Data BPS menunjukkan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meski, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlah itu tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Merespons hal ini, Pengamat Pendidikan Isa Anshori menyebut, program magang yang dilakukan oleh anak-anak SMK selama kurang lebih 6 bulan harus dimasifkan. Selain itu, Pemprov sebagai pihak yang menaungi SMA/SMK harus giat menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk jaringan anak-anak SMK.

"Pengangguran itu kan orang yang tidak bekerja, dan tidak mendapatkan apa-apa. Masuk ke sana sebetulnya anak-anak itu bekerja, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga, mereka tidak tercatat di data BPS. Rata-rata seperti itu," kata Isa Anshori ketika dikonfirmasi detikJatim, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, memang fakta anak-anak SMK pekerjaan tidak linier. Ia pun mencontohkan bahwa ada anak-anak dengan jurusan elektro tetapi bekerja di toko. Sehingga, tidak terekam oleh catatan kawan-kawan di BPS. Terlebih, ada pula anak-anak SMK yang mungkin membuka usaha sendiri.

"Satu sisi anak SMK tidak cukup belajar itu aja, mereka juga harus banyak dibekali keterampilan vokasional. Banyak kan sekolah sekarang menambahi keterampilan anak-anaknya yang tidak melanjutkan diri ke perguruan tinggi," ujarnya.

Isa tidak ingin melihat data BPS, karena memang data tersebut sudah benar. Namun, dalam realitasnya, pendidikan sistem ganda seperti magang juga tidak linear. Ketika anak-anak magang, tidak banyak keterampilan yang didapatkan.

"Apalagi yang magang di kantor pemerintah, hanya bisa fotocopy, nyatet. Harusnya magang memperdalam keterampilan di situasi kerja. Terutama di kantor pemerintah biasanya tidak linear, sehingga mereka tidak dapat apa yang menjadi pendalaman yang seharusnya dipelajari," urainya.

"Ada pertanyaan besar, kalau program seperti ini ngapain ada magang. Sebaiknya, pemerintah provinsi memperkuat sistem magang, dengan menguatkan keterampilan yang ada di sekolah. Sehingga anak-anak terjaga keselamatannya, dan waktu yang terbuang saat magang bisa dilakukan di sekolah," sambungnya.

Jika memang membutuhkan biaya besar, program magang bisa diawasi dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Perusahaan. Kerjasama tidak berhenti d isitu, kedua belah pihak bisa pula membuat silabus yang memfasilitasi anak-anak untuk terus berkembang.

"Silabus, anak-anak itu setelah magang diharapkan dapat manfaat yang sesuai dengan tempat magang, mendapatkan itu semua sesuai dengan silabus yang diberikan oleh sekolah itu," tandasnya.

Dilansir detikNews, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Menurut data BPS Tahun 2024, ada sekitar 9,01 persen siswa lulusan SMK yang menganggur. Hasil ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan lulusan lain, yakni D1/D2/D3: 4,83 persen, D4/S1/S2/S3: 5,25 persen, SMA: 7,05 persen, SMP: 4,11 persen dan lulusan SD ke bawah: 2,32 persen.

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) berencana untuk membuat sektor jasa penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dapat dengan mudah dilamar oleh mereka yang hanya lulusan SD.

Langkah ini dimaksudkan untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Sebab menurutnya sektor ini tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga mereka yang hanya lulusan SD seharusnya bisa dengan mudah masuk ke bidang ini.

"Kita punya kebijakan, untuk PPSU nggak perlu ribet kerja dengan ijazah. Tidak perlu ijazah SMP, SD sudah bisa bekerja. Karena PPSU itu cuma menjadi tim pekerja untuk menjaga kebersihan," terang Rano Karno dalam debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Si Doel ini berencana untuk membangun balai latihan kerja (BLK) di Jakarta yang berfokus pada berbagai jurusan khususnya yang terkait dengan digitalisasi atau penggunaan teknologi komputer. Sebab menurutnya di era modern ini banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli di bidang tersebut.

"Kita tingkatkan lagi kepada jenjang yang lebih tinggi, SMP misalnya, dunia digital ini dunia yang bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun balai rakyat, di sana akan BLK modern," ucap Rano Karno.

"BLK modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin, tapi bisa dengan komputerisasi. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi, saya tidak ingin menyebutkan, tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini," tambahnya.

Dengan begitu angkatan kerja di Jakarta, khususnya mereka dari kalangan Gen Z, dapat menerima pelatihan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga mereka juga bisa turut unjuk gigi dan mengurangi angka pengangguran secara umum.

"Mungkin kita akan aneh mendengar, banyak anak Indonesia menjadi kreator-kreator pembuat animasi dunia, bahkan film avatar itu hampir 18 anak Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk men-supply Disney misalnya," katanya.

"Itu bagian dari anak gen Z yang memang populasinya besar dan potensinya bisa dikembangkan, tinggal kita memberikan jurusan-jurusan kepada mereka. Nah itulah menjadi hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan, mudah-mudahan dengan itu penjurusan untuk gen z ini tidak menjadi salah arah," pungkas Rano Karno.

Bisnis.com, JAKARTA — Calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menurunkan syarat pendidikan untuk warga Jakarta yang ingin menjadi anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Pramono mengemukakan jika sebelumnya untuk menjadi anggota PPSU pendidikan minimalnya harus lulusan SMA, maka dia ingin menurunkannya menjadi minimal lulusan SD.

Menurutnya, jika ada warga Jakarta yang ingin menjadi anggota PPSU, tidak perlu dipersulit dari segi pendidikan. Pramono mengatakan minimal syarat harus lulusan SD dan bisa membaca serta menulis.

"PPSU itu tidak perlu pendidikannya SMA, minimal SD seharusnya sudah bisa menjadi anggota PPSU. Jadi yang penting dia bisa baca dan menulis," tuturnya di sela-sela debat kandidat yang digelar di JIExpo Convention Center And Theatre Jakarta, Minggu (6/10).

Dia mengatakan bahwa masih ada 354.000 warga DKI Jakarta yang masih belum punya pekerjaan. Ditambah lagi, kata Pramono, ada 50.000 warga Jakarta yang kini tengah diterpa badai PHK.

"Masalah ini harus ditangani serius lewat job fair di kecamatan dengan balai kerja lebih modern," katanya.

Seperti yang diketahui, tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan memaparkan visi misi serta program kerja selama 5 tahun dalam debat perdana cagub dan cawagub DKI Jakarta pada Minggu 6 Oktober 2024 di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Debat pertama membahas ihwal Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global. Rencananya debat akan digelar mulai pukul 19.00 WIB secara langsung.