proyek di Kenya ini diklaim mempunyai potensi kapasitas untuk dikembangkan mencapai 100 MW.

Belum berhenti di situ, Pertamina Geothermal Energy yang merupakan anak usaha Pertamina juga menyetujui kerja sama dengan beberapa perusahaan afiliasi untuk menciptakan ekosistem manufaktur, jasa, dan teknologi terdepan di industri panas bumi.

Julfi menyatakan, hal itu sejalan dengan komitmen PGEO dalam mendorong inovasi dan meningkatkan kandungan dalam negeri di industri panas bumi melalui manufaktur lokal komponen utama dan jasa pemeliharaan, rekayasa, konstruksi dan operasi PLTP.

Kerja sama PGEO dengan perusahaan-perusahaan afiliasi itu di antaranya meliputi penandatangaan joint development agreement (JDA) PGEO dan PT Elnusa Tbk (ELSA) serta Multifab untuk pengembangan dan manufaktur komponen heat exchanger.

Aliansi Strategis Lainnya 

PGEO dan Pertamina Maintenance and Construction juga meneken JDA terkait jasa operation and maintenance. Selain itu, JDA antara PGEO dan PT PGAS Solution, anak usaha PGAS, yang berfokus pada jasa EPCC sektor panas bumi. Perjanjian lisensi teknologi Flow2max antara PGEO dan PT Sigma Cipta Utama.

Julfi menerangkan, perseroan mengembangkan teknologi Flow2Max untuk memantau kinerja sumur panas bumi secara akurat dan real time, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan reservoir atau sumber daya panas bumi.

Berlanjut, PGEO juga memperkuat kerja sama layanan laboratorium dengan bermitra bersama anak usaha PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), yakni Star Energy Geothermal. Terakhir, PGEO bermitra dengan PT Aimtopindo Nuansa Kimia terkait pengembangan H2S Abatement pada emisi non-considerable gases (NCG) di PLTP dan CO2 Liquefaction.

Menurut Julfi, selain untuk mengakselerasi pengembangan energi panas bumi, kolaborasi PGEO dengan para stakeholder tersebut merupakan langkah strategis guna menciptakan sumber pendapatan baru (new revenue stream).

“Berbagai inisiatif ini juga bertujuan untuk memperkuat peran PGEO dalam menciptakan dampak positif di seluruh ekosistem panas bumi yang melampaui sekadar ketenagalistrikan (beyond electricity),” tutur Julfi.

Lebih jauh, PGEO juga menandatangani Letter of Understanding (LoU) bersama dengan Universitas Pertamina dan University of Auckland untuk peningkatan kapasitas karyawan perusahaan. LoU ini sekaligus bagian dari komitmen PGEO dalam mengembangkan sumber daya manusia di sektor panas bumi.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Pengembangan panas bumi untuk sumber kelistrikan di Indonesia terbilang masih minim dan lamban meski potensi sumber dayanya sangat besar. Panjangnya proses perizinan disebut menjadi kendala yang menghambat masuknya investasi panas bumi.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi energi panas bumi di Tanah Air mencapai 24 gigawatt (GW), terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya untuk pembangkit listrik (PLTP) baru mencapai sekitar 11% atau 2,6 GW.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), Medco Power Indonesia mendapat Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (PSP-E) Samosir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Terletak di Sumatra Utara, Samosir, PSP-E diperkirakan memiliki potensi panas bumi hingga 40 megawatt (MW), berdekatan dengan jaringan listrik Sumatra.

Adapun, proyek ini diperkirakan menelan investasi mencapai US$228 juta atau sekitar Rp3,49 triliun (asumsi kurs Rp15.322 per dolar AS). Proyeksi serapan tenaga kerja 175 orang.

“Penugasan ini sejalan dengan komitmen kami untuk menyediakan solusi energi bersih dengan tingkat pengembalian yang menarik,” kata Direktur Utama Medco Power Eka Satria lewat keterangan resmi, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, CEO PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) Roberto Lorato mengatakan perseroan berkomitmen untuk mengembangkan portofolio energi terbarukan untuk mendukung target nol emisi pemerintah pada 2060 mendatang.

“Pengembangan portofolio energi terbarukan merupakan bagian penting dari strategi iklim kami," kata dia.

Penugasan ini diserahkan pada acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition ke-10, Rabu (18/9/2024), yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

Dalam pergelaran itu, pemerintah menetapkan pemenang lelang untuk 7 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSE) dengan total kapasitas energi geotermal sebesar 320 megawatt (MW).

Adapun, nilai kesepakatan di sektor panas bumi ini sebesar US$1,82 miliar atau setara dengan Rp27,93 triliun (kurs Rp15.351) dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1.401 lapangan kerja.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kerjasama tersebut mencakup berbagai badan usaha meliputi BUMN, swasta nasional dan luar negeri dalam hal investasi terkait pengembangan ekonomi dan pembiayaan geothermal.

"Penetapan badan usaha yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sebagai pemenang lelang pada 7 wilayah panas bumi yang sudah kita lakukan dalam acara ini," kata Bahlil di IIGCE 2024, Rabu (18/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran dengan prospek lambat masuknya investasi ke sektor energi, khususnya tenaga panas bumi atau geothermal di Indonesia.

Hal ini disampaikannya saat meresmikan Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9/2024).

“Seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, energi baru terbarukan (EBT), dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tetapi kok tidak berjalan secara cepat?” kata Jokowi dalam forum tersebut.

Jokowi mengatakan bahwa kendala yang paling menonjol dan menghambat masuknya investasi ke sektor energi di Tanah Air karena sulitnya masalah perizinan.

Dia pun mengeluhkan bahwa dari potensi tenaga panas bumi hingga 24.000 megawatt saat ini baru 11 persen yang bisa segera dikerjakan oleh para investor, padahal Indonesia, kata Jokowi, memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak.

“Dan ketahuan, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5—6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu,” ujarnya.

Jokowi pun mengamini bahwa apabila investor harus menunggu perizinan yang molor hingga waktu untuk memulai konstruksi sampai 5—6 tahun, maka akan menurunkan minat pihak yang akan menyuntikkan dana.

Dia pun menyayangkan mengingat Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia sehingga memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, tetapi saat ini baru 11 persen yang termanfaatkan dari potensi yang ada.

“Kalau investornya tidak sabar tidak mungkin mau mengerjakan, nunggu sampai 6 tahun. Kalau saya, ndak kuat saya, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tetapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai lambannya investasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) disebabkan karena persoalan tarif.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Sinar Mas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) makin serius menjajaki bisnis setrum panas bumi. Emiten keluarga Widjaja itu membidik dua blok panas bumi hasil goverment drilling di Jawa Barat & di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lewat anak usahanya PT Daya Anugerah Sejati Utama, DSSA mengikuti serangkaian lelang untuk wilayah kerja panas bumi (WKP) Cisolok, Cisukarame, Jawa Barat dan WKP Nage di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memaksimalkan seluruh potensi panas bumi yang ada untuk kelistrikan nasional.Adapun, potensi sumber daya panas bumi yang terdapat di Tanah Air diperkirakan sebesar 24 gigawatt (GW).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) bakal dimaksimalkan dan ditargetkan dapat menjadi penyangga beban dasar kelistrikan (baseload) menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

“Panas bumi akan dimaksimalkan, jadi angka yang paling maksimal di sini adalah panas bumi. Karena panas bumi diharapkan bisa menjadi baseload, potensi kita hanya 24 gigawatt,” kata Eniya saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2024).

Eniya menyampaikan, potensi panas bumi sebesar 24 GW juga akan dimasukan ke dalam skenario pencapaian net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada 2060.

“Dan ini [panas bumi] akan terus menerus ya, kalau panas bumi itu akan terus menerus. Renewable sehingga potensi kita untuk panas bumi ini coba kita genjot,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk keperluan energi listrik belum maksimal.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, dari jumlah sumber daya panas bumi sebesar 23.531 megawatt (MW), pemanfaatannya untuk kebutuhan listrik baru sekitar 11%.

“Baru sebesar 2.597,5 MW atau baru sekitar 11% energi panas bumi dari total sumber daya yang dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi listrik,” kata Wafid dalam acara Kolokium PSDMBP, Kamis (1/8/2024).

Maka dari itu, Wafid mengatakan bahwa saat ini Badan Geologi khususnya Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi (PSDMBP) terus mempercepat pengembangan panas bumi. Salah satunya dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi panas bumi.

“Oleh karena itu, percepatan pengungkapan potensi dan peningkatan statusnya untuk dikonversi mejadi energi merupakan hal yang menjadi fokus [Badan Geologi],” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten energi baru terbarukan Grup Pertamina, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) mengantongi kenaikan laba bersih pada semester I/2024 kendati pendapatan perusahaan tertekan secara tahunan.

Pertamina Geothermal mencatat total pendapatan sepanjang Januari—Juni 2024 sebesar US$203,76 juta. Capaian itu turun 1,43% year-on-year (YoY) dari pendapatan semester I/2023 sebesar US$206,73 juta.

Lebih terperinci, pendapatan usaha PGEO berasal dari aset panas bumi Kamojang US$77,75 juta, Lahendong US$41,46 juta, Ulubelu US$59,1 juta, Lumut Balai US$20,99 juta, dan Karaha senilai US$4,44 juta.

Pada saat yang sama, beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya perusahaan panas bumi tersebut meningkat dari US$82,93 juta menjadi US$88,19 juta pada 6 bulan pertama 2024.

Meski begitu, pendapatan keuangan PGEO meningkat signifikan dari US$7,63 juta menjadi US$19,91 juta. Pada saat yang sama, beban keuangan dan beban pajak penghasilan PGEO turun menjadi masing-masing US$11,16 juta dan US$42,12 juta.

Alhasil, PGEO mengantongi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih senilai US$96,27 juta pada akhir Juni 2024. Realisasi itu meningkat 3,77% YoY dari US$92,77 juta pada semester I/2023.

Per 30 Juni 2024, PGEO juga menggenggam saldo kas dan setara kas pada akhir tahun senilai US$638,92 juta.

Berdasarkan catatan Bisnis, Emiten pelat merah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) menggenjot sejumlah peningkatan kapasitas terpasang sebesar 460 megawatt (MW) sampai dengan 2026 mendatang termasuk pengembangan proyek inorganik.

Setidaknya hingga 2026 mendatang, PGEO akan menambah kapasitas terpasang hingga 460 MW. Kapasitas ini terdiri atas proyek inorganik, proyek co-generation dan pengembangan proyek lainnya.

Secara terperinci terdapat satu proyek yang akan COD pada tahun ini yaitu Lumut Balai Unit 2 sebesar 55 MW.

Kemudian pada 2025 terdapat proyek Lumut Balai Bottoming Unit 1 dan Ulubelu Bottoming unit 1 sebesar masing-masing 10 MW. Selanjutnya Lahendong Bottoming unit 1 sebesar 5 MW, ketiganya merupakan proyek co generation.

Adapun PGEO juga berencana mengembangkan proyek inorganik domestik dan internasional sebesar 175 MW dengan target COD pada 2025.

Sementara itu, pada 2026 terdapat pengembangan kapasitas sebesar 95 MW dari proyek co generation, yaitu Ulubelu Bottoming unit 2 dan 3, Ulubelu Low Pressure, Lahendong Bottoming Unit 2, Lahendong Low Pressure, Lumut Balai Low Pressure 1 dan 2, Sungai Penuh Two Phase, Kamojang Low Pressure serta Sibayak Bottoming Unit.

Kemudian, terdapat penambahan dari pengembangan proyek hululais unit 1 dan 2 sebesar 110 MW yang akan komersial pada 2026 mendatang.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Julfi Hadi menjelaskan dalam pengembangan kapasitas tersebut, PGEO mendapat sejumlah kepercayaan dari lembaga keuangan untuk mengakses fasilitas pendanaan.

“Fasilitas pendanaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekspansi bisnis,” kata Julfi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Julfi juga menjelaskan dalam prospektus IPO, sebanyak 72,65% dana segar akan dipergunakan sebagai belanja modal pengembangan kapasitas tambahan WKP operasional PGE melalui co-generation maupun pengembangan konvensional, baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan existing maupun pasar baru.

Julfi mengklaim PGEO telah menyusun rencana ekspansi bisnis yang agresif untuk mengembangkan energi panas bumi, baik di dalam dan luar negeri.

“Kami selalu mencari peluang baru dalam ekspansi bisnis, termasuk peluang pengembangan WKP baru,” kata Julfi.